WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengakui jika keterlambatan penyaluran hibah daerah kepada penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Jayawijaya lantaran adanya keterlambatan APBD pemerintah daerah sehingga dampaknya tak hanya dirasakan KPU saja namun Kegiatan OPD atau pemerintah juga terhambat.
Sekrertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor Spd, MM menegaskan, apa yang disampaikan oleh KPU Jayawijaya terkait hibah yang belum tersalurkan merupakan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun untuk hibah daerah ini sudah dalam Proses ke KPU Jayawijaya namun tidak 100 persen.
“penyaluranHibah daerah kepada KPU ini memang terlambat karena APBD kita juga terlambat dan bukan hanya tahapan pemilu yang terganggu tetapi juga tahapan Pembangunan dan kegiatan yang dilakukan OPD semuanya terganggu,”ungkapnya Selasa (7/5) saat ditemui di Kantor Bupati Jayawijaya.
Menurutnya lantaran keterlambatan APBD ini banyak dana dari Pemerinntah daerah belum di tranfer dari pemerintah pusat, sebab 97 persen keuangan pemda Jayawijaya tergantung dari dana tranfer pemerintah pusat.
“Apabila kita tidak mengikuti tahapan ini dengan baik maka dampaknya anggaran kita tidak di tranfer ke daerah dan akan terganggu semua apa yang sedang dilakukan di daerah termasuk dengan tahapan Pemilukada yang baru berjalan,”jelasnya
WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengakui jika keterlambatan penyaluran hibah daerah kepada penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Jayawijaya lantaran adanya keterlambatan APBD pemerintah daerah sehingga dampaknya tak hanya dirasakan KPU saja namun Kegiatan OPD atau pemerintah juga terhambat.
Sekrertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor Spd, MM menegaskan, apa yang disampaikan oleh KPU Jayawijaya terkait hibah yang belum tersalurkan merupakan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun untuk hibah daerah ini sudah dalam Proses ke KPU Jayawijaya namun tidak 100 persen.
“penyaluranHibah daerah kepada KPU ini memang terlambat karena APBD kita juga terlambat dan bukan hanya tahapan pemilu yang terganggu tetapi juga tahapan Pembangunan dan kegiatan yang dilakukan OPD semuanya terganggu,”ungkapnya Selasa (7/5) saat ditemui di Kantor Bupati Jayawijaya.
Menurutnya lantaran keterlambatan APBD ini banyak dana dari Pemerinntah daerah belum di tranfer dari pemerintah pusat, sebab 97 persen keuangan pemda Jayawijaya tergantung dari dana tranfer pemerintah pusat.
“Apabila kita tidak mengikuti tahapan ini dengan baik maka dampaknya anggaran kita tidak di tranfer ke daerah dan akan terganggu semua apa yang sedang dilakukan di daerah termasuk dengan tahapan Pemilukada yang baru berjalan,”jelasnya
