Valentinus mengatakan, terkait dengan pergeseran anggaran khususnya di APBD Perubahan ada anggaran yang mengalami pergeseran. Terkait dengan itu, masih ada sekitar Rp 18 milliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di masing-masing OPD.
Khusus untuk retribusi persampahan itu, sejauh ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Misalnya sebelumnya, di APBD induk 2024 ditargetkan Rp 15 Miliar kemudian di APBD Perubahan turun menjadi Rp 6 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun ini capaian retribusi sampah rumah tangga ini baru 2% atau sebesar Rp 43 juta.
Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni mengatakan dengan penyerahan DPA kepada para pimpinan OPD dan kepala distrik, selaku pemerintah daerah dirinya berharap pimpinan OPD dan kepala distrik, dalam waktu yang singkat pada bulan November dan Desember, semua kegiatan yang sudah ada dalam DPA untuk segera dilaksanakan,karena tinggal satu bulan lagi tutup anggaran tahun 2024.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terutama komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Anggota DPRD
Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memaksimalkan PAD dari retribusi. Hans mengaku pihaknya sudah rapat dengan bidang retribusi untuk mengelola retribusi yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Adapun beberapa dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Umum, Dispora dan beberapa dinas lainnya.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini telah melakukan seleksi terbuka lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), di sembilan Perangkat Daerah diantaranya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga dan Perikanan Kabupaten Jayapura, BPSDM, Dinas Sosial dan lainnya.
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
Pengrus PGRI Kabupaten Yalimo yang baru dilantik masa bakti XXIII tahun 2024-2029 masing-masing Ketua Penies Nekwek,SPd, Wakil ketua I , Neri Tabuni,S.Th., Wakil ketua II Obet Wandik,SPd., Sekretaris Yanus Mabel,SPd, Bendahara, Makria Rosalina Loho,SPd. Serta dilengkapi beberapa coordinator bidang lainnya
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
Kepala Inspektorat Kota Jayapura Muchlis Karim mengatakan, tujuan dari kegiatan itu untuk mengintegrasi pengawasan Internal berbasis digital. Dimana melalui Siswaskeudes APIP Kota Jayapura dapat dengan mudah melakukan pengawasan keuangan di Internal Pemkot Jayapura, tapi juga pengelolaan keuangan di masing-masing kampung di Kota Jayapura.
Dia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp 181 miliar. Saat ini, penyerapannya sudah masuk tahap kedua di mana untuk penyerapan dana Otsus ini, dibagi dalam tiga tahap mulai dari tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%.
“Mari kita bersinergi, baik dari tingkat Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,KPU, Bawaslu, Peserta pemilu,para Kepala Suku dan masyarakat. Saat ini kita selalu solid dan kompak, sehingga saya mengajak untuk terus merawatnya. Jangan sampai karena kita berbeda pandangan dan pilihan, terjadi pertengkaran diantara kita,” tegasnya.
"Ini sesuai instruksi Pj Bupati dan Pj Sekda, agar Renja, yang sudah berakhir diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera koordinasi ke inspektorat untuk mereview kembali. Bagi OPD yang belum supaya segera melaksanakan," kata Willem.
Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
Akibat kinerja Bappeda Papua yang belum maksimal itu, Walilo mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan terkait dengan monitoring capaian realisasi fisik dan penyerapan anggaran.
Nenu Tabuni menegaskan bahwa roling jabatan yang akan dilakukan ini bukan karena dasar suka atau tidak suka, apalagi karena tendensi politik terkait Pilkada, namun ini dilkukan atas dasar ketentuan peraturan atau landasan hukum yang berlaku di negara ini.
“Rencana di tahun 2025 itu kita mempersiapkannya dengan cepat. Jadi kalau bisa kita sepakat untuk ketuk anggaran (pendapatan dan belanja daerah-red) 2025 itu di November sebelum berakhirnya masa jabatan bupati ini,” kata Valentinus kepada wartawan, Sabtu 12 Oktober 2024.
