“Selama ini hanya dijanji-janji. Pemerintah masuk lalu menyampaikan akan membayar. Awalnya hanya dibayarkan seadanya yang penting masyarakat setuju tapi setelah ini justru tidak ada kabar kapan akan dibayarkan,” jelas satu warga pemalang yang tak mau menyebut namanya.
"Selain sebagai Ketua DPRD, saya juga Ondoafi dan sepatutnya mendengar kemudian membantu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Saya datang dan masyarakat menjelaskan kemudian saya fasilitasi, " kata Abisai Rollo.
Kepala suku Meraudje, Nikodemus Meraudje selaku penanggung jawab aksi tersebut menjelaskan, pemalangan yang dilakukan pihaknya itu karena pemerintah Provinsi Papua tidak membayar tuntas tanah ulayat milik suku Meraudje yang saat ini sudah dibangun jalan.
Abisai Rollo datang menemui langsung sejumlah perwakilan keluarga pemilik ulayat dan meminta masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepadanya.
Namun upaya penutupan dua jalur ini tak berlangsung lama sebab pada sore harinya aparat kepolisian melakukan pembongkaran paksa dengan memotong batang pohon kelapa menggunakan chain saw.
"Saya sudah dengar, jadi kalau kamu panggil pemerintah tidak mau datang, saya yang akan panggil mereka. Kasih waktu ke saya, serahkan masalah ini ke saya, saya ondoafi, saya tidak tipu dan malam ini kita buka sama-sama," kata Abisai Rolo di hadapan sejumlah warga, Rabu,(2/8).
Ia menjelaskan bahwa pemalangan kedua dilakukan tanggal 24 Juni dan disitu pihaknya memilih mengalah memberi waktu kepada pemerintah provinsi untuk segera melunasi. Hanya ternyata tidak mendapat respon soal kapan akan dibayarkan.
Sebuah pohon kelapa ditebang dan ditumbangkan menutup salah satu bagian jalan sebelah kiri dari arah Jembatan Yotefa. Agustina Meraudje mengaku kecewa dengan janji pemerintah yang tak kunjung membayar lokasi yang diklaim telah bersertifikat tersebut.
Hampir setiap hari, mulai pagi hingga sore, baik di hari-hari sibuk maupun tidak, aksi bersih-bersih oleh sekelompok masyarakat ini sering kita dapati. Tidak hanya di jalan yang ramai lalu linta, jalan-jalan umum yang dianggap luput dari pantauan dan pengawasan juga sering dipakai untuk dijadikan sebagai tempat praktek pungutan liar jalanan.
Apa yang disampaikan pria yang disapa Pade Imron ini bisa jadi ungkapan rasa kekhawatirannya karena melihat kondisi jalan utama dari Sentani ke Kota Jayapura yang cukup banyak berlubang. Biasanya menurut dia, jika presiden atau pejabat negara datang berkunjung, pasti jalanan mulus, apalagi di jalan protokol, yang tidak saja dilalui pejabat tapi juga masyarakat kecil.
"Harus segera diperbaiki sebab ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan satu-satunya yang menghubungkan Supiori Timur dengan Supiori Selatan, jika tetap dibiarkan rusak maka akan mengganggu aktivitas masyarakat yang melalui ruas jalan tersebut,"ungkapnya.
Hasilnya, pemerintah menyatakan siap membayarkan ganti rugi lokasi jalan dalam waktu dekat. Hanya untuk angka berapa nominal yang harus dibayarkan nantinya akan disesuaikan dengan harga NJOP. "Sudah, kesepakatannya dibuka dulu dan segera diseleaaikan, " ujar Kapolsek Muara Tami, AKP Cornelis Dima di lokasi pemalangan kemarin malam.
