Ia menjelaskan bahwa program pembangunan, terutama belanja modal, belum dapat direalisasikan sepenuhnya, lantaran masih menunggu kepastian anggaran. “Belanja modal belum kita laksanakan karena harus melihat kembali kondisi keuangan, mungkin setelah Lebaran baru kita bisa eksekusi,” ujarnya.
"Hal ini saya sampaikan pada rapat bersama semua OPD di Kabupaten Jayapura, mengingat hari libur Idulfitri yang sebentar lagi, maka saya telah minta kepada semua OPD untuk melaporkan program kerjanya selama satu tahun, disitu akan saya lihat ada hal-hal yang tidak penting akan saya pangkas, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Bupati Kabupaten Jayapura, Yunus Wonda mengatakan diharapkan dari "Program Jaga Kampung" kepala-kepala kampung bisa membuat pertanggungjawaban terkait pelaporan penggunaan dana kampung yang diterima masing-masing kampung.
Rustan Saru ingin memastikan pelayanan dari di semua OPD lingkungan Pemkot Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan nyaman bagi masyarakat. Namun dalam kunjungannya ke Dukcapil, Rustan Saru masih menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi salah satu diantaranya adalah layanan via online.
Menurut Abisai Rollo, ada aset Pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan dan tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel. "Semua kegiatan OPD kita bisa dilakukan di Aula kantor walikota, kalau memang tidak cukup, kan ada GOR Waringin yang sementara masih direnovasi," ungkapnya.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengatakan, sosok Pj. Bupati Jayapura merupakan sosok orang tua yang paling sabar, bagi seluruh ASN di Kabupaten Jayapura, beliau dalam kepemimpinannya selama 7 bulan 9 hari selalu mengajarkan para ASN dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, harus ke hal-hal yang lebih positif.
Bupati Mansnembra memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan langsung oleh masyarakat adalah terkait pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya terkait dengan hak kenaikan pangkat yang tertunda selama beberapa tahun. Terutama bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, yang keluhannya cukup banyak ditemukan selama kunjungan.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
Dimana, OPD di lingkungan Pemkot Jayapura sendiri sudah memiliki taman binaan khususnya yang tersebar di sepanjang ruas jalan Wilayah Kota Jayapura. "Ke depan saya dan pak wakil harus buatkan taman khusus juga, supaya kita bisa lomba, siapa yang paling bersih, punya OPD atau walikota dan wakil," ungkapnya.
"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Penjemputan Putri Indonesia Papua Selatan pertama itu dilakukan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan Soleman Jambormias saat turun di Bandara Mopah Merauke dari Jakarta, kemudian diantar ke Kantor Gubernur Papua Selatan. Saat tiba di halaman Kantor Gubernur Papua Selatan Theresia Kaipman disambut dengan tarian khas Papua.
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin saat ditemui wartawan usai rapat menjelaskan, pertemuan tersebut berkaitan dengan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung arus mudik lebaran 2025. Yonathan membeberkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi subjek pembahasan pertemuan tersebut. Yang pertama terkait pembukaan Posko ke depan.
Namun begitu, bupati Yoseph Bladib Gebze kepada wartawan mengungkapkan, dari arahan umum yang ia berikan bersama dengan Wabup Fauzun Nihayah, pihaknya menginginkan reformasi birokrasi tetap berjalan dengan baik, terutama perbaikan pelayanan publik ditempat tertentu seperti rumah sakit, Dukcapil, sampai distrik dan kelurahan.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
Pada apel tersebut, bupati Sarmi membuka sambutannya dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan.” Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan, atas izin anugerah kehidupan dan kesempatan kerja yang Tuhan berikan buat kita semua.” ujarnya.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib menyatakan usai dilantik 20 Februari lalu oleh Presiden RI di Jakarta, oleh karena itu ia berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jayawijaya yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dan tim berlapis pemenangan MURNI, partai pengusung.
Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra pada kesempatan itu mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan untuk berbuka puasa bersama umat Muslim di Biak. Menurutnya, acara ini bukan sekadar ajang berbagi kebersamaan, tetapi juga bentuk ibadah dan wujud nyata dari toleransi yang harus terus dijaga di Kabupaten Biak Numfor.
Bagi Wakil Walikota, Rustan Saru hal ini perlu dilakukan pendataan dan penanganan yang lebih serius karena sangat penting untuk menambah PAD kota. "Retribusi tempat usaha berupa aneka jualan dan juga rumah makan ini seharusnya bisa jadi penambahan PAD kita, namun saat ini tidak diakomodir, nah ini akan jadi pekerjaan kita ke depan," ujar Rustan Saru dalam sidak berlangsung.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan penghormatan dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada masyarakat, siang ini adalah ibadah syukur merajut dari seraterima jabatan dan pidato yang disampaikan di DPRK Jayawijaya, bukan berarti ini syukuran dengan masyarakat sudah selesai, namun pesta rakyat tetap akan dilakuan usai saya memimpin rapat dengan pimpinan OPD.
Pelaksanaan program 100 hari kerja walikota dan wakilwalikota akan dimulai setelah bulan ramadhan tahun ini. "Sementara kita fokus kegiatan safari Ramadhan, HUT Kota Ke-115 dan HUT PI yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kita akan turun ke kampung-kampung itu setelah Idul Fitri nanti," pungkasnya.
Menurut ABR sapaan akrab Ondoafi Besar Muaratami itu, rotasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dalam organisasi kepemerintahan. "Soal rotasi jabatan, OPD tidak perlu pikir, karena ini kita lakukan untuk penyegaran, jika dipercaya maka harus tunjukkan dengan kinerja, namun jika tidak maka sabar saja pasti akan mendapatkan bagian," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengukjur kinerja mereka, mana yang benar-benar telah melaksanakaqn sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terlebih bisa bekerja sama dengan gubernur dan wakil gubernur dalam mengimplementasikan visi misi dari gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan janji-janji politik sata kampanye.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, untuk menyemarakan hari jadi ke-115, Pemkot Jayapura dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengagendakan berbagai kegiatan seperti pencanangan, jalan santai, pengobatan gratis dan rangkaian kegiatan lainnya.
Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Ronius Yigibalom, kegiatan serah terima jabatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Lanny Jaya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lanny Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lanny Jaya, dan masyarakat Lanny Jaya.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pasalnya, sudah jauh-jauh hari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk merubah atau mengganti pejabat baru di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai. Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK.
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
“Selama hampir satu tahun, kita telah menjalani perjalanan bersama, bekerja sama membangun Biak Numfor. Dalam minggu terakhir kepemimpinan saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Saya juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Petrus mempertanyakan alasan mengapa LAKIP dan LPPD di Disnakertrans Kabupaten Mimika terlambat. Petrus menyebut, hal ini pun sebelumnya menjadi atensi Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilitin.
Menurut Evert, saat ini Walikota terpilih Abisai Rollo dan Wakilnya Rustan Saru sudah berada di Jakarta untuk melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. "Dalam surat edaran pelantikan, kepala daerah harus berada di Jakarta empat hari sebelum pelantikan dilakukan," ungkapnya.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas kerja sama yang baik serta menegaskan bahwa penyerahan DPA menandai dimulainya pelaksanaan program kegiatan di tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencapai berbagai rencana strategis daerah.
Dengan meningkatkan kinerja dapat membantu ASN dalam menyelesaikan tugas dan menyusun rencana kedepannya, bahkan jika belum sesuai dengan aturan, mari lakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penyempurnaan- penyempurnaan dalam minggu kerja ini.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Wanimbo mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 DPRD Tolikara/II/2025 tentang penetapan dan pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bapak Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wenda sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tolikara periode 2025 – 2030.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
"Dengan dua agenda penting ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota ini agar tetap bersih dan aman, ditambah lagi kita akan menyambut walikota dan wakilwalikota yang baru," tutupnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
Gubernur Ramses memastikan bahwa anggaran untuk bonus atlet sebesar Rp 25 miliar sudah disiapkan. "Bonus yang bisa kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini adalah Rp 25 miliar," ujarnya.
