Menurut Benny, diskursus yang digulirkan oleh anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Fincent Mayor, hingga menjadi trending di platform seperti TikTok dan Facebook dalam sebulan terakhir, telah membuka ruang diskusi
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menegaskan bahwa pelibatan MRP dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hak Orang Asli Papua (OAP), merupakan amanat undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Otono
Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer, menegaskan perdebatan publik yang berkembang saat ini harus segera dikendalikan agar tidak meluas menjadi konflik yang merugikan masyarakat.
Pernyataan inipun memantik amarah dari berbagai pihak terutama pengurus MRP dan beberapa pihak yang menegaskan MRP adalah lembaga konstitusional, memiliki peran penting sebagai pelindung OAP, dan tidak bisa dibubarkan be
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme d
Dalil kurangnya informasi masuk ke lembaga representasi masyarakat adat Papua itu, yang mengakibatkan para investor bebas masuk ke Papua. Karena itu, Nerlince Wamuar, selaku pimpinan tertinggi MRP menegaskan pemerintah P
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.
Nerlince menegaskan, hingga kini MRP tidak pernah mendapatkan data resmi mengenai jumlah maupun identitas investor yang telah mengantongi izin dan beroperasi di Papua. Padahal, dalam Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsu
