Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Mantan Karo Hukum Setda Papua Selatan tersebut menjelaskan, pemerintah pusat telah menurunkan surat edaran terkait dengan efisiensi kelangkaan energi. Namun menurutnya, harga BBM di Indonesia saat ini masih stabil dengan
Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah Surat Keputusan Wali Kota Jayapura, yakni Nomor SK. 800.1.3.3-01 tanggal 24 Maret 2026, SK. 800.1.3.3-02 tanggal 13 April 2026, serta SK Nomor 821.2-01 tanggal 30 Desember 202
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran bahwa kebijakan WFA dapat disalahartikan sebagai kesempatan untuk bersantai atau bahkan berlibur. Abisai menekankan bahwa WFA bukanlah cuti, melainkan bagian dari tr
“Kami telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi di lingkup Pemerintah Kota Jayapura sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap implementasi program jamin
Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan melakukan kerja sama dengan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI) untuk mengangkut para ASN Provinsi Papua Selatan yang bermukim di Kota Merauke ke pusat Pemerintahan P
Meski demikian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikecualikan dari kebijakan WFH atau tetap menerapkan Work From Office (WFO). Di antaranya pejabat pimpinan tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), S
Wakil Ketua II DPRP Mukri M. Hamadi menekankan agar setiap komisi memberikan perhatian serius pada pemenuhan infrastruktur dasar wajib kepada masing masing OPD. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat pelayanan pemerint
“Saya instruksikan seluruh pejabat daerah untuk bersikap proaktif dalam mendukung proses pemeriksaan. Kedepankan komunikasi yang baik dengan tim BPK, kalau ada data atau dokumen ditanya supaya dilengkapi,” imbuh Bupati M
Menurutnya, Pemkot Jayapura pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan nasional tersebut sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem kerja pemerintahan. Namun, implementasi di tingkat daerah tidak bisa dilakukan secara t