Menurutnya, swasembada pangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan dari skala lokal hingga nasional. Bahkan, Gubernur Ramses mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam gerakan ini.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, berikut beberapa alasan mengapa kehadiran ASN penting diantaranya, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
Beberapa diantaranya adalah melakukan sidak ke sejumlah OPD maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Mimika guna memantau secara langsung pelayanan publik kepada masyarakat.
Senam pagi ini dipandu langsung oleh Pencipta Senam Anak Indonesia Hebat, Abdullah juga dihadiri Pj Walikota, Christian Sohilait, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua, Fathkurohmah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid beserta pimpinan OPD Kota Jayapura, dan juga ratusan siswa-siswi semua jenjang dari berbagai sekolah di Kota Jayapura.
Penandatangan MoU ini dipimpin langsung oleh Pj Walikota, Christian Sohilait bersama Direktur PDAM Jayapura, Entis Sutisna yang disaksikan jajaran pimpinan OPD lingkungan Pemkot Jayapura.
"Realisasi APBD ini menciptakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memastikan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, " katanya.
Menurut Samuel, potensi PAD di Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan terapi belum semua potensi ini dimanfaatkan secara maksimal.
Adapun kebijakan daerah yang dimaksud, masing-masing OPD harus menyerahkan laporan aset dan persediaan, karena dua hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah diawal tahun untuk membuat laporan keuangan. "Jika dua hal ini sudah diserahkan, maka OPD bisa langsung mengambil UP tersebut," ungkapnya.
Gubernur menekankan bahwa Baperida merupakan pusat perencanaan strategis guna menciptakan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Bahkan menurut Ramses, Baperida adalah dapur strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depannya.
Menurutnya, hukuman berat tersebut penting agar bisa memberikan efek jera. Bukan hanya kepada pelaku saja, tetapi juga bagi yang lain, sehingga akan berpikir berkali-kali kalau mau melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Menurut Evert, sektor pantai merupakan salah satu sektor yang sangat potensial, namun sayangnya hingga saat ini dinas terkait masih belum bisa akomodir. "Sebenarnya, sektor pantai ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkot, namun saat ini masih dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, tentu ini sebuah PR yang harus diselesaikan, untuk itu Dinas Pariwisata harus segera buat langkah-langkah konkret," pungkasnya.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, terkait dengan kegiatan-kegiatan di tahun 2024 yang sudah selesai termasuk di dalamnya pekerjaan atau kegiatan yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan.
Tujuan pendataan ulang potensi PAD alah ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan pendataan ulang, diharapkan dapat ditemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh lagi membuka posisi dan merekrut tenaga honorer. Hal ini dilakukan sebab dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
RPJMD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD Kota ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.
Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa juga kampung. Dalam rangka pengaturan dan pengurusan desa maka pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri di Sentani, Selasa, mengatakan dalam penanganan sampah pihaknya membutuhkan dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
"Untuk total APBD kita yang direncanakan dan telah ditetapkan tahun ini mencapai Rp 1,4 Triliun lebih, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 1,7 Triliun lebih, oleh karena itu kami minta OPD bekerja sesuai dengan apa yang telah di programkan,"katanya
Plh Sekda dalam arahanya menyampaikan, kepada seluruh peserta apel diminta untuk terus meningkatkan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam hal memberikan pelayanan secara optimal, profesional dan berkualitas yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat.
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Plh Sekda Kota, Evert N. Meraudje menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka pelimpahan kewenangan retribusi daerah kepada 13 OPD sketro di Pemkot Jayapura. Hal ini berdasarkan perubahan aturan baru mengenai retribusi dan penanganan pajak.
"Tahun 2025 merupakan lembaran baru, momentum untuk memperbaharui tekad dan semangat. Mari kita tumbuhkan harapan baru dan tingkatkan upaya pengabdian kepada masyarakat. Kita songsong tahun ini dengan optimisme dan semangat baru," ujar Sofia Bonsapia dalam amanatnya.
"Dengan semangat tahun yang baru, kita harus tunjukan performa terbaik. Sehingga itu menjadi ukuran untuk lebih baik dalam menjalankan pekerjaan khususnya mencapai target kita di tahun yang baru ini," kata ujarnya.
