Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Pegunungan, Drs. Wasuok Demianus Siep. Dalam sambutannya menekankan jika pentingnya forum ini sebagai tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus dilakukan pemeri
Adapun realisasi anggaran yang paling tinggi berada di OPD Kesabangpol yang mencapai 86 persen. Realisasinya beragam. Selain itu sambung Fatoni, pihaknya juga sedang melakukan evaluasi terkait kegiatan-kegiatan apa saja
Adapun yang tidak luput dari jangkauan mata Emanuel Kemong terkait dengan disiplin ASN adalah tata cara berpakaian para pegawai, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta hon
Melihat kondisi tersebut, ia meminta pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawainya. Bahkan, ia menegaskan bahwa pegawai yang malas bekerja, khususnya yang jarang masuk kantor, gajinya dapat ditahan
‘’Untuk rekomendasi BPK, kami sudah menyelesaikan sekitar 96 persen. Tapi, kita masih menunggu kembali konfirmasi dari BPK, apakah yang kita rujuk tadi sudah sesuai atau belum. Tapi kita terus kejar sampai 100 persen,’’
Untuk menekan kebocoran, Bupati memastikan mulai Oktober 2025 seluruh retribusi dan pajak daerah akan beralih ke sistem digital berbasis barcode. Dengan begitu, masyarakat dapat membayar pajak atau retribusi secara lebih
“SPI ini menjadi kesempatan bagi seluruh OPD untuk memberikan informasi secara jujur. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di l
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil SPI harus menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan ke depan,” kata Triwarno, usai kegiatan yang diselenggarakan di
Johannes menduga, hal ini dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan fisik di OPD yang belum berjalan. Bahkan, ada juga kegiatan yang sudah berjalan namun belum dilakukan pembayaran uang muka oleh OPD terkait kepada kontraktor
Terdapat delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika yang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-P Tahun Anggaran 2025.
Dalam paripurna terakhir yang dipimpin Ketua DPRK Mimika Primus
