Dikatakan, tak hanya itu begitu juga untuk kemiskinan ekstrem, harus persis data pastinya, dalam penanganan satu keluarga atau kepala keluarga bisa lepas dari kemiskinan eksrem, itu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan layanan, dan berapa kebutuhan anggarannya per setiap kepala keluarga.
Kepala Bkkbn Papua Nerius Auparay mengatakan hasil survei Kesehatan Kesehatan Indonesia, pada bulan desember 2023 kemarin angka prevalensi stunting di Papua menurun 6 persen.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE,MM Launcing Penanganan Stunting yang dimulai wilayah Puskesmas Wamena kota menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah sekurang -kurangnya 14 persen harus diturunkan dalam tahun ini, oleh karena itu anak -anak yang terlahir dalam keadaan Stunting perlu di perhatikan oleh pemerintah
Dikatakan, stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi. Jumlah pada tahun 2023 lalu mencapai 2000-an kasus. Di satu sisi upaya penanganannya masih saja terus dilakukan oleh pemerintah.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya Elis Andi Sumule menyatakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya memilki sedikit bantuan yang bisa disalurkan kepada panti Asuhan yang ada di wilayah Kota Wamena dan sekitarnya berupa beras serta beberapa makanan tambahan seperti Susu, biscuit dan juga bubur Kacang hijau.
“PTFI mendukung Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) oleh pemerintah. Salah satunya melalui kerja sama PTFI dengan USAID dalam upaya percepatan penurunan stunting khususnya di wilayah Papua," kata Direktur & EVP-Chief Financial PTFI Rob Schroeder.
Terlebih khusus perhatian terhadap ibu hamil. Pola asupan gizi bagi seorang ibu hamil ini semestinya menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebab secara aturan 1000 hari pertama usia kehidupan gizinya terpenuhi. Sayangnya hal ini tampak kurang diperhatikan, sehingga yang terjadi angka prevalensi stunting di Papua masih sangat tinggi.
Rumasukun mengatakan, Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia yang perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal mencapai kesejahteraan dan kemajuan dalam pembangunan SDM Papua agar bisa setara dengan Provinsi lain di Indonesia.
Triwarno mengatakan, hal yang dilakukan Pemkab Jayapura dalam menekan prevalensi angka stunting di Kabupaten Jayapura selama ini sudah optimal, karena dari penurunan begitu signifikan dari tahun tahun sebelumnya dan Kabupaten Jayapura merupakan Kabupaten terbaik di Papua yang dapat menurunkan prevalensi angka stunting begitu besar dibandingkan kabupaten lainnya.
Ketua TP-PKK Provinsi Papua Pegunungan, Ny. Herwin Meiliantina Wanggai mengatakan Posyandu tersebut merupakan binaan dari TP-PKK provinsi. Selain untuk memberikan pelayanan, juga memberikan dukungan dalam upaya penanganan penurunan stunting bagi warga masyarakat yang ada di sekitar Posyandu.
Sehingga Kabupaten Jayapura juga komitmen menurunkan angka stunting hingga di bawah 14 persen. Hal ini dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang, kepada wartawan Cenderawasih Pos, Kamis (25/1) kemarin.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengakui, dari data yang dimilikinya angka stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi, bahkan hingga saat ini tercatat sudah mencapai 2000-an kasus. Tingginya angka stunting ini salah satu penyebabnya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambut program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dr. Willy E Mambieuw , SpB menyatakan awalnya Kabupaten Jayawijaya memiliki kenaikan angka Stungting hingga 29 Persen untuk untuk tahun 2023, namun karena teman –teman puskesmas di Distrik melakukan validasi data ada penurunan 28 Persen, artinya hanya 1 persen.
Hal ini dipicu karena beberapa faktor, diantaranya minimnya pasokan makanan bergizi bagi Ibu hamil, dalam 1.000 hari pertama kehidupan, kemudian rendahnya kesadaran pola hidup yang sehat, pola asuh yang tidak berjalan baik, serta fasilitas kesehatan yang terbatas.
