Acara peletakan batu pembangunan gedung gereja baru di Jemaan Peniel diawali dengan Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yope Nekwek , dengan sorotan thema, Pembangunan bait suci mendatangkan berkat , dan sub thema , melalui hari ini sebelum menaruh batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan.
"Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ," ujarnya.
Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
"Saya sudah perintahkan semua pimpinan opd untuk duduk bersama di masing-masing OPD supaya menyelesaikan masalah ini. Silakan lakukan verval kembali data-data tenaga kontrak dan honorer sesuai dengan aturan. Tentunya masing-masing OPD memiliki database tenaga kontrak maupun honorer,"kata Frans Pekey, Kamis (14/12).
"Data 1028 itu data siluman, ada yang tidak mengabdi, (tapi) nama ada masuk di 1028. Kalau tunggu bukti berarti saya harus hadirkan saya punya LBH," ujar Ketua Honorer Kota Kayapura, Maria Raiwaki, Kamis (14/12) kemarin.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, laporan dan realisasi penyerapan fisik dan keuangan tersebut memang masih ada yang belum diinput diaplikasi, sehingga presentasi realisasi sebenarnya di atas capaian yang disampaikan saat ini.
Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Pendeta Lipiyus Biniluk dalam pesan Natalnya mengajak jemaat Tuhan di muka bumi terutama jemaat GIDI harus kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kasih mula-mula itu menerangi muka bumi ini,itulah sebabnya Injil masuk di Tolikara menerangi seluruh pelosok Tolikara.
"Kita dorong untuk bukan hanya cepat tetapi kualitasnya juga harus dipertanggungjawabkan. Karena kita bukan hanya kejar cepat tetapi bagaimana kualitasnya," tegas Robby Awi ditemui media ini di kantor walikota Jayapura, Selasa (12/12).
"Sejak awal tahun anggaran sudah saya tekankan, sudah saya ingatkan, bahwa hati-hati dalam pengelolaan dana Otsus, Dana Alokasi Khusus, yang regulasinya sudah jelas. Kalau terlambat salur, terlambat serap ada sanksinya. Ada sanksi administrasi dan pengurangan anggaran. Jadi itu sudah sejak awal tahun terus kita ingatkan, pimpinan OPD sangat tahu dengan baik. Makanya tahun 2023 ini kita ingatkan karena pengalaman tahun yang lalu ada OPD yang tidak tersalur semuanya," jelasnya.
Namun jika pekerjaan fisik progresnya sudah dikerjakan dengan baik di lapangan, maka untuk penyerapan keuangan mudah, karena tinggal penagihan saja, yang penting semua mekanisme dokumen dan lainnya sudah dipersiapkan, sehingga pembayaran atau pencairan bisa cepat dilakukan.
Tidak saja aktif dalam kegiatan seremonial di organisasi tapi harus mampu memberdayakan mulai dari diri sendiri tentunya dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri masing masing.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
"Karena kemarin kita sudah canangkan atau laksanakan gerbang Natal, berarti setelah itu nuansa natal di kota ini harus lakukan dan tampilkan untuk bisa memberikan rasa sukacita dan damai kepada semua orang.”tuturnya.
‘’Seperti nilai bangunan yang terbakar, tentu dari Pemkab Jayapura melalui bagian aset bisa mengkalkulasi nilai bangunan itu sendiri dan jika ada barang yang terbakar ludes dari OPD tersebut tentu bisa melakukan inventarisir dan mengkalkulasi nilai kerugian barangnya yang ludes terbakar,’’ungkap Kapolres.
Hermanus mengungkapkan, realisasi penyerapan APBD 2023 ini sudah mencapai lebih dari 80 persen."Terakhir sudah lebih 80 persen, mungkin bulan November ini bisa capai 90 persen. Kami harap sampai bulan Desember bisa terserap anggaran 100 persen dan tinggal menunggu laporan masing-masing OPD,”ungkapnya, Jumat (17/11).
