Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui organisasi perangkat daerahnya terus didorong untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pelayanannya.
Sekda Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor, SPd, MM menyatakan memang penyerapan anggaran dilingkungan pemda Jayawijaya juga masih sangat rendah, dan sudah beberapa kali ia menyampaikan kepada kepala OPD baik dalam rapat maupun apel pagi untuk penyerapan anggaran ini di maksimalkan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desy Yanti Wanggai meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di Pemkot Jayapura supaya menggenjot penyerapan dana Otsus tahun 2023.
"Pelaksanaan monitoring lapangan triwulan II (dua) sudah terlaksana dan setelah monitoring meja triwulan III (tiga) akan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring lapangan triwulan III (tiga)," kata Cony Rory Huwae, dalam laporanya saat rapat evaluasi monitoring meja triwulan III di Pemkot Jayapura, Selasa (17/10).
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, saat membuka FGD terkait penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Merauke periode 2025-2045 tersebut meminta para pimpinan OPD memiliki konsep yang jelas tentang bidang tugas masing-masing.
“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
‘’Dua bulan merupakan waktu paling efektif bagi OPD dalam menjalankan semua program kerja di tahun ini,’’ungkapnya saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Keerom, Senin (9/10).
" Kehadiran di Apel pagi ini menurun baik Pimpinan OPD, Esalon-esalon maupun pegawai. Kami tekankan kinerja dan pelayanan kerja harus maksimal, " tegas Pj. Gubernur Papua Tengah dalam Apel bersama, Senin (9/10).
Monitoring dan evaluasi ini kata Bupati Omaleng, dilakukan untuk mengetahui progres kegiatan di setiap OPD dan kendala yang dihadapi sehingga ada kegiatan yang belum maksimal.
“Hal ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut diberikan kepada pihak yang memang berhak dan sesuai aturan yang berlaku. Sebab kita tidak bisa distribusi seperti bagi kacang goreng. Harus diverifikasi datanya, yaitu verifikasi nama dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima,” kata Danny kepada wartawan, Selasa (9/10).
Selama ini, setiap tahun dilakukan evaluasi dan selama itu pula OPD terkait selalu menyebut kalimat terjadi kebocoran. Hanya anehnya parkiran liar terus marak dengan berbagai tarif yang berbeda – beda. Untuk wilayah Entrop yang bisa dibilang paling banyak juru parkir (Jukir).
Masalah anak jalanan (Anjal) yang sering konsumsi lem Aibon maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sering ditemukan di Kota Sentani, menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura melalui OPD terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Pembersihan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) maupun Dinas Kesehatan. Hal ini dikatakan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi, di Sentani (9/10)kemarin.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, dalam sebuah kesempatan, Jumat (6/10) meminta kepada semua organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk menggenjot penyerapan APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah terutama terkait dengan pelaksanaan program-program baik fisik maupun belanja.
Ia menyebut bahwa regulasi yang sudah disahkan diantaranya terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Danau di Papua, regulasi terkait Pangan Lokal, regulasi menyangkut Nelayan di Papua, regulasi terkait Masyarakat Adat, Pertambangan Rakyat hingga Penanganan Konflik Sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mencapai 72 persen. Dimana untuk penyerapan fisik sudah mencapai 50 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Trisiswanda Indra N, S.Pt., mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom per Senin (2/10) telah membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan II.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, Pemprov Papua memiliki tanggungjawab untuk mengelola aset-aset daerah dengan baik dan optimal. “Hal ini dilakukan agar penggunaannya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua,” kata Jeri.
Andi selaku warga Sentani, Kabupaten Jayapura sangat menyayangkan kenapa saat ini taman yang sudah dibuat dibiarkan begitu saja tidak dirawat, padahal pada saat lomba membuat dan menghias taman hampir setiap hari taman dibersihkan dan dirawat, bahkan dimodali banyak tapi sekarang dibiarkan begitu saja bahkan ada properti di taman yang sudah hilang dan rusak.
“Semua kepala OPD kalau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus melaporkan agenda bapak ibu ke bupati,” ujar Bupati Piter Gusbager saat pimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Keerom, Senin (18/9/2023).
"Ini menandakan bahwa Provinsi Papua mendukung penuh adanya Program JKN. Jumlah cakupan tersebut juga telah menumbuhkan kesadaran pentingnya gotong royong dalam memelihara dan menjaga kesehatan bersama,” kata Suzana Wanggai.
Pemerintah Kabupaten Jayapura terus mendorong Kabupaten Jayapura menjadi Kota Cerdas. Salah satunya dengan Kamis (14/9) kemarin melakukan kegiatan persamaan persepsi Teknis Pelaksanaan Bimtek 3 Gerakan Smart City di Kabupaten Jayapura tahun 2023, yang berlangsung di aula lantai II Kantor Bupati Jayapura di Sentani.
“Tiga OPD baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang awalnya digabung di Keuangan sekarang berdiri sendiri. Kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang bergabung di Dinas Sosial berdiri sendiri. Ketiga adalah Dinas Perpustakaan Arsip,” ungkap Sekda Indra pada pekan lalu.
Diharapkan peserta dari beberapa OPD terkait di lingkungan Pemkab Jayapura bisa mengikuti secara maksimal dan apa yang menjadi arahan nara sumber bisa digali lebih mendalam.
Menurut Derek, hingga kini realisasi keuangan sampai dengan 17 Juli 2023 berdasarkan dashboard monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 31,48 persen. Dimana angka tersebut masih dinamis secara real time.
“WA yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masing-masing OPD mulai dari Pimpinannya, sekretaris, Kepala Bidang dan juga staf dan bendahara OPD tertentu , supaya segera mengisi dan melaporkan. Isi saja dan laporkan," kata Robby Kepas Awi, dalam arahan apel pagi di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin (14/8).
Rombongan Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, SPd, MM saat tiba di Gereja GIDI Jemaat Yerusalem, disambut oleh jemaat GIDI Yerusalem Elelim dengan suka cita. Pada kesemptan itu, bupati Nahor menyerahkan satu kendaraan roda empat kepada Gereja GIDI, Jemaat Yerusalem, Klasis Woso Soba. Kendaraan roda empat tersebut untuk operasional Gereja GIDI Jemaat Yerusalem Elelim.
Rapat paripurna DPR Papua pekan kemarin mendengarkan laporan pertanggungjawaban gubernur terkait penggunaan APBD tahun 2022. Semua fraksi menyetujui namun dibarengi dengan catatan. Ada yang menyinggung soal angka Rp 1,575 triliun yang menjadi catatan BPK.
