Menurut Rosina Kebubun, setelah pendaftaran anggota PPD tersebut maka akan dilanjutkan dengan pendaftaran anggota PPS. Dikatakan, pendaftaran itu dilakukan melalui mekanisme Siakba KPU.
Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.
Dia mengakui KPU Kota Jayapura saat ini baru diisi oleh anggota-anggota baru yang baru dilantik dan juga baru melaksanakan tugasnya. Tentu hal ini butuh penyesuaian dan adaptasi terutama terkait dengan aturan yang berlaku di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura.
Kemudian bagi anggota partai yang masih terdaftar sebagai pengurus partai, namun mau mendaftar sebagai anggota PPD, maka wajib membuat surat pengunduran diri dari partai politik yang dikeluarkan langsung oleh Partai Politik. "Kami KPU tidak berwenang membuat surat itu yang disebut silong, karena itu kewenangan partai politik," jelasnya.
‘’Tapi, ada juga yang tidak melaporkan dana awal kampanye itu maupun LPPDK, karena parpol-parpol itu tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten tersebut, maupun memiliki kepengurusan tapi tidak mengajukan calon legeslatif,’’ kata Theresia Mahuze, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/04/2024).
Ia menyampaikan bahwa Pemilu 2024 memang menghasilkan catatan tak mengenakkan yang sama seperti Pemilu 2019 lalu, namun sedikit berbeda, dimana tahun 2019 persoalan yang muncul adalah tepat dihari pencoblosan yang sempat molor sedangkan di tahun 2024 ini proses pencoblosannya berjalan lancar namun perhitungannya di distrik yang bermasalah.
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay menjelaskan bahwa kelima Partai Politik yang telah mendaftarkan gugatan perselisihan hasil di MK tersebut adalah Gerindra, Golkar, PAN, PDI-P, dan PKB.
KPU Kabupaten Merauke menyebut sejumlah Parpol telah mencatut nama masyarakat sebagai anggota dari Parpol tersebut tanpa disadari dan diketahui oleh warga yang bersangkutan.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Devisi Sosialisasi dan SDM KPU Provinsi Papua Selatan Alson Kambu didampingi Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun dan Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi dan SDM KPU Merauke Yanderzon Viktor Billik.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Aloysia Hahare di temui media ini di Merauke membenarkan adanya tambahan perolehan kursi partai berlambang banteng moncong putih tersebut dari yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 11 kursi menjadi 12 kursi. Tambahan 1 kursi itu, kata Aloysia Hahare, diperoleh PDI-P dari Dapil 3 Kabupaten Asmat.
Pendaftaran gugatan di MK tersebut telah berakhir pada 25 Maret 2024 lalu. Meski begitu, lanjut Rosina Kebubun, bahwa yang sudah diumumkan oleh Mahkamah Kostitusi (MK) gugatan yang diregistrasi adalah untuk presiden dan wakil presiden. Sementara untuk DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan kabupaten/kota belum diumumkan atau disampaikan oleh MK.
Steve menyebut angka minimal NPHD sudah dipenuhi oleh masing masing Pemda. “Memang ada beberapa kabupaten yang didalam salah satu point dalam NPHD disebutkan apabila dikemudian hari kekurangan dana, maka Pemda siap membantu,” ujarnya.
Steve menerangkan, ada beberapa prosedur dan ketentuan dalam penetapan Caleg. Tidak serta merta begitu penetapam hasil perolehan suara langsung ditetapkan, melainkan ada tahapan tahapannya termasuk tahapan gugatan yang sedang berjalan saat ini.
Baik dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 55 Miliar maupun dana untùk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Rp 20 miliar maupun untuk pihak keamanan TNI/Polri.
Kata Hironimus, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan sengketa, pembacaan putusan untuk sengketa DPRD hingga DPR RI dijadwalkan pada 10 Juni 2024.
Kuasa hukum KPU Hifdzil Alim mengatakan, UU 7/2017 tentang Pemilu telah memberi kewenangan secara rigit kepada lembaga penegak hukum. Dalam konteksnya, kewenangan kelembagaan MK dibatasi pada sengketa hasil pemilu.
