Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika Marthen Mallisa, mengatakan bahwa ada beberapa temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pe
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, yang memimpin langsung apel tersebut menekankan pentingnya menanamkan kembali semangat perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan daerah.
"Kita tau bersama bahwa kondisi pasar ini sangat tidak baik-baik saja, sampah yang berserakan, penataan lapak dan parkir yang sangat tidak beraturan untuk itu kita turun untuk tata lagi," jelasnya di sela penertiban berl
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Akibat efisiensi anggaran, banyak program-program pemerintah baik yang sudah direncanakan hingga yang tinggal menunggu untuk dieksekusi harus disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa terkecuali.
Anton juga menegaskan bahwa keterlambatan masuk kantor akan berdampak pada penyesuaian jam kerja. Ia meminta semua ASN dan honorer menunjukkan kinerja yang baik, karena status honorer dan ASN akan dievaluasi berdasarkan
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuang dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura, Chris Wasanggai mengatakan,upaya yang dilakukan saat ini adalah menindaklanjuti surat edaran Bupati Jayapura terkait mendata semua aset yang
Program Turkam ini merupakan janji politik walikota dan wakil walikota untuk mendorong pembangunan mulai dari kampung-kampung. "Turkam ini bagian dari program prioritas 100 hari kerja bapa Walikota, maka dari itu tiap
"Karena kehadiran BPK disini untuk menerima konfirmasi langsung dari kita sebagai pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2024 kemarin," ungkap Bupati Tolikara Willem Wandik,S.Sos saat
Hanya saja, Dominikus Ulukyanan belum mau membeberkan terkait sejumlah persoalan Pendidikan yang mereka temukan tersebut dengan alasan pihaknya harus melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada OPD terkait dalam ha
Adapun sejumlah pejabat yang diroling diantaranya, Kepala Dinas PUPR, Nofdi J Rampi diroling dengan Kepala BPBD, Asep A.M Khalid. Kadis Pendidikan, Abdul Majid dirrolling dengan Kadispora, Rocky Bebena. Kepala BKPP, Ro
Salah satu perwakilan tenaga honorer, Festus, menyebutkan di hadapan Ketua DPRK Sarmi, bahwa proses seleksi ASN tahun 2024 di Kabupaten Sarmi diduga sarat dengan manipulasi, terutama pada level Organisasi Perangkat Daera
“Bapak Ibu semua, jika absen elektronik ini mulai berlaku, maka apa yang menjadi hak kita, seperti tunjangan dan kehadiran, akan dihitung berdasarkan absensi tersebut,” ujar Bupati Dominggus dalma kesempatan itu.
Diakuinya, Jabatan-jabatan yang kemarin dilantik merupakan jabatan-jabatan karir atau jabatan struktural. Yang mana jabatan tersebut ada mekanisme, yakni melalui lelang jabatan, melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan K
19 Kepala yang menerima nota dinas tersebut meliuti Plt Kepala Dinas Pendidikan, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdaganga
Rapat Paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Biak Numfor, Daniel Rumanasen, dan dihadiri oleh seluruh jajaran unsur pimpinan dan anggota DPRK, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur
Alberth Rapami menjelaskan, pejabat yang berminat untuk mendaftar tersebut selain pejabat yang ada di Papua Selatan tapi juga orang dari Papua Selatan yang menjadi pejabat diluar Papua Selatan. ‘’Selain pejabat pimpina
Tak hanya Bupati, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon II dan III, serta para undangan lainnya juga turut mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah asal mereka, menciptakan miniat
Ia menyinggung dan meminta semua OPD untuk menghilangkan budaya copy-paste dalam perencanaan anggaran. Pasalnya ia masih melihat kebiasaan-kebiasaan lama ini terus dijaga dimana untuk menyiapkan program kerap hanya dicop
Acara peletakan batu pertama ini juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Yalimo Didimus Wandik, para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Yalimo, para dewan guru bersama siswa/siswi SD Negeri Binaan Bul
Menurut mantan ketua DPRK Kota Jayapura itu, potensi di 14 Kampung ini sangat strategis, tinggal bagaimana OPD teknis menggali dan mengakomodirnya. "Seperti di Kampung Enggros dan Tobati, nanti Dinas DPMK dan Perikanan
Awalnya, rapat paripurna sedianya digelar pukul 10.00 WIT, namun hingga jam 12.30 WIT belum ada tanda-tanda rapat akan dimulai. Bahkan anggota DPRK yang hadir pun dalam waktu itu belum mencapai kuorum.
