MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dengan pesan yang lugas: mengakhiri budaya seremoni dan memperkuat kemandirian fiskal. Bertempat di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (2/4) peringatan ini menjadi momentum evaluasi tata kelola anggaran daerah.
Bupati Mimika Johannes Rettob, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif dari pusat.
Menurutnya, Otda harus menjadi instrumen konkret untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang terukur. “Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Tanpa koordinasi yang baik, target besar nasional tidak akan tercapai secara optimal,” ujar Johannes.
Merespons arahan Presiden RI, Johannes mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta para pejabat di Mimika meninggalkan pola kerja lama yang boros anggaran pada kegiatan-kegiatan seremonial yang minim dampak.
“Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus sederhana. Setiap rupiah harus memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik,” tegasnya.
Selain efisiensi, fokus APBD Mimika ke depan akan dialokasikan lebih besar pada sektor pelayanan dasar. Prioritas utama mencakup penguatan gizi peserta didik melalui program makan gratis serta intervensi komprehensif untuk menekan angka stunting. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dengan pesan yang lugas: mengakhiri budaya seremoni dan memperkuat kemandirian fiskal. Bertempat di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (2/4) peringatan ini menjadi momentum evaluasi tata kelola anggaran daerah.
Bupati Mimika Johannes Rettob, saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan wewenang administratif dari pusat.
Menurutnya, Otda harus menjadi instrumen konkret untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang terukur. “Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Tanpa koordinasi yang baik, target besar nasional tidak akan tercapai secara optimal,” ujar Johannes.
Merespons arahan Presiden RI, Johannes mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta para pejabat di Mimika meninggalkan pola kerja lama yang boros anggaran pada kegiatan-kegiatan seremonial yang minim dampak.
“Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus sederhana. Setiap rupiah harus memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik,” tegasnya.
Selain efisiensi, fokus APBD Mimika ke depan akan dialokasikan lebih besar pada sektor pelayanan dasar. Prioritas utama mencakup penguatan gizi peserta didik melalui program makan gratis serta intervensi komprehensif untuk menekan angka stunting. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
