Karena sesungguhnya yang menjadi poin penting dari sistem DPA digital itu, Pemkot Jayapura kini menerapkan sistem belanja menggunakan dua pendekatan, yaitu tunai dan tunai non tunai.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengakui, dari data yang dimilikinya angka stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi, bahkan hingga saat ini tercatat sudah mencapai 2000-an kasus. Tingginya angka stunting ini salah satu penyebabnya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambut program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
Yang lagi marak adalah masalah kebakaran yang terbilang intensitasnya cukup tinggi. Pasalnya hampir setiap bulan ada saja bangunan yang terbakar. Untuk penanganannya jika akses bisa dijangkau tentu tidak susah, namun jika di lokasi padat penduduk ditambah dengan akses yang sempit plus warga yang datang hanya untuk menyaksikan dan membuat siaran langsung tentunya lebih menyulitkan petugas.
Dia mengatakan pembentukan Perda yang yang kemudian menjadi dasar untuk pemisahan unit pemadam kebakaran dari satuan polisi pamong praja menjadi Dinas Pemadam Kebakaran karena melihat kebutuhan dan urgenitas yang terjadi saat ini. Terutama jika dilihat Kota Jayapura yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat baik dalam pembangunan dan kotanya berkembang.
"Sekarang yang sedang gencar-gencarnya yang kita lakukan adalah melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, 2022 sampai dengan hari ini," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo, Rabu (17/1).
Frans Pekey mengaku sudah membicarakan hal ini dengan pimpinan Forkopimda. Ia meminta agar dalam operasi Miras, apabila kedapatan ada yang mabuk-mabukkan di jalan atau saat membawa kendaraan agar diberikan sanksi sosial.
Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, momen Grand Opening Honda Mitra Jayapura, menandai langkah baru dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Jayapura sebagai kota perdagangan dan jasa.
Menurut Pekey, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk terus melakukan patroli pada malam hari guna menertibkan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol.
Dia menjelaskan program itu merupakan program Dinas Perikanan yang sedang dilaksanakan dalam 3 tahun kedepan sesuai dengan Renstra dan berdasarkan potensi keunggulan perikanan di Kota Jayapura.
"Kebakaran di Pasar Youtefa yang menghanguskan beberapa los, yang terjadi pada hari minggu yang lalu, sudah ada laporan dan datanya Dinas Perindagkop. Pasar adalah aset pemerintah kota, sehingga pemerintah kota juga memikirkan untuk memperbaiki aset yang sudah terbakar ini," kata Frans Pekey, Selasa (16/1).
Lantas Seberapa penting dinas pemadam kebakaran di kota Jayapura ini dibentuk? Pemerintah beralasan salah satu faktornya adalah tingginya intensitas peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Jayapura.
Lama tak terdengar beroperasi, Kapal wisata Teluk Youtefa, pekan kemarin digunakan jajaran Pemkot Jayapura untuk melakukan rapat koordinasi antar pimpinan OPD. Sembari rapat, kapal ini bergerak mengelilingi Teluk Youtefa yang dikenal dengan keindahannya.
Dia menjelaskan, saat ini data-data honorer di Pemkot Jayapura sudah dikumpulkan dari masing-masing OPD dan sudah diserahkan ke BPKP. Karena ada beberapa sumber data yang perlu disandingkan kembali oleh kepegawaian dan BPKP dengan data yang baru, kemudian data yang lama dengan data keputusan dari Menpan RI, yang sudah diamankan sebelumnya.
Pemerintah beralasan penggantian atau penghapusan warna tersebut sebagai tindak lanjut dari keluhan masyarakat dan juga ada alasan pada malam hari terkesan gelap sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Dia mengatakan, dari rincian kegiatan yang telah mencapai target, adalah pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB (Bea Perolean atas Hak Tanah dan Bangunan), juga ada pajak restaurant, pajak hotel, dan juga ada sebgaian dari retribusi. Sedangkan retribusi yang berhasil dicapai adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perindakop, yaitu retribusi pasar.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, mengatakan pihaknya akan menganggarkan melalui APBD induk atau perubahan 2024 untuk pemasangan CCTV di daerah yang dianggap rawan seperti di Jembatan Youtefa, lingkaran Abepura dan pusat kota.
Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
Diakui memang sangat disayangkan, kapal yang dibeli dengan uang rakyat dalam APBD Pemkot Jayapura ini, ternyata tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Padahal bila difungsikan dengan baik, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi, Dr Benhur Tomi Mano meminta agar pemerintah harus merespon kasus kebakaran tersebut secara serius. Salah satunya dengan mendorong peningkatan SMD Damkar Kota Jayapura.
Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan pihaknya itu berupa bahan makanan. Meskipun warga korban juga meminta bantuan kasur dan peralatan tidur dan dapur. Pihaknya menyanggupi dan akan segera memberikan bantuan. Sejauh ini Pemkot Jayapura sudah turun tangan dan sudah langsung menyerahkan bantuan makanan siap saji.
Dari sejumlah kasus kebakaran yang terjadi, warga berharap peristiwa kebakaran ini jangan sampai terulang lagi. Palign tidak, bila terjadi kebakaran, diharapkan bisa cepat ditangani, sehingga api tidak merembet dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar, apalagi jangan sampai ada korban jiwa.
"BPBD saat ini tetap melakukan imbauan kepada masyarakat melalui grup medsos BPBD, ada di Instagram BPBD ada di Facebook BPBD ada di tik tok. Kita juga tetap stay, tim TRC ada info pantau terus perkembangan," jelasnya.
Pejabat Sekda kota Jayapura yang juga sebagai Kepala Dispenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengungkapkan, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah sesuai amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah saat ini sudah tidak berlaku lagi.
Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi menjelaskan, minuman keras berbagai merek yang disita tersebut, merupakan miras yang diperoleh dari hasil operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura bersama TNI Polri.
Jeri meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, ia juga meminta agar masyarakat saling menjaga antara satu dan lainnya.
Namun adanya peredaran miras ilegal maupun oplosan justru menjadi pemicu terjadinya kriminalitas di Kota Jayapura. Apalagi, miras oplosan ini tidak hanya diselundupkan dari luar daerah tapi di Kota Jayapura ada begitu banyak oknum yang bisa meracik milo.
Pemerintah kota Jayapura melalui instansi terkait akan melakukan pembersihan pada puing-puing sisa-sisa kebakaran gedung pasar tersebut. Kemudian selanjutnya Pemkot Jayapura juga akan membangun kembali gedung pasar yang terbakar. Karena itu merupakan aset milik Pemkot Jayapura.
"Kalau kita lihat ke belakang, hampir setiap awal tahun di Kota Jayapura, selalu ada musibah, bencana. Tiga tahun terakhir misalnya kita ingat di awal Tahun 2022, itu ada banjir bandang, longsor melanda kota Jayapura. Lalu 2023, awal tahun juga dengan bencana gempa bumi.
Dalam arahannya penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan capaian yang telah diraih selama 2023. Meskipun ada juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di 2024. Tentunya catatan perolehan prestasi yang diraih sebelumnya harus lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.
Karena itu, Pj Wali Kota Frans Pekey mengingatkan warga kota Jayapura untuk pentingnya siaga terhadap kejadian bencana kebakaran ini. Mengingat di Kota Jayapura potensi kebakaran itu sangat tinggi.
Sehubungan dengan intervensi terhadap perbaikan rumah ondoafi di kampung, pihaknya memastikan bukan dalam konteks membangun baru. Tetapi sifatnya hanya terlihat dan itu dilakukan secara bertahap. Tahun ini ada dua rumah ondoafi yang akan direhab.
"Evaluasi kami memang terjadi keterlambatan untuk beberapa kampung untuk penyaluran di beberapa kampung. Yang sebenarnya di bulan Oktober itu semuanya sudah harus tersalurkan. Namun beberapa kampung baru di Desember bisa dilakukan penyalurannya," kata Makzi L. Atanay, Kamis (4/1).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, keberadaan kaum ibu yang ada di setiap rumah tangga dan keluarga adalah bagian dari peran perempuan dalam mengisi pembangunan
“Tingkat kehadiran ASN Pemprov 75 hingga 80 persen di hari pertama masuk kantor,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/1) kemarin.
“Walikota harus memperhatikan dengan sungguh sungguh terkait honorer dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Jayapura, jangan sampai kejadian kemarin terulang lagi,” ucap Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dan Dosen Pascasarjana STIH Biak, Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H., kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/1).
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuay menerangkan, ada beberapa lokasi atau tempat warga kota Jayapura yang mengalami peristiwa kebakaran dan dibantu oleh Pemkot Jayapura. Mulai dari Aspol, kebakaran fasilitas milik TNI AD di Waena, kemudian di Tanah Hitam.
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey menjelaskan, tingkat inflasi di Kota Jayapura setelah dirinya dilantik menjadi pejabat walikota pada Mei 2022, angka inflasi dikota Jayapura saat itu berada diangka 8,6 persen.
"Melalui momentum awal tahun baru ini kembali saya mengajak kita semua, untuk sejenak merenung, mengintropeksi dan mengevaluasi diri, keluarga, komunitas, lembaga dan instansi kita masing-masing atas tugas pekerjaan yang dilakukan, dijalani selama tahun 2023" kata Frans Pekey, Senin,(1/1) malam.
Hal itu bertujuan untuk menekan angka kasus kebakaran di Kota Jayapura. Sebab Perda tentang Sistem Proteksi Kebakaran menekanakan setiap pelaku usaha wajib hukumnya menyediakan alat alat yang berkaitan dengan sistem proteksi kebakaran.
Tiga program prioritas nasional ini berhasil dikerjakan dengan capaian yang cukup memuaskan. “Program yang menjadi prioritas nasional, kita berhasil menurunkan Angka kemiskinan di Kota Jayapura dari 11,39% ke-11,12%," kata Frans Pekey, Selasa (2/1).
Nilai investasi yang cukup besar itu dicapai berkat kerja keras dari semua pihak, dan yang paling penting adalah bagaimana Pemerintah Kota Jayapura hadir untuk memberikan jaminan dan salah satunya dengan memberikan pelayanan prima kepada semua pihak. "Capaian investasi di tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 5 triliun," ujarnya.
Karena itu, sebagai orang asli Papua, Frans Pekey juga menyampaikan permohonan maafnya kepada para korban dan masyarakat Jayapura yang mengalami dampak dari peristiwa tersebut.
“Prioritas beliau (Lukas Enembe-red) untuk menyiapkan SDM Papua di dalam dan luar negeri adalah program besar dan spektakuler,” ucap Christian yang juga sebagai Ketua Ikatan Keluarga Maluku di Tanah Papua, kepada Cenderawasih Pos, Jumat (29/12).
Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, dari rententan pristiwa itu, telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Kota Jayapura. Pihak keamanan juga telah meningkatkan kewaspadaannya menyikapi sejumlah insiden tersebut.
Ada sejumlah catatan, yang terkena dampak dari aksi masa yang dianggap berlebihan itu. Mulai dari kemacetan yang luar biasa, menganggu aktivitas masyarakat sepanjang hari kemarin, baik di Sentani Kabupaten Jayapura maupun di wilayah Kota Jayapura. Menggangu perputaran roda ekonomi masyarakat.
Setelahnya pada 1 Januari 2024 merupakan libur tahun baru Masehi dan Rabu 3 Januari kembali masuk kantor pada pukul 07:30 WIT. “Diminta kepada para ASN untuk mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa menambah waktu libur semaunya,” imbaunya.