Data dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan, ada sebanyak 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK. Seperti diketahui, hanya sekitar dua daerah di Papua Tengah yang melaksanakan Pemilu secara langsung. Selebihnya, sekitar 6 daerah masih menggunakan sistem noken yakni, Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai dan Kabupaten Dogiyai.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, sebagian anggota KPU yang baru dilantik tersebut berlatar belakang petahana atau pernah menjabat komisioner sebelumnya. Ada pula yang berlatar belakang panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau panitia pemilihan distrik (khusus Papua).
"Dari tahap rekapitulasi ini kita bisa bertanya, kenapa Provinsi Papua sampai berlarut-larut yang akhirnya di pusat kita paling terakhir melakukan pleno. Tentu ini sangat disayangkan, padahal wilayah Provinsi Papua semua terkoneksi dengan baik, entah itu jaringan internet dan juga jalur transportasi. Yang sangat disayangkan lagi keterlambatan tahapan ini justru ada di wilayah Jayapura ini," tuturnya.
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai dihubungi menjelaskan bahwa setelah KPU RI melakukan penetapan perolehan suara secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 maka para pihak diberikan kesempatan secara berjenjang untuk mengajukan gugatan jika ada yang keberatan terhadap penetapan perolehan suara baik tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI.
Jayakusma mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.874 suara. Dia pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Papua khususnya dapil 1, Abepura, Heram dan Muara Tami yang sudah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Papua satu periode ke depan.
Merespon hal tersebut, komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan mengatakan gugatan dugaan kecurangan ke MK baik dari kubu paslon 01 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar maupun kubu paslon 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD sekedar dagelan atau lelucon politik.
Proses pleno yang baru ditutup pada jam 04.08 WIT pagi tadi berjalan lancar dan aman, kendatipun masih ada saksi dari beberapa Parpol tidak menerima hasil pleno rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Papua tersebut.
Permohonan itu didaftarkan melalui online dan ditindaklanjuti dengan melengkapi berkas. Tim Hukum Timnas Amin tiba di MK pada pukul 08.50 dan merampungkan pendaftaran pada pukul 10.30. Permohonan terdaftar dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonannya, Amin meminta pilpres diulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Keduanya diplenokan sejak Selasa malam, dan berakhir Rabu malam kemarin. Setelah pleno itu berakhir KPU Provinsi langsung membawa hasilnya ke KPU Provinsi untuk diumumkan hasil pleno secara keseluruhan.
Sebanyak 100 Personel Polres Keerom diturunkan untuk pengamanan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Calon Legeslatif salah satu Partai di Kantor KPUD Keerom. Pengamanan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Keerom Kompol Agus Tianto.
Yan Mandenas kini meraih terbanyak dengan perolehan suara individunya sebanyak 80.884 suara. Dengan akumulasi suara partai sebanyak 110.961 suara. Politisi Gerinda ini akhirnya kembali melenggang ke Senayan.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Theodorus Kossay yang mengaku masih berada di bandara Sentani itu menjelaskan, berlarutnya rapat pleno tingkat kabupaten disebabkan adanya beberapa kendala termasuk aksi protes terhadap PPD.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady menyampaikan bahwa hingga Selasa (19/3) belum ada petunjuk atau instruksi untuk dilakukan penambahan personel. Pihaknya memastikan bahwa dengan anggota yang ada saat ini dikatakan mampu menangani perkembangan situasi.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan pada dari raihan suara Pemilu 2024. Sebab, partai yang dipimpin Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
Berdasarkan data yang dihimpun, total suara sah pilpres untuk 38 provinsi dan pemilu luar negeri sebanyak 164.227.475. Suara Prabowo-Gibran pada pilpres 2024, yakni 96.214.691 atau 58,90 persen.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi nasional Pemilu 2024 untuk 38 provinsi, pada Rabu (20/3). Hasilnya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di 36 provinsi.
Dikatakan, saat ini gedung kantor KPU Mimika yang telah diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu bersamamaan dengan 10 gedung kantor milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika belum dapat digunakan karena perlu dilengkapi sejumlah sarana prasarana pendukung.
