Plh ketua KPU Papua Pegunungan, Naftali Emanuel Paweka, KPU Jayawijaya yang ada di kota Wamena ini menjadi baromometer atau menjadi tolak ukur bagi KPU 7 kabupaten lainya yang ada di kawasan Papua Pegunungan oleh karena itu Ketua wajib mengenal pantarlihnya
“Petunjuk PKPU 7 No 23 Tentang Pemutkhiran Data Pemilih maka saat ini kita melantik 427 Pantarlih dan tersebar diselurh Distrik di Kabupaten Biak Numfor. Sebanyak 380 petugas di wilayah Dataran Pulau Biak, sisanya 47 orang petugas di Pulau Numfor, dan dilantik secara bersamaan,” ungkap Joey Lawalata.
Ketua PPD Distrik Merauke Daniel Taraneno menjelaskan bahwa sebelum petugas Pantarlih tersebut turun lapangan melakukan pemutakiran data pemilih maka mereka terlebih dahulu dilatih dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Plh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Naftali Emanuel Pawika menyatakan hari ini secara nasional KPU RI, Provinsi dan Kabupaten meluncurkan E- Coklit sesuai dengan PKPU No 7 tahun 2024 bahwa kerja Pantarlih akan dilakukan selama sebulan sejak 24 Juni dan akan berakhir pada 25 Juli mendatang.
Ketua KPU Jayawijaya Silas Hubby menyatakan terkait dengan peluncuran pilkada di Kabupaten Jayawijaya yang hari ini dilakukan dengan harapan tahapan yang saat ini dilakukan bisa diketahui oleh masyarakat seperti pembentukan badan adhoc seperti PPD dan PPS,
Alson Kambu menjelaskan, bahwa peputas pantarlih akan datang dari rumah ke rumah untuk mendata setiap warga yang sudah memiliki hak memilih yakni berumur 17 tahun keatas atau warga negara yang belum genap 17 tahun namun sudah menikah, dengan menyiapkan dokumen berupa identitas KTP dan kartu keluarga (KK).
Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari hasil penetapan kursi dan Caleg terpilih yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, kursi dan suara terbanyak masing-masing diperoleh Partai NasDem, PKB dan PDI-P. Ketiganya masing-masing memperoleh 5 kursi.
Ketua KPU Keerom, Melianus Gobay mengatakan, Kabupaten Keerom merupakan daerah paling terakhir yang melakukan peluncuran Pemilukada di Provinsi Papua. Namun demikian Gobay sangat optimis Kabupaten Keerom bisa menyelenggarakan Pemilukada dengan sukses dan damai.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda memastikan tiga bakal calon ini mereka di TMSkan oleh KPU sejak 2 juni lalu tapi mereka sengketakan pada tanggal 4 juni dimana dimulai dari Bakal Calon Esau Wetipo, kedua Antonius Wetipo dan ke tiga Thodorus Kosay semua di registrasi pada 8 juni dan pada tanggal 10, 11 dan 12 lakukan musyawarah tertutup namun hasilnya tak mencapai kesepakatan.
Komisioner KPU Papua pegunungan Devisi Teknis Pelaksanaan Melkianus Kambu menyatakan untuk calon perseorangan pihaknya dari KPU Provinsi Papua pegunungan telah membuka diri atau pendaftaran namun tidak ada yang mendaftar untuk calob Gubernur dan Wakil Gubernur, hal yang sama juga dilakukan oleh KPUD di 8 Kabupaten.
Komisioner KPU Provinsi Papua pegunungan Devisi Teknis Pelaksanaan Melkianus Kambu menyatakan dari 18 perkara yang digugat di Mahkamah Konstitusi ada 4 Perkara di Papua pegunungan dan diputuskan KPU melakukan PSU di tiga Distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya yakni Asotipo, Maima dan Papukoba dan 1 perkara lainnya yakni PUSS di Distrik Geya Kabupaten Tolikara selama 45 hari.
Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, S,Pd, MM menyatakan apa yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua pegunungan, sesuai dengan regulasi yang ada pada prinsipnya pemda Jayawijaya mendukung terkait dengan diperbantukannya ASN Pemda Jayawijaya sebagai Badan Adhoc atau sekretaris PPD dan PPS guna megelola anggaran mereka dalam pelaksanaan PSU ini
Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dihadiri Pj Bupati Jayapura, Ketua KPU Papua Steve Dumbon, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Cintiya Rulliani Talantan dan jajaran Forkopimda Kabupaten Jayapura, serta para kepala OPD, kepala distrik dan masyarakat Kabupaten Jayapura.
Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan lantaran pihaknya sudah melakukan sidang tertutup terkait dengan mediasi atau sengketa hasil verivikasi administasi 3 Calon Bupati Jayawijaya dari jalur perseorangan atau independent.
Penetapan kursi dan Caleg terpilih ini, dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan ke MK. Pleno penetapan kursi dan caleg terpilih dipimpin langsung Ketua KPU PPS Theresia Mahuze didampingi 4 komisioner lainnya dan Sekretaris KPU PPS, partai politik (Parpol) peserta Pemilu serta 4 KPU kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun, ditemui media ini mengungkapkan, total DP4 Kabupaten Merauke yang diterima dari Kementrian Dalam Negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Merauke ebanyak 162.347 jiwa.
Dikatakan, diperaturan perundang-undangan, sesuatu yang tidak legal jangan dilegalkan untuk dilakukan. Namun harus merujuk pada peraturan undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Namun dari 7 gugatan perkara tersebut, hanya 3 perkara yang lanjut ke ke pemeriksaan dan pembuktian perkara. Dari pemeriksaan dan pembuktian atas 3 perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan menolak seluruhnya gugatan dari 3 perkara tersebut.
Ketua KPU Supiori, Uria Awom menjelaskan makna dan filosofi burung camar sebagai yang terpilih sebagai mascot KPU Supiori kali ini lebih menitik beratkan kepada sosok Burung Camar yang senantiasa menjadi penunjuk jalan dan penujuk titik reseki para nelayan, yang memang mayoritas sebagai profesi dan pekerjaan Masyarakat asli Kabupaten Supiori.
“Sesuai putusan MK dan memang menjadi kewajiban untuk ditindaklanjuti dimana di Dapil 3 ada 225 TPS yang memangdiperintahkan MK untuk dilakukan rekapitulasi ulang berbasis hasil C1. Kami besok ke Jakarta menemui KPU RI untuk mendiskusikan langkah teknis yang harus diambil,” kata Fajar Kambun, salah satu komisioner KPU Papua di gedung DPR Papua, Selasa (11/6).
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Steve Dumbon, mengatakan rekapitulasi ulang akan dilakukan di 225 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, jajarannya saat ini menuntaskan rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Pihaknya menargetkan, petugas siap dalam dua pekan mendatang.
Ketua KPU Tolikara Netius Wenda, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama masyarakat yang turut terlibat dalam agenda nasional tersebut. Pihaknya merasa bangga karena dari semua Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, Tolikara pertama yang meluncurkan Pilkada Serentak.
Dari hasil rekapitulasi, jumlah DPT di Kota Jayapura sebanyak 295.156 DPT, jika dibandingkan dengan DPT pada Pemilu Legislatif 2024 yang hanya 258.082, maka untuk Pilkada Serentak mengalami kenaikan sebanyak 62.926 DPT.
Acara peluncuran dimulai dengan kegiatan jalan santai bersama yang dipimpin oleh Pj. Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, S.H., M.AP., didampingi Ketua KPU, Bawaslu, Forkompinda Kabupaten Tolikara, personel TNI-Polri, Bhayangkari, Persit, dan masyarakat Kabupaten Tolikara. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Tolikara atas inisiatif menggelar acara launching tahapan Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, momen tersebut merupakan saat yang tepat untuk mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Kota Jayapura, Dessy Fredrica Itaar menjelaskan untuk pencairan tahap pertama sebesar 40 persen, telah digunakan untuk beberapa kegiatan, salah satunya acara peluncuran pemilukada yang berlangsung di Lapangan PTC Entrop beberapa waktu lalu. Hal lain dana hibah ini digunakan untuk pendataan TPS, serta keperluan lain digunakan pada tahapan pilkada di Kota Jayapura.