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A menyatakan tentu dari arahan yang telah diberikan pihaknya akan melanjutkan dan melihat kembali apa yang telah tercapai seperti dari sisi regulasi baik dari PJ Gubernur sebelumnya dan juga dari Mentri dalam negeri agar bisa mengaplikasikan pointnya serta melihat target waktunya.
-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura, Edi Susanto mengatakan, selama ini penarikan jasa retribusi kebersihan rumah tangga oleh DLH dan retribusi parkir tepi jalan umum belum maksimal, karena ada sejumlah kendala yang dihadapi Bapenda dan OPD yang membantu menarik retribusi.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 mencapai 90 persen. Dengan demikian, diharapkan adanya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Haluk menjelaskan, Tahun 2024 seluruh Indonesia termasuk Provinsi Papua Tengah akan menjalankan beberapa agenda penting terutama penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak.
Sejumlah perangkat OPD termasuk bupati sendiri telah mendatangi Distrik Amuma untuk memastikan informasi yang menyebut jika terjadi bencana kelaparan hingga menyebabkan kematian. Namun dari pantauan langsung diketahui informasi tersebut tidak terjadi.
Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Plt. Kepala Bapenda Kota Jayapura, masih ada OPD yang pungutan retribusinya di bawah standar. Oleh karena itu, dia berharap harus ada dukungan dari pimpinan OPD kepada bawahanya untuk bekerja di sisa waktu yang ada, sehingga capaian itu juga masih menjadi tanggung jawab masing-masing OPD kolektor.
"Kita sudah dorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayapura untuk menggenjot realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan di masa akhir tahun 2023,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Karena itu penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memastikan anak buahnya yang bekerja di kantor supaya ketika meninggalkan kantor atau ruangan kerja harus dipastikan sudah dalam kondisi aman.
Suliyono mengakui, kantor sementara yang ditempati memang di lokasi tribun SBY ada satu ruangan yang ditempati untuk bekerja, namun memang secara sarana dan prasarana serta fasilitas belum lengkap, sehingga saat ini pihaknya bekerja dengan kemampuan dan kapasitas yang ada.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
"Kita sudah tempati kantor sementara Selasa lalu, sambil kita lakukan pembersihan dan penataan ruangan. Memang secara fasilitas sarana dan prasarana di kantor sementara ini belum lengkap, tapi kita coba lengkapi sedikit demi sedikit supaya kita nyaman dalam bekerja,"ungkapnya, Jumat (3/11) kemarin.
“Kita sedang membahasnya bersama OPD terkait termasuk tim anggaran, sementara dalam proses. Kita berharap satu dua hari kedepan program kegiatan itu sudah selesai,” ucap Derek kepada Cenderawasih Pos.
Terkait dengan arahan Presiden tersebut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut, Gubernur Ridwan siap melaksanakan dan sangat selaras dengan lima program prioritas pasca dilantik menjadi Penjabat Gubernur.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendataan apa saja yang terbakar lalu diserahkan datanya ke Inspektorat maupun bagian asset, supaya bisa dijadikan pegangan atau bukti jika dilakukan pemeriksaan.
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A. Maclarimboen, mengungkapkan, pasca kejadian kebakaran di Gedung D Kantor Pemkab Jayapura personel Polres Jayapura terus mengintensifkan pengamanan baik tertutup dan terbuka di lingkungan Kantor Pemkab Jayapura.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perampingan ini dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari jumlah penduduknya.
Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang dipimpin oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek.SPD.MM ini juga dihadiri Sekda Yalimo Dr. Isak Yando.M.Si, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Ketua DPRD Kabupaten Yalimo yang diwakili anggota DPRD Yalimo Elia Yare , para asisten Setda, pimpinan OPD di lingkungan Pemda Yalimo , Rohaniawan serta tamu undangan lainnya.
