Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mempercepat reformasi birokrasi dan memastikan pengelolaan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos dalam sambutannya mengatak
Dalam audensi ini, Bupati meminta dukungan dari pihak BI untuk memperluas layanan digitalisasi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, juga meminta dukungan dari pihak BI dalam hal pengelolaan Pasar Darfuar dengan
“LKPD telah diserahkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dipenyerahan LKPD Pemda Biak Numfor disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Papua dan jajaran kepala daerah se-kawasan Saereri,” kata Bupati didampingi Kepa
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC). Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan bangunan Tongkonan ini bersejarah karena mengingatkan anak -anak dari IKT yang lahir dan besar di Wamena dan sekarang dilanjutkan menjadi Provinsi Papua
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan penanaman sagu tersebut sejalan dengan harapannya sejak dilantik sebagai kepala daerah. Ia mengapresiasi peran gereja yang turut mengambil bagian dalam menjaga kelestarian sagu di
"Pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui dinas terkait, seperti dinas koperasi dan UMKM maupun dinas pariwisata, dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM lokal," katanya di Jayapura, Sabtu,.
Ia menegaskan, tanpa adanya SK Bupati sebagai dasar pengangkatan, pemerintah daerah tidak dapat membayarkan honor kepada tenaga tersebut. Kondisi ini dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terle
‘’Sampai hari ini, kami belum menerima adanya keberatan dari perusahaan terkait ketidakmampuan dalam membayarTHR idul Fitri. Begitu juga, belum ada tenaga kerja yang melaporkan kepada kami karena THR Idul Fitri belum dib
Saat melakukan sidak itu, Sekda Yermias Ndiken didampingi Asisten III Setda Kabupaten Merauke yang merupakan pembina para ASN tersebut. Dari sejumlah OPD yang didatangi, kehadiran ASN dihari pertama itu tersebut bervaria
Yunus Wonda juga menyebut, pihaknya masih menunggu surat resmi lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme kerja ke depan, termasuk kemungkinan pengaturan pola kerja dan kegiatan belajar mengajar pada April mendatan
