Kemudian dalam rapat terbaru itu juga disepakati mengenai pembayaran biaya kuliah untuk tahun 2024 sampai 2026. Terkait itu, juga sudah disepakati angka-angkanya di setiap daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota dan beberapa kabupaten di tanah Papua yang mana intinya tetap ditanggung bersama.
Menurutnya, tahun 2024 ini Pemerintah Kota Jayapura fokus untuk melanjutkan untuk membiayai program beasiswa Otsus yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. "Jadi tidak ada seleksi siswa baru lagi ataupun mengirimkan siswa pelajar keluar tahun ini,"terangnya.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua atas upaya baik yang telah dilakukan sehingga 14 anak kami batal dipulangkan dan sudah diijinkan oleh pihak Corban University untuk mengikuti kegiatan perkuliahan semester Spring 2024, dan 1 anak kami di George Fox University boleh melanjutkan perkuliahan semester Spring 2024,” ucap Ketua FKOM-BOP, John Reba, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (31/1).
Menurut Walilo, pembayaran biaya beasiswa 16 mahasiswa untuk 2024 ini dilakukan berdasarkan kebijakan Penjabat Gubernur Papua. Sekalipun pembiayaan beasiswa secara kesuluruhan untuk program BUP 2024 belum dibicarakan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua meminta semua pihak bisa menahan diri. Terlebih, kewajiban Pemprov Papua sudah dilakukan. Sebelumnya juga telah dilakukan korespondesi pada pihak kampus.
“Perintah Pj. Gubernur Papua melalui rapat dengan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua bahwa tunggakan 17 mahasiswa yang akan wisuda Mei 2024 dibayarkan hari ini Kamis (25/1), dan dipastikan mereka tidak akan dipulangkan,” tegas Walilo, Kamis (25/1)
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, mengatakan belasan mahasiswa tersebut dipulangkan lantaran pemerintah tidak menepati janji terhadap batas waktu pembayaran biaya besasiswa yang bersumber dari dana Otsus tersebut.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, menyampaikan anggaran tersebut dibantu oleh 9 kabupaten/kota termasuk dukungan dari Pj Gubernur pada tiga DOB (Daerah Otonomi Baru), yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Berawal saat pemilik permainan ketangkasan bola tersebut menemukan adanya 5 pecahan Rp 100.000 uang palsu yang merupakan pendapatan dari pemilik ketangkasan tersebut. Namun 5 lembar uang pecahan Rp 100.000 itu ternyata palsu sehingga pemilik ketangkasan bola langsung merobek dan membuangnya.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
“Terkait ada pejabat kita yang berangkat ke Amerika, itu saya yang tugaskan mereka untuk bertemu dengan Kedutaan Besar RI yang ada di sana (Amerika-red) guna membahas persoalan beasiswa ini,” tegas Derek, saat menyampaikan hal itu di hadapan para orang tua penerima beasiswa SUP.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebagai pemerintahan transisi dari Provinsi Papua akan pihaknya mengelola 677 mahasiswa Asal Papua pegunungan yang berada di dalam negeri ada 588 dan luar Negeri 89 mahasiswa yang mayoritas berada di Amerika dan Australia.
Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari (16-17/1) di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua, termasuk Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Merauke Fransiskus X. Acanema. S.Pd. ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa dari 1.919 mahasiswa itu terdiri dari beasiswa Papua, beasiswa non Papua, bantuan studi Papua dan bantuan studi non Papua.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan dalam pembicaraan tersebut akan melibatkan empat Pj Gubernur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh anggota yang turun melakukan pengamanan aksi demo hari ini untuk tidak terpancing. Jangan terpancing. Kalau terpancing maka nanti kita yang rugi,’’ kata mantan Kapolres Nabire ini.
Aksi demo damai ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIT dengan sasaran pertama Kantor Bupati Merauke kemudian ke Kantor Telkom jalan Postel Merauke. Namun jumlah yang melakukan aksi demo damai tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aksi demo yang dilakukan para mahasiswa sebelumnya.
Ada 8 hasil kesepakatan dari rapat yang digelar di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 Kemendagri itu yakni 1, Pemerintah Provinsi Papua (Induk) diberikan waktu dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP TA 2023 untuk pembayaran Juli s.d. Desember 2023 paling lambat 1 minggu yaitu tanggal 18 Januari 2024.
Ketiganya adalah pertama AKP Irwanto Syahwal, Kepala Seksi Propam Polres Merauke, Ipda Maria Ndun dan Briptu Deyce. Ketiganya, kata Wakapolres sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pengamanan lebih lanjut karena luka di kepala. ‘’Ada beberapa jahiutan akibat luka kena lemparan batu,’’ jelasnya.
Aksi demo ke Kantor Bupati Merauke tersebut awalnya tidak ada dalam agenda lokasi aksi demo. Para mahasiswa rencananya hanya akan melewati kantor bupati Merauke menuju Kantor Telkom di Jalan Postel.
“Hingga kini, belum ada satu pun pejabat Pemprov Papua yang menemui kami untuk mengkomunikasikan persoalan yang sedang terjadi,” ucap Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/1).
Dikatakan, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa alasan Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan provinsi hasil DOB di atas tanah Papua belum memikirkan masalah serius di sektor pendidikan yang menunjukan fakta Otsus gagal.
Bahkan, para orang tua ini pernah menginap selama berhari hari di pelataran Kantor Gubernur. Termasuk merayakan Natal di kantor yang berlokasi di Dok II itu, namun tak juga ditanggapi Pemprov.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
Ignasius Babaga menjelaskan bahwa ke-18 mahasiswa yang kuliah diluar negeri tersebut untuk saat ini dianggap masih bermasalah, sehingga harus dicarikan solusi agar kuliah mereka diluar negeri bisa lanjut dan tuntas.
Demi memperjuangkan anak-anaknya untk mendapat kepastian pembayaran tunggakan bea siswa, para orang tua ini merayakan Natal di Kantor Gubernur Papua. Ini merupakan kali kedua, mereka duduki kantor gubernur, setelah sebelumnya pada 15 Juni- 4 Juli 2023, mereka juga bermalam selama 21 hari dengan persoalan yang sama.
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengungkapkan, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan tinggi ini di dalam negeri maupun di luar negeri bisa tetap melanjutkan satu dunia.
“Harusnya, ketidak sanggupan Pemprov maupun kabupaten/kota dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
“Kalau Pemprov saja tidak bisa apalagi kami yang banyak keterbatasan anggaran,” kata Pj Wali Kota, Frans Pekei disela – sela pemusnahan miras di Jayapura, Kamis (21/12). Disini kata Pekei Pemkot juga mengalami hal serupa yakni keterbatasan anggaran.
Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Sebanyak 90 orang mahasiswa dan mahasiswi diwisuda kali ini. Wisuda ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2023, setelah mewisuda 66 orang wisudawan/wisudawati pada 17 Mei 2023. Sehingga total wisudawan-wisudawati sebanyak 90 orang Sarjana Ilmu Komunikasi.
"Dalam suasana Natal dan memasuki minggu-minggu Advent tahun ini kita mengunjungi sesama saudara-saudara kita, adik-adik Kita keluarga kita, yang ada di asrama-asrama dan juga di pantiasuhan , tentu dalam hati mereka,
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Wisuda kali ini mengangkat tema "Unggul Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan". Sebanyak 90 orang mahasiswa dan mahasiswi diwisuda kali ini. Wisuda ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2023, setelah mewisuda 66 orang wisudawan/wisudawati pada 17 Mei 2023.
“Selain itu, anak anak kita di kampus lainnya terutama kampus kampus yang belum menjalin kerjasama dengan Pemprov Papua. Mereka sudah disampaikan secara lisan bahwa setelah semester ini, jika tidak diselesaikan pembiayaan maka akan dipulangkan. Beberapa kampus tidak lagi mengizinkan mereka melanjutkan studi lantaran tunggakan yang kerap berulang,” bebernya.
Seminar bertajuk PLN Transformation Accelerating Renewable Energi, We’re the New Energy ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengajak para generasi muda lebih berani dan berkontribusi, dalam menjawab tantangan dan peluang pada era ke depan.
Persoalan seperti ini sebenarnya bukan hal baru, pasalnya pada Juni tahun 2023. Beberapa mahasiswa Papua juga diancam dideportasi dengan persoalan serupa, alhasil para orang tua termasuk mahasiswa melakukan aksi di Kantor Gubernur.
Hal ini berkaitan dengan aksi pemukulan terhadap sejumlah mahasiswa Papua saat menggelar unjuk rasa di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa tersebut menggelar unjuk rasa pada Jumat (1/12), dalam rangka memperingati deklarasi Provinsi Papua Barat.