Adapun 7 OPD yang menerima penghargaan tersebut diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas Abepura, Dinas Sosial, Disduk Capil, DPM PTSP dan Puskesmas Jayapura Utara.
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyebut penanganan inflasi di daerah diperlukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Mari sekarang kita pergi ke Betlehem , dan sub tema, melalui tema natal tahun 2024 ini jemaat beta ia koya koso diajak untuk giat belajar mendalami firman Tuhan dengan cara setia membaca Alkitab dan beribadah serta menjadi saksi yang benar tentang kelahiran Yesus Kristus di Betlehem.
Selain itu OPD lain juga masih ada di bawah yang diharapkan. Iapun berharap dari sisa waktu yang akan penyerapan anggaran masih bisa dilakukan. “Disisa waktu yang ada, semoga daya serap anggaran itu bisa terlaksana,” ucap gubernur saat safari Natal di beberapa kampung di Kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Alexander Rapami dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan pemberhentian seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. ‘’Jumlahnya ada sekitar 502 orang,’’ kata Albert Rapami.
Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
Ini merupakan sebuah pencapaian besar yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura di mana telah menggunakan DPA secara digital. Dirinya berharap, para pimpinan OPD dapat menyesuaikan dengan regulasi yang telah jalankan, sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD.
Seperti yang disampaikan Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu bahwa, serapan anggaran yang lelet ini dipengaruhi banyaknya pekerjaan yang belum teradministrasi.
Untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan daerah 2024, tentunya Bapenda juga mengandalkan kontribusi kontribusi pendapatan dari luar atau Mitra Pemkot Jayapura seperti PT. PLN dan juga dari OPD.
Menurut Sohilait, kebanyakan dana itu bersumber dari anggaran DAK penugasan dimana yang paling besar itu ada di bidang SMP. "Yang kedua itu ada di Dinas Kesehatan masih ada di kas sebesar Rp 63 miliar. Saya lihat yang paling besar itu di penguatan sistem kesehatan, nilainya 8 miliar di situ," katanya.
Hal yang dilakukan Bappeda Kabupaten Jayapura dalam penurunan angka stunting antara lain, melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Fokus pada pemberian gizi yang cukup bagi ibu hamil dan anak-anak, Pemberian Makanan Tambahan Bergizi, Menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan Kesehatan Ibu dan Anak, Meningkatkan akses ke layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pendidikan Gizi, memberikan edukasi gizi kepada masyarakat.
"Lalu sebelum pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu selesai, pastikan semua kegiatannya selesai. Kalau itu di kegiatan fisik maka kegiatannya harus betul-betul selesai, begitu juga kalau berkaitan dengan kegiatan non fisik maka itu juga harus selesai,"ujarnya.
Rudy Sufahriadi menjelaskan, rancangan APBD Papua Selatan tahun 2025 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru.
"Setelah berjalan 4 bulan di Papua, saya melihat laporan kerja kita ini banyak yang dikamuflase secara kertas laporannya baik dan benar, tapi outcome untuk masyarakat nihil," tegas Ramses buka -bukaan saat hadiri peluncuran program Genting di Bkkbn Papua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa mengatakan, hingga saat ini serapan pemanfaatan dana otonomi khusus di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jayapura sudah mencapai 80 % lebih.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pihaknya tidak mungkin langsung coret sendiri, karena 600 nama yang di keluarkan itu sah dimata hukum, oleh karena itu data hasil verifikasi ini akan di kirim ke BKN, BPKP yang akan melakukan pergantian, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya mengusulkan.
Hal ini mengingat sisa waktu tutup tahun anggaran untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang makin dekat, yakni harus selesai pada 15 Desember 2024.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Massa aksi juga meminta kepastian nasib mereka karena sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama hingga belasan tahun, namun tidak keluar dalam verifikasi berkas, sebab nama -nama yang lolos verifikasi administrasi kebanyakan siluman, aktor yang memicu adanya aksi selama 2 minggu terakhir ini adalah kepala OPD dan kepala distrik.