Apolo mengatakan bahwa selain pembangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan kantor OPD melalui penimbunan yang progres v
‘’Saya ingatkan kepada kita semua, terutama pimpinan OPD jangan asal memberikan program tanpa pendampingan. Karena pendampingan itu sangat penting. Tidak semua program yang diturunkan bisa berjalan dengan baik tanpa ad
Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa penunjukan Penjabat gubernur merupakan kewenangan presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan masa jabatan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya,
Adapun Penjabat yang dilantik dan pensiun antara lain, Terrianus Ayomo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura, jabatan baru sebagai, Kepala Dinas Perkebu
‘’Kita laksanakan di daerah, terutama kita pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi sebagai ujung tombak pemerintah pusat di daerah, kita siap untuk mengimplementasikan dan laksanakan semua kebij
Adapun penekanan Gubernur Ramses adalah meminta Suzana selaku Komandan ASN untuk membuat orkestra pemerintahan yang baik dan benar. “Harus satu napas, jangan napasnya Pj Gubernur, Pj Sekda dan para Kepala OPD berbeda yan
Bukannya saja ASN yang berkerja di OPD yang ada di Pemkot Jayapura, tetapi situasi ini juga terjadi di pegawai yang berkerja di kantor distrik dan kelurahan di Kota Jayapura. Ini ditemukan saat Wakil Wali Kota Jayapura
Menurut Abisai Rollo bahwa ini semua masih dalam tahap perencanaan, namun semua akan dikaji lebih lenjut. Pihaknya juga akan membentuk tim pengkajian yang nantinya di komandoi oleh Wakil Wali Kota.
Kata Abisai Rollo, total ada 48 Kementerian saat ini dan penambahan itu terjadi karena ada pemecahan sejumlah Kementrian. Dengan melihat penambahan Kementrian tersebut maka pihaknya mencoba untuk memekarkan OPD di Pem
Seperti diketahui, disiplin ASN kini tengah menjadi sorotan Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya, Emanuel Kemong. Hal ini pun menjadi konsen kedua mantan ASN tersebut karena banyaknya ASN di Mimika yang dinilai k
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan sejak kemarin anggota DPRK Jayawijaya telah melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah dan seluruh OPD yang ada dan melakukan pembagian program dan kegiatan yang akan dilaku
Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa menekankan kepada para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah provinsi Papua Selatan agar secara kooperatif dalam memberikan pelaporan kepada
"Seluruh pelayanan administrasi yang memang sudah gratis tidak ada pungutan liar lagi yang dibebankan kepada masyarakat. Kita bekerja fokus untuk melayani masyarakat," ujar Bupati dalam kesempatan pertemuan dengan para A
Namun tidak berpikir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di tengah refocusing anggaran atau efisien anggaran saat ini membuat sejumlah program kerja dari pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan ka
Mantan Asisten I Setda Kabupaten Merauke ini mengungkapkan, ada empat hal pokok yang bakal didiskusikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, pertama, melihat kembali target nasional yang disepakati dal
"Visi misi kami bukan saja melihat sektor ekonomi, tetapi harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi kedepan, bukan hanya itu sektor pertanian juga harus digenjot, begitu juga perkebunan dan peternakan," jelasnya.
Hasil pertemuan tersebut, pemerintah dan masyarakat sepakat bahwa lokasi tersebut bukan untuk pemukiman melainkan daerah resapan air yang harus difungsikan kembali."Kita sudah sepakat, akan kita bangun lagi kolom itu,
Terkait dengan program kerja Bupati Jayapura pada 100 hari kerja salah satunya membenahi lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jayapura. Sebelumnya, Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan bahwa setelah libur Lebaran akan me
Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan bahwa kenaikan pangkat itu merupakan bentuk apresiasi kepada ASN. Johannes menjelaskan, kenaikan pangkat ini ke depan akan dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang
Abisai Rollo mengaku, telah menerima laporan itu jauh-jauh hari setelah keduanya dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. "Mungkin sebagian orang punya pikiran seperti itu, mereka berpikir saya dan Rustan S
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze menjelaskan, sidak yang ia lakukan ini untuk memastikan bahwa mulai pada Selasa 8 April 2025 yang merupakan hari pertama kerja setelah libur panjang Idul Fitri aktibvitas pelayana
‘’Ketika izin itu diberikan, masyarakat jangan menganggap bahwa ini tanah saya, saya boleh membangun sesuka hati tapi tidak memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Karena kita ini hidup tidak sendiri tapi juga ada o
"Kita perlu sepakat bikin keputusan gubernur untuk penanganan banjir di Merauke. Keputusan itu lebih pada pembagian tugas antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)
Wakil bupati Merauke Fauzun Nihayah menanggapi kondisi pedasnya hargai Cabai Rawit di Merauke yang beberapa hari terakhir tembus angka Rp 400 ribu perkilo. Dihubungi media ini lewat telpon selulernya, Fauzun Nihayah meng
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan, terutama belanja modal, belum dapat direalisasikan sepenuhnya, lantaran masih menunggu kepastian anggaran. “Belanja modal belum kita laksanakan karena harus melihat kembali kondisi keuangan, mungkin setelah Lebaran baru kita bisa eksekusi,” ujarnya.
