JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura akan memperketat pengawasan di lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan aktivitas di Posko, terutama distribusi bantuan, berjalan tertib.
 Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyiapkan pos pengawasan pada akses masuk dan keluar kawasan pengungsian.
Pos tersebut nantinya menjadi titik pengendalian bagi setiap orang yang hendak memasuki maupun meninggalkan area pengungsian.
 “Perlu sekali pengawasan yang ketat dari pihak aparat keamanan untuk memastikan wilayah pengungsian tetap kondusif,” ujar Abisai saat memberikan keterangan kepada awak media di sela kunjungannya ke posko pengungsian, Kamis (3/9).
 Menurutnya, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat masyarakat yang ingin membantu para korban. Sebaliknya, langkah itu diperlukan agar setiap aktivitas di lokasi pengungsian dapat terdata dan berlangsung sesuai kepentingan.
 Masyarakat yang datang untuk menyerahkan bantuan, menjenguk keluarga maupun memiliki keperluan terkait penanganan warga terdampak diharapkan dapat melalui mekanisme yang telah disiapkan.
JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura akan memperketat pengawasan di lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan sekaligus memastikan aktivitas di Posko, terutama distribusi bantuan, berjalan tertib.
 Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyiapkan pos pengawasan pada akses masuk dan keluar kawasan pengungsian.
Pos tersebut nantinya menjadi titik pengendalian bagi setiap orang yang hendak memasuki maupun meninggalkan area pengungsian.
 “Perlu sekali pengawasan yang ketat dari pihak aparat keamanan untuk memastikan wilayah pengungsian tetap kondusif,” ujar Abisai saat memberikan keterangan kepada awak media di sela kunjungannya ke posko pengungsian, Kamis (3/9).
 Menurutnya, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat masyarakat yang ingin membantu para korban. Sebaliknya, langkah itu diperlukan agar setiap aktivitas di lokasi pengungsian dapat terdata dan berlangsung sesuai kepentingan.
 Masyarakat yang datang untuk menyerahkan bantuan, menjenguk keluarga maupun memiliki keperluan terkait penanganan warga terdampak diharapkan dapat melalui mekanisme yang telah disiapkan.
