TIMIKA– Pada kunjungannya beberapa hari lalu ke Papua, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan para kepala daerah. Pj Bupati Mimika, Valentinus Sumito juga hadir dalam pertemuan di Jayapura. Dalam pertemuan itu diungkapkan Pj Bupati, ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh daerah.Salah satunya adalah masalah stunting.
Terkait dengan itu, Bupati meminta OPD terkait untuk serius melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Itu dilakukan dengan cara intervensi mulai pra perkawinan, saat ibu dalam masa kehamilan harus mendapat asupan gizi dan pemeriksaan. Begitu pula saat anak lahir, harus mendapat imunisasi dan tambahanan makanan.
Ia meminta anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting atau program apapun itu, harus tepat sasaran. Jangan, anggaran Rp 10 miliar tapi haya Rp 1 miliar untuk beli telur sebagai asupan gizi masyarakat. Sementara Rp 9 miliar dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Mari lihat program kerja yang dibangun di unit kerja. Apakah yang direncanakan betul-betul menyentuh masyarakat, jangan hanya jadi slogan bahwa kita mau perbaiki pendidikan dan kesehatan, tetapi tidak bisa dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah lanjutnya, sudah mengeluarkan mandatory sepdning untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sehingga ia berharap aturan alokasi keuangan daerah dapat dipatuhi tapi juga harus tepat arah dan sasaran.(ryu/tho)
TIMIKA– Pada kunjungannya beberapa hari lalu ke Papua, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan para kepala daerah. Pj Bupati Mimika, Valentinus Sumito juga hadir dalam pertemuan di Jayapura. Dalam pertemuan itu diungkapkan Pj Bupati, ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh daerah.Salah satunya adalah masalah stunting.
Terkait dengan itu, Bupati meminta OPD terkait untuk serius melakukan pencegahan dan penanganan stunting. Itu dilakukan dengan cara intervensi mulai pra perkawinan, saat ibu dalam masa kehamilan harus mendapat asupan gizi dan pemeriksaan. Begitu pula saat anak lahir, harus mendapat imunisasi dan tambahanan makanan.
Ia meminta anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting atau program apapun itu, harus tepat sasaran. Jangan, anggaran Rp 10 miliar tapi haya Rp 1 miliar untuk beli telur sebagai asupan gizi masyarakat. Sementara Rp 9 miliar dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Mari lihat program kerja yang dibangun di unit kerja. Apakah yang direncanakan betul-betul menyentuh masyarakat, jangan hanya jadi slogan bahwa kita mau perbaiki pendidikan dan kesehatan, tetapi tidak bisa dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah lanjutnya, sudah mengeluarkan mandatory sepdning untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Sehingga ia berharap aturan alokasi keuangan daerah dapat dipatuhi tapi juga harus tepat arah dan sasaran.(ryu/tho)