Acara tersebut juga dihadiri Sekda yalimo Dr. Isak Yando.M.Si, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 jayawijaya, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab yalimo serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dengan rincian realisasi kata Jeri, untuk belanja operasinal sebesar 81,07 persen. Dengan realisasi fisik 41,12 (untuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan serta kegiatan kegiatan yang bersifat non fisik).
Triwarno minta setiap pimpinan OPD harus bisa membuat sebuah inovasi dalam bekerja. Setiap OPD tidak boleh malas tahu dan bekerja secara monoton. Tentunya dengan membuat sebuah inovasi, maka OPD tersebut akan lebih maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat tentu akan puas mendapatkan pelayanan dari OPD tersebut.
"Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, melalui kegiatan itu, pihak-pihak terkait berkomunikasi dan berdiskusi, dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Sekda mengungkapkan, penyerapan anggaran jika bisa dilakukan dengan baik sesuai target, tentu menandakan bahwa OPD bisa bekerja dengan baik. Namun jika tidak bisa mencapai target, tentu perlu dipertanyakan kendala apa yang dihadapi, sehingga menjadi perhatian pimpinan daerah dengan memberikan solusi.
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Pasalnya, sampai saat ini pengelolaan aset Pemkab Jayapura belum maksimal. Seperti di Dinas PUPR dalam penyewaan alat berat, Dinas Pariwisata dalam mengelola obyek wisata, Bapenda dalam mengelola retribusi parkir dan lain sebagainya.
Hal itu disampaikan Ridwan pada kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), serta monitoring dan evaluasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2023, di Kantor Gubernur Papua, Senin (23/10)
‘’Kita akan segera membentuk kembali Badan Pendapatan Daerah di Boven Digoel agar pajak dan retribusi lebih efektif lagi,’’ kata Bupati Hengki Yaluwo di Merauke, seusai penutupan pembahasan APBD Perubahan 2023 di Merauke, Jumat (20/10/2023).
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui organisasi perangkat daerahnya terus didorong untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pelayanannya.
Sekda Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor, SPd, MM menyatakan memang penyerapan anggaran dilingkungan pemda Jayawijaya juga masih sangat rendah, dan sudah beberapa kali ia menyampaikan kepada kepala OPD baik dalam rapat maupun apel pagi untuk penyerapan anggaran ini di maksimalkan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus tahun 2023.
"Pelaksanaan monitoring lapangan triwulan II (dua) sudah terlaksana dan setelah monitoring meja triwulan III (tiga) akan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring lapangan triwulan III (tiga)," kata Cony Rory Huwae, dalam laporanya saat rapat evaluasi monitoring meja triwulan III di Pemkot Jayapura, Selasa (17/10).
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, saat membuka FGD terkait penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke periode 2025-2045 tersebut meminta para pimpinan OPD memiliki konsep yang jelas tentang bidang tugas masing-masing.
“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
" Kehadiran di Apel pagi ini menurun baik Pimpinan OPD, Esalon-esalon maupun pegawai. Kami tekankan kinerja dan pelayanan kerja harus maksimal, " tegas Pj. Gubernur Papua Tengah dalam Apel bersama, Senin (9/10).
Monitoring dan evaluasi ini kata Bupati Omaleng, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan di setiap OPD dan kendala yang dihadapi sehingga ada kegiatan yang belum maksimal.
“Hal ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut diberikan kepada pihak yang memang berhak dan sesuai aturan yang berlaku. Sebab kita tidak bisa distribusi seperti bagi kacang goreng. Harus diverifikasi datanya, yaitu verifikasi nama dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima,” kata Danny kepada wartawan, Selasa (9/10).
Selama ini, setiap tahun dilakukan evaluasi dan selama itu pula OPD terkait selalu menyebut kalimat terjadi kebocoran. Hanya anehnya parkiran liar terus marak dengan berbagai tarif yang berbeda – beda. Untuk wilayah Entrop yang bisa dibilang paling banyak juru parkir (Jukir).
