Langkah ini didorong sebagai bentuk penghormatan dan pemberian porsi lebih bagi OAP sebagai pemilik sah tanah adat di Papua. Selama ini, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik jilid pertama maupun kedua hanya memba
Menurut Nerlince, sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang mer
Gubernur Apolo menegaskan, pertama bahwa dalam melaksanakan tugas harus senantiasa meminta petunjuk dari yang Maha Kuasa. Kedua, dalam melaksanakan tugas, berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan alasan dirinya memantau secara rutin pembangunan Kantor Pemerintahan yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor tersebut. Menurutnya,
Ia menambahkan bahwa meninggalnya Irene Sokoy menjadi pukulan bagi banyak kalangan masyarakat, khususnya para ibu, terutama karena almarhumah tidak mendapat pertolongan memadai dari sejumlah rumah sakit di Jayapura. “Men
‘’Dua hari lalu, kami sudah pertemuan dengan teman-teman MRP. Lalu MRP akan sampaikan ke Pak Ketua MRP untuk mengkoordinir kita dengan 4 kabupaten di cakupan Papua Selatan. Nanti kita duduk dari situ bersama dengan DPRP
Ditemui di ruang kerjanya, Damianus Katayu yang sebelumnya merupakan seorang dosen perguruan tinggi swasta di Merauke itu mengatakan bahwa dengan Otsus jilid pertama yang telah berjalan kurang lebih 20 tahun, telah dilak
Visi ini lahir dari amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan. Visi ini diarahkan melalui tiga agenda utama pembangunan Papua, pertama membangun percepatan konektivitas wi
Menanggapi terkait dengan itu Kepala Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan mahasiswa adalah pihak yang bisa menjadi penyeimbang dalam demokrasi dan perubahan politik. Da
“Ke depan, saya minta MRP, Ondoafi, Ondofolo, serta tokoh masyarakat adat, kalau itu berkaitan dengan budaya Papua, mari kita proteksi melalui regulasi Perdasi maupun Perdasus, sehingga siapapun, termasuk pemerintah daer
