Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan masyarakat Papua, khususnya menyangkut investasi skala besar dan masuknya kepentingan ekonomi nasional ke wilayah adat. “Kasus-kasus
Lagi-lagi Kantor Distrik Sentani di palang oleh pemilik hak ulayat,mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura harus membayar Rp 9 miliar.
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura segera men
Selanjutnya penyelesaian tanah BTS di kampung Yowong, kampung Skofro, Warlef, Bagia dan Sawyatami. Untuk lahan alun-alun, Pemkab Keerom menyerahkan tapi asih atau tanda jadi senilai Rp1 miliar kepada pemilik hak ulayat. Untuk Kompi Arso VI
Setelah hampir 2 bulan di palang oleh masyarakat pemilik hak ulayat dengan tuntutan ganti rugi, Bandara Tanah Merah yang ada di Kabupaten Boven Digoel akhirnya dibuka kembali.
Bupati Boven Digoel Roni Omba mengungkapkan, palang tersebut dib
Sengketa lahan SD Negeri Dunlop Sentani kembali memanas. Pemilik hak ulayat menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pembayaran tanah yang dinilai tidak tepat sasaran, sekaligus menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum untuk memperjua
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama di fasilitas umum dan pelayanan publik, serta mengedepankan penyelesaian sengketa tanah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Biak Numfor memiliki luas wilayah daratan terbatas, saya minta supaya seluruh aparatur kampung untuk menjaga tanah dan lahan hak milik Orang Asli Papua, khususnya yang berada di gugusan Kepulauan Padaido Aimando,” imbuh
Pertemuan ini guna mengumpulkan data-data mencakup peta hak ulayat, mulai dari lokasi dusun, situs sistem barter tradisional, hingga letak pemukiman kampung lama.
Setelah data dari tokoh masyarakat terkumpul, Pemkab Mi
Saat ditemui, Melkias menegaskan kehadirannya bersama dua kepala suku di Mimika untuk mendorong koordinasi percepatan penanganan konflik. Untuk itu sangat diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak, baik pemerintah,
Pemalangan terhadap ruang guru SMAN 7 Jayapura tersebut dilakukan oleh Max Abner Ohee, yang diketahui merupakan Wakil Ketua II MRP itu, terjadi sekira pukul 09.00 WIT. Ia menuntut ganti rugi pembayaran Hak Ulayat atas
