Realisasi APBD Papua Pegunungan Semester I 2026 Capai 35,78 Persen

WAMENA – Realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga semester I 2026 telah mencapai 35,78 persen. Sementara realisasi pendapatan telah menembus 40 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Pegunungan Noak Tabo S.IP, M.KP menyatakan untuk semester pertama, realisasi dari pendapatan sudah 40 persen dan realisasi belanja 35,78 persen dan sudah mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran ke pemerintah pusat.

“Pendapatan daerah untuk Provinsi Papua Pegunungan masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Otsus dan Dana bagi hasil”ungkapnya Rabu (29/7) di Wamena.

Menurutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima sejak Januari hingga Juli digunakan untuk membiayai gaji gubernur, wakil gubernur, DPR Papua Pegunungan, aparatur sipil negara, serta operasional pemerintahan, sdangkan gaji anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) bersumber dari dana Otonomi Khusus Block Grant (BG).

Baca Juga :  Nama yang Diusulkan Fraksi DPRD Yapen Sebagai Pj Bupati

“Selain DAU, pemerintah provinsi telah menerima dana Otonomi Khusus tahap pertama dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap pertama, serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok tahap pertama yang telah di realisasikan kepada delapan kabupaten di Papua Pegunungan,”jelas Tabo.

Kata Noak, pemerintah provinsi masih menunggu pencairan dana Otonomi Khusus tahap kedua, pencairan tersebut menunggu penyelesaian perbaikan laporan dari tiga organisasi perangkat daerah yang dikembalikan untuk dikoreksi. Kalau sudah dikirim, maka Otsus tahap dua pasti akan masuk.

“Kita tunggu saja laporan yang sisusun oleh 3 OPD, kalau mereka sudah selesai melakukan perbaikan maka data tersebut bisa langsung kami kirimkan ke pusat agar dana otsus tahap II ini bisa di cairkan,”katanya.

Baca Juga :  Pemilih Pemula Diminta Salurkan Hak Pilihnya

Kepala BPKAD Provinsi Papua Pegunungan juga optimistis realisasi anggaran akan meningkat pada semester II karena sejumlah proyek fisik mulai memasuki tahap pelaksanaan. Saat ini, belanja rutin terus berjalan, sedangkan pekerjaan fisik masih menunggu proses pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ia juga menambahkan, untuk belanja modal memang masih rendah dibandingkan belanja rutinan, tetapi akan terus meningkat seiring jalannya proyek, sehingga pihaknya optimis realisasi APBD Papua Pegunungan tahun ini mampu menyamai capaian tahun sebelumnya yang mencapai 93 persen.

“Capaian semester pertama juga lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 20 persen.” tutupnya. (jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

WAMENA – Realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan hingga semester I 2026 telah mencapai 35,78 persen. Sementara realisasi pendapatan telah menembus 40 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Pegunungan Noak Tabo S.IP, M.KP menyatakan untuk semester pertama, realisasi dari pendapatan sudah 40 persen dan realisasi belanja 35,78 persen dan sudah mengirimkan Laporan Realisasi Anggaran ke pemerintah pusat.

“Pendapatan daerah untuk Provinsi Papua Pegunungan masih bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Otsus dan Dana bagi hasil”ungkapnya Rabu (29/7) di Wamena.

Menurutnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima sejak Januari hingga Juli digunakan untuk membiayai gaji gubernur, wakil gubernur, DPR Papua Pegunungan, aparatur sipil negara, serta operasional pemerintahan, sdangkan gaji anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) bersumber dari dana Otonomi Khusus Block Grant (BG).

Baca Juga :  Membangun Provinsi Papua Pegunungan Titik Awalnya dari Kabupaten Jayawijaya

“Selain DAU, pemerintah provinsi telah menerima dana Otonomi Khusus tahap pertama dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap pertama, serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok tahap pertama yang telah di realisasikan kepada delapan kabupaten di Papua Pegunungan,”jelas Tabo.

Kata Noak, pemerintah provinsi masih menunggu pencairan dana Otonomi Khusus tahap kedua, pencairan tersebut menunggu penyelesaian perbaikan laporan dari tiga organisasi perangkat daerah yang dikembalikan untuk dikoreksi. Kalau sudah dikirim, maka Otsus tahap dua pasti akan masuk.

“Kita tunggu saja laporan yang sisusun oleh 3 OPD, kalau mereka sudah selesai melakukan perbaikan maka data tersebut bisa langsung kami kirimkan ke pusat agar dana otsus tahap II ini bisa di cairkan,”katanya.

Baca Juga :  KPU Papua Pegunungan Pastikan Surat Suara Di Kawal Aparat Kepolisian

Kepala BPKAD Provinsi Papua Pegunungan juga optimistis realisasi anggaran akan meningkat pada semester II karena sejumlah proyek fisik mulai memasuki tahap pelaksanaan. Saat ini, belanja rutin terus berjalan, sedangkan pekerjaan fisik masih menunggu proses pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Ia juga menambahkan, untuk belanja modal memang masih rendah dibandingkan belanja rutinan, tetapi akan terus meningkat seiring jalannya proyek, sehingga pihaknya optimis realisasi APBD Papua Pegunungan tahun ini mampu menyamai capaian tahun sebelumnya yang mencapai 93 persen.

“Capaian semester pertama juga lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 20 persen.” tutupnya. (jo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q

Berita Terbaru

Artikel Lainnya