Direncanakan pelaksanaan kegiatan Lepas lampu tahun baru bersama itu akan dilaksanakan di PTC Entrop atau Terminal tipe A Entrop. Namun mengenai pemanfaatan dua tempat itu Pemkot Jayapura harus menyurati terlebih dahulu kepada pimpinan Terminal Entrop maupun PTC Entrop. "Kita baru menyurati untuk meminta penggunaan tempat itu," katanya.
Ada yang menyebutnya sebagai bapak bangsa Papua, ada juga yang menyebutnya sebagai bapak pembangunan Papua. Kini semuanya tinggal kenangan, sebab, Lukas Enembe telah pergi selamanya menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, saat dirawat di rumah sakit RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada 26 Desember 2023,
Hal itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi mantan narapidana tersebut. Sehingga setelah bebas dari tahanan mereka tetap mrndapatkan pekerjaan. "Ini kita lakukan sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Kota Jayapura," Katanya.
"Sesuai data dari BMKG bahwa musim penghujan saat ini sudah mulai terjadi sehingga saya berharap menghimbau seluruh masyarakat di kota Jayapura supaya Waspada dalam menyikapi kondisi cuaca buruk yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, " kata Frans Pekey, Sabtu (24/12).
Pejabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, pemberian bingkisan natal atau bagi-bagi kasih kepada para keluarga yang bervisi sebagai pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan Kota Jayapura itu sebagai bentuk perhatian pemerintah menjelang Natal dan secara khusus dalam rangka silaturahmi dengan warga di kota Jayapura.
Pejabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengungkapkan, persoalan ini merupakan persoalan yang sangat serius dan pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan tinggi ini di dalam negeri maupun di luar negeri bisa tetap melanjutkan satu dunia.
“Kalau Pemprov saja tidak bisa apalagi kami yang banyak keterbatasan anggaran,” kata Pj Wali Kota, Frans Pekei disela – sela pemusnahan miras di Jayapura, Kamis (21/12). Disini kata Pekei Pemkot juga mengalami hal serupa yakni keterbatasan anggaran.
"Saya minta masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan adanya isu hoax, isu yang kebenarannya belum tentu ada. Sehingga saya berharap juga masyarakat bisa memilah setiap informasi yang masuk," kata Frans Pekey, Kamis (21/12).
Sebab jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarkaat itu sendiri. "Boleh saja hari hari pertama orang datang lalu bayar mahal, tapi jangan harap hari kedua dan berikutnya mereka senang datang ke tempat kita, jadi ini yang kita pikirkan," ujarnya.
"Ini akhir tahun dan kita mesti membahas apa kinerja kita sepanjang tahun 2023 seperti capaian seperti apa, masalahnya dimana dan tahun depan kita bagaimana,"kata Ni Nyoman Sri Antari, Kamis (2/12).
"Setelah itu, mereka mengunjungi beberapa UMKM sekaligus melihat pengembangan UMKM di Kota Jayapura. Mereka difasilitaai oleh organisasi dibawah PBB dari Australia untuk ibu ibu dari PNG yang berasal dari 12 provinsi," kata Frans Pekey.
Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
"Batas waktu untuk verifikasi dan validasi ulang di setiap OPD itu sampai pada tanggal 28 Desember, itu sudah ada edaranya," jelas Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., Senin (18/12).
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang mengatakan, kartu Papua Cash ini untuk memfasilitasi kebutuhan dari Pemkot Jayapura dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama salah satunya melalui penerimaan retribusi parkir.
ASN Pemkot Jayapura batal mengundurkan diri dari profesinya sebagai ASN dan secara otomatis yang bersangkutan mundur dari pencalegan 2024. Di mana yang bersangkutan sebelumnya mengajukan pengunduran diri demi maju sebagai Calon Legislatif yang akan bertarung pada 2024.