Tidak main-main, Nenu Tabuni bahkan siap mengambil langkah tegas dengan menggantikan pimpinan OPD dan kepala distrik yang tidak disiplin. Termasuk tidak memenuhi syarat dalam kepangkatan.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Bupati Yalilmo ini dibuka secara resmi oleh Pjs Bupati Yalimo Hasuka Hisage ,SPd, MPd dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan diwarnai dengan tanya jawab.
Kadis Pariwisata Biak Numfor, Kata Onny Dangeubun, mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menggali ide-ide kreatif dan merumuskan rekomendasi konkret guna menjadikan Papua, khususnya Biak Numfor, sebagai pintu masuk ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
Adapun 18 pos ini terdiri dari eselon II terdapat kepala dinas, kepala biro dan ada kepala badan yang salah satunya adalah Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Olahraga.
Dalam kunjungannya di masing-masing OPD ini, Pjs Bupati Hasuka Hisage mengapresiasi kekompakan para pegawai dalam bekerja. Ia juga mendorong para pegawai di tiap OPD di Kabupaten Yalimo dapat melaksanakan tugas dengan damai dan penuh suka cita. Hal ini penting untuk semangat membangun di Kabupaten Yalimo.
Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono. MA.P menyatakan pelu diinformasikan jika OPD sudah melakukan pemenuhan kaitannya tentang data dan informasi keiatan yang dilakukan di masing -masing OPD yang dilakukan secara bertahap, saat ini kominfo akan memberikan informasi kepada 24 OPD dan 40 Distrik terkait dengan pengumpulan dan publikasi data yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan otsus.
Karena itu, dia berharap organisasi perangkat daerah yang mengelola anggaran besar terutama Dinas kesehatan, pendidikan, PUPR dan beberapa dinas lainnya supaya mengejar waktu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan atau program kerja yang ada di masing-masing OPD.
Sejak tiba pada 30 September 2024 di Yalimo, Bupati Hasuka Hisage langsung memimpin apel dan juga sidak untuk memastikan pelayanan pemerintah di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Yalimo. Dalam kunjungannya di masing-masing OPD, Pjs. Bupati Yalimo mengapresiasi kekompakan ASN dalam melaksanakan tugasnya di masing-masing OPD.
Penanggungjawab FPHPB Teovilus Hisage mengatakan pergantian Irwanto Halitopo dari jabatan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum sehingga mereka akan menindaklanjuti persoalan itu hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Hal ini dikarenakan struktur kepemimpinan di masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika banyak ditemukan penempatan posisi yang tidak sesuai dengan jabatan dan kemampuan masing-masing pejabat. Maka penyesuaian juga akan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan pangkat para pejabat.
Dalam apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu, Riwdan mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) memahami dan mengamalkan Pancasila. Sebab, ASN memiliki tanggungjawab besar untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nila Pancasila ini.
“Mohon dipercepat dalam rangka mengejar realisasi belanja. Realisasi belanja kita dari teman-teman di bagian keuangan ini kemungkinan masih di bawah 40 persen sehingga dengan pihak ketiga yang sudah ada kontrak tolong dikejar belanja dan pembayaran uang muka,” kata Petrus saat memimpin Apel Gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (30/9) kemarin.
Pjs Bupati Merauke Sunarjo mengatakan, sebelum Perubahan APBD 2024 ini ditetapkan terlebih dahulu akan dilakukan reviuw oleh APID atau Inspektorat dalam rangka menghindari pelanggaran dan tindakan koruptif diawal.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan untuk perubahan APBD Pemkab sedang memproses karena memang DPRD Jayawijaya juga sudah meminta laporan tersebut agar agenda ini tak lewat dari bulan september ini, tentunya ini yang akan diusahakan untuk bisa diselesaikan agenda ini.