Sekda Indra mengatakan, percepatan penurunan dan penanganan stunting di Kabupaten Keerom berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. "Jadi di Provinsi Papua dari 9 kabupaten, Keerom termasuk salah satu kabupaten yang sangat konsen dalam pencegahan dan penurunan angka stunting nasional," ungkapnya.
Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, melalui Danramil 1707-04/Kimaam Kapten Inf Nurmadi menyampaikan bahwa kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi kepada anak dan balita yang tercatat stunting di Kampung Deka bertujuan agar anak dan balita tersebut memiliki gizi yang cukup baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.
"Tingkatkan kolaborasi dan sinkronisasi terhadap delapan aksi program penanganan stunting di Kabupaten Biak Numfor," kata Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra pada rapat evaluasi penanganan stunting, Kamis.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, belajar seluruh masyarakat di Kota Jayapura terutama ibu-ibu supaya peduli terhadap kasus stunting. Terutama dimulai dari rumah dengan memberikan makanan yang teratur dan bergizi kepada anak-anak.
Selanjutnya terkait dengan pendidikan anti korupsi juga ada hubungannya dengan keberadaan generasi milenial. Dalam konteks pemilu nanti, mereka akan menjadi pemilih pemula.
Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Jayapura, membuat pemerintah daerah harus fokus dalam penanganan dan pencegahan kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan prevelensi angka stunting sesuai dengan target pemerintah pusat, dimana tahun 2024 angka stunting hanya di bawah 14 persen.
Berbagai cara dilakukan, oleh sejumlah dinas/isntansi terkait yang melibatkan sejumlah stakeholder. Sebab, penanganan stunting ini tidak bisa hanya ditangani oleh satu lembaga/instansi tertentu, tapi harus dikerjasakan secara kolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga/isntansi.
“Rencana kami akan turun lagi ke kabupaten/kota di Januari 2024 untuk mengevaluasi program penanganan stunting di 9 kabupaten/kota yang telah kami kunjungi. Kami akan lihat capaian program percepatan penanganan stunting PKK di daerah,” ucap Linda usai Natal bersama di Sarmi Kamis (30/11).
Agung Nugroho Marey dari Direktorat Guru Paud dan Dikmas, Kementrian Pendidikan Republik Indonesia ditemui di Merauke saat memberikan pelatihan kepada 40 guru dari Asmat dan Boven Digoel tersebut mengungkapkan bahwa 20 guru dari Asmat dan 20 guru dari Boven Digoel yang mengikuti pelatihan ini merupakan orang pilihan yang sudah diseleksi oleh Dinas Pendidikan setempat.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Avista Kepi, Rabu (15/11) ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, Ketua Bunda PAUD Kabupaten Mappi, Bunda Stefanie Gomar SH,MH, Kepala Dinas Pendidikan yang juga selaku Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mappi, Sumarno serta para peserta Diklat.
"Kalau bisa bupati dan seluruh ASN di Keerom menjadi bapak asuh untuk anak yang kena stunting. Jika sekitar 400 anak mengalami stunting, mungkin 1 orang dibiayai selama 6 bulan dengan dua rak telur setiap bulannya. Kenapa kita harus lakukan ini, karena anak-anak ini yang diharapkan jadi generasi penerus pembangunan di tahun 2045 mendatang," tegasnya.
Mulai dari meresmikan los pasar tradisional di Doyo Baru, melihat pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Waibu, memberikan bantuan sembako, alat pengukur berat badan Balita, penyerahan bantuan perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat kepada kelompok Posyandu di Kabupaten Jayapura serta meninjau rumah keluarga resiko stunting di Doyo Baru.
