Friday, April 12, 2024
25.7 C
Jayapura

Papua Tengah Provinsi DOB Pertama yang Terapkan SIPD

Gebrakan Pj Gubernur Papua Tengah Dr Ribka Haluk Menjadi Pj Gubernur

NABIRE – Gebrakan Dr Ribka Haluk S.Sos,MM mulai terlihat usai dirinya dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah pada Jumat (11/11/2022) lalu.

Diantaranya, penggunaan absensi elektronik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.

Dan kita sudah komitmen di tingkat Provinsi kita tetap menggunakan basis SIPD,” terang Ribka kepada Cenderawasih Pos yang ditemui di ruang Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (28/3).

Begitu juga dengan penggunaan absen elektronik, agar mendisiplinkan ASN yang ada di Provinsi Papua Tengah sekaligus sebagai fungsi kontrol. “Kita kerjanya mulai pukul 08:00 WIT hingga pukul 16:00 WIT.

Sebelum bekerja, para Kepala SKPD datang absen terlebih dahulu termasuk saya sendiri sebagai Pj Gubernur Papua Tengah. Kita juga melakukan apel pagi setiap Senin,” terangnya.

Dikatakan Ribka, tugas utama saat ini adalah bagaimana memastikan pemerintahan DOB  harus aktif. Mengisi ASN, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan termasuk mensukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Baca Juga :  KI Akui Masih Banyak Informasi Publik yang Tersumbat

Sebagaimana kata Ribka, Papua Tengah sendiri belum memiliki DPR. Sehingga itu, perlu persiapan Pemilu tahun 2024 untuk menghasilkan anggota DPR dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan para bupati.

“Selain itu kita juga harus menyiapkan anggota MRP. Untuk MRP sendiri hari ini sudah  mulai kerja, dalam waktu yang tidak lama kita sudah melakukan pelantikan terhadap Tim Pansel MRP Papua Tengah,” terangnya.

Menurut Ribka, manajemen ASN lebih utama saat ini. Dan Provinsi Papua Tengah merupakan Provinsi paling pertama yang sudah melakukan mutasi pegawai sekitar 823 ASN yang sumber dari ASN berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Provinsi Induk dan Kementrian Lembaga.

“Semuanya sudah memiliki SK, tanggal 3 rencananya saya akan serahkan SK tersebut kepada 823 ASN yang sudah kita urus mutasinya,” terangnya.

  Adapun jumlah terbanyak ASN Papua Tengah kata Ribka berasal delapan kabupaten yang diambil dari Provinsi Papua Tengah sendiri, menyusul Provinsi Induk yang meliputi eselon II dan eselon III.

Baca Juga :  Gubernur: Saya Masih Perawatan Belum Bisa Bicara Banyak

Sebagaimana kata Ribka, sumber ASN daerah DOB sesuai regulasi UU 15 tahun 2022 sumber ASN untuk daerah DOB berasal dari Provinsi Papua Tengah sendiri, Kementrian Lembaga, Provinsi Induk Papua serta permohonan sendiri.

“Jadi ada 4 sumber ASN kita dan masing masing ada kuotanya. Untuk kabupaten antara masing masing kuotanya 100 orang, dan masing masing kabupaten sudah kirim, namun hanya Mimika saja yang mengirim sekitar 40 orang. Saat ini, sekitar 300 ASN sudah bekerja,” terangnya.

Ribka juga menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala usai diresmikannya DOB dan dirinya menjadi Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah. Hanya saja infrastruktur yang masih terbatas, perkantoran terbatas. Hal ini mengingat Nabire adalah daerah gempa, sehingga tidak terlalu banyak bangunan yang bertingkat.

Selain itu, respon masyarakat begitu antusias mendukung DOB. Ribka tak memungkiri jika dulu sebagian warga melakukan demo, namun sekarang justru mendukung pemerintahan dalam hal pembangunan. “Sekarang kita berpikir tentang pembangunan, untuk pengisian jabatan kita sudah selesai ditahap itu,” pungkasnya. (fia/wen)

Gebrakan Pj Gubernur Papua Tengah Dr Ribka Haluk Menjadi Pj Gubernur

NABIRE – Gebrakan Dr Ribka Haluk S.Sos,MM mulai terlihat usai dirinya dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah pada Jumat (11/11/2022) lalu.

