Laporan bertajuk Status Deforestasi Indonesia (STADI) 2025 yang dirilis oleh lembaga pemantau lingkungan, Auriga Nusantara, mengungkap fakta yang mencengangkan. Luas hutan yang hilang tercatat mencapai 433.751 hektare. U
Sejumlah pihak menyebut kondisi ini terjadi karena adanya dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan tata kelola pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Kegiatan yang mengusung tema “Selamatkan Perempuan Papua dan Anak Port Numbay untuk Masa Depan Papua”, ini melibatkan lintas elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh perempuan, LSM adat, tokoh agama, kepala kampung, u
Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari tangung jawab pemerintah daerah dalam menegakan aturan demi menyelamatkan generasi Papua dimasa yang akan datang dari pengaruh virus mematikan itu. Menyikapi terkait dengan itu, Pe
Bupati FX Mote menekankan pentingnya organisasi yang mau diatur. Ia mengingatkan bahwa kehidupan manusia diatur oleh tiga fondasi utama: Tuhan lewat aturan Agama, Pemerintah lewat tertulis, dan Adat sebagai aturan menda
‘’Meski ada penolakan tapi PSN akan tetap jalan. PSN tetap berjalan. Kita tidak bergeming dengan adanya oknum yang melakukan penolakan itu. PSN tetap jalan dan food estate di Wanam akan tetap berjalan karena itu untuk ke
Kegiatan yang difasilitasi oleh Polres Biak Numfor ini dihadiri oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, Staf Ahli Bupati Fransisco Olla, pimpinan OPD terkait, unsur Kejaksaan Negeri Biak, unsur pimpinan TNI, Kepal
Hanya saja menurut dosen hukum itu ia menyarankan pemerintah juga perlu memikirkan ulang keterlibatan milter dalam program tersebut terlebih untuk wilayah Papua. Pasalnya dinamika politik di Papua berbeda dengan daerah lain di tanah air. Keterlibatan militer malah membuat program itu tidak efektif.
Kepala Dinkop dan UMKM Kabupaten Jayapura Haryanto, di Sentani, Jumat, mengatakan bahwa Pasar Akhir Pekan yang diselenggarakan Kopernis sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Jepang bersama pemerintah setempat, menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk olahannya.
Gugatan ini pun mendapatkan respon dari Forum Pemuda dan Masyarakat Peduli Pembangunan dan Demokrasi (FMPM2D) Papua Selatan di Jayapura. Forum ini menilai gugatan dari LSM Serekat Demokrasi ini hanya dalih untuk merusak jalannya demokrasi di Provinsi Papua Selatan.
