MERAUKE– Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyiapkan data terkait proyek strategis yang ada di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Permintaan gubernur Papua Selatan ini saat membuka diskusi antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dan OPD pemprov Papua Selatan di ruang rapat Kantor Gubernur, Selasa (18/3) kemarin.
“OPD terkait yang hadir dalam diskusi ini harap memberikan data kepada Kejaksaan Tinggi Papua,” kata gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
Sementara itu, Asintel Kejaksaan Tinggi Papua Erwin Purba mengatakan pihaknya diminta melakukan pengamanan proyek strategis terutama pembangunan kantor gubernur Papua Selatan, DPRP dan MRP Papua Selatan lantaran ada program pengamanan proyek strategis.
Menurutnya, peran kejaksaan tinggi sangat dibutuhkan agar memberikan dukungan penuh didalam pelaksanaan Pembangunan. “Pengamanan pembangunan strategis supaya perlu ada ketetapan gubernur ditingkat provinsi,”ujarnya.
MERAUKE– Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyiapkan data terkait proyek strategis yang ada di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Permintaan gubernur Papua Selatan ini saat membuka diskusi antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dan OPD pemprov Papua Selatan di ruang rapat Kantor Gubernur, Selasa (18/3) kemarin.
“OPD terkait yang hadir dalam diskusi ini harap memberikan data kepada Kejaksaan Tinggi Papua,” kata gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
Sementara itu, Asintel Kejaksaan Tinggi Papua Erwin Purba mengatakan pihaknya diminta melakukan pengamanan proyek strategis terutama pembangunan kantor gubernur Papua Selatan, DPRP dan MRP Papua Selatan lantaran ada program pengamanan proyek strategis.
Menurutnya, peran kejaksaan tinggi sangat dibutuhkan agar memberikan dukungan penuh didalam pelaksanaan Pembangunan. “Pengamanan pembangunan strategis supaya perlu ada ketetapan gubernur ditingkat provinsi,”ujarnya.