Adapun tahapan yang sedang dikerjakan oleh KPU Kota Jayapura saat ini adalah persiapan pemutakhiran data pemilih. Dimana sesuai dengan PKPU NO. 2 Tahun 2024, proses pemutakhiran data pemilih mestinya dilakukan mulai tanggal 5 Juni 2024.
Akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepala Komisioner KPU Asmat Maikel Chris Takanyuai sebagai terdakwa I dan Kasubag Data KPU Asmat Juwita Clara Iriani sebagai terdakwa II dengan hukuman penjara masing-masing 10 bulan denda Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan.
Satu Paslon tersebut adalah pasangan calon Yesaya Sombuk dan Wilem Maurits Rumbiak. KPU Biak Numfor saat ini tengah melakukan verifikasi data dukungan dari paslon non parpol ini.
Sehingga lewat amar putusannya itu, MA meminta agar syarat usia 30 tahun bagi cagub dan cawagub dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih.
Total DPT pada Pilpres lalu untuk Kabupaten Biak Numfor adalah 101.536 jiwa. Menurutnya, dari data tersebut setidaknya target untuk aspirasi pemilih sudah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
Slamet mengatakan, nantinya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) akan melakukan pemutakhiran data di lapangan guna memverifikasi secara terperinci. Selanjutnya, hasil tersebut akan disinkronisasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Untuk tujuh daerah di Papua yang sudah penetapan anggota DPRD yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, Biak Numfor, Keerom dan Kabupaten Supiori,” terangnya.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, mengatakan peluncuran pilkada ini merupakan proses awal dimulainya tahapan pilkada di Kota Jayapura. Untuk itu, dia meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, mulai bekerja dengan berbagai persiapan yang matang guna menyukseskan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
Pengurangan ini disebabkan, jumlah pemilih pada Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu maksimal 300 pemilihm namun pada Pilkada serentak 2024 jumlah pemilih disetiap TPS bertambah antara 400-600 orang.
Penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Keerom pada Pemilu 2024 ini dilaksanakan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Rapat pleno tersebut dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Setda Kabupaten Mimika, Robert Kambu, Jajaran Unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai serta beberapa calon DPRD terpilih.
Koordiv Data dan Informasi KPUD Mimika Budiono Muchie menyampaikan, dari hasil kajian KPU Mimika pada Pemilu 2024 kemarin, banyak ketidaksesuaian letak TPS dengan data pemilih di lingkup TPS tersebut.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, dalam sambutannya mengatakan lauching tahapan Pilkada tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak seluruh Indonesia 2024.
Komisioner KPU Provinsi Papua pegunungan Devisi SDM dan Komunukasi Theodorus Kosay mengakui jika pola pencairan dalam penandatanganan NPHD itu yang dilakukan sejak tahun 2023 ada dua cara pertama dalam APBD Perubahan 2023 40 Persen dan dalam APBD Induk TA 2024 60 persen.
Pada momentum perayaan Hari ulang Tahun (HUT) ke-1, KPU Provinsi Papua Tengah mengajak masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024.
Selain melantik, para anggota PPS tersebut juga menandatangani pakta integritas. Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun mengungkapkan, perekrutan dan pelantikan PPS ini dalam rangka memperkuat dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan, bupati dan wakil bupati Merauke yang akan berlangsung kurang lebih 6 bulan kedepan lagi.
Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun, mengungkapkan bahwa pengembalian berkas syarat pasangan bakal calon persoorangan FX Sirfefa tersebut, pertama karena setelah dilakukan perhitungan tidak memenuhi syarat minimal sehingga pihaknya mengembalikan.
Komisioner KPU RI Koordinator Divisi Teknis Idham Holik menyatakan pelaksanaan Pilkada ini penyelenggara di Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota harus memastikan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada ini bisa lebih dewasa, lebih matang lagi dalam menerima semua hasil yang dicapai.