"Pemprov Papua pada tahun 2023, melalui Dinas Pertanian dan Pangan menyiapkan sebanyak 39,99 ton beras cadangan pangan untuk masyarakat,” kata Siriwa kepada wartawan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asmat Ronald menyampaikan, Distrik Atsj memiliki wilayah yang cukup luas dengan membawahi 9 kampung dan hanya Kampung Ats yang terdapat anak kurang gizi dengan jumlah cukup banyak yaitu 20 orang anak, maka dari itu Dinas Sosial Kabupaten Asmat memberikan bantuan yang diperuntukkan kepada anak-anak tersebut.
Menurut Aaron, selain remaja putri, pihaknya juga melakukan upaya pencegahan stunting di Papua melalui ibu hamil dengan memberikan asupan gizi yang baik sehingga tidak ada ibu hamil yang kekurangan energi kronis.
Jambore kali ini mengusung tema "Kader Cerdas Stunting Tuntas" yang berlangsung selama tiga hari, 26-28 Oktober dengan diikuti sebanyak 185 peserta. Jambore ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Keerom lewat Dinas Kesehatan bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP KKK) Keerom.
“Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan kekayaan alam, memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakatnya. Namun, tantangan dalam hal distribusi, akses, dan pendidikan tentang gizi masih menjadi masalah serius yang perlu kita selesaikan bersama. Dengan kerjasama antara pemerintah Kota Jayapura, duta besar jepang, dan Unicef, saya yakin kita dapat mencapai hasil yang lebih baik,” kata Pekey.
Terbaru, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Papua, Linda Onibala menyerahkan bantuan paket PHBS untuk Posyandu dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Waropen. Penyerahan ribuan paket PHBS berikut timbangan bayi tersebut dilakukan pasca dirinya baru 17 hari dilantik.
Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PU Jayawijaya, Ir. Jeki Pigome, ST mengatakan, pembangunan MCK tersebut merupakan bagian dari program penanganan stunting di Jayawijaya menggunakan dana otsus Papua yang di kelola pemda Jayawijaya.
Peluncuran program 1.000 jamban ini berlangsung di halaman Kantor Bupati Keerom, Kamis (19/10), dengan diikuti oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, Kepala Dinas Kesehatan Keerom, dan pejabat Unicef, Yayasan Gapai Harapan Papua serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung.
"Hari ini kita rapat koordinasi untuk penanganan stunting yang dihadiri oleh Kelurahan, distrik dan juga OPD, yang beberapa waktu lalu sudah di-SK-kan sebagai bapak asuh stunting. Tadi disepakati bahwa dalam satu dua hari ke depan, setiap OPD Kelurahan, Distrik, untuk penanganan gizi dilakukan rapat bersama di distrik, untuk mulai penanganan balita yang mengalami stunting," kata Robby Kepas Awi, Kamis (18/10).
Bahkan di wilayah Papua Tengah, setidaknya masih ada enam kabupaten dengan prevalensi stunting yang tinggi dari provinsi. Enam kabupaten tersebut yakni Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai dan Mimika.
Ketua PKK Kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey mengatakan, studi tiru yang dilakukan pihaknya itu tidak sekedar melihat dan mencatat apa yang sudah dicapai oleh PKK kota Jogja, namun pihaknya berkomitmen agar pengetahuan dan ilmu baru yang diperoleh dalam upaya penanganan stunting ini dapat diimplementasikan di Kota Jayapura. Sehingga target menurunkan angka stunting di kota Jayapura itu lambat laun bisa tercapai.
Babinsa Senggo, Distrik Citak Mitak, Kabupaten Mappi siap membantu petugas kesehatan setempat untuk menurunkan stunting. Diketahui, bahwa stunting di Kabupaten Mappi sampai saat ini masih tergolong sangat tinggi yakni diatas 20 persen.