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura Mukri M. Hamadi, menilai program tersebut sangat normarif, karena dapat menyerap aspirasi masyarakat. Apalagi Christian Sohilait, baru saja diangkat sebagai PJ Walikota Jayapura, tentunya belum mengetahui secara umum tentang permasalahan yang ada ditengah masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si menyataka pertemuan ini dilakukan untuk pemberitahuan kepada OPD, sebab ada pengurangan kapasitas Bandwidth dari jaringan internet yang selama ini digunakan atau disewa dari PT Moratel dari 100 Mbps menjadi 50 Mbps.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait menegaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi catatannya kepada seluruh staf. Yang pertama, setiap organisasi perangkat daerah harus memastikan semua kegiatan yang direncanakan di APBD induk 2024 harus selesai. Kemudian setiap OPD juga harus memastikan semua kegiatan APBD perubahan 2024 ini sudah harus berjalan.
Pasalnya, dana yang digelontorkan pemerintah yang dikelola setiap pimpinan OPD pasti jumlahnya tidak sedikit, terlebih Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan lainya.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, rangkap jabatan pimpinan OPD kurang baik karena dapat mengurangi kinerja. Penyerapan program dan anggaran akan berjalan lambat karena konsentrasi terbagi antara OPD yang satu dengan yang lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri A. Yudianto mengatakan rangkaian kunjungan ke Biak dan Supiori merupakan keinginan Pj Gubernur untuk memantau langsung penyelenggaràan pemerintahan, kesiapan serta netralitas ASN pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor S.Pd, MM menyatakan diketahui bersama bahwa masalah stunting, kemiskinan ekstrim adalah isu yang selama ini didengar dan pemerintah selalu mengimbau supaya bagaimana melakukan upaya penurunan terutama untuk masalah stunting.
Pemerintah kota Jayapura kemudian merespon dengan melakukan penundaan terhadap tahapan pengangkatan terhadap ribuan tenaga kontrak tersebut. Di satu sisi verifikasi dan validasi ulang di tingkat OPD kemudian dilakukan dan hasilnya ada cukup banyak nama tenaga kontrak yang masuk dalam data pengangkatan itu yang justru diduga tidak tercatat sebagai tenaga honorer alias siluman.
Oleh karena itu, sesuai dengan arahan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, untuk menormalkan kembali supaya tidak ada jabatan yang merangkap, agar dalam memberikan pelayanan tidak terganggu dan pimpinan OPD bisa lebih fokus menjalankan tugasnya, tanpa harus membackup di kantor OPD lain.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya dokter Willy Mambieuw, S.pB menyatakan berdasarkan komitmen telah disepakati, maka 4 September akan melaunching gerakan bapak asuh anak stunting (BAAS) yang dilakukan di distrik Asologaima.
Tahun 2025 mendatang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak lagi melakukan pemungutan langsung terhadap retribusi. Namun itu akan dilimpahkan ke masing-masing OPD pengumpul. Karena itu, OPD pengumpul dipastikan secara mandiri melakukan pemungutan.
Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, target PAD Kota Jayapura tahun 2024 sebesar Rp 260 miliar. Kemudian di APBD perubahan itu hanya dinaikkan sekitar Rp 6 miliar. Sampai saat ini sudah 174 miliar rupiah yang berhasil dicapai dan masih tersisa 92 miliar yang harus dikejar hingga Desember nanti.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab, dengan adanya DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua sejak tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri.
Pertama Laporan Komisi A. Dalam laporan Komisi A, mendesak PJ Walikota Jayapura, agar pelaksanaan seleksi pengangkatan DPRK diselesaikan paling lambat di akhir bulan september 2024 mendatang.
Diakuinya, saat ini masing- masing Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura sudah mulai melakukan pembahasan, terkait program kegiatan yang dijalankan dengan sisa waktu yang semakin mepet di tahun 2024 ini. Jika memang tidak bisa dikerjakan atau dilanjutkan sampai selesai dalam pembahasan APBD P 2024, ia akan tentukan.
Dikatakan, tantangan yang kini ada didepan masa adalah seperti tantangan ekonomi, arus globalisasi, inflasi, stunting, kesejahteraan, kemiskinan, pengangguran hingga penyalahgunaan narkoba.
arapan kita hingga akhir tahun ini, tidak ada OPD dan distrik mengalami Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) seperti tahun sebelumnya. Karena jika ada OPD dan distrik mengalami Silpa apakah dana Otsus atau DAK, ini akan berdampak pada tahun berikutnya.
