Werenfridus Kahol menjelaskan, salah satu tugas yang diberikan negara terhadap MRP adalah memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Sehingga saatnya MRP Papua Selatan turun ke masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat adat.
Sebab, sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (“UU 2/2021”).
Sekretaris MRP, Bentar Mano menyampaikan bahwa ada sejumlah perencanaan yang disiapkan untuk menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan terutama berkaitan dengan meubelair.
Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua II MRP PPS yang membidangi Kelompok Kerja (Pokja) Adat.
Meski diakui tidak mudah untuk merubah undang – undang, namun menurut Yunus Wonda, apa yang dilakukan MRP saat ini akan menjadi pembahasan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Yunus berpendapat meski agak sulit diterapkan tahun ini namun tetap harus disuarakan.
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan pokja perempuan MRP sangat memahami isu dari hulu hingga hilir terkait permasalahan perempuan dan anak yang ada di tanah Papua.
"Kami harus mendukung dengan mengalokasikan dana otonomi khusus untuk program rekrutmen yang dilakukan Polda Papua, karena perekrutan akan dilakukan hingga tahun 2028 hingga seluruhnya berjumlah 10.000 personel bintara," harap Izak Hikoyabi.
Nerlince menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke Papua dan tak sedikit yang bertanya kenapa presiden sering ke Papua. Dari catatan ini akhirnya Nerlince sampaikan biarlah di akhir perjalanan sebagai kepala negara ada satu kebijakan yang menjadi kado bagi semua yakni kepala daerah dan wakilnya berstatus OAP.
Nelince lantas meminta agar partai – partai tidak memanfaatkan ini sebagai momen aji mumpung. “Untuk Parpol kami berharap tidak membebani para calon dengan mahar yang tinggi sebab dengan mahar terkadang akan berdampak pada kinerja dari kepala daerah.
Untuk diketahui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan akan berkunjung ke Sorong Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka kunjungan kerja peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
