JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, menegaskan data tenaga kontrak dan honorer yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB dan sudah diumumkan oleh pemerintah Kota Jayapura yang lolos verifikasi dan validasi data tidak bisa lagi dibatalkan. Namun demikian, pembatalan bisa terjadi apabila ada data-data tenaga honorer atau K2 yang benar benar fiktif.
“Karena ini honorer, maka saya minta untuk diverifikasi lagi, tentu bukan berarti kita membatalkan yang sudah ada, SK Menpan, tidak,” kata Frans Pekey, Jumat (15/12).
Ditanya bagaimana upaya Pemkot Jayapura terkait dengan adanya indikasi data tenaga honorer siluman atau fiktif dan sudah dinyatakan lolos verfvl. Frans Pekey mengatakan, tentu itu masih menunggu hasil verval yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah masing-masing. Apabila itu terbukti maka bisa saja yang memiliki data fiktif akan dibatalkan.
“Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ,” ujarnya.
JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, menegaskan data tenaga kontrak dan honorer yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB dan sudah diumumkan oleh pemerintah Kota Jayapura yang lolos verifikasi dan validasi data tidak bisa lagi dibatalkan. Namun demikian, pembatalan bisa terjadi apabila ada data-data tenaga honorer atau K2 yang benar benar fiktif.
“Karena ini honorer, maka saya minta untuk diverifikasi lagi, tentu bukan berarti kita membatalkan yang sudah ada, SK Menpan, tidak,” kata Frans Pekey, Jumat (15/12).
Ditanya bagaimana upaya Pemkot Jayapura terkait dengan adanya indikasi data tenaga honorer siluman atau fiktif dan sudah dinyatakan lolos verfvl. Frans Pekey mengatakan, tentu itu masih menunggu hasil verval yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah masing-masing. Apabila itu terbukti maka bisa saja yang memiliki data fiktif akan dibatalkan.
“Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ,” ujarnya.