Saya tidak men-judge bahwa itu dirusaki orang. Tetapi ketika kita melakukan perbaikan berulang kali, terkadang limitnya dikasih turun, itu berarti kenapa dan siapa? Kan begitu? Cuma saya tidak ada bukti. Jadi saya berpikir positif saja bahwa ini gangguan.
Proses pembukaan palang yang ditutup menggunakan material timbunan karang ini sebelumnya diawali dengan negosiasi antara pemilik ulayat bersama Pemerintah Provinsi Papua lewat Asisten II, Suzana Wanggai yang difasilitasi oleh Polresta Jayapura Kota dan Kodim 1701/Jayapura.
“Kita sudah ada program untuk membuat jalan aspal di jalan masuk Dermaga Yahim, memang di sana ada jalan yang belum di aspal dan kita sudah programkan tahun ini untuk kita kerjakan,’’ungkapnya, Kamis (22/6) kemarin.
Hal ini diakui salah satu warga Perumnas 3 Waena, James Numberi. Kepada Cenderawasih Pos ia mengaku ketika melintas di jalan tersebut pada malam hari benar-benar merasakan ketakutan tidak hanya dari jalannya yang gelap, tetapi juga bahaya pemalakan yang sangat berpeluang dengan matinya lampu.
Komandan SSK Satgas TMMD Ke-116 Kodim 1707/Merauke, Lettu Inf Antonius Kalambia mengatakan, penimbunan jalan dilaksanakan karena jalan poros menuju Kampung Homlikya mengalami rusak di beberapa titik, sehingga menyulitkan kendaraan roda dua maupun roda empat yang akan melintas.
Manderi mengaku bahwa jalan rusak tersebut sudah dua kali dianggarkan, sehingga tidak bisa lagi dianggarkan di tempat yang sama. “Jika dianggarkan lagi itu justru akan menjadi pertanyaan, sebab selang 1-2 tahun lalu longsor lagi,” kata Manderi.
Ruas jalan hamadi yang rusak akibat longsor pada April lalu mulai dikeluhkan sebagian pengendara. Pasalnya, sudah sebulan lebih namun belum juga diperbaiki oleh pemerintah setempat.
Untuk penggunaan ruas jalan ini, saat ini dibuka untuk kendaraan roda dua dan roda empat saja. Karena apabila diizinkan untuk dilintasi oleh kendaraan yang bertonase berat, maka dikhawatirkan terjadi getaran yang hebat yang bisa membuat ruas jalan itu rusak dan patah yang lebih parah lagi.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo, S.IK turun langsung ke tempat pemalangan di Distrik Libarek guna bertemu dengan masyarakat untuk berdialog dan meminta agar warga segera membuka pemalangan itu supaya pengguna jalan lain tidak terganggu dengan aksi tersebut.
“Untuk total kerugian sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat itu sebesar Rp 1.931.577.000 000 yang terdiri dari kerusakan Mako Koramil Kurulu, pembakaran bangunan hotel, rumah dan kios serta isi di dalam kios.” ungkapnya Kamis (4/5) kemarin
Hanya saja yang dikeluhkan warga saat momentum ziarah Idul Fitri lalu adalah kondisi jalan yang berada di pekuburan yang dikatakan cukup rawan terjadi longsor.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Witawaya mengakui, pekerjaan Jalan Lingkar Lukmen di Jayawijaya, merupakan program Pemprov Papua, namun setelah ada DOB, maka seharusnya lanjutan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Pemprov Papua Pegunungan.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo, S.IK menyatakan, dari hasil mediasi yang dilakukan pihaknya di lokasi pemalangan, diperoleh kesepakatan bahwa pihak keluarga korban menuntut keluarga pelaku untuk membayar sebesar Rp 500 juta untuk kedua korban penganiayaan.
Salah satu warga yang dijumpai tempat pemalangan pertama yakni jalan masuk eks Distrik Witawaya Kabupaten Jayawijaya, aksi penikaman yang terjadi dimana sopir dan salah satu warga ini dari Wamena ingin membawa barang ke Kobakma namun dalam perjalanan mereka di hadang dan dimintai uang, sehingga kedua korban memberikan Rp 100.000 namun masih minta tambah namun tak diberikan langsung dianiaya.