Tidak diketahui penyebab alotnya rekapitulasi suara dari dua PPD tersebut. Namun pantauan Cenderawasih Pos tadi malam dua PPD tersebut masing masing melakukan pleno suara di Hotel Grand Abepura, PPD Abepura pleno di ruang pleno KPU, sementara Distrik Japsel di ruang sekretariat KPU di lantai dua hotel.
Dalam pelaksanaan pleno tersebut dibagi dalam dua tahap yang pertama untuk Pleno Kabupaten Yahukimo yang dimulai sejak siang sekitar pukul 10.00 Wit hingga pukul 21.30 wit malam, pelaksanaan pleno tersebut molor sebab adanya tarik menarik masalah perolehan suara serta masalah pemindahan suara dari salah satu caleg DPR RI ke Caleg lainnya.
Apalagi adanya sistem pemilu Noken tentu sudah jelas masyarakat tiga suku besar pasti memilih anak asli daerah di luar dari itu jika ada yang jadi pasti dipertanyakan dan pihak KPU tentu harus Arif dan bijak dalam menetapkan siapa yang mewakili aspirasi masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
Menjelang akhir pleno rekapitulasi suara Pemilu 2024, berbagai pihak khususnya orang asli Papua, melakukan aksi menuntut hak kesulungan untuk Caleg OAP di setiap wilayah di tanah Papua, untuk lolos menjadi anggota legislatif periode 2024-2029 mendatang. Lantas apa alasannya dan aturan kewenangan penyelenggara Pemilu menjawab tuntutan itu?
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengatakan PSL terjadi karena saat pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu surat suara DPRD tingkat kota dari dua TPS ini tertukar.
Kapolres Jayawijaya AKBP. Heri Wibowo, SIK menyatakan dalam pelaksanaan pembubaran massa tersebut tak ada perlawanan yang dilakukan oleh massa dan dapat membubarkan diri dengan baik tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan BKO Brimob Polda Papua dan juga melakukan razia terhadap alat tajam yang di bawah warga.
Tak tanggung-tanggung, Partai Golkar berhasil meraih 6 kursi di DPRD Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara KPU, Partai berlambang pohon beringin itu menjadi yang teratas dengan total raihan 10 ribu lebih suara mengungguli sejumlah partai politik peserta Pemilu lainnya.
Dia menjelaskan dilaksanakannya PSL itu disebabkan saat pemungutan suara tanggal 14 Pebruari lalu surat suara DPRD Kota Jayapura tertukar sehingga masyarakat tidak bisa memilih calonnya.
Daniel Jingga menyatakan proses rekapitulasi untuk Pegunungan Bintang berjalan baik, dengan telah memberikan waktu bagi setiap saksi partai politik, DPD dan juga saksi calon Presiden menyampaikan pandangannya atas apa yang dibacakan dalam hasil rekapitulasi.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Raharusun menilai, Pemilu saat ini merupakam Pemilu yang bobrok sejak masa reformasi. Sehingga ia menduga keterlambatan Pleno di beberapa daerah termasuk Kota Jayapura lantaran permainan jual beli suara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika bakal melengserkan seluruh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten Mimika dan akan digantikan dengan PPD baru untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 nanti.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Parmas dan SDM Alpius Asso, S.IP menyatakan 6 hal yang perlu diktahui masyarakat di Jayawijaya yang pertama KPU Jayawijaya, belum melakukan pleno pergantian dan penetapan antar waktu anggota PPD pada beberapa distrik sesuai Aspirasi masyarakat (Partai Politik).
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze mengakui bahwa pleno yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung 4 hari tersebut kemudian molor 3 hari menjadi 7 hari dikarenakan pihaknya harus menunggu Kabupaten Mappi dan Asmat tiba di Merauke.
Dete Abugau mengatakan, KPUD Mimika sendiri baru melaksanakan Pleno penetapan hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu 2024, yang berlangsung di Graha Eme Neme Yauware Timika, Mimika, Papua Tengah.
Pasalnya, pelaksanaan pleno tersebut berlangsung dengan aman dan lancar meski diakuinya ada dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pleno tersebut namun secara umum berlangsung dengan aman dan lancar.