Aksi ini menuntut pendiskualifikasian anggota PPD Jayapura Utara (Japut). Adapun anggota PPD Japut ini atas nama Oktavianus Karubaba dan Griffith Yustine Dumbon. Keduanya diduga menyalahi peraturan DKPP Nomor 02 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Devisi Teknis KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, mengatakan saat verifikasi yang dilakukan terhadap berkas dukungan yang diserahkan dimana berkasnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
Anggaran, kata Wabup Riduwan telah diberikan kepada penyelenggara baik KPU dan Bawaslu dan pihak keamanan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak tersebut dan berharap hibah yang telah diberikan tersebut dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik pula.
Komisioner KPU RI Devisi Teknis Idham Holik menyatakan Pilkada di Provinsi Papua Pegunungan adalah salah satu sejarah baru, dimana Pemilu ini adalah yang pertama bagi masyarakat di 8 kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan secara langsung.
Kepala Lapas Abepura, Sulistyo Wibowo menyampaikan, pihak Kanwil Kemenkumham Papua, khususnya UPT Pemasyarakatan, sangat mendukung terselenggaranya Pilkada di Provinsi Papua.
Dalam pelantikan PPD Se-Kabupaten Dogiyai, Ketua KPU Dogiyai, Elias Ramos Petege menyampaikan, calon anggota PPD yang ikut seleksi sebanyak 661 orang dan terakhir yang terpilih dan ditetapkan 50 orang.
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Silas Hubi mengaku jika Pelantikan hari ini perdistrik ada 5 orang, sehingga ditotalkan dari 40 distrik ada 200 orang anggota PPD yang dilantik pada hari ini, diharapkan usai dilantik mereka bisa melakukan tugas sesuai dengan arahan KPU Jayawijaya.
Selain itu, Bambang mengeluhkan kualitas aplikasi yang bermasalah. Bahkan, dia menuding ada fitur yang bisa mengubah dokumen C hasil yang diunggah. Kuasa hukum Ganjar menyampaikan hal senada.
Dijelaskan, kenapa ketiga pasangan tersebut dinyatakan tidak lolos, karena berkas dari tiga bakal calon yang datang, telah dikembalikan kepada masing-masing calon itu karena tidak memenuhi syarat minimum, setelah dihitung jumlah dukungannya.
Dalam pesannya Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra meminta PPD di 19 distrik Kabupaten Jayapura untuk bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, takut akan Tuhan dengan kepercayaan serta tanggung jawab yang telah diberikan oleh negara. Supaya pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Jayapura bisa Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
Lebih lanjut setelah tahapan prekrutan anggota adhoc, akan dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi kepada masyarakat, terkait penyelenggaraan pilkada di Papua. "Akhir bulan Juli 2024 nanti kami mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta tahapan pendaftran Calon Kepala Daerah melalui jalur partai," ujar Steve.
“Kalau masih mendaftar di partai politik, tidak masalah, tapi kalau sudah direkomendasi dan mendaftar ke KPU, maka wajib membuat surat pengunduran diri," jelasnya.
Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari 22 PPD yang ada tersebut, ada sebagian diantaranya merupakan wajah baru dan ada yang merupakan anggota PPD pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres.
" Sampai kami pleno subuh tadi, tidak ada yang mendaftar maka kami pastikan tidak ada bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada serentak tahun 2024 di Papua Tengah," katanya.
Putra kelahiran Kampung Tobati Port Numbay itu memilih calonnya yang berasal dari salah satu pengacara juga dosen bernama H. Kumar, saat pendaftaran Minggu malam, H. Kumar turut mendampingi dan kompak menggunakan kemeja putih.
“Proses Pilkada secara serentak ini sangat penting diketahui semua pihak, terlebih pertama kali dalam sejarah Pemilu tahun 2024 di Indomesia dilakukan secara serentak termasuk di Papua,” kata Richard.
Bahkan setelah menyerahkan syarat dukungan ke KPU untuk dihitung secara manual karena yang diupload dalam Sikon KPU baru tercatat 3.800 dukungan, media ini sempat meminta kepada yang bersangkutan untuk wawancara. Namun almarhum menyatakan wawancara setelah selesai pendaftaran.
Setelah dinyatakan lulus administrasi dan test tertulis, calon anggota Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) dari Kawasan Kepulauan yang meliputi 6 distrik mengikuti test tertulis yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke di Kantor KPU Kabupaten Merauke.
