Dari 47 CHJ, terdiri dari 18 laki-laki dan 29 perempuan. Jemaah tertua atas nama Kislam Rispamudji yang berusia 80 tahun, sementara jemaah termuda adalah Nurul Marsha Zakira yang baru menginjak usia 18 tahun termuda ini menggantikan orang t
Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmen kuat dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Hal ini diungkapkan dalam audiensi antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Papua, H.
Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, kuota haji Kota Jayapura tahun 2026 sebenarnya mencapai 302 orang. Namun, hanya 232 jamaah yang dapat diberangkatkan. Sekitar 70 calon jamaah tidak dapat berangkat karena berbagai kendala
Keberangkatan tahun ini menonjolkan komitmen baru terhadap aksesibilitas, dengan fokus utama pada perlindungan lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah perempuan.
Secara demografis, keberangkatan tahun 1447 H ini mencerminkan keberagaman
Pelantikan ini diketahui menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat struktur organisasi dan memastikan kesiapan optimal penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tak berhenti pada efisiensi biaya, pemerintah juga menyiapkan reformasi besar. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut instansinya sedang memformulasikan skema keberangkatan haji tanpa a
Modus kecurangan yang terdeteksi antara lain adalah penggunaan atribut dan kartu identitas haji palsu, hingga pemakaian visa yang data di dalamnya tidak memiliki kesesuaian dengan paspor pemiliknya. Adapun akibat yang ha
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini tidak hanya pemindahan kewenangan, tetapi juga mencakup peralihan pegawai, aset, serta tanggung jawab administrasi. Dengan harapan pembentukan kementerian khusus ini akan menin
Namun hingga 23 Januari 2026, sebanyak 895 jemaah haji atau sekira 95,9 persen yang telah melakukan pelunasan tahap II. Sementara sebanyak 33 orang jemaah haji yang belum melakukan pelunasan, dinyatakan batal menjalankan
Rosan Roeslani menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari diplomasi Presiden Joko Widodo yang mendorong pemerintah Arab Saudi mengubah aturan kepemilikan aset. Sebelumnya, negara asing tidak diperkenankan memilik