Tentunya Pemkot Jayapura mulai memutar otak agar bisa menutupi kekurangan tersebut bahkan bisa melampaui pendapatan tahunan sesuai dengan target dari waktu ke waktu.
Untuk itu dia meminta tokoh agama dalam hal ini para pendeta dan juga tokoh masyarakat supaya bisa memberikan informasi luas kepada jemaat-jemaat di gereja agar bisa mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.
"Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ," ujarnya.
Dia mengatakan, satu suara dapat menentukan arah pembangunan bangsa ini selama lima tahun kedepan. "Satu suara menentukan pembangunan bangsa," singkatnya.
Kepala SMP Negeri 9 Kota Jayapura, Anggoro Subiakto mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya melibatkan orang tua siswa. Diharapkan orang tua bisa menyaksikan secara langsung apa yang sudah dihasilkan dan dikerjakan oleh anak-anak mereka selama ini.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, belajar seluruh masyarakat di Kota Jayapura terutama ibu-ibu supaya peduli terhadap kasus stunting. Terutama dimulai dari rumah dengan memberikan makanan yang teratur dan bergizi kepada anak-anak.
Dia mengatakan saat ini, kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam pengaruh di era digital. Kalau hal ini tidak dikontrol dengan baik, terutama peran orang tua di rumah, anak-anak tentunya sangat cepat terpengaruh ke dalam hal-hal yang negatif.
"Ini adalah saat yang tepat untuk saling berbagi kegembiraan dan memberikan perhatian kepada sesama. Maka dari itu, kami keluarga besar dari BPKAD, merayakan natal dengan anak anak kami dari kelompok anak anak luar biasa Talitakum, dan anak-anak mobile school," kata Desy Yanthy Wanggai, Jumat (15/12) malam.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Robby Kefas Awi mengatakan, hal ini dilakukan guna menekan laju inflasi di Kota Jayapura dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Jayapura.
"Kami akan melakukan operasi gabungan mulai dari tanggal 15 Desember 2023, untuk menindaklanjuti instruksi walikota Jayapura," kata Plh. Satpol PP kota Jayapura, Sefnat Kambuaya, Rabu (13/12).
Dia mengakui, jumlah hotel di Kota Jayapura, mulai dari hotel berbintang sampai hotel Melati, jumlahnya cukup banyak dan jumlah okupansi hotel juga menurun drastis. Sesuai dengan data PHRI Kota Jayapura, tingkat okupansi hotel di Kota Jayapura belakangan ini hanya mencapai 50 persen.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, laporan dan realisasi penyerapan fisik dan keuangan tersebut memang masih ada yang belum diinput diaplikasi, sehingga presentasi realisasi sebenarnya di atas capaian yang disampaikan saat ini.
“Kami membuka ruang bagi siapa saja silahkan mendaftarkan karyanya. Jangan sudah dicaplok atau diklaim pihak lain baru ribut. Baru semua dilaporkan dan akhirnya berurusan dengan hukum,” kata Bentar Mano di Hotel Batiqa, Entrop, Rabu (13/12).
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Robert Betaubun menjelaskan, berdasarkan pengumuman tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga kontrak Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang dinyatakan memenuhi kriteria, alokasi kebutuhan formasi khusus Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura adalah sebanyak 1.200 orang.
Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Proses pengambilan tanda tangan dari para pejabat itu dilakukan dari tanggal 12-15 Desember 2023. Selanjutnya Januari 2024 nanti tanda tangan elektronik itu mulai diterapkan di semua instansi pemerintah di Kota Jayapura.
"Kita dorong untuk bukan hanya cepat tetapi kualitasnya juga harus dipertanggungjawabkan. Karena kita bukan hanya kejar cepat tetapi bagaimana kualitasnya," tegas Robby Awi ditemui media ini di kantor walikota Jayapura, Selasa (12/12).
