MERAUKE – Rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XXIV/Mandala Trikora dipastikan akan berlokasi di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan tersebut sebelumnya sempat terkendala persoalan administrasi dan koordinasi terkait status serta dokumen tanah.
Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia mengatakan, sejak awal menjabat dirinya langsung mempelajari persoalan yang menyebabkan pembangunan Makodam belum dapat dilaksanakan. Setelah dilakukan penelusuran, persoalan tersebut akhirnya ditemukan dan dinilai lebih berkaitan dengan koordinasi antarlembaga.
“Waktu kami mulai menjabat, kami langsung pelajari masalah kenapa tanah Kodam ini belum selesai dan belum bisa dibangun. Akhirnya kami menemukan permasalahannya. Permasalahannya simpel saja, koordinasi kita,”kata Pangdam Frits Pelamonia, Rabu (26/8).
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Pangdam mengaku turun langsung ke Kampung Urum dan mengumpulkan lima marga pemilik tanah. Dalam pertemuan itu, masyarakat justru memberikan dukungan agar pembangunan Makodam segera direalisasikan.
“Lima marga sudah acc, sudah mendorong kita untuk lebih cepat, lebih bagus. Mereka sadar ketika markas TNI dibangun, di situ akan ada kehidupan, menjadi ramai, jalan menjadi bagus dan sebagainya,” jelasnya.
Selain melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat, Pangdam juga melakukan koordinasi ke Jakarta dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
MERAUKE – Rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XXIV/Mandala Trikora dipastikan akan berlokasi di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan tersebut sebelumnya sempat terkendala persoalan administrasi dan koordinasi terkait status serta dokumen tanah.
Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia mengatakan, sejak awal menjabat dirinya langsung mempelajari persoalan yang menyebabkan pembangunan Makodam belum dapat dilaksanakan. Setelah dilakukan penelusuran, persoalan tersebut akhirnya ditemukan dan dinilai lebih berkaitan dengan koordinasi antarlembaga.
“Waktu kami mulai menjabat, kami langsung pelajari masalah kenapa tanah Kodam ini belum selesai dan belum bisa dibangun. Akhirnya kami menemukan permasalahannya. Permasalahannya simpel saja, koordinasi kita,”kata Pangdam Frits Pelamonia, Rabu (26/8).
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Pangdam mengaku turun langsung ke Kampung Urum dan mengumpulkan lima marga pemilik tanah. Dalam pertemuan itu, masyarakat justru memberikan dukungan agar pembangunan Makodam segera direalisasikan.
“Lima marga sudah acc, sudah mendorong kita untuk lebih cepat, lebih bagus. Mereka sadar ketika markas TNI dibangun, di situ akan ada kehidupan, menjadi ramai, jalan menjadi bagus dan sebagainya,” jelasnya.
Selain melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat, Pangdam juga melakukan koordinasi ke Jakarta dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