Salah satu Keluarga Korban Simson Alua menyatakan untuk Penyelesaian masalah penembakan yang terjadi di Distrik Libarek, dimana keluarga korban sudah melakukan pertemuan dengan Polres Tolikara dan sudah ada kesepakatan yang disampaikan, namun untuk menfasilitasi pertemuan selanjutnya keluarga minta yang menjadi pihak ketiga itu adalah DPRD Jayawijaya.
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya baru dapat informasi dari salah satu pemuda di wilayah Tailarek bahwa ada bencana tanah longsor di daerah itu, yang mengakibatkan 6 perkebunan masyarakat, pagar Puskesmas juga terkena dampak, bahkan longsoran itu menutupi jalan.
Kapolres Melalui Wakapolres Jayawijaya Kompol Muh Nur Bakti, SH, MH membenarkan jika ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Jayawijaya dengan kabupaten Pemekaran dan juga ke Jayapura telah dibuka, dimana sesuai dengan hasil koordinasi dengan keluarga koban bersama dengan kepala distrik sudah di buka hari ini.
Kepala Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Jayawijaya, Jhon Frit Aldis Sitompul, ST, MT menyatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Danrem 172/ PWY dan Dandim 1702 Jayawijaya yang memilik pos keamanan, pihaknya mulai menghentikan kendaraan lajuran di KM 76 arah Jayapura.
Nekwek menegaskan, apabila ada bukti kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan, maka Pemkab Yalimo akan menindaklanjuti masalah itu, sebab dikhawatirkan jangan sampai masyarakat khususnya di Yalimo dan pada umumnya di Wilayah Lapago terjerumus dengan hal itu.
“Pengaspalannya sudah masuk dari Distrik Muliama sampai ke perbatasan dengan Distrik Wame, namun pekerjaan ini terhenti karena pemekaran provinsi induk, karena itu, harus ada kejelasan dari Provinsi Papua Pegunungan,” ungkapnya, Senin (3/4) kemarin.
Kasatker PJN Wil IV Jayawijaya Jhon Frit Aldis Sitompul, ST, MT menyatakan, sebenarnya truk yang membawa barang dari Jayapura melalui jalan trans Papua, bukan membawa Sembako, ini yang harus dipahami bersama, pihaknya tidak menutup akses Sembako, hanya bahan bangunan seperti semen, besi, dan beberapa bahan lainnya.
Dengan demikian seusai pertemuan dan dialog bersama dengan masyarakat perwakilan dari lima Distrik se kabupaten Yalimo dengan Pemkab Yalimo menyepakati bersama pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat di dua tempat yang berbeda yaitu di KM 75 dan KM 85 di jalan Trans Wamena – Elelim Jayapura sepakat dibuka
Sempat terjebak di Jalan Trans-Papua Jayapura-Wamena, sekitar 400 truk telah berhasil dievakuasi hingga Kamis (16/3) kemarin. Adapun truk tersebut terjebak lantaran adanya kubangan besar yang tak bisa dilewati kendaraan sejak beberapa bulan terakhir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura Asep A.M.Khalid mengakui, untuk tahun 2023 program kerja yang dilakukan BPBD Kota Jayapura diantaranya adalah memberikan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat terkait mitigasi dan pencegahan apabila terjadi bencana.
Hujan deras yang terjadi di Wilayah Distrik Walaik, Napua dan Pelebaga menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Wamena seperti Hom –hom, Jalan Irian Atas, Jalan Bhayangkara tergenang air. Selain menggenangi jalan raya, air kiriman dari Distrik Walaik, Napua dan Pelebaga ini juga menggenangi sejumlah rumah warga.