Felix Tethool menjelaskan bahwa dari dinamika proses pleno yang berlangsung di tingkat provinsi tersebuit, kedua komisioner KPU tersebut sudah bisa dinilai. Bahwa ada banyak terjadi kesalahan dalam mekanismenya.
Penetapan perolehan suara itu ditunaikan melalui SK Nomor 08 Tahun 2024 yang diputuskan berdasarkan berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara dari distrik.
Kapolres mengatakan, TNI Polri memiliki kewajiban untuk memastikan proses pelaksanaan pleno penetapan berjalan aman. Oleh karena itu pengamanan ini bermaksud untuk menjaga proses penetapan bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan.
ebanyak 300 personel gabungan TNI/Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang digelar di Gedung Emeneme Yauware, Mimika.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Jayapura menargetkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura selesai Selasa (12/3) lalu, dimana rencana 3 distrik lakukan rapat pleno yakni Distrik Sentani, Waibu dan Kaureh.
"Secara keseluruhan, situasi di Biak aman. Pelaksanaan pleno KPU di tingkat kabupaten juga berjalan lancar. Ada beberapa perbedaan pendapat yang muncul, namun hal tersebut adalah hal yang biasa dalam pesta demokrasi. Secara umum, tidak ada gangguan keamanan di Biak," ujar Kapolres.
Dia menjelaskan rekomendasi PSL itu dikeluarkan Bawaslu setempat karena saat pemungutan suara pada 14 Pebruari lalu, logistik surat suara calon DPRD Kota Jayapura tertukar, sehingga para pemilih tidak dapat memilih calon legislatif kota setempat.
Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Daedah (KPUD) Mimika, Fransiskus Xaverius Ama Babe Bahy membenarkan, akibat gangguan tersebut, penginputan data hasil perolehan suara ke aplikasi Sirekap menjadi alot.
Selain itu lokasi Pleno dari KPU Jayawijaya juga telah dipindahkan ke Kantor KPU Jayawijaya, sebab waktu penggunaan kantor DPRD Jayawijaya telah habis masa berlakuknya, sementara kepolisian dari Polres Jayawijaya masih terus melakukan upaya jemput paksa PPD di lapangan.
Pleno yang dipimpin Ketua KPU PPS Theresia Mahuze itu diawali dengan pengecekan para saksi, dilanjutkan dengan tata tertib. Setelah itu, kemudian penyerahan berita acara hasil rekapitulasi suara pemilu yang masih tersegel dilanjutkan dengan pembacaan hasil perolehan suara Pemilu. Dimulai dengan perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden.
‘’Untuk kasus pelanggaran pemilu di TPS 40 Kampung Bis Agats, Kabupaten Asmat pada 14 Februari 2024 lalu sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke Jumat lalu,’’ kata Kasat Reskrim Polres Asmat Ipda Dicky Fariz Rahmad Alhafizh, Selasa (12/03/2024).
Tercatat masih ada 3 daerah yang hingga saat ini belum dilakukan pleno ditingkat KPU Provinsi Papua. Adapun 3 daerah tersebut yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Dimana massa mencegah agar mereka tak meninggalkan Wamena, bahkan massa sempat ingin menerobos ke Apron bandara Cargo Wamena yang dihalau aparat keamanan , sementara paginya massa kembali berulah paginya dengan melakukan sweeping dan penyerangan terhadap Caleg dari Tolikara di Bandara Wamena.
"Kita akan lakukan rapat pleno tingkat kabupaten yang masih belum selesai ada 3 distrik dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura, tiga distrik yakni Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Kaureh hari ini (kemarin_red) kita pleno semua,"ucapnya.
Publik diminta jeli dan ikut mengawal proses ini agar potensi pelanggaran atau kecurangan tidak bisa dilakukan. Kondisi ini juga dikomentari Anugrah Pata. Mantan anggota Bawaslu Provinsi Papua yang melihat potensi pelanggaran atau kecurangan sangat mungkin terjadi pada situasi sekarang.