"Hal ini saya sampaikan pada rapat bersama semua OPD di Kabupaten Jayapura, mengingat hari libur Idulfitri yang sebentar lagi, maka saya telah minta kepada semua OPD untuk melaporkan program kerjanya selama satu tahun, disitu akan saya lihat ada hal-hal yang tidak penting akan saya pangkas, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Bupati Kabupaten Jayapura, Yunus Wonda mengatakan diharapkan dari "Program Jaga Kampung" kepala-kepala kampung bisa membuat pertanggungjawaban terkait pelaporan penggunaan dana kampung yang diterima masing-masing kampung.
Rustan Saru ingin memastikan pelayanan dari di semua OPD lingkungan Pemkot Jayapura itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan nyaman bagi masyarakat. Namun dalam kunjungannya ke Dukcapil, Rustan Saru masih menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi salah satu diantaranya adalah layanan via online.
Menurut Abisai Rollo, ada aset Pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan dan tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel. "Semua kegiatan OPD kita bisa dilakukan di Aula kantor walikota, kalau memang tidak cukup, kan ada GOR Waringin yang sementara masih direnovasi," ungkapnya.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengatakan, sosok Pj. Bupati Jayapura merupakan sosok orang tua yang paling sabar, bagi seluruh ASN di Kabupaten Jayapura, beliau dalam kepemimpinannya selama 7 bulan 9 hari selalu mengajarkan para ASN dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, harus ke hal-hal yang lebih positif.
Bupati Mansnembra memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan langsung oleh masyarakat adalah terkait pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya terkait dengan hak kenaikan pangkat yang tertunda selama beberapa tahun. Terutama bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, yang keluhannya cukup banyak ditemukan selama kunjungan.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
Dimana, OPD di lingkungan Pemkot Jayapura sendiri sudah memiliki taman binaan khususnya yang tersebar di sepanjang ruas jalan Wilayah Kota Jayapura. "Ke depan saya dan pak wakil harus buatkan taman khusus juga, supaya kita bisa lomba, siapa yang paling bersih, punya OPD atau walikota dan wakil," ungkapnya.
"Untuk menyukseskan visi dan misi kami dalam pemerintahan di daerah ini, kami menyadari bahwa tidaklah mudah. Walaupun kami sudah memiliki komitmen, namun komitmen itu tidak dapat kami wujudkan sendiri. Disini membutuhkan sinergitas dan komitmen yang kuat dari kita semua, terutama dari seluruh ASN dan Forkopimda di Kabupaten Tolikara," ujarnya.
Penjemputan Putri Indonesia Papua Selatan pertama itu dilakukan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan Soleman Jambormias saat turun di Bandara Mopah Merauke dari Jakarta, kemudian diantar ke Kantor Gubernur Papua Selatan. Saat tiba di halaman Kantor Gubernur Papua Selatan Theresia Kaipman disambut dengan tarian khas Papua.
Ia menegaskan, program yang diusulkan oleh OPD terlibat nantinya, harus bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarkaat OAP yang ada di Mimika. “Jangan kerja menurut yang kita mau, kita kerja sesuai apa yang Orang Asli Papu mau hari ini,” tegasnya.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin saat ditemui wartawan usai rapat menjelaskan, pertemuan tersebut berkaitan dengan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam mendukung arus mudik lebaran 2025. Yonathan membeberkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi subjek pembahasan pertemuan tersebut. Yang pertama terkait pembukaan Posko ke depan.
Namun begitu, bupati Yoseph Bladib Gebze kepada wartawan mengungkapkan, dari arahan umum yang ia berikan bersama dengan Wabup Fauzun Nihayah, pihaknya menginginkan reformasi birokrasi tetap berjalan dengan baik, terutama perbaikan pelayanan publik ditempat tertentu seperti rumah sakit, Dukcapil, sampai distrik dan kelurahan.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menegaskan jika Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) telah memeriksa dan adanya temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu OPD diminta untuk menindaklanjuti temuan -temuan yang direkomendasikan oleh BPK.