Terhadap para penjabat baik gubernur, bupati dan walikota ini yang akan maju dalam pertarungan kepala daerah tersebut Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Idham Kolik mengatakan bahwa para penjabat gubernur, bupati maupun walikota tersebut saat mendaftar maupun didaftarkan oleh partai politik (Parpol) tidak lagi berstatus sebagai Penjabat (Pj).
Berdasarkan peraturan PKPU No. 3 tahun 2014 dan PKPU No. 3 tahun 2022 maka jadwal pendaftaran yang dikeluarkan oleh komisionr selama 5 hari terhitung tanggal 8 - 12 mei 2024 sangat tidak cukup untuk menyiapkan persyaratan atau dokumen dan penginputan persyaratan, selain itu juga di wamena jaringan internet tidak memadai untuk men upload dokumen.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, memang ada pertimbangan Putusan MK 12/2024 yang mempersyaratkan caleg terpilih yang maju pilkada membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah dilantik sebagai legislator.
Hingga pukul 18.00 WIT, kemarin belum ada pasangan bacalon bupati dan wakil bupati perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Merauke. Meski begitu, Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan untuk perseorangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati FX Sirfefa-Novi Rismawati.
Pj. Sekda Kota Jayapura, Robby Awi mengatakan, beberapa waktu lalu bapak Penjabat Wali Kota, Frans Pekey sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
Hal ini penting, sehingga kerja dari PPD ini nantinya lebih baik lagi dan tidak seperti yang terjadi pada Pemilu lalu, banyak persoalan, hingga pleno di Distrik dan KPU itu terlambat atau molor dari jadwal yang ditentukan.
Meski belum ada yang datang mendaftar, namun Rosina Kebubu mengaku telah mendapat informasi dari salah satu admin pasangan bakal calon persorangan yang melakukan konsultasi.
Launching ini juga dihadiri ketua dan komisioner KPU dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Pilkada Gubernur Papua Selatan ini, merupakan yang pertama kali digelar, pasca pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).
Kabag Pendidikan Pemilih KPU RI Aris Ma’ruf menjelaskan bahwa pendidikan politik berkelanjutan bagi pemilih pemula tersebut sangat penting dilakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat pemilih dalam pengunaaan hak pilihnya secara bertanggungjawab terutama pada pelaksanaan Pemilu kepala daerah serentak yang akan digelar bulan November 2024 mendatang.
Sekrertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor Spd, MM menegaskan, apa yang disampaikan oleh KPU Jayawijaya terkait hibah yang belum tersalurkan merupakan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun untuk hibah daerah ini sudah dalam Proses ke KPU Jayawijaya namun tidak 100 persen.
Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni menjelaskan, di Provinsi Papua Tengah yang sudah melakukan pembahasan hingga penandatangan NHPD yaitu Kabupaten Intan Jaya, Deiyai, Puncak Jaya dan Timika.
Dikatakan Steve, KPU RI memberikan atensi terhadap daerah khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, Jakarta dan Papua. Khusus Papua, mengenai salah satu syarat calon adalah OAP, hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus).
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengatakan khusus untuk Provinsi Papua sendiri. Gugatan berasal dari beberapa calon legislatif (Caleg) maupun Parpol, diantaranya Kabupaten Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Sarmi.
Komisioner KPU Devisi Teknis Yoel Logo menyatakan saat ini KPU Jayawijaya sedang melakukan sosiaisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan persiapan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan pemilihan serentak 2024 Khususnya Bupati dan Wakil Bupati
Rosina juga mengajak media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat serta memerangi berita-berita hoax tersebut. Hal ini lanjut dia perlu dilakukan karena pesta demokrasi Pemilukada ini akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sehingga tensi politiknya tinggi dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres.
Enny menjelaskan C Hasil Ikat merupakan bagian penting dari rekapitulasi suara berjenjang. “Inikan mestinya harus ada hasil secara berjenjang. Jadi, C Hasil Ikat, kemudian D Hasil Kecamatan atau Distrik, kemudian baru D Hasil Kabupaten,” katanya.