Sekadar diketahui, pleno tingkat provinsi untuk KPU Mappi tersebut dimulai sejak Jumat (08/03/2024) sekitar pukul 19.00 WIT. Namun karena Komisioner Bawaslu Kabupaten Mappi masih perjalanan dengan transportasi air dan darat dari Mappi ke Merauke sehingga pleno tersebut diskorsing sampai Sabtu pagi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan, laporan pengalihan suara dari Caleg ini pada perinsipnya sudah diterima oleh Bawaslu dengan bukti C hasil dan D hasil, namun dari Bawaslu menyarankan karena dua distrik ini telah diplenokan sebelumnya, oleh karena itu disarankan caleg mengisi formulir keberatan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Daniel Jingga mengatakan dalam proses pleno berjalan baik dan lancar, meski ada saksi-saksi partai politik menyampaikan beberapa keberatan.
Pencabutan laporan di Bawaslu tersebut, jelas Albeth Muyak, karena perolehan suara PAN di Distrik Haju yang dihilangkan saat pleno di tingkat KPU Mappi telah dikembalikan oleh KPU Mappi. Menurutnya, laporan ke Bawaslu tersebut dilakukan sehari sebelum pleno tingkat provinsi Papua Selatan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika, Frans Wetipo saat ditemui di Graha Eme Neme Yauware, Senin (11/3/2024) mengagakan, surat yang dilayangkan selain mempertanyakan alasan penundaan, juga berisikan penekanan terhadap KPUD Mimika terkait penundaan tersebut mengingat hal ini telah melewati jadwal.
Ramses Wally mengatakan, bicara soal dugaan money politics (politik uang) yang didiga dilakukan oleh ENT, oknum calon anggota legislatif (Caleg) DPR Provinsi Papua dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura kepada oknum Ketua PPD Waibu inisial DD dengan alasan uang itu ia berikan sebagai sumbangan kedukaan kepada DD, ini tentu tidak masuk akal.
Dalam orasinya Korlab Aksi, Jhordi Darun E Weya menyatakan aksi itu terjadi karena menduga PPD Heram melakukan manipulatif suara caleg dan partai politik. Sehingga mereka menuntut PPD distrik Heram untuk mengembalikan suara Caleg dan perangkingan partai sesuai dengan rekapitulasi bersama saksi dan Panwas Distrik di Hotel Horison Padang Bulan.
Simpatisan yang diduga dari salah satu Caleg berjumlah sekitar 200 orang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat Kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga ada 14 orang yang langsung diamankan polres Jayawijaya.
"Kami menurunkan personel gabungan sebanyak 160 anggota, terdiri dari 103 anggota Polres Asmat, 42 anggota TNI, dan 15 anggota Satpol-PP. Mereka bertugas untuk mengamankan jalannya acara penetapan hasil perolehan suara Pemilu di Kabupaten Asmat," ungkap AKBP Agus Hariyadi.
Ke-9 provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024 adalah Jogjakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.
Satu baliho lainnya bertuliskan, “Ketua KPUD Mimika, Ketua PPD Tembagapura dan Ketua PPD Kwamki Lama kembalikan perolehan suara caleg Bapak Martinus Walilo yang telah dialihkan kepada caleg lain”.
Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah (KPUD) Mimika untuk segera mengembalikan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan (Dapil) 5, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah yang awalnya 2.388 saat pleno distrik hilang di pleno KPUD Kabupaten Mimika.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi SDM Theodorus Kosay menyatakkan menegaskan hingga saat ini KPU Jayawijaya belum melakukan Pleno rekapitulasi terhdap 33 Distrik dengan alasan PPDnya tidak siap
Dete mengapresiasi langkah-langkah demonstran yang berupaya mengangkat Marwah demokrasi itu tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dete mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi dari para pendukung caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 itu di KPU Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya tersebut diikuti oleh personel dari Subdenpom Wamena, Kodim 1702 JWY, Brimob BKO, Polres Jayawijaya serta dari Damkar Kabupaten Jayawijaya yang selama ini telah disiagakan guna mengamankan stabilitas pelaksanaan Pleno yang dipusatkan di Kabupaten jayawijaya.
Karena lokasi tersebut tentu beda dengan di hotel, sehingga penempatan personelnya juga harus benar- benar dilakukan dengan baik. Apalagi jika yang masuk tidak punya kepentingan dan tidak menunjukkan ID Card dari mana, tentu tidak bisa masuk seenaknya.