Pada apel tersebut, bupati Sarmi membuka sambutannya dengan menyampaikan syukur kepada Tuhan.” Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan, atas izin anugerah kehidupan dan kesempatan kerja yang Tuhan berikan buat kita semua.” ujarnya.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib menyatakan usai dilantik 20 Februari lalu oleh Presiden RI di Jakarta, oleh karena itu ia berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jayawijaya yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dan tim berlapis pemenangan MURNI, partai pengusung.
Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra pada kesempatan itu mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan untuk berbuka puasa bersama umat Muslim di Biak. Menurutnya, acara ini bukan sekadar ajang berbagi kebersamaan, tetapi juga bentuk ibadah dan wujud nyata dari toleransi yang harus terus dijaga di Kabupaten Biak Numfor.
Bagi Wakil Walikota, Rustan Saru hal ini perlu dilakukan pendataan dan penanganan yang lebih serius karena sangat penting untuk menambah PAD kota. "Retribusi tempat usaha berupa aneka jualan dan juga rumah makan ini seharusnya bisa jadi penambahan PAD kita, namun saat ini tidak diakomodir, nah ini akan jadi pekerjaan kita ke depan," ujar Rustan Saru dalam sidak berlangsung.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan penghormatan dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada masyarakat, siang ini adalah ibadah syukur merajut dari seraterima jabatan dan pidato yang disampaikan di DPRK Jayawijaya, bukan berarti ini syukuran dengan masyarakat sudah selesai, namun pesta rakyat tetap akan dilakuan usai saya memimpin rapat dengan pimpinan OPD.
Pelaksanaan program 100 hari kerja walikota dan wakilwalikota akan dimulai setelah bulan ramadhan tahun ini. "Sementara kita fokus kegiatan safari Ramadhan, HUT Kota Ke-115 dan HUT PI yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kita akan turun ke kampung-kampung itu setelah Idul Fitri nanti," pungkasnya.
Menurut ABR sapaan akrab Ondoafi Besar Muaratami itu, rotasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dalam organisasi kepemerintahan. "Soal rotasi jabatan, OPD tidak perlu pikir, karena ini kita lakukan untuk penyegaran, jika dipercaya maka harus tunjukkan dengan kinerja, namun jika tidak maka sabar saja pasti akan mendapatkan bagian," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, evaluasi itu perlu dilakukan untuk mengukjur kinerja mereka, mana yang benar-benar telah melaksanakaqn sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terlebih bisa bekerja sama dengan gubernur dan wakil gubernur dalam mengimplementasikan visi misi dari gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan janji-janji politik sata kampanye.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, untuk menyemarakan hari jadi ke-115, Pemkot Jayapura dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengagendakan berbagai kegiatan seperti pencanangan, jalan santai, pengobatan gratis dan rangkaian kegiatan lainnya.
Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Ronius Yigibalom, kegiatan serah terima jabatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Lanny Jaya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lanny Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lanny Jaya, dan masyarakat Lanny Jaya.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pasalnya, sudah jauh-jauh hari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk merubah atau mengganti pejabat baru di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai. Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK.
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
“Selama hampir satu tahun, kita telah menjalani perjalanan bersama, bekerja sama membangun Biak Numfor. Dalam minggu terakhir kepemimpinan saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Saya juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Petrus mempertanyakan alasan mengapa LAKIP dan LPPD di Disnakertrans Kabupaten Mimika terlambat. Petrus menyebut, hal ini pun sebelumnya menjadi atensi Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilitin.
Menurut Evert, saat ini Walikota terpilih Abisai Rollo dan Wakilnya Rustan Saru sudah berada di Jakarta untuk melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. "Dalam surat edaran pelantikan, kepala daerah harus berada di Jakarta empat hari sebelum pelantikan dilakukan," ungkapnya.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas kerja sama yang baik serta menegaskan bahwa penyerahan DPA menandai dimulainya pelaksanaan program kegiatan di tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencapai berbagai rencana strategis daerah.
Dengan meningkatkan kinerja dapat membantu ASN dalam menyelesaikan tugas dan menyusun rencana kedepannya, bahkan jika belum sesuai dengan aturan, mari lakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penyempurnaan- penyempurnaan dalam minggu kerja ini.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Wanimbo mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 DPRD Tolikara/II/2025 tentang penetapan dan pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bapak Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wenda sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tolikara periode 2025 – 2030.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
"Dengan dua agenda penting ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota ini agar tetap bersih dan aman, ditambah lagi kita akan menyambut walikota dan wakilwalikota yang baru," tutupnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
Gubernur Ramses memastikan bahwa anggaran untuk bonus atlet sebesar Rp 25 miliar sudah disiapkan. "Bonus yang bisa kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini adalah Rp 25 miliar," ujarnya.