"Saya dapat banyak laporan dari berbagai elemen, bahwa kehadiran ASN dalam rangka melaksanakan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten puncak terkesan tidak pernah ada karena banyak pimpinan OPD dan staf-staf melakukan aktifitas di luar Ilaga," ujar Pj. Bupati Puncak, Nenu Tabuni
Seringnya terjadi kasus kebakaran yang terjadi di Kota Jayapura, yang kadangkala terjadi secara bersamaan atau bahkan beruntun, menjadi perhatian serius dari Pemkot Jayapura. Dimana dari aspirasi masyarakat dan juga tuntutan beban kerja dari Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) yang selama ini di bawah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kini telah resmi berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri, yakni Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura.
Sertijab ini disaksikan langsung Plh Dirjen Polpum Kemendagri Togat Simangunsong , Forkopimda Provinsi Papua Selatan dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Diawali penandatangan serahterima jabatan dan memori tugas dari pejabat lama kepada pejabat baru.
Edi mengatakan, dalam mengoptimalkan pencapaian target PAD tahun 2024 tentu ini tidak semata- mata tugas dari Bapenda Kabupaten Jayapura saja, tapi juga didukung oleh 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jayapura, karena OPD juga punya tugas membantu memungut retribusi daerah kepada wajib pajak.
Ia menyebut setelah bertemu dengan bupati dan tim anggaran di Jakarta kemudian ditambah dengan bersama sejumlah pihak, Pihaknya lantas menanggapi bahwa masih banyak pimpinan OPD yang kerap melakukan perjalanan dinas keluar kota.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan, ketika berbicara stunting artinya ini berbicara tentang seorang ataupun anak-anak yang kemudian akan tumbuh 20-40 tahun ke depan yang akan terus melanjutkan roda pembangunan atau pemerintahan di daerah ini secara khusus di Papua Pegunungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Damkar kota Jayapura, Margareta V. Kirana mengatakan dengan status kelembagaan yang ditingkatkan, Damkar Kota Jayapura kedepannya lebih memprioritaskan upaya-upaya pencegahan.
Hasil LHP BPK itulah yang kemudian dipaparkan oleh gabungan komisi pada lanjutan rapat pada Selasa (30/7). Tercatat ada 15 “dosa” yang menjadi PR bagi OPD di lingkungan Pemprov. “Gabungan komisi DPRP sekali lagi mengapresiasi atas capaian Opini WTP yang diberikan oleh BPK atas LKPD Tahun 2023 ini. Namun capaian WTP ini seringkali dipertanyakan masyarakat, karena tidak searah dengan capaian Indikator Makro Kinerja Pembangunan Daerah,” kata Kusmanto selaku pelapor di ruang sidang kemarin.
Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua, Ir. Jhon Wicklif Tegai, MM dalam sambutannya menyamoaikan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui Informasi perkembangan kemajuan daya serap SKPD yaitu realisasi fisik dan keuangan.
Satu yang mulai terdampak adalah operasional RSU Abepura. Rumah Sakit tipe B ini nyaris kolaps karena minimnya anggaran sementara jumlah pasien terus bertambah. Terkait ini Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Ridwan, apalagi TMC hadir sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi yang mana hampir seluruh wilayah di Papua berpotensi terjadi peristiwa tersebut.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil. Petrus Yumte menyebutkan, rendahnya MCP Mimika karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memperhatikan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Bappeda Tolikara, Imanuel Gurik, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa tujuan penyelenggaraan forum ini adalah untuk membahas penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sesuai dengan Surat dari Kementerian Dalam Negeri No. 000.8.2.2/4075/BANGDA.
Anton menyampaikan pihaknya saat ini masih membutuhkan dukungan pemerintah terhadap sarana pendukung. Pasalnya pasca gempa yang terjadi pada awal tahun 2023 lalu, beberapa bangun sekolah yang mengalami kerusakan.