“Kalau data tentang stunting itu di peroleh dari Puskesmas tolong di cek ulang baik-baik jangan sampai data itu tidak benar lalu dipakai,”ujar salah seorang warga yang enggan menyebut namanya ketika ditemui Cenderawasih Pos, Sabtu,(7/10).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, dalam sebuah kesempatan, Jumat (6/10) meminta kepada semua organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk menggenjot penyerapan APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah terutama terkait dengan pelaksanaan program-program baik fisik maupun belanja.
"Saya belum tahu teman-teman dari Lurah dan Kampung sudah melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan yang sudah dikirim kah belum ini. Yang dikirim oleh Bappeda dan Dinas Sosial, dari tahun yang lalu kah atau tahun ini. Kita harus selesaikan karena ada hubungannya dengan stunting," tegas Frans Pekey, Kamis (5/10).
Diantaranya, kemalasan bekerja sementara istri sedang mengandung. Selain itu, ketika melahirkan anak dibiarkan begitu saja. “Otomatis ketika mengandung dan asupan gizinya kurang baik, maka anak yang lahir bisa terkena stunting,” jelas Sodiq.
Ini termasuk tinggi, sehingga menjadi perhatian dan salah satu prioritas nasional, wajib untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah. Terutama menekan angka stunting ini bisa diatasi, bahkan tidak berkembang.
Pj. Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey dalam sambutannya meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya untuk memperhatikan beberapa program prioritas nasional dalam menjalankan program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah termasuk Pemerintah distrik dan kelurahan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebut, kasus stunting di 9 kabupaten/kota di bumi cenderawasih sampai saat ini masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah penyakit menular.
"Papua sangat kaya dengan pangan lokal, seperti ikan, keladi, petatas, sagu, kacang-kacangan, sayur-mayur dapat diolah melalui Program Dashat menjadi makanan yang kaya asupan bergizi untuk dimakan ibu hamil, menyusui, dan bayi dua tahun," ujar Kepala BKKBN Papua Nerius Auparai di Biak, Selasa.
Oleh karena itu, dengan sisa waktu yang ada dan angka kasus stunting yang masih 16,42 persen, maka Pemkab Jayapura melalui OPD dan berbagai sektor harus bisa melakukan penekanan supaya kasus stunting berkurang.
Dalam kunjungan kerja itu, Pj Apolo Safanpo didampingi Pj Sekda Drs Maddaremmeng, M.Si, Plt Kabiro Umum Jaswadi, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan.
Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi serius menurunkan angka stunting di wilayah setempat. Sebagaimana laporan terakhir menyebutkan angka stunting Pemkab Sarmi mencapai 17 persen dari jumlah penduduk.
“Jadi melalui program Bangga Kencana kami harapkan dapat menekan masalah stunting di Kota Jayapura,” ucap Betty Puy ketika ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Sabtu (16/9) siang.
Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparay mengaaku upaya percepatan penanganan penurunan angka prevalensi stunting di Papua ini memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh BKKBN sendiri.
Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengatakan, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kesehatan memberikan makanan tambahan bagi anak-anak stunting yang dilakukan pada saat kegiatan Posyandu yang ada di Kampung Ifar Besar.
‘’Adanya kasus seperti di Kabupaten Jayapura banyak dipengaruhi faktor antara lain sosial ekonomi, asupan makanan, infeksi status gizi ibu, penyakit menular, faktor lingkungan dan lainnya,’’ungkap Khairul Lie, Kamis (31/8).
Anak-anak tersebut didampingi oleh para orang tuanya, sehingga sebelum skrining dilakukan, terlebih dahulu petugas Klinik Pratama Polres Merauke memberikan sosialisasi kepada para orang tua terkait masalah asupan makanan bergizi bagi anak sehingga bisa tumbuh secara sehat.
Organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura termasuk kepala distrik hingga Lurah ditekankan untuk benar-benar melaksanakan upaya penanganan stunting di Kota Jayapura.
