Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura menga
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Wagub datang memenuhi undangan doa lintas agama yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel. Kegiatan itu dipusatkan di Kantor Bupati Boven Digoel. Momentum ini menjadi simbol toleransi dan kebersamaan antar umat
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, mengatakan target PAD tahun 2025 sebesar Rp291,84 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai sekitar Rp298,5 miliar hingga 30 Desember 2025. Dengan capaian tersebu
Menurutnya, hasil pemantauan dan evaluasi langsung di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara laporan administrasi yang disampaikan dengan kondisi riil pelaksanaan kegiatan.
Abisai Rollo secara langsung melakukan pengecekan kehadiran pegawai dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kehadiran tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai Calon P
Menurut Abisai, praktik membawa atau memindahkan aset saat pergantian pimpinan kerap memicu pengadaan baru yang sebenarnya tidak mendesak. Hal tersebut berdampak pada pembengkakan anggaran dan tidak sejalan dengan prinsi
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, mengatakan kendaraan operasional ini disiapkan untuk mendukung mobilitas dan meningkatkan kinerja pimpinan OPD dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun posisi jabatan yang dilantik terdiri dari tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), satu asisten dan staf ahli. Bupati Mimika dalam sambutannya menyampaikan bahwa kelima pejabat yang dilantik ini adalah pejab
Ketua DPR Kota Jayapura Theos RB Ajomi menjelaskan, tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangun
