PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S,IP, M.P.A mengakui jika pihaknya telah melakukan pertemuan khusus dengan Direktur interprize PT Telkom Indonesia sebab pemerintah ingin ada peningkatan jaringan telekomunikasi baik itu internet dan jaringan mobile Phone yang berguna untuk meningkatkan pelayanan.
Christian berkeyakinan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan ini, maka masalah tersebut akan selesai. Pasalnya, selama ini masalah tersebut tidak selesai lantaran belum melibatkan berbagai pihak
Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari (16-17/1) di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua, termasuk Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pengosongan rekening di setiap bendahara pengeluaran OPD tersebut, jelas Sucahyo, untuk bisa melakukan perhitungan berapa dana sisa atau Silpa di tahun 2023. Karena itu, jika masih ada dana yang tidak terpakai sampai tanggal 30 Desember 2023 maka harus segera disetorkan kembali ke kas daerah kembali.
Tetap menghargai berbagai proses dan tahapan yang telah dilakukan Pj. Gubernur sebelumnnya, Nikolaus Kondomo tentang lokasi penempatan kantor Gubernur di Wilayah Walesi dan Wouma.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, mengatakan OPD yang baru terbentuk itu merupakan pemekaran dari instansi sebelumnya sehingga diperlukan staf dan perangkat lainnya.
Pj. Gubernur, Dr. Velix Vernando Wanggai , S.IP, M.P.A mengaku jika Pemilihan Papua Pegunungan sebagai percontohan bersama 2 provinsi lain di Indonesia yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau sebab memiliki ciri khas sebagai daerah pegunungan di Indonesia
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengakui adanya pemekaran OPD di Pemprov Papua. Hal ini menyusul telah ditetapkan dan diundangkannya Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Hanya saja, Derek enggan menyebutkan dimana keberadaan Pj Gubernur Papua itu sekarang. Yang pasti kata Derek, sedang dalam masa pemulihan. “Bapak gubernur menyampaikan salam hormat kepada seluruh ASN di Provinsi Papua, beliau belum sempat hadir pada kesempatan ini (apel perdana-red), sebab masih dalam proses pemulihan,” kata Derek.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan dalam pembicaraan tersebut akan melibatkan empat Pj Gubernur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
"Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan warning secara tegas. Bahwa provinsi yang tidak membayarkan tunggakan itu akan dipotong DAU nya langsung oleh Kementerian Keuangan. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan suratnya sudah ditandatangani,"ujar Frans Pekey, Jumat (12/1).
Ada 8 hasil kesepakatan dari rapat yang digelar di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 Kemendagri itu yakni 1, Pemerintah Provinsi Papua (Induk) diberikan waktu dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP TA 2023 untuk pembayaran Juli s.d. Desember 2023 paling lambat 1 minggu yaitu tanggal 18 Januari 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan intervensi khususnya di daerah pedalaman, melalui beberapa program, salah satunya pemberian akses internet.
Sementara itu lanjut Jeri, untuk proses dana hibah penyelenggaraan Pemilukada sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu antara Pemprov Papua dan penyelenggara KPU termasuk Bawaslu serta TNI-Polri.
“Hingga kini, belum ada satu pun pejabat Pemprov Papua yang menemui kami untuk mengkomunikasikan persoalan yang sedang terjadi,” ucap Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/1).
Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Ellay Giban, mengakui jika pihaknya baru selesai melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD TA 2024 untuk Kabupaten Jayawijaya, dimana ada beberapa catatan yang diberikan terkait mandatoris Spending dan beberapa catatan dari kemendagri dalam jangka waktu 7 hari untuk dapat mengeluarkan SK Gubernur APBD TA 2024
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, akan memberi harapan pembangunan yang merata di Papua. Kebijakan pemekaran Provinsi Papua merupakan amanat dan implementasi atas Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
Menanggapi hal ini, Pi Gubernur Papua Selatan Prof Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, mengungkapkan bahwa Pemprov Papua Selatan posisinya menunggu dimulainya pembangunan kantor gubernur, kantor DPR dan kantor MRP Papua Selatan di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor, Kurik tersebut.
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan turut Prihatin dan berduka terkait insiden yang terjadi sejak 1 januari kemarin yang berimbas hingga terjadinya penyerangan yang menewaskan dua orang warga dan juga ada korban luka yang masih dirawat di RSUD Wamena.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Papua Suzana Wanggai di Papua, Rabu, mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Provinsi Papua berada di peringkat kedua dalam mempertahankan inflasi selama Desember 2023.
