Forum Peduli DMP juga menyikapi aksi demo di Kantor Gubernur Papua dan Kantor Sinode Advent Papua pada Jumat tanggal, 14 Juli 2023 oleh sekelompok orang dari gereja Advent Jemaat Ruselben yang mengatasnamakan umat gereja Advent di Tanah Papua.
Pasalnya banyak yang dianggap tidak sesuai dengan perwakilan daerah pemilihan. Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy juga meminta penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023 - 2028 untuk Pokja Agama ditinjau ulang.
Untuk itu pelantikan anggota baru MRP Provinsi Papua periode 2023-2029 menurut Evert Merauje baru akan dilakukan setelah masa bakti semua pembayaran hak-hak anggota MRP 2018-2023 rampung.
Forum Komunikasi Muslim Jayawijaya (FKMJ) meminta kepada Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota MRP Papua Pegunungan untuk melihat 5 calon perwakilan unsur agama Muslim yang memiliki rekomendasi dari MUI Provinsi Papua.
“Proses awal sudah benar, namun dalam berita acara penetapan terjadi penyelewengan, karena yang direkomendasikan itu tidak sesuai dengan rangking perolehan suara yang dua digugurkan yang satunya direkomendasikan” ungkapnya Sabtu (10/6).
Ia tidak menyebut siapa pihak lain itu, tapi nuansa yang dirasakan, ada intervensi pihak lain, sehingga mekanisme adat tidak diberlakukan dalam perekrutan calon anggota MRP perwakilan Biak Numfor.
Karena dianggap melanggar aturan dan etika, Panitia Pemilihan (Panpil) Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) 3 kabupaten akan merekomendasikan kepada Pj Gubernur Papua Selatan untuk membatalkan hasil pleno penetapan Anggota MRPS yang telah ditetapkan oleh Panpil MRPS.
Maria Gorreti Dibangga, Unsur Perempuan dari Kabupaten Mappi yang namanya tidak masuk sebagai calon yang ditetapkan mengaku sangat kecewa dengan tahapan yang dilaksanakan oleh panitia. Karena menurutnya, tahapan tidak berjalan baik verifikasi berkas dan tahapan selanjuutnya.
Untuk perwakilan agama, pendaftaran dilakukan langsung ke Sekretariat Panpil dan seleksinya dilakukan oleh Panpil. Sementara unsur adat dan perempuan, pendaftaran dan seleksi ditingkat kabupaten dilakukan oleh Panpil maisng-masing kabupaten lingkup cakupan Provinsi Papua Selatan.
Panitia Pengawas terhadap Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan telah menerima 3 pengaduan terkait dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh Panpil MRP Papua Selatan tersebut.
Mereka meminta agar musyawarah tersebut dibatalkan untuk mengakomodir nama-nama mereka. Ketua Timsel Calon Anggota MRP Kabupaten Jayawijaya, Dr. Lukas W Kosay, SE, MSi menegaskan, tidak bisa lagi mengakomodir mereka, karena waktu sudah berjalan.
Anggota MRP Toni Wanggai menyatakan, berita acara penetapan calon anggota MRP, tidak disetujui dan ditandatangani beberapa anggota Panpil MRP dan Panwas MRP. Khususnya, seleksi calon anggota MRP wakil agama. Padahal berdasarkan hasil Musyawarah bersama tanggal 17 Maret 2023 oleh Panpil MRP, Panwas MRP dan Pimpinan Lembaga Agama yang disaksikan Kepala Kesbangpol telah menandatangani kesepakatan bersama.
Ketua Panpil pemilihan anggota MRP tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Yakub Kenelak didampingi Kepala Kesbangpol Sahabri berkesempatan melihat langsung proses pendaftaran calon anggota MRP di Sekretariat Panpil MRP, Jumat (12/5).
Timotius Murib mengatakan sudah tiga periode MRP ada di Papua tetapi dengan adanya pemekaran ini memberikan peluang untuk bagaimana orang Papua harus bersaing untuk menyusun pembangunannya.
Pelantikan tersebut digelar di aula Bogo di Kobakma, ibu kota Kabupaten Mamberamo Tengah, Rabu (3/5) kemarin. Mereka yang dilantik sebagai Panpil MRP masing-masing Yakub Kenelak, Johan Babingga, Alpius Medlama, Amos Soklayo dan Tikdilek Gundigi.
Panitia Pemilihan (Panpel) Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan yang berjumlah 5 orang, dilantik oleh Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, di Swiss Belhotel, Rabu (29/3), kemarin.
Ketua panitia pemilihan, Trisiswanda Indra mengatakan, sebelum rapat pleno penetapan bakal calon, panitia telah melalui berbagai proses, termasuk membuka pendaftaran sejak 13 Maret hingga 21 Maret.
Animo masyarakat adat dan perwakilan tokoh perempuan dalam mendaftarkan diri untuk pencalonan anggota MRP Kota Jayapura sangat tinggi. Dimana sejak pembukaan pendaftaran pada Senin (13/3)
Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) mengingatkan negara melalui aparat keamanan TNI – Polri untuk lebih humanis dalam melakukan pendekatan terhadap warga sipil di pedalaman Papua, terutama dalam melakukan pencarian pilot Susi Air, kapten Philip Marthens asal Selandia Baru.
Yoel mengatakan bahwa untuk seleksi lembaga kultur tahapan sudah jalan dan untuk Provinsi Papua induk sudah masuk pelantikan panpil dan Panwas untuk wilayah Tabi dan Saireri. Sementara untuk tiga daerah otonomi baru Papua Tengah, Papua pegunungan, dan Papua Selatan sementara prosesnya dengan berjalan.
Ketua Panitia Musa Isir usai kegiatan mengatakan, 2 bulan tahapan sudah bisa diselesaikan mengingat anggota MRP yang sekarang ini sudah habis masa baktinya dan telah diperpanjang sampai bulan Juni tahun ini.
Terkait dengan adanya seleksi calon anggota MRP di wilayah Kota Jayapura, saat ini Badan Kesbangpol Kota Jayapura masih menunggu SK dari Pemprov Papua melalui Badan Kesbangpol Papua. Setelah ada SK, maka Kesbangpol Kota Jayapura bisa melakukan tahapan selanjutnya dengan pembentukan Pansel.
“Jika tidak selesai april kita ambil alih proses tersebut,” tegas Ridwan usai pelantikan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan anggota MRP Provinsi Papua periode tahun 2023-2028, Rabu (15/2) malam.
Sidang Pleno berlangsung di ruang sidang utama Majelis Rakyat Papua, dipimpin langsung oleh Timotius Murib Ketua MPR dan Yoel Luiz Mulait Wakil Ketua I MRP dan dihadiri pimpinan Pokja Agama, Perempuan dan Adat, Selasa (6/12/) pagi.