Dia mengatakan, total dana yang disiapkan oleh Pemkot Jayapura sebanyak Rp 1 miliar. Dan itu diberikan kepada 150 mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan studi akhir, sementara 250 mahasiswa masih dalam proses perkuliahan.
Polsek Heram yang menjadi wilayah lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Kapolsek Heram AKP Frengky Rumbiak menjelaskan bahwa pihaknya mendapatkan laporan terkait meninggalnya mahasiswa ini dari rekan korban yang datang melapor ke Mapolsek Heram sekira pukul 12.20 WIT.
Uncen sebagai universitas tertua di Papua, yang sudah mau menginjak usia 61 tahun ini, kini juga tengah berupaya keras mengimplementasikan status PTN BLU ini. Menurut Rektor Uncen Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE., MSc.agr, proses impelentasi Universitas Cendrawasih sabagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) masih terus berjalan.
Eco Fest tersebut melibatkan mahasiswa Uncen yang tergabung dalam kelompok Kewirausahan Merdeka. Bahkan pantauan Cenderawasih Pos, tampak halaman Auditorium Uncen dipadati dengan tenda jualan dari peserta yang mengikuti kompetisi tersebut.
Nabilah lulus dengan dua gelar sekaligus. Yaitu, Bachelor of Arts (BA) di bidang marketing dari University of Hull dan Sarjana Manajemen (SM) dari SBM ITB. Nabilah lulus dalam waktu tiga tahun. Mahasiswa double degree SBM ITB dan University of Hull lulus rata-rata membutuhkan waktu empat tahun.
Upacara pengambilan sumpah jabatan bagi dokter Umum tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum, serta dihadiri secara langsung Rektor Uncen Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE.MSc.agr, Jajaran Fakultas Kedokteran Uncen, maupun keluarga dari masing masing Dokter Umum tersebut.
Selain Prodi Spesialis, tapi juga Program Studi untuk Strata 2, yaitu magister Kedokteran, tapi juga Pasca Sarjana Keperawatan, dan beberapa prodi lainnya yang akan dibuka. "Mungkin yang paling cepat kami buka dalam waktu dekat ini adalah Prodi Psikologi," kata Dekan FK Uncen kepada Cendrawasih Pos, Kamis (2/11).
Robby mengatakan, kunjungan ke Negeri Paman Sam itu untuk menghadiri acara wisuda mahasiswa dari Port Numbai, yang telah dibiayai oleh Pemkot Jayapura sejak kepemimpinan Walikota BTM dan kembali dilanjutkan saat ini oleh Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey.
Anastasya Manong selaku Jubir AMPERAMADA Papua, menyatakan Perjuangan Frengky Woro (Pimpinan marga Woro) sebagai bagian dari Suku Awyu untuk memperjuangkan tanah adat dan hutan adat Marga Awyu dari Investasi Kelapa Sawit oleh PT IAL telah memasuki tahapan akhir.
“Mahasiswa seharusnya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara, bukan sebaliknya melakukan aksi demonstrasi terkait sistem pelayanan bantuan pendidikan. Mahasiswa telah menutupi hal baik yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait keberpihakan kepada mahasiswa,” ujarnya.
Disela-sela nonton bareng itu, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuse, SH, sekaligus memberikan sosialisasi kepada mahasiswa terkait tahapan Pemilu serentak yang sedang berlangsung sampai pada hari H pencoplosan 14 Februari 2024 mendatang serta tahapan Pilkada serentak di Indonesia.
Adapun progam studi yang melakukan yudisium diantaranya Progam Studi (Prodi) Doktor Ilmu Sosial 5 orang, Program Magister Sosiologi 7 orang, Magister Administrasi Publik 12 orang, Magister Kebijakan Publik 13 orang., Magister Keuangan Daerah 10 orang. Magister Pengelolahan Sumber Daya dan Lingkungan 1 orang, dan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 11 orang.
Sosialisasi tersebut dihadiri Kabid Pajak Bapenda Papua, Iskandar Wonda SE.,msa., AK, CA. Kepala UPTD Samsat Kota Jayapura, Muhammad Bauw, Kasubag Sumbangan Wajib dan Humas Jasa Raharja Cabang Papua, Dedy satriadi, SE, MM, CRA, CHCO. Hadir pula Dekan FEB Mesak Iek. SE., M.Si.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa penangkapan itu lantaran para mahasiswa kedapatan membawa odol. Menurutnya hal itu mengindikasikan mereka hendak merusuh.