Wakil Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan kalau ada keluhan dari masyarakat anggota MRP ini menjadi jembatan agar keluhan tersebut disampaikan kepada pemerintah, dan Anggota MRP tidak melaksanakan tugas di Ibukota Provinsi tapi di wilayah yang diwakili masing –masing dalam lembaga itu.
“Tidak ada alasan bagi ASN menambah waktu libur, harus berpatokan pada surat edaran yang sudah ditetapkan,” tegas Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/1).
“Tak perlu euforia berlebihan hingga menimbulkan hal hal yang tidak dinginkan, mari kita jaga Papua dengan malam tahun baru yang berjalam aman dan damai,” ucap Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (29/12).
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai , SIP, MPA mengakui saat ini Jayawijaya sebagai IbuKota dari Provinsi Papua Ppegunungan sekaligus menjadi wajah dari daerah ini oleh karena itu pihaknya akan memadukan semuanya khususnya keamanan, dan pendekatan dengan masyarakat untuk membangun daerah ini.
Kuasa hukum mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona, kepada Cenderawasih Pos melalui telfon selulernya, Kamis (28/12) tadi malam menyatakan bahwa Lukas Enembe akan dimakamkan Jumat (29/12) besok (hari ini).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto menyampaikan, penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada badan publik yang dengan patuh melaksanakan keterbukaan informasi dan konsisten memberikan layanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Atas berpulangnya Lukas Enembe tersebut, Penjabat Gubernur Papua, yang diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan Yohanes Walilo, S.Sos, M. Si memimpin rapat bersama dengan Kapolda Papua Irjan Pol Mathius Fakhiri, dan Danrem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII/Cenderawasih serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Saya mewakili pihak keluarga meminta untuk siapapun dia agar tidak melakukan hal – hal yang membuat situasi Papua tidak nyaman. Kita patut menerima jenazah dengan baik tanpa harus melakukan hal yang merugikan,” kata Yunus Wonda, Wakil Ketua I DPR Papua.
Terdapat 13 Raperdasi dan Raperdasus dibahas dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, yang saat itu dihadiri juga oleh Pj Sekda Papua Derek Hegemur.
Serta memberikan informasi kepada wartawan bahwa asrama Haji Jayapura yang ada di Kotaraja tidak hanya digunakan untuk peserta calon jamaah haji maupun umat Muslim saja namun bisa digunakan untuk masyarakat lainnya karena secara fasilitas maupun sarana dan prasarana sudah masuk kategori hotel bintang tiga.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, para ASN di lingkungan Pemprov tetap masuk kantor dan bekerja sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.
Berdasarkan surat edaran Pemprov Papua, menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/41/tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang hari hari libur resmi dan cuti bersama, tanggal 21 hingga 22 Desember merupakan cuti bersama hari raya Natal.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Oleh karena itu, para SKPD kami imbau untuk merencanakan kegiatan tahun 2024. Harus sesuai dengan kebutuhan ril, kebutuhan yang benar benar mendukung SKPD itu dengan tupoksinya. Mendukung program pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat,” ucap Walilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/12).
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, kepada Cenderawasih Pos, saat menghadiri pembukaan Rapat Paripurna dengan agenda Pembahasan Raperdasi dan Raperdasus Non APBD tahun 2023.
Terkait persoalan keterbatasan air bersih di hunian Lapas Perempuan (LPP) dan Lapas Anak (LPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Kakawanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengaku pihaknya telah menyurat ke Balai Pengairan PUPR Provinsi Papua sejak lama.
Seminar ini menghadirkan 7 pemateri yakni Dr. Jhon Rahail, M.Kes terkait percepatan pembanguunan bidang kesehatan, Prof. Arif Satria terkait percepatan pembangunan sektor pertanian, Prof. Avelinus Levaan, MS terkait konsep pembangunan Papua Selatan berbasis antropologi, Prof. DR. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, terkiat strategis dan arah kebijhakan pembangunan Papua Selatan.
Velix mengatakan dana itu merupakan intervensi dan pendekatan baik negara kepada masyarakat Papua. ada juga dana-dana dekonsentrasi yang nantinya disalurkan pemerintah pusat untuk Papua Pegunungan pada tahun yang sama. Besarannya mencapai Rp1,9 triliun.
Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan membentuk Tim Asistensi untuk melakukan pengecekan terhadap usulan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) terhadap sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Papua Selatan.