Kendati Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri dan ketua KPU Papua Steve Dumbon optimis rapat pleno tingkat provinsi Papua akan selesai tepat waktu, namun kenyataan justru sebaliknya dimana KPU Papua meminta diperpanjang rekapitulasi penghitungan suara.
Pemilu telah usai, namun beberapa persoalan ditemukan di lapangan. Seperti dugaan kecurangan, bahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara susulan (PSS) di Provinsi Papua.
Devisi Parmas dan SDM KPU Provinsi Papua Selatan, Alson Kambu membenarkan jika pihaknya telah melakukan fit and proper test kepada 10 calon komisoner KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut 2 hari lalu di Merauke.
"Jadi, jadwal pleno kita di KPU provinsi batas akhirnya sampai tanggal 10 Maret 2024,"ucap Steve Dumbon saat ditemui Ceposonline.com di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (7/3/2024).
Bahkan para saksi ada juga yang sampai memilih nginap atau menyewa kamar di lokasi pleno jika itu dilakukan di hotel. Ini untuk memastikan jika suara caleg yang diusung tidak disalahgunakan. Polisi sendiri masih memantau potensi atau peluang terjadinya pelanggaran yang akhirnya berekses pada terjadi pengerahan massa.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan hari ini pihaknya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dimana untuk Kabupaten Mamberamo Tengah menjadi kabupaten yang pertama dapat diselesaikan dengan baik.
Ketua Bawallu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda mengakui jika KPU Jayawijaya wajib membuat kronologis mpermasalahan lantaran terjadi penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara karena masalah seperti apa, alasannya apa yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua pegunungan agar diteruskan ke KPU RI.
KPU menyediakan waktu bagi peserta pemilu untuk menyampaikan LPPDK mulai 23 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024. Selain LPPDK, para peserta pemilu, termasuk capres-cawapres telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK).
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan devisi SDM Theodorus Kossay menyatakan, kabupaten Jayawijaya, Bawaslu provinsi dan kabupaten tadi sudah lakukan pertemuan untuk membahas mencarikan solusi terkait dengan banyak anggota PPD yang menurut informasi dari para caleg dan partai bahwa PPD mengubah suara hasil kesepakatan masyarakat di lapangan.
Dalam rapat pleno tingkat provinsi tersebut, KPU Provinsi Papua Selatan hanya merekap hasil penghitungan 4 jenis suara yakni Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPR Provinsi. Sementara DPR Kabupaten tidak lagi diplenokan KPU Kabupaten telah memplenokan dan melakukan penetapan perolehan suara setiap partai dan caleg.
Meskipun KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah menambah waktu 2 hari untuk menyelesaikan Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, namun saat ini pleno rekapitulasi penghitungan suara itu belum juga kembali berjalan lantaran masih harus menyelesaikan masalah peralihan suara untuk tiga Distrik sejak kemarin sempat di sampaikan dalam aksi demonstrasi.
Sebenarnya, kata Theo Tawaru, ada banyak kasus money politik yang terjadi, namun yang dilaporkan pihaknya ke Bawaslu Kabupaten Merauke 3 kasus saja yakni kasus money politik yang terjadi di Jagebob, money politik yang terjadi Bupul, Distrik Elikobel dan pelanggaran yang terjadi di Kimaam.
Namun hal itu bukan menjadi kendala, sebab mekansime pleno rekapitulasi suara yang lewat batas waktu yang ditentukan, tetap dilakukan rekapitulasi dengan menyesuaikan tahapan yang ada.
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai kepada wartawan mengungkapkan, pembukaan akan dimulai pagi ini sekitar pukul 09.00 WIT. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIT dilanjutkan dengan pleno hasil rekapitulasi suara yang dimulai dari Kabupaten Boven Digoel kemudian Kabupaten Merauke.
Ia meminta kepada KPU yang sudah menyelesaikan pleno bisa segera merapat ke provinsi. Tidak perlu terlalu lama mendelay dan akhirnya muncul persoalan baru di daerah. Pasalnya ia melihat satu persatu aksi protes yang