JAYAPURA – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Papua, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Ketua Pengurus Daerah PKBI Papua, Ir. John Wicklif Tegai, mengatakan upaya penanganan HIV/AIDS saat ini masih terlihat aktif di Kota Jayapura. Sementara di tingkat Provinsi Papua, isu HIV/AIDS dinilai perlu kembali mendapat perhatian dalam arah kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, isu kesehatan reproduksi perempuan dan anak perlu menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan kesehatan, termasuk stunting. “Kalau kesehatan reproduksi dimaksimalkan, bukan saja berdampak positif terhadap kesehatan perempuan dan anak, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menekan stunting,” jelas John.
Ia mengatakan, PKBI bersama organisasi masyarakat sipil dan media kembali mendorong pentingnya pelaksanaan kontrak sosial dalam penanganan HIV/AIDS sesuai ketentuan yang berlaku. John menilai kolaborasi menjadi semakin penting di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program.
JAYAPURA – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Papua, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Ketua Pengurus Daerah PKBI Papua, Ir. John Wicklif Tegai, mengatakan upaya penanganan HIV/AIDS saat ini masih terlihat aktif di Kota Jayapura. Sementara di tingkat Provinsi Papua, isu HIV/AIDS dinilai perlu kembali mendapat perhatian dalam arah kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, isu kesehatan reproduksi perempuan dan anak perlu menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan kesehatan, termasuk stunting. “Kalau kesehatan reproduksi dimaksimalkan, bukan saja berdampak positif terhadap kesehatan perempuan dan anak, tetapi juga dapat berkontribusi dalam menekan stunting,” jelas John.
Ia mengatakan, PKBI bersama organisasi masyarakat sipil dan media kembali mendorong pentingnya pelaksanaan kontrak sosial dalam penanganan HIV/AIDS sesuai ketentuan yang berlaku. John menilai kolaborasi menjadi semakin penting di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program.