PJ Gubernur Papua pegunungan, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA menyatakan 15 ton ikan dari Kabupaten Biak Numfor ini didatangkan bertepatan menjelang natal menjadi bagian dari tali asih, namun krangka besarnya tentu pihaknya akan terus mendorong kerangka besarnya adalah kerjasama ekonomi antara wilayah di tanah Papua
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Reky D. Ambrauw, menyampaikan, kondisi transportasi darat, udara dan laut di bumi cenderawasih menjelang Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 berjalan normal.
"Jika perhatikan ada empat prinsip utama dalam mengentaskan masalah kesehatan di Indonesia, lebih kusus papua yaitu sarana-prasarana, Nakes yang mumpuni, ketersedian obat-obatan dan peralatan, juga peningkatan pengetahuan masyarakat itu sendiri supaya menjadi lebih baik," kata Emanuel.
Diketahui bahwa layanan Telkomsel 4G di Bade tersebut sangat lelet. Bahkan nyaris tidak bisa digunakan. Hal ini membuat pihak ketiga masuk dengan menjual voucer wifi yang harganya jauh lebih mahalk. Dimana untuk harga voucer Rp 50.000 informasinya dapat digunakan selama 7 jam . Faktanya, bisa hanya 2-3 jam saja voucernya sudah habis.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan,Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA mengatakan, bantuan ini merupakan rangkaian Papua Pegunungnan Christmas Week Festival 2023 yang akan digelar di Wamena dalam waktu dekat ini.
Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, S.E., M.M., mengatakan, Rapergub tersebut telah diserahkan ke pihaknya ke Kemendagri di Jakarta, Senin (11/12) kemarin, terkait penyususnan APBD Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2024 dilakukan secara sistematis, dan terinput dalam Sisten Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.
Bantuan dari dana Otsus Provinsi Papua Bidang Perindustrian Dinas Perindagkop UKM dan Tenaga Kerja, 2021 dan 2023 tersebut diserahkan Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur, di Kabupaten Jayapura.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs. Maddaremmeng, M.Si mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua orang mengerti penggunanaan dan manfaatnya karena di satu sisi orang bisa melihat kalau ada kekurangan-kekurangannya sekaligus bisa menjadi arahan koreksi atau seperti apa sehingga ada perbaikan-perbaikan.
Budaya tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yang secara turun temurun diturunkan kepada semua sebagai generasi penerus. Agar budaya itu tidak punah. Akan tetapi dalam kenyataanya banyak sekali generasi muda yang kurang peduli dengan budaya peninggalan nenek moyang.
“Faktor utama dalam mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketersediaan data dan informasi, karena dengan adanya data/informasi yang berkualitas akan menjamin perencanaan dan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
"Pemprov memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Biak bersama masyarakat dan Unicef yang telah berkontribusi nyata membangun kebersihan lingkungan, dengan program sanitasi sudah 100 persen stop BABS," terang Ani.
PJ Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, untuk tahap pertama, Pemprov Papua menyerahkan sebanyak 779 orang. Mereka terdiri dari honorer K2 dan kontrak yang berusia diatas 35 tahun. Dengan rinciannya, Pemprov Papua Selatan sebanyak 260 orang dan Papua Tengah sebanyak 260 orang. Sementara di Papua Pegunungan sebanyak 259 orang.
"Ini akan menjadi perhatian kita, kemarin kita sudah melihat bersama-sama kasus yang di Pantai Hamadi (hutan mangrove). Yang berikut ini kita akan melihat lagi seperti apa, untuk Cyclops ini, dan harus ada tindakan hukum yang sama seperti apa yang kita sudah lakukan di Pantai Hamadi. Kita akan panggil pihak-pihak terkait, untuk bagaimana kita tindaklanjuti itu. Karena itu sangat merusak," tegasnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A menyatakan tentu dari arahan yang telah diberikan pihaknya akan melanjutkan dan melihat kembali apa yang telah tercapai seperti dari sisi regulasi baik dari PJ Gubernur sebelumnya dan juga dari Mentri dalam negeri agar bisa mengaplikasikan pointnya serta melihat target waktunya.
Dikatakan Derek, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Bantuan ke-17 yayasan pendidikan tersebut diserahkan Pj Gubernur Papua Selatan diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Otsus Setda Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, diterima secara simbolis Ketua Yayasan YPPK Merauke Pastor Aloysius Kelbulan, Pr, pada pembukaan Festival Kreasi Seni dan Kreasi Budaya Provinsi Papua Selatan di Lapangan Monumen Kapsul Waktu Merauke, Rabu (15/11/2023) malam.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 mencapai 90 persen. Dengan demikian, diharapkan adanya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Peresmian operasional Videotron dan CCTV dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemkab Sarmi yang dilaksanakan di Kantor BPBD Sarmi Selasa (22/11) kemarin.
