Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Kaleb Asso, S.Pd, M.Pd menyatakan untuk menggunakan gedung kantor tersebut harusnya ada surat dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayaw
Plt Kepala Disnakerindag Jayawijaya Isak Hubi. S.Sos menyatakan sidak yang dilakukan ini merupakan bagian dari pengawasan oleh pemerintah terkait peredaran barang atau bahan makanan yang sudah tidak layak di konsumsi ole
Asisten III Setda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Lukas W Kosay, SE, M.Si mengaku, bantuan ini merupakan wujud kepedulian dari pemerintah, hari ini telah dilepas tim dari BPBD untuk mengantar bantuan pangan dan perlengkapa
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan mengikat, sehingga secara hukum lahan SPBU tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah daerah maupun pihak lai
Program tersebut menyasar mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Khusus di USWIM, bantuan diberikan kepada 1.967 mahasiswa, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah.
Kebakaran tersebut diperkirakan menghanguskan ratusan bangunan milik warga, tempat usaha kos kosan, home industri dan hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat.
Dalam keterangannya, Bupati Aner menjelaskan bahwa pelaksanaan SSH mendapat pendampingan dari Universitas Papua (UNIPA) yang dikoordinasikan oleh Dr. Agus Mule, guna memperkuat kualitas pembelajaran dan tata kelola sekol
Kepala Dinas UMKM, Koperasi dan Perindustrian Papua Tengah, Norbertus Mote mengatakan, jumlah tersebut merupakan gabungan antara koperasi lama dan koperasi yang baru terbentuk, khususnya Koperasi Merah Putih.
Wakil Ketua III DPRP Berthus Asso mengakui jika DPRP Papua Pegunungan telah didatangi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya untuk mempertanyakan status penggunaan yang menjadi aset pemkab Jayawijaya yang dipinjam pa
Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC John Tabo, S.E., M.BA. Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintahan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APB
