Perombakan pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua diharapkan menjadi momentum memperkuat penegakan hukum di tanah Papua. Pejabat yang baru dilantik menyatakan komitmennya melanjutkan penanganan perkara, mengawal pemberantasan
Direktur Utama Bank Papua, Yuliana D. Yambise, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat aspek hukum dalam setiap kebijakan dan aktivitas bisnis perusahaan di tengah dinamika industri perbankan yang sema
Menurut Setyo, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian antarinstansi penegak hukum.Menurutnya, sinergi yang terjalin antara kepolisian dan kejaksaan sangat penting u
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Adyantana Meru Herlambang, mengatakan penyidikan perkara ini telah dimulai sejak 16 April 2025. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 31 orang saksi. "Berdasarkan hasil peny
Kini, sorotan serupa juga disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, Yohanes Rusmanta menegaskan, dugaan penyelewengan dana PON Papua Tahun 202
Nilai proyek pembangunan dermaga apung Marampa tahap IV yang tercantum dalam daftar pelaksana anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Papua Barat tahun 2016 sebesar Rp20 miliar dan pembangunan lanjutan tahap V tahun 2017 s
“Penyelamatan keuangan negara tahap penyidikan dari penanganan perkara sejak Januari hingga Desember tahun 2025 sebesar Rp47,4 miliar dan telah berhasil menyita aset senilai Rp114,6 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus Ke
Nixon menegaskan, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara PON XX Papua selalu transparan dan profesional sesuai dengan SOP. “Pemberitaan tersebut kami nilai dari positifnya saja sebagai bentuk atau upaya
Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip HAM. Intinya jangan tebang pilih sebab mata masyarakat akan terus memantau apa saj
Dalam perkara itu, Kemenhut bersama kejaksaan telah menetapkan IM, 29, Direktur Utama (Dirut) PT BRN, sebagai tersangka. Dalam waktu dekat, Kemenhut segera melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.Dirje
“Sekarang alirannya yang kami telusuri, apakah “orang-orang yang punya kewenangan untuk itu”. Nah, kita akan cari dan kita telusuri itu,” sambungnya. Disinggung ada potensi uang tersebut lari ke Pemilu, Nixon mengaku bel
Penandatanganan nota Kesepahaman Pengawalan dan Pengawasan Pemanfaatan Dana Desa, Perjanjian Kerja Sama Sinergi Pengawalan dan Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Nota Kesepahaman Kerjasama Pelaksanaan Pidana
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh satuan kerja (Satker) BWS Papua, baik yang berada di wilayah Papua Induk, Papua Tengah, maupun Papua Selatan. Penandatanganan pakta integritas ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi
"Ke depan, selain penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kami juga akan melakukan upaya optimalisasi pemulihan aset negara. Caranya melalui penelusuran dan perampasan aset para pelaku korupsi, beserta ahl
Adapun proyek-proyek yang menjadi sasaran pemantauan meliputi rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kurik sepanjang 23,7 kilometer dan 21,7 kilometer, rehabilitasi tambahan Irigasi Rawa Kurik, serta pembangunan sumur bor untu
Sementara untuk part II, sebanyak 18 orang telah dimintai keterangan. Beberapa orang telah mengembalikan dana perkara PON XX Tahun 2021 termasuk Ketua PB PON Papua, Yunus Wonda. Pada tahap I, uang yang disita sebesar Rp1
Adapun poin penting isi dari pembelaan penasehat hukum terdakwa yakni terdakwa harus bebas dari segala tuntutan yang di lontarkan jaksa yakni 12 tahun pidana. Lanjut ia menjelaskan menurut penasehat hukum terdakwa tidak
“Uang ini (Rp10 miliar) dari salah satu saksi dalam perkara PON Papua Tahun 2021 dengan inisial YW,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse, menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, dalam keter
Penegasan ini disampaikan Kejati Papua melalui Asisten Pidana Khusus Kejati Papua, Nixon Nikolaus Nilla Mahuse untuk menjawab keraguan publik bahwa perkara tersebut dipengaruhi kepentingan tertentu.
