DPR: Komersialisasi Visa Mujamalah Harus Dibicarakan dengan Saudi
MAKKAH-Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berbaring di kasur berukuran 175 x 50 cm yang dibungkus seprai putih. Kaki kanannya disilangkan di atas yang kiri. Beberapa detik berselang, dia menggeser kasurnya. Sejenak dia merasakan tidur dengan beralaskan karpet.
Meski ukuran kasur terbilang kecil dengan ketebalan sekitar 15 cm, Yaqut merasa jauh lebih nyaman daripada hanya menggunakan karpet. ’’Karena tanahnya tidak rata,’’ tuturnya di sela peninjauan fasilitas bagi jemaah haji di Arafah kemarin (5/7).
Fasilitas kasur di tenda jemaah selama pelaksanaan wukuf di Arafah pada musim haji tahun ini adalah yang pertama. Sebelumnya, hanya ada karpet di tenda jemaah. ’’Jangan dibandingkan dengan di hotel. Tapi, saya sudah coba dan saya kira lebih nyaman dibanding tanpa kasur,’’ terangnya.
Yaqut hanya meminta penataan jarak antarkasur agar ada akses yang cukup bagi jemaah untuk berjalan. Kasur yang tertata rapi diharapkan bisa menjadi tempat jemaah untuk beristirahat sekaligus beribadah selama di Arafah.
Selama 45 menit, Yaqut yang didampingi rombongan amirulhaj dan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) mengecek layanan bagi jemaah untuk wukuf di Arafah. Selain fasilitas kasur, dia juga mengecek AC atau pendingin ruangan di setiap tenda.
Yaqut sempat mendapati AC yang kurang dingin. Di tengah cuaca yang sangat panas, dia berharap AC yang dipasang di tiap tenda bisa lebih dingin. ’’AC diusahakan lebih dingin. Apakah perlu ditambah kipas angin besar atau bagaimana. Yang penting, orientasinya adalah kenyamanan jemaah,’’ paparnya. Dia melanjutkan, masih ada waktu dua hari untuk penyempurnaan.
Layanan lainnya adalah toilet. Sudah banyak toilet yang disiapkan, termasuk toilet portabel. Menurut Yaqut, fasilitas itu penting agar jemaah tidak lama mengantre. Baik untuk mandi, bersuci, maupun buang hajat. Menag berharap toilet portabel untuk jemaah perempuan juga ditambah. ’’Jemaah perempuan lebih banyak jumlahnya,’’ ungkapnya.
Secara umum, lanjut dia, pelayanan untuk jemaah haji tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperbaiki. ’’Ini pengalaman pertama kita setelah dua tahun pandemi dan tidak ada pemberangkatan jemaah haji. Ini jadi koreksi dalam pelayanan untuk jemaah,’’ jelas Yaqut.
Rencananya, CJH Indonesia mulai diberangkatkan ke Arafah dari Makkah besok (7/7). Pemberangkatan dilakukan bertahap sejak pagi dan dijadwalkan rampung sore. Malam ini (6/7) tim kesehatan akan berangkat lebih dulu ke Arafah. Sebanyak 331 petugas kesehatan PPIH Arab Saudi bertugas memberi pelayanan kesehatan di masya’ir.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menuturkan, pihaknya bakal memberi pelayanan maksimal untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian jemaah haji. Pos kesehatan Arafah akan berada di tenda misi haji Indonesia. ’’Sebanyak 67 petugas kesehatan yang terdiri atas tim kesehatan bandara dan tim emergency medical team akan bergerak lebih dulu besok (malam ini, Red) untuk menempati pos kesehatan di Arafah,’’ terang Budi.
Sementara itu, setelah meninjau kesiapan di Arafah, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengikuti pertemuan dengan tim pengawas pelaksanaan ibadah haji DPR di Hotel Retaj Al Rayyan, Makkah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengapresiasi serapan jemaah tahun ini. Berdasar data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), tahun ini ada 157 jemaah yang batal berangkat dari total kuota reguler 92.825 orang.
Muhaimin menilai pelaksanaan ibadah haji sejauh ini lancar. ’’Di lapisan elite muncul sedikit isu (visa) furoda. Tapi, semua liku-liku, semua lancar,’’ ungkapnya.
Terkait persoalan visa furoda, Muhaimin enggan berkomentar. Sebab, itu merupakan kewenangan Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan visa undangan. Meski begitu, pemerintah Indonesia bisa berperan dalam pengawasan terkait komersialisasi visa furoda. ’’Kami nggak bisa ikut campur. Kemampuan kami ya diplomasi,’’ tuturnya setelah pertemuan.
Pihaknya mendorong agar ada pembicaraan visa mujamalah atau furoda itu dengan pemerintah Saudi. Apalagi, dalam praktiknya, visa undangan tersebut dihargai oleh pihak-pihak tertentu. ’’Komersialisasi visa ini harus dibicarakan dua negara,’’ ujar Muhaimin.
Konjen RI di Jeddah Eko Hartono menyatakan, visa furoda merupakan diskresi dari Arab Saudi. Visa diberikan kepada pihak-pihak warga negara asing yang dianggap perlu untuk meningkatkan hubungan pemerintah Saudi dengan pemerintah setempat. ’’Termasuk Indonesia. Siapa yang dipilih berdasar rekomendasi dari kedutaan Saudi di masing-masing negara,’’ ucapnya.
Soal visa itu kemudian diperjualbelikan, Eko tidak mengetahui persis. Yang dia tahu, desain visa mujamalah adalah gratis. Menurut dia, visa tersebut ada sejak 2014. ’’Itu di luar kuota haji reguler dan khusus. Furoda ini nggak ada list-nya,’’ katanya. (*/c18/oni/JPG)