Pj. Wali Kota Jayapura, L. Christian Sohilait mengatakan, monitoring yang dilakukan itu bertujuan untuk mengetahui penyerapan fisik dan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Jayapura hingga dipertengahan tahun ini.
PJ Bupati menilai bahwa pelaksanaan FBLB 2024 ini harus memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat di Jayawijaya, sebab bukan hanya festivalnya saja yang ditampilkan namun harus beberapa objek wisata yang ada di wilayah ini juga harus disiapkan agar para turis itu tidak hanya berada di tempat Festival namun bisa ke beberapa tempat.
Tidak hanya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder dan pelaku usaha, pertokoan juga diminta memberikan ucapan selamat peringatan HAN dan meminta kerjasama dukungan dari semua pihak hingga tingkat kampung.
Johannes Rettob mengatakan, pelantikan ini mungkin terkesan mendadak. Namun, persetujuan Pj Gubernur Papua Tengah untuk pengangkatan Pj Sekda Mimika sudah diterima beberapa hari lalu dan persetujuan pelantikan baru diterima pada Minggu malam, 14 Juli 2024.
Kepala Bidang Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, Ana Sabami mengatakan, kegiatan bimtek ini dalam rangka mewujudkan kota Jayapura sebagai Kota cerdas, maka pembenahan dan inovasi pelayanan di berbagai sektor, terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.
Walilo menerangkan, pagu anggaran perangkat daerah tidak terlalu berubah signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemerintah daerah. Namun, ada beberapa OPD yang anggarannya sedikit bertambah banyak, seperti Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas PUPR.
Pj Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wosuok Demianus Siep, menyatakan penyusunan RAP Otsus sangat penting, terutama bagi Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom baru (DOB). Pengalaman tahun 2023, pengelolaan dana Otsus masih terkendala dengan dokumen pendukung yang tidak lengkap atau tidak sesuai mekanisme yang benar.
Pj Bupati Biak Sofia Bonsapia menyadari, bahwa dengan menggelar pasar murah di titik-titik tertentu dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun dengan harga yang relatif terjangkau. Pasar murah yang digelar menjelang Idul Adha ini juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan jelang hari raya.
Pasalnya sesuai tahapan yang telah diatur dalam PP. NO. 106 Tahun 2021, tahapan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura dilakukan 3 bulan setelah penetapan calon anggota terpilih.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan tim percepatan penurunan stunting harus tetap membangun koordinasi dan komunikasi sesama OPD dan juga pemerintah daerah dalam Upaya mengatasi masalah stunting di Jayawijaya. Rembuk ini merupakan wujud komitmen perhatian semua pihak terhadap Stunting.
Pelaksana Tugas (Plt). Bupati Mimika, Johannes Rettob menyinggung berbagai hal terkait carut marut pelaksanaan sistem pemerintahan di Kabupaten Mimika yang dinilai tidak berjalan maksimal.
Pemerintah Provinsi Papua harus menyiapkan langkah konkrit pasca berbagai perubahan regulasi yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Perangkat daerah di lingkungan Pemprov diminta segera melakukan penyesuaian penyesuaian termasuk membangun konsolidasi dengan instansi yang lebih kuat
DLHK melaporkan bahwa sejak tahun 2019-2024 ini, mereka telah memasang sekitar 158 meteran air untuk bawah tanah di sejumlah tempat usaha, seperti perhotelan, rumah makan, rumah sewa serta pencucian mobil, dan juga tempat lain yang telah dipasang.
Dia mengatakan dalam rapat pimpinan itu, sebagai Pj. Walikota yang baru, dia ingin mengetahui semua kepala-kepala organisasi perangkat daerah termasuk tugas pokok dan fungsi. Sehingga dalam rapat itu semua pimpinan OPD juga telah menyampaikan dan memperkenalkan diri.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan ada janji pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat menunggu realisasinya, rencana pemda Jayawijaya akan dibagikan sejumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan namun belum bisa dicairkan karena adanya pengunduran diri dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) tertanggal 17 mei.