“Selalu kami ingatkan, waspada dan jangan ceroboh. Sebab yang namanya kebakaran sering menimbulkan rasa prihatin yang amat. Kan kasihan harta yang dikumpul puluhan tahun hilang dalam sekejap akibat kebakaran,” beber Kirana saat ditemui di Entrop, Selasa (12/11).
"Sejak awal tahun anggaran sudah saya tekankan, sudah saya ingatkan, bahwa hati-hati dalam pengelolaan dana Otsus, Dana Alokasi Khusus, yang regulasinya sudah jelas. Kalau terlambat salur, terlambat serap ada sanksinya. Ada sanksi administrasi dan pengurangan anggaran. Jadi itu sudah sejak awal tahun terus kita ingatkan, pimpinan OPD sangat tahu dengan baik. Makanya tahun 2023 ini kita ingatkan karena pengalaman tahun yang lalu ada OPD yang tidak tersalur semuanya," jelasnya.
"Sekarang tahapan Pemilu sudah dimulai, tetapi pada saat yang bersamaan kita di Kota Jayapura khususnya, sedang dalam masa Adven, juga memasuki perayaan natal dan tahun baru dan itu setiap tahun kita selalu meramaikan dengan memasang pernak-pernik Natal.’ungkap Frans Pekey, Senin (11/12).
Terkait hal ini, Pemkot Jayapura telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Salah satunya penghargaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) tahun 2023 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi (PAN & RB) Republik Indonesia.
"Rumah dinas Kejari Jayapura sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa pada awal Februari 2023 sehingga dilakukan komunikasi maka rumah dinas dibangun kembali," kata Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, Senin (11/12).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kampung Yoka Dalam yang telah mendirikan rumah layak huni dan juga fasilitas publik melalui pembiayaan Dana Desa 2023.
Hal ini pun menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura, dan meminta kepada masyarakat di Kota Jayapura terutama orang tua yang memiliki anak-anak untuk ekstra hati-hati dan waspada terutama harus memastikan anak-anaknya tidak bermain petasan yang bisa saja membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep Khalid menjelaskan, terkait dengan upaya pemerintah sejauh ini sudah melakukan permohonan melalui surat resmi ke BNPB pusat untuk meminta dukungan anggaran memperbaiki ruas jalan tersebut. Namun demikian, pemerintah pusat memastikan tidak bisa membantu karena minim anggaran.
Hanya saja untuk tahun ini okupansi atau tingkat hunian hotel di Kota Jayapura merosot. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran daerah otonomi baru, sehingga banyak kegiatan-kegiatan dari beberapa daerah otonomi baru itu difokuskan di daerah atau provinsi masing-masing.
"Operasi yustisi itu dilakukan setiap tahun, ada yang non yustisi dan ada yang yustisi. Dalam kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder dan instansi hukum terkait. Ada Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, TNI dan Polri,"kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibu, saat dikonfirmasi Cendrawasih Pos, Rabu (6/12).
Dia mengatakan, ada 9 kepala keluarga dan 42 jiwa yang menjadi korban dari peristiwa kebakaran di Abepura Kota Jayapura itu. Karena itu pemerintah juga melakukan upaya-upaya penanganan yang sama seperti terhadap para korban bencana kebakaran sebelumnya.
"Kita masih berjuang untuk permintaan bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Pusat kemudian ke Kementerian Sosial, baru ke Kementerian PUPR, bukan hanya korban kebakaran yang kemarin, tapi korban yang terkena dampak gempa bumi waktu lalu," katanya.
Dia mengatakan, total dana yang disiapkan oleh Pemkot Jayapura sebanyak Rp 1 miliar. Dan itu diberikan kepada 150 mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan studi akhir, sementara 250 mahasiswa masih dalam proses perkuliahan.
"Saya juga sudah minta kepada bagian hukum supaya kita keluarkan instruksi walikota tentang larangan, pembatasan, bunyi-bunyian, tempat hiburan dan juga penjualan minuman beralkohol di kota Jayapura," kata Frans Pekey, Senin (4/12).