Rosina Kebubun mengungkapkan, pada Pileg dan Pilpres yang digelar 14 Februari 2024, tingkat partisipasi masyarakat Merauke dalam memberikan hak suaranya di TPS mencapai 77 persen.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Pelaksanaan Yoel Logo menyatakan saat ini KPU Jayawijaya sedang menjalankan tahapan Pemilukada dengan keadaan pincang, karena setiap tahapan yang dilakukan saat ini, seperti sosialisasi saat ini saja menggunakan anggaran dari KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Jika beberapa sosok kandidat masih dipusingkan untuk mencari pasangan termasuk mencari partai sana sini, namun satu bakal calon yang satu ini terlihat sangat siap. Tak menggunakan jalur partai melainkan maju secara independen.
Hal ini ditegaskan Robby Awi sebagai jawaban atas permintaan KPU Papua kepada daerah-daerah untuk memberikan dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024 terutama dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Menurut Hasyim, ada fenomena menarik yang terjadi dalam sistem noken pada Pileg 2024. Umumnya, kata dia, hasil suara yang diputuskan pada rekapitulasi di tingkat desa konsisten hingga kabupaten, sementara pada pemilu kali ini hasil suara berubah-ubah. "Ini kok agak aneh, di setiap tingkatan berubah, dan itu terjadi di semua partai," tutur dia.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa penetapan kursi dan caleg terpilih ini dilakukan setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari KPU Republik Indonesia, dimana KPU Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitus (MK).
Hal lain yang sedang dipersiapakan oleh KPU Kota Jayapura saat ini kata dia adalah persiapan pendaftaran Calon Kepala daerah (Cakada) baik Walikota maupun Wakil Walikota perseorangan atau jalur independen.
Hal ini nampaknya menjadi perhatian dari komisioner KPU Kota Jayapura yang baru, agar ada perbaikan penyelenggaraan pada Pilkada Serentak mendatang. Ketua KPU Kota Jayapura Martapina Anggai mengaku berkaca dari pemilu serentak kemarin, banyak hal yang akan menjadi PR bagi mereka sebagai penyelengara yang baru di KPU Kota Jayapura.
“Untuk 9 kabupaten/kota di Papua sebagian besar belum semuanya mencairkan dana hibah Pilkada untuk KPU, bahkan ada yang belum memberikan dana hibah Pilkada sama sekali,” kata Steve.
Rosina menjelaskan, bakal calon bupati yang akan maju lewat jalur perseorangan ini harus menyiapkan dukungan sebanyak 16.295 orang dan tersebar di 12 distrik. Dukungan berupa formulir dukungan warga yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000 ditambah foto copy KTP. Artinya, dengan materai saja, seorang bakal calon perseorangan harus menyiapkan anggaran minimal Rp 1,6 miliar untuk membeli materai.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan mengingatkan pimpinan daerah yang ada di Papua Selatan baik gubernur, bupati dan wakil bupati yang ingin maju mencalonkan dari pada Pilkada serentak 2024 untuk tidak melakukan pergantian jabatan minimal 6 bulan sebelum penetapan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Yang pasti KPU Papua sudah siap melaksanakan tahapan Pilkada Papua yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota, yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.
Kepala Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Manokwari Sidarman di Manokwari, Rabu, mengatakan sesuai pasal 52 PKPU No. 6/2024 calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
Jika dihitung-hitung, pemilihan kepala daerah di Mimika biasanya menarik. Ada yang maju melalui partai politik, ada juga yang maju secara independen. Tentunya, persiapan yang harus dilakukan juga benar-benar matang agar bisa memikat hati masyarakat untuk memilih.
‘’Memang ada kebijakan dari KPU RI bahwa harus dilakukan perekrutan ulang sehingga kita melakukan proses pendaftyaran ulang PPS untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serentak seluruh Indonesia,’’ katanya.
Proses penetapan berlangsung cukup ramai. Dimulai pukul 10.00 WIB, semua unsur petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) hadir di lokasi. Selain itu, hadir juga pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Keduanya diikuti unsur Partai PKB dan PKS. Sementara Nasdem absen.