Omaleng menjelaskan, virus polio dapat menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui imunisasi sangatlah penting untuk melindungi generasi penerus dari ancaman penyakit polio.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan jika siapapun kepala dinas yang tidak menginput program dan kegiatan dalam OPDnya dalam SIRUP LPSE maka akan dilakukan evaluasi kinerja dan kompetensi, kalau dia tidak kompeten atau tidak mampu, disitu Kepala Dinasnya harus ganti, karena rakyat ini menunggu pelayanan dari pemerintah daerah kabupaten jayawijaya.
Karena itu rapim juga dilaksanakan dengan nuansa rekreasi di pinggir pantai di salah satu cafe yang ada di pantai Holtekamp Kota Jayapura. "Rapim di pinggir Pantai Holtekam, dengan suasana kekeluargaan dengan seluruh pimpinan OPD. Senantiasa tetap satu hati sesuai moto kita," kata Frans Pekey.
Jeri menyebut, untuk kegiatan saat ini paling banyak di tahapan proses pengadaan. Karena itu, pihaknya berharap akan dipacu sampai akhir triwulan 2, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
Diakui, realisasi program kegiatan bagi OPD di lingkungan Pemkab Jayapura harus bisa maksimal. Minimal saat ini sudah terealisasi lebih dari 45 persen. Program fisik juga harus lebih maksimal lagi, karena jika sampai program pekerjaan fisik lambat, maka bisa mempengaruhi transfer dana jika dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana Otsus juga.
Meski dia tidak merincikan hasil temuan di sejumlah OPD di lingkup Pemkot Jayapura itu, namun dia menyebut dari catatan yang ada, ada beberapa OPD yang dinilai telah melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan, sehingga menjadi temuan pada saat pemeriksaan. Baik itu temuan berupa administrasi dan juga keuangan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Yulius Manurung berharap dalam kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyusun peraturan perundangan dan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.
Ia mengambil contoh, Saat ini sudah memasuki bulan mei tetapi serapan anggaran masih rendah. " Hal ini harus kita sikapi bersama sebagai ASN yang mengelolah anggaran. Ingat, kita harus kejar target," katanya.
Hal tersebut, Faturahman sampaikan saat membuka Festival Cenderawasih di hadapan PJ Gubernur Papua serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua. Dengan terbentuknya tiga provinsi baru di Papua tentunya mengpengaruhi perekonomian Papua yang dinamis dan penuh tantangan.
Dalam kunjungan langsung, Pj Gubernur Apolo Safanpo bertemu dan menyapa warga yang ada di Kampung Telaga Sari maupun yang mengungsi di Kampung Salor Indah, kemudian di Kampung Sumber Rejeki dan menyerahkan bantuan berupa bahan makanan di lokasi pengungsian di Kampung Salor Indah mauun Sumber Rejeki.
Tak hanya soal perencanaan, juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang anmggarannya bersumber dari dana Otsus tersebut akan dimonitor langsung oleh pimpinan dan anggopta MRPS.
Dengan begitu, kata Jeri, hasil pemeriksaan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “Untuk pemeriksaan sedang berlangsung, diharapkan akhir bulan ini selesai sesuai target yang ditetapkan,” kata Jeri.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi mengatakan, tujuan dari FGD sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura ini untuk menyatukan persepsi mengenai isu/ topik, dalam masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan saran dan masukan yang solutif, guna mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, dalam mengatasi masalah sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura.
Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sebenarnya Dokumen Pengguna Anggaran sudah diserahkan pada April lalu sehingga saat ini hanya organisasi perangkat daerah tinggal menyusun time Skedull untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dibentuk tim dan tidak sendiri -sendiri dalam menjalankan program tersebut.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
Hal lain yang menjadi penekanannya mengenai penataan barang dan jasa. Menurutnya baik anggaran maupun penataan barang dan jasa jangan sampai realisasinya mengalami keterlambatan apalagi tidak terealisasi sampai akhir tahun.
Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.
Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