Diantaranya, penggunaan absensi elektronik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ribka mengaku, Provinsi Papua Tengah satu satunya Provinsi Derah Otonomi Baru (DOB) yang menggunakan SIPD. “Sekarang kita sedang cetak Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), hal ini agar lebih transparan.

Dan kita sudah komitmen di tingkat Provinsi kita tetap menggunakan basis SIPD,” terang Ribka kepada Cenderawasih Pos yang ditemui di ruang Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (28/3).

Begitu juga dengan penggunaan absen elektronik, agar mendisiplinkan ASN yang ada di Provinsi Papua Tengah sekaligus sebagai fungsi kontrol. “Kita kerjanya mulai pukul 08:00 WIT hingga pukul 16:00 WIT.

Sebelum bekerja, para Kepala SKPD datang absen terlebih dahulu termasuk saya sendiri sebagai Pj Gubernur Papua Tengah. Kita juga melakukan apel pagi setiap Senin,” terangnya.

Dikatakan Ribka, tugas utama saat ini adalah bagaimana memastikan pemerintahan DOB  harus aktif. Mengisi ASN, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan termasuk mensukseskan Pemilu tahun 2024 mendatang.

Baca Juga :  Satgas Cartenz Identifikasi Enam Korban, Dua tanpa Kartu Identitas

Sebagaimana kata Ribka, Papua Tengah sendiri belum memiliki DPR. Sehingga itu, perlu persiapan Pemilu tahun 2024 untuk menghasilkan anggota DPR dan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dan para bupati.

“Selain itu kita juga harus menyiapkan anggota MRP. Untuk MRP sendiri hari ini sudah  mulai kerja, dalam waktu yang tidak lama kita sudah melakukan pelantikan terhadap Tim Pansel MRP Papua Tengah,” terangnya.

Menurut Ribka, manajemen ASN lebih utama saat ini. Dan Provinsi Papua Tengah merupakan Provinsi paling pertama yang sudah melakukan mutasi pegawai sekitar 823 ASN yang sumber dari ASN berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Provinsi Induk dan Kementrian Lembaga.

“Semuanya sudah memiliki SK, tanggal 3 rencananya saya akan serahkan SK tersebut kepada 823 ASN yang sudah kita urus mutasinya,” terangnya.

  Adapun jumlah terbanyak ASN Papua Tengah kata Ribka berasal delapan kabupaten yang diambil dari Provinsi Papua Tengah sendiri, menyusul Provinsi Induk yang meliputi eselon II dan eselon III.

Baca Juga :  Ekspor Migor dan Bahan Bakunya Dilarang Mulai 28 April

Sebagaimana kata Ribka, sumber ASN daerah DOB sesuai regulasi UU 15 tahun 2022 sumber ASN untuk daerah DOB berasal dari Provinsi Papua Tengah sendiri, Kementrian Lembaga, Provinsi Induk Papua serta permohonan sendiri.

“Jadi ada 4 sumber ASN kita dan masing masing ada kuotanya. Untuk kabupaten antara masing masing kuotanya 100 orang, dan masing masing kabupaten sudah kirim, namun hanya Mimika saja yang mengirim sekitar 40 orang. Saat ini, sekitar 300 ASN sudah bekerja,” terangnya.

Ribka juga menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala usai diresmikannya DOB dan dirinya menjadi Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah. Hanya saja infrastruktur yang masih terbatas, perkantoran terbatas. Hal ini mengingat Nabire adalah daerah gempa, sehingga tidak terlalu banyak bangunan yang bertingkat.

Selain itu, respon masyarakat begitu antusias mendukung DOB. Ribka tak memungkiri jika dulu sebagian warga melakukan demo, namun sekarang justru mendukung pemerintahan dalam hal pembangunan. “Sekarang kita berpikir tentang pembangunan, untuk pengisian jabatan kita sudah selesai ditahap itu,” pungkasnya. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya