JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah penanganan stunting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/8).
Sarles mengatakan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koordinasi juga diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta berbagai mitra pembangunan.
“Gubernur memiliki perhatian terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Sarles.
Menurutnya, salah satu hal yang harus segera dibenahi adalah penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Perbedaan data berpotensi menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi yang tepat.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah penanganan stunting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/8).
Sarles mengatakan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koordinasi juga diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta berbagai mitra pembangunan.
“Gubernur memiliki perhatian terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Sarles.
Menurutnya, salah satu hal yang harus segera dibenahi adalah penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Perbedaan data berpotensi menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi yang tepat.
