Wednesday, October 16, 2024
31.7 C
Jayapura

Pembukaan 1 Juta Hektar Sawah di Merauke Jadi Perhatian Asosiasi MRP 

MERAUKE – Rencana pemerintah membuka lahan persawahan seluas 1 juta hektar di Merauke dalam rangka antisipasi kelangkaan pangan dunia khususnya di Indonesia  mendapat perhatian dari Asosiasi Majelis Rakyat Papua.

‘’Untuk investasi 1 juta hektar di Merauke itu sudah menjadi perhatian dari Asosiasi MRP yang ada di Tanah Papua. Kemarin saat rapat di Kemendagri, diskusi terbatas dengan pimpinan asoasiasi menanyakan  masalah ini,’’ kata Ketua  MRP Papua Selatan Damianus Katayu di temui di ruang kerjanya,  Senin (19/8) kemarin.

Dalam hal penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kimahima dan Makleo,  Damianus Katayu mnejelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kimahima  dan Makleo.

Baca Juga :  Menggiurkan, Seorang Warga Nekat Selundupkan Miras ke Okaba 

‘’Kita sudah tindaklanjuti dan besok ini akan kita lakukan pertemuan lagi.  Kemungkinan dalam  pertemuan besok kita akan usulkan untuk dibentuk Pansus khusus untuk  investasi,’’ kata Danianus Katayu.   

Damianus Katayu menjelaskan,  perlu keterbukaan dari pemerintah terkait dengan investasi tersebut. Begitu juga elit-elit lokal  tidak boleh mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

‘’Harus kita duduk baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir, point ini menjadi hal penting bagi kami MRP dan besok kami akan rapat apa perlu bentuk pansus atau tidak,’’ jelasnya.   

Soal investasi, lanjut   Damianus Katayu sebenarnya memiliki  akses manfaat diantaranya terkait penyerapan tenaga kerja. Namun sebelum dinvestasi masuk terlebih  dahulu masyarakat harus duduk bersama  untuk membicarakannya dengan baik.

Baca Juga :  Polisi Bersama Warga Payum Bersih-bersih Pantai

‘’Jangan investasi itu menggusur masyarakat adat . Tapi, investasi harus menguatkan adan menguntungkan masyarakat adat. Dibeberapa kesempatan  saya sampaikan, investasi pro rakyat. Artinya anda punya uang dan saya punya  tanah. Kita bicara baik-baik. saya harus jadi pemilik dari investasi itu. Jangan hanya sebatas kompensasi,’’ jelasnya.  (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE – Rencana pemerintah membuka lahan persawahan seluas 1 juta hektar di Merauke dalam rangka antisipasi kelangkaan pangan dunia khususnya di Indonesia  mendapat perhatian dari Asosiasi Majelis Rakyat Papua.

‘’Untuk investasi 1 juta hektar di Merauke itu sudah menjadi perhatian dari Asosiasi MRP yang ada di Tanah Papua. Kemarin saat rapat di Kemendagri, diskusi terbatas dengan pimpinan asoasiasi menanyakan  masalah ini,’’ kata Ketua  MRP Papua Selatan Damianus Katayu di temui di ruang kerjanya,  Senin (19/8) kemarin.

Dalam hal penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kimahima dan Makleo,  Damianus Katayu mnejelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kimahima  dan Makleo.

Baca Juga :  Soal Cuti Bersama, Hakim PN Merauke Masih Tunggu Petunjuk Pimpinan

‘’Kita sudah tindaklanjuti dan besok ini akan kita lakukan pertemuan lagi.  Kemungkinan dalam  pertemuan besok kita akan usulkan untuk dibentuk Pansus khusus untuk  investasi,’’ kata Danianus Katayu.   

Damianus Katayu menjelaskan,  perlu keterbukaan dari pemerintah terkait dengan investasi tersebut. Begitu juga elit-elit lokal  tidak boleh mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

‘’Harus kita duduk baik, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir, point ini menjadi hal penting bagi kami MRP dan besok kami akan rapat apa perlu bentuk pansus atau tidak,’’ jelasnya.   

Soal investasi, lanjut   Damianus Katayu sebenarnya memiliki  akses manfaat diantaranya terkait penyerapan tenaga kerja. Namun sebelum dinvestasi masuk terlebih  dahulu masyarakat harus duduk bersama  untuk membicarakannya dengan baik.

Baca Juga :  Provinsi Diminta Segera Defenitifkan Pejabat Eselon III dan IV    

‘’Jangan investasi itu menggusur masyarakat adat . Tapi, investasi harus menguatkan adan menguntungkan masyarakat adat. Dibeberapa kesempatan  saya sampaikan, investasi pro rakyat. Artinya anda punya uang dan saya punya  tanah. Kita bicara baik-baik. saya harus jadi pemilik dari investasi itu. Jangan hanya sebatas kompensasi,’’ jelasnya.  (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya