Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I tahun a
Tak hanya di tingkat OPD, rendahnya partisipasi juga terjadi di jajaran wilayah. Dari lima kepala distrik, dua di antaranya tidak hadir. Sementara itu, dari 25 kepala kelurahan, sebanyak 11 kepala kelurahan tercatat absen dalam kegiatan ter
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan dana Otsus, meliputi skema 1 persen, 1,25 persen, serta Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Usulan tersebut merupak
Ia menjelaskan, evaluasi tidak hanya berfokus pada angka capaian, tetapi juga mencakup aspek tata kelola, efektivitas penagihan, hingga potensi kebocoran yang masih mungkin terjadi di lapangan. Dengan evaluasi yang komprehensif, pemerintah
Apel pagi yang digelar Pemkab Yalimo dilaksanakan di halaman kantor Bupati Yalimo Senin 27 April. Apel pagi dipimpin langsung oleh Asisten III administrasi umum Setda Kabupaten Yalimo, Leonardus Pali, S. Hut dan apel pagi dihadiri oleh par
Memberikan penguatan kepada OPD dalam pengelolaan arsip dinamis dan penerapan aplikasi Srikandi, hal ini dilakukan untuk menunjang visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya sehingga semua arsip dari pemkab Jayawijaya dapat disim
Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk melakukan pembersihan internal terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun etika.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, melalui Plt. Sekretaris Daerah (Sekda)
Pemerintah Kabupaten Mimika memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dengan pesan yang lugas: mengakhiri budaya seremoni dan memperkuat kemandirian fiskal. Bertempat di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah,
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata (Dispar) mulai membangun sejumlah infrastruktur di berbagai destinasi wisata pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua yang dibacakan oleh Edward Norman Banua menegaskan, penetapan Pokir merupakan bagian penting dalam perjalanan demokrasi di Tanah Papua. Pokir menjadi bukti bahwa aspirasi masyar