Masalah anak jalanan (Anjal) yang sering konsumsi lem Aibon maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sering ditemukan di Kota Sentani, menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura melalui OPD terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Pembersihan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) maupun Dinas Kesehatan. Hal ini dikatakan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi, di Sentani (9/10)kemarin.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, dalam sebuah kesempatan, Jumat (6/10) meminta kepada semua organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk menggenjot penyerapan APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah terutama terkait dengan pelaksanaan program-program baik fisik maupun belanja.
Ia menyebut bahwa regulasi yang sudah disahkan diantaranya terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Danau di Papua, regulasi terkait Pangan Lokal, regulasi menyangkut Nelayan di Papua, regulasi terkait Masyarakat Adat, Pertambangan Rakyat hingga Penanganan Konflik Sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mencapai 72 persen. Dimana untuk penyerapan fisik sudah mencapai 50 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Trisiswanda Indra N, S.Pt., mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom per Senin (2/10) telah membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan II.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, Pemprov Papua memiliki tanggungjawab untuk mengelola aset-aset daerah dengan baik dan optimal. “Hal ini dilakukan agar penggunaannya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua,” kata Jeri.
Andi selaku warga Sentani, Kabupaten Jayapura sangat menyayangkan kenapa saat ini taman yang sudah dibuat dibiarkan begitu saja tidak dirawat, padahal pada saat lomba membuat dan menghias taman hampir setiap hari taman dibersihkan dan dirawat, bahkan dimodali banyak tapi sekarang dibiarkan begitu saja bahkan ada properti di taman yang sudah hilang dan rusak.
“Semua kepala OPD kalau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus melaporkan agenda bapak ibu ke bupati,” ujar Bupati Piter Gusbager saat pimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Keerom, Senin (18/9/2023).
"Ini menandakan bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya Program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama,” kata Suzana Wanggai.
Pemerintah Kabupaten Jayapura terus mendorong Kabupaten Jayapura menjadi Kota Cerdas. Salah satunya dengan Kamis (14/9) kemarin melakukan kegiatan persamaan persepsi Teknis Pelaksanaan Bimtek 3 Gerakan Smart City di Kabupaten Jayapura tahun 2023, yang berlangsung di aula lantai II Kantor Bupati Jayapura di Sentani.
“Tiga OPD baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang awalnya digabung di Keuangan sekarang berdiri sendiri. Kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang bergabung di Dinas Sosial berdiri sendiri. Ketiga adalah Dinas Perpustakaan Arsip,” ungkap Sekda Indra pada pekan lalu.
Diharapkan peserta dari beberapa OPD terkait di lingkungan Pemkab Jayapura bisa mengikuti secara maksimal dan apa yang menjadi arahan nara sumber bisa digali lebih mendalam.
Menurut Derek, hingga kini realisasi keuangan sampai dengan 17 Juli 2023 berdasarkan dashboard monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 31,48 persen. Dimana angka tersebut masih dinamis secara real time.
“WA yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masing-masing OPD mulai dari Pimpinannya, sekretaris, Kepala Bidang dan juga staf dan bendahara OPD tertentu , supaya segera mengisi dan melaporkan. Isi saja dan laporkan," kata Robby Kepas Awi, dalam arahan apel pagi di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin (14/8).
Rombongan Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, SPd, MM saat tiba di Gereja GIDI Jemaat Yerusalem, disambut oleh jemaat GIDI Yerusalem Elelim dengan suka cita. Pada kesemptan itu, bupati Nahor menyerahkan satu kendaraan roda empat kepada Gereja GIDI, Jemaat Yerusalem, Klasis Woso Soba. Kendaraan roda empat tersebut untuk operasional Gereja GIDI Jemaat Yerusalem Elelim.
Rapat paripurna DPR Papua pekan kemarin mendengarkan laporan pertanggungjawaban gubernur terkait penggunaan APBD tahun 2022. Semua fraksi menyetujui namun dibarengi dengan catatan. Ada yang menyinggung soal angka Rp 1,575 triliun yang menjadi catatan BPK.