Ini perkembangan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiatan stabilisasi pasokan dan har
"Untuk aset dari kasus korupsi BPD Papua Cabang Enarotali itu tersebar di berbagai daerah termasuk di Sorong," kata Kejati Papua Hendrizal menjawab pertanyaan ANTARA seusai syukuran HUT Adyaksa ke 65 di Jayapura, Selasa.
Pasca penggeledahan tersebut, ditemukan beberapa dukumen transaksi aliran uang yang dikirim ke beberapa orang yang salah satunya yaitu saksi dengan inisial DW. DW adalah Kepala Bulog Kantor Cabang Pembantu Wamena periode
Meskipun kejadian tersebut berada di luar masa jabatannya, Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, menyatakan akan memantau perkembangan kasus tersebut dan menunggu proses hukum selanjutnya.
Penggeladahan tersebut bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiat
Ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di Kampung Awaso Distrik Inggerus, Waropen yang dilakukan oleh salah satu sekretaris kampung berinisial SB. Dari pelaporan mereka meminta meminta agar ada upaya pen
Ini setelah Kejaksaan Tinggi Papua menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Mimika. Langkah ini menandai peralihan status hukum dari tahap penyidikan ke penuntutan
“Mereka mencatut nama penyidik Kejati Papua lalu menghubungi dan mengancam beberapa Kepala OPD di lingkup Pemprov Papua, maupun Kabupaten Jayapura. Kemudian meminta sejumlah uang dengan menjanjikan sesuatu, yang menghamb
Tiga kasus itu meliputi dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Itu untuk kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga beras medium (KPSH BM) dan kegiatan stabilitas pas
Kejaksaan Tinggi Papua mengambil keterangan dari 12 saksi terkait kasus dugaan korupsi Part II pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021. Kasus ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 300 miliar lebih. S
“Berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat 1 terhadap sistem peradailan pidana, ada lima alat bukti. Baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, ahli petunjuk dan surat. Jadi, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti bahka
Keempat tersangka tersebut masing-masing adalah HM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mimika yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran; PJ yang menjabat sebagai Direktur PT Karya Mandiri Permai selaku
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar menjelaskan bahwa PLN sangat mengapresiasi atas dukungan pendampingan yang telah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi yang berada di
Terpidana dengan inisial AS (74) ditangkap di Perumnas III Waena, Abepura, Kamis (15/5) tanpa perlawanan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua, Aguwani mengatakan AS sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi Pemil
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) dengan Kejaksaan Tinggi Papua dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa Kuncoro Bu
Kasubdit Gakkum Dit Polairud Polda Papua, Kompol Lintong Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam proses hukum sebelum berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. "Barang bukti hasil ungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Papua akan dimusnahkan, berupa narkotika jenis ganja," ucapnya.
Diskusi tersebut membahas tentang pengawasan proyek strategi nasional (PSN) terutama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
Dari penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) itu sempat menyita sejumlah dokumen untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasidik Pidsus Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki ketika dihubungi Cenderawasih Pos menjelaskan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di bidang kehutanan.
Kepala Kejaksaan tinggi (Kejati) Papua melalui Kepala Seksi Penyidikan Bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Valery Dedy Sawaki mengatakan, ini adalah momentum bagi Kejati Papua untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi kepada masyarakat Papua tentang behayanya korupsi jika dibiarkan dan perlu dilawan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Hendrizal Husin, General Manager Bandar Udara Internasiona Sentani-Jayapura Apip E Cahyadi , Para Asisten, Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Para Kasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, beserta pejabat di lingkungan Bandar Udara Internasional Sentani-Jayapura.
Setelah sebelumnya berhasil menyita Rp 6,4 miliar kemudian beberapa hari lalu berhasil mengyita sebesar Rp 3 miliar, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kembali menyita uang senilai Rp 978 juta dari tersangka berinisial RL.
"Uang tersebut merupakan hasil dari kong-kalikong tersangka RL dan vendor berinisial A," ucap Nixon di kantornya kemarin. Nixon mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut merupakan kelebihan dari nilai pembayaran kontrak perjanjian sebesar Rp 19 M ke rekening vendor A.
Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon N. N Mahuse mengatakan dalam kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi yang berasal bidang 1, bidang 2 dan bidang 3. Adapun bidang 1 meliputi bidang upacara, arena, konsumsi, pertandingan dan peralatan. Untuk bidang 2 meliputi bidang keamanan, SDM dan bidang TIK. Sedangkan bidang 3 meliputi akomodasi, konsumsi dan kesehatan.
"Ada sejumlah uang yang berhasil disita dari penangungjawab bidang dan kami pastikan kasus ini masih akan terus dikembangkan," kata Aspidsus, Nixon Mahuse tadi malam. Dikatakan sebelumnya fokus penyidik adalah menuntaskan laporan Pra Peradilan yang diajukan oleh salah satu tersangka, RL. Namun gugatan tersebut ditolak sehingga pokok perkara tetap dilanjutkan.
Dari Monev yang dilakukan tersebut, Kajati Henrizal Husin menyebut kinerja dari Kejaksaan Negeri Merauke bagus. Karena penyerapan anggarannya sudah mencapai 80 persen. ‘’Juga dari segi penengakan hukum, juga ada beberapa perkara yang ditangani disini,’’ tandasnya.
Koordinator penyidik Kejati Papua, Ilham mengatakan bahwa kedua tersangka mendatangi Kejati Papua didampingi pengacaranya masing-masing setelah keduanya mangkir pada pemangilan pertama oleh kejati. Sebelumnya 5 September 2024 mereka tak mengindahkan panggilan dengan alasan kesehatan.
Empat tersangka tersebut adalah TR, RD, RL dan VP dimana masing - masing tersangka memiliki jabatan seperti bendahara umum, koordinator bidang transportasi, bidang II Umum maupun koordinator bidang venue. Kasus dugaan korupsi ini menggunaan anggaran dalam pelaksanaannya sebesar Rp 10 triliun namun oleh para tersangka hanya direalisasikan Rp 8 triliun.
“Tahun 2023 lalu, pihak Kejati Papua lantang bersuara soal kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 6 triliun hingga Rp 8 triliun. Namun hingga saat ini, menjadi pertanyaan publik sudah sejauh mana keseriusan Kejati dalam menangani tindak pidana korupsi tersebut,” bebernya.
Hal ini menurut Anthon bentuk kelemahan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi. Padahal Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Dengan status ini, aparat penegak hukum mestinya memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena sangat berbahaya, selain itu daya rusaknya yang besar.
Intinya mereka meminta penyidik kejaksaan tetap objektif dengan kasus ini. Pernyataan sikap tersebut adalah pertama, Forum Pemuda Peduli Papua menolak dengan tegas kelompok kelompok yang melakukan politisasi di media dan dikalangan masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Waropen Tahun 2024.
Hal ini tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua tahun 2021.
Tantangan tersebut tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024.
Kejati Papua Witono, SH. M.Hum kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan memproses masalah dugaan korupsi terbesar di Papua terkait penyalahgunaan dana PON XX di Papua. Dimana ada lebih dari 30 orang saksi telah dimintai keterangan terkait soal hutang PON yang belum terbayar kepada pihak ketiga apakah itu dalam pembayaran untuk pembangunan fisik, makan minum dan lainnya.
Dalam SPDP itu, polisi sudah mencantumkan Pasal 12e atau Pasal 12b dan Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (Tipikor). Tetapi belum memuat nama pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr.Ir.Apolo Safanpo, ST, MT bersama Kepala Kejati Papua Witono, SH, M.Hum disaksikan oleh Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan Serta Para Pejabat lingkup Kejaksaan Tinggi Papua, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (3/10/2023).
LO Kajati Papua Tengah yakni Teddy Widodo, SH, MH., menjelaskan, MoU ini berkaitan dengan pendampingan kepada pemerintah dalam hal keperdataan maupun tata usaha negara. Sehingga dalam menjalankan pekerjaan, pejabat atau instansi pemerintah bisa mendapat pertimbangan hukum agar tidak menyimpang dan melanggar.