"Dana yang kami kumpulkan di posko sebanyak Rp. 2 juta," kata Sonny Togodly Koordinator Aksi Pengalangan Dana Bencana Banjir di Kabupaten Jayawiijaya kepada Cendrawasih pos.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si ditemui di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa 15 mahasiswa yang kuliah diluar negeri yang dan 83 mahasiswa lainnya yang kuliah dalam negeri merupakan pelimpahan dari Pemerintah Provinsi Papua atau induk, telah di buatkan SK gubernur untuk dilakukan pembayaran.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, SIK menyatakan hingga saat ini pihaknya masih menyelidiki terkait adanya kasus penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki di Jalan Yos Sudarso Wamena tepatnya di gang lumut samping Kodim 1702/Jayawijaya kemarin
Ketua Kadin Papua diketahui turut memberikan materi kepada ratusan mahasiswa tersebut. Adapun materi yang disampaikanya terkait dengan motivasi bagi para mahasiswa bagaimana menjadi pelaku usaha pemula didunia usaha.
Berdasarkan data yang diperoleh Pemkot Jayapura, jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang awalnya dianggarkan Pemprov Papua itu sebanyak 600-an mahasiswa. Data tersebut berdasarkan KTP mahasiswa yang berdomisili di Kota Jayapura.
Toayaikotopa Keiya, selaku Korlap Umum, menyampaikan aksi tersebut menuntut untuk Lembaga FKM harus transparansi mengenai dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), guna melancarkan program-program BEM dan DPM FKM.
"Kebetulan Perindagkop minta sebagian mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN dalam bentuk magang di koperasi, Kami gerakan 100 mahasiswa," kata Ketua Jurusan Akuntasi Uncen, Maylen Kathrin Petra Kambuaya, Selasa (26/9).
Ketua STIE Yapis Merauke H. Ali Syahbana, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa dari 126 mahasiswa yang diwisuda tersebut terdiri dari 111 orang sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan dan 15 mahasiswa lainnya merupakan Diploma III Keuangan Perbankan.
Rektor Uncen Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, SE.MSc.agr, mengaku setuju dengan peraturan tersebut. Dan menurutnya uncen telah menerapkan aturan tersebut sejak lama.
Terkait standar nasional, Nadiem menegaskan, bahwa kini standar nasional perguruan tinggi ini tidak lagi bersifat preskriptif dan detail. Namun, berfungsi sebagai pengaturan framework. Sehingga, ada keleluasaan untuk beradaptasi sesuai kemauan perguruan tinggi.
"Anak - anak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru dengan tantangan yang akan berbeda dari sebelumnya. Kemarin mungkin waktu SMA dikawal orang tua dan keluarga tapi saat ini kalian yang akan tentukan masa depan kalian dengan semua tantangan. Masa muda kalian ini akan berbeda dan jauh berbahaya jika tidak jaga diri dan belajar dengan baik" tegasnya.
"Kita tahu bahwa sebagian besar mahasiwa UT, telah bekerja baik di perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Dengan kondisi itu mereka mampu membagi waktu demi mendapatkan pendidikan. Saya bangga atas perjuangan para wisudawan-wisudawati, kalian hebat," ungkapnya.
Tidur di teras kantor beralaskan tikar, ada juga yang memilih nongkron semalaman di halaman Kantor Gubernur demi kejelasan anggaran dana beasiswa untuk putra putri mereka yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Aksi ini digelar bertujuan meminta pihak kampus memberikan kuota 100% untuk calon mahasiswa baru (Maba) OAP yang masuk di kampus itu , selain itu mereka juga meminta agar adanya penurunan SPP yang menurut mereka semakin mahal.
Pihaknya menjelaskan publikasi hasil penelitian ke Jurnal Bereputasi merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana, bahkan tidak hanya mahasiswa pascasarjana.
"Pembelajaran yang ingin kita ambil dari kuliah Umum saat ini adalah para mahasiswa bisa melihat nilai-nilai dari pergerakan demokrasi itu seperti apa," katanya di Audotorium Uncen, Kamis, (11/5).
Dari jumlah yang ada mahasiwa yang aktif hanya 23 ribu orang atau (32 persen) selebihnya tidak kuliah aktif, Kemudian saat pandemi Covid 19 dari hasil survei LLDIKTI di Papua dari 81.355 mahasiwa yang terdaftar, yang aktif hanya 7.565 mahasiwa, selebihnya tidak aktif.
