Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, yang menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Percepatan P
Hari peringatan Otsus Papua, yang kini ditetapkan sebagai hari libur fakultatif, merupakan peringatan yang merujuk pada diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini
Prosedur pelayanan kesehatan di ibukota provinsi tak mampu menolong Irene. Ia kalah, dan menjadi korban prosedur pelayanan sejumlah rumah sakit. Empat rumah sakit yang ia datangi tak menolongnya. Irene berpulang bersama
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyebut ada tantangan serius terkait beban belanja pegawai yang masih menjadi tekanan utama dalam fiskal daerah. Dimana Pemprov Papua hanya mampu menyiapkan sekitar Rp 700 miliar untuk be
Tiga tugas tersebut yaitu, menjaga stabilitas pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik. Kedua, melakukan koordinasi agar tidak ada sekat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pasca gubernur terpilih.
Dari hasil koordinasi tersebut, Dinkes Papua akan menurunkan tim untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini sebelum hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Papua. Seiring dengan kejadian tersebut, pihak RSUD Yowari juga
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, Arifin, menekankan pentingnya pemetaan potensi ekonomi di setiap kabupaten/kota di Papua. Ia menargetkan dalam enam bulan ke depan Kadin Papua mampu menyusun data potensi daerah secara
Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak d
“Saya mau pejabat yang saya lantik cepat membaca kemauana saya, sehingga kita bisa lari bersama. Saya pakai (tempatkan) orang bukan masalah suka atau tidak suka, melainkan profesionalismenya dalam bekerja. Tidak harus pi
"UU ini memberikan Papua status otonomi khusus yang mencakup kewenangan kepada rakyat Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemanfaatannya demi kesejahteraan masyarakat Papua, khusus