Jembatan dari kayu gelondongan yang menghubungkan Kota Sentani dan wilayah Yapsi mengalami kerusakan, alias putus sejak Senin (13/2) lalu. Jembatan ini berada di dekat penjagaan pasukan keamanan di Nimbontong Kabupaten Jayapura.
Sejumlah titik dilaporkan rusak berat sehingga kendaraan yang melihat baik mobil maupun sepeda motor harus lebih berhati-hati. Tak jarang masyarakat yang melintasi jalan yang rusak tersebut harus lebih hati-hati, agar tidak jatuh. Karena dengan adanya sejumlah lubang di jalan membuat jalan menjadi licin.
BPBD Kota Jayapura telah mendorong pembangunan dengan cara membuat proposal di tahun 2022 kepada BNPB Pusat supaya bisa dibantu dalam pendanaanya. Namun, belum terealisasi sampai sekarang dan BPBD Kota Jayapura masih menunggunya tahun ini.
Kendati sudah tutup tahun, namun salah satu pekerjaan jalan dari 7 titik yang dikerjakan yang ada di dalam Kota Merauke, sampai saat belum selesai dan masih dikerjakan oleh pihak kontraktor yang mendapatkan paket pekerjaan tersebut.
‘’Untuk pembangunan jalan lingkungan, kita bayarkan sesuai progres pekerjaan di lapangan. Kemarin, teman-teman dari Dinas Perumahan Rakyat sudah turun lapangan dan melakukan pendataan sesuai progres pekerjaan di lapangan.
Peningkatan 7 titik jalan yang ada di dalam wilayah Kota Merauke pada Tahun 2022 ini, hampir rampung atau selesai. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot, ST, MT, ketika ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan, peningkatan jalan yang ada di dalam wilayah Kota Merauke di 7 titik sudah mencapai sekitar 90 persen.
Deadline waktu semakin dekat. Sementara sejumlah kegiatan terutama proyek infrastruktur yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) belum seluruhnya tuntas.
“Proyek pengerjaan jalan yang ambles tersebut ditangani langsung oleh BPBD Kota Jayapura.”ungkap Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura Nofdi J.Rampi, kepada Cenderawasih Pos, Selasa (23/8)kemarin.
Menanggapi hal ini, Kadis Perhubungan Justin Sitorus mengaku, untuk pengawasan pengaturan jam operasional kendaraan berat atau kendaraan kontainer di jalan raya adalah dari pihak kepolisian melalui Satlantas, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara Dishub Kota Jayapura daan Satlantas Kota Jayapura dalam mengawasi jam operasional kendaraan berat kontainer.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Jayapura, Benyamin Elieser Pasurnay menjelaskan, untuk Jalan Hamadi - Holtekamp pekerjaanya sudah selesai, saat ini tinggal pekerjaan ringan seperti pengecetan rambu-rambu jalan dan sebagainya.
Kadis PUPR Kota Jayapura, Nofdi Rampi mengatakan penanganan masih harus didiskusikan di oleh BPBD Kota Jayapura. Karena yang memiliki kewenangan utama adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). "Kita koordinasikan dulu dengan BPBD, mereka punya dana atau tidak. Kalau ada kita langsung timbun itu sementara. Dan kalau tidak ada maka diprogramkan untuk tahun depan," ujarnya.
Wakil Wali Kota Jayapura yang juga selaku Komandan Tanggap Darurat, Ir. Rustan Saru mengkonfirmasi terkait penanganannya. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kota bisa melakukan penanganan.
Dua jalur ini tak bisa lagi digunakan lantaran terjadi kerusakan pasca hujan deras pada 7 Januari lalu. Untuk jalur alternatif mengalami kerusakan cukup parah karena tanah bagian bawah bantalan jalan ambles dan berbahaya jika digunakan untuk melintas. Titik ini merupakan jalur air karena sehari setelah ambles terlihat air mengalir di bagian bawah.