Menyikapi persoalan ini, Pemkab Mimika telah melakukan beberapa aksi, salah satunya membentuk tim percepatan penurunan stunting. Tim ini terdiri dari berbagai sektor mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Puskesmas, rumah sakit dan pegiat kesehatan di Mimika.
Dinas Perikanan sendiri tengah melakukan road show untuk mensosialisasikan agar masyarakat bisa menjadikan ikan sebagai menu utama makanan harian sehingga dengan sendirinya bisa mengeliminir potensi terjadinya stunting.
Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun mengatakan, acara rembuk stunting tahun 2023 ini sebagai aksi ke 3 dari 8 aksi konvergensi, percepatan penurunan stunting tahun 2023 Provinsi Papua dan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting kabupaten/ kota di Provinsi Papua.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Rudi Saragih mengatakan, bantuan fiber kolam, benih ikan dan pakan diberikan kepada kelompok masyarakat di beberapa kampung yang ada di 3 distrik.
Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai menjelaskan, ada dua Kabupaten yang angkanya naik, sementara kabupaten yang lainnya memang terjadi penurunan walaupun hanya satu dua poin.
-Plh. Gubenur Papua, Ridwan Rumasukun menyampaikan pesan kepada seluruh Penjabat kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten se-Provinsi Papua supaya dalam menjalankan tugasnya sebagai penjabat kepala daerah wajib untuk menekan angka stunting di masing-masing daerah.
Pj Gubernur Papua mengatakan, acara rembuk stunting tahun 2023 ini sebagai aksi ke 3 dari 8 aksi konvergensi, percepatan penurunan stunting tahun 2023 Provinsi Papua dan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting kabupaten/ kota di Provinsi Papua.
Ketua Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jayawijaya Yustina Yeni Banua, SIP, Msi menyatakan memberikan makanan tambahan berupa bubur sehat kepada anak-anak dan Balita di Distrik Maima merupakan program penanganan stunting yang dilakukan oleh PKK Jayawijaya.
Terkait dengan itu, Bupati meminta OPD terkait untuk serius melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Itu dilakukan dengan cara intervensi mulai pra perkawinan, saat ibu dalam masa kehamilan harus mendapat asupan gizi dan pemeriksaan. Begitu pula saat anak lahir, harus mendapat imunisasi dan tambahanan makanan.
Terkait dengan masih tingginya stunting di Kabupaten Mappi tersebut membuat Personel Satgas TMMD ke-116 Kodim 1707/Merauke memberikan penyuluhan bagi masyarakat Kampung Homlikya Distrik Syahcame Kabupaten Mappi - Papua Selatan, kemarin. Penyluhan ini dipimpin Komandan SSK Satgas TMMD ke-116 Kodim 1707/Merauke, Lettu Inf Antonius Kalambia.
Kamis (25/5) kemarin dilakukan rapat koodinasi di tingkat Kecamatan , Kelurahan dan Desa/Kampung serta berbagai pihak terkait di wilayah Abepura dan sekitarnya, yang digelar di Kantor Lurah Abe Pantai.
Dalam rangka menurunkan angka Stunting di Tolikara, Penjabat Bupati Marthen kogoya,SH,M.AP kembali memerintahkan beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah OPD teknis untuk melakukan Pendataan satu bayi satu data atau by name by andress.
Adapun penyebab naiknya angka stunting di dua wilayah tersebut, pertama karena kondisi geografis. Selain itu keterbatasan pusat pelayanan kesehatan, salah satu penyebab tingginya angka stunting di dua wilayah tersebut.
Menindaklanjuti Perintah Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait dengan penanggulangan inflasi dan masalah kemiskinan di daerah. Pj Bupati Nduga Namia Gwijangge S. Pd. M.Si berinisiatif melakukan bantuan sosial dengan membagikan bahan makanan berupa beras kepada kelompok rentan terdampak inflasi, kemiskinan ektrim dan stunting di beberapa titik lokasi di Kabupaten Nduga.
