Berdasarkan data yang ada di laman Kementrian Dalam Negeri RI persentase kasus stanting di Papua pada tahun 2024 sebesar 8,7%, turun 2,2% dibandingkan tahun 2023 sebesar 10,9%.
Johanes menyebutkan dalam Riset Kesehatan Dasar 2022 yang dilakukan bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia ditemukan angka insiden malaria dan kondisi stunting pada bayi dan balita yang tinggi di Kabupaten Mimika.Â
"Saya mendapat informasi soal banyak anak-anak di kampung ini dan kami coba membantu. Saya pikir ada hal yang harus dipersiapkan dan kita berbicara soal masa depan Papua nantinya," jelas Juliana Waromi di Ayapo kemarin.
Mewakili PJ Walikota Jayapura asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widi Hartanti berharap, kegiatan itu dapat memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat mengenai gizi dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting
Kapolres Sarmi, AKBP Timur Santoso menjelaskan bahwa penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang sangat penting. Kehadiran Polri dalam kegiatan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat dan menunjukkan sinergitas antar instansi terkait.
Pemberian paket makanan tambahan yang disertai dengan edukasi ini merupakan salah satu program berakan nasional dari BKKBN, Bapak-Bunda Asuh Stunting. Program ini dalam rangka untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Puncak. Â
Menurutnya, stunting disebabkan oleh banyak faktor, tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi saja, tetapi juga faktor pola asuh, faktor anemia pada remaja putri, faktor asupan gizi bagi ibu hamil hingga melahirkan dan ada juga yang disebabkan oleh kesehatan bayi dan balita pada masa pertumbuhan.
Direktorat Jenderal PAUD Pokja Holistik Integratif (HI) Kemendikbud Ristek, melalui dua anggotanya melakukan monitoring sekaligus melihat langsung progress dari penanganan stunting di wilayah kerjanya di Papua.Â
Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, Nerius Auparai, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan cakupan layanan pengukuran stunting secara luas. Kemudian untuk mendeteksi dini masalah gizi dan kesehatan, serta intervensi kepada sasaran yang memiliki risiko stunting.
Penanganan secara kolaborasi ini juga diharapkan melibatkan semua pihak tidak Lagi fokus pada Dinas Kesehatan, atau BKKBN, Namun semua pihak harus terlibat penuh. Termasuk TNI Polri, semua organisasi perangkat daerah.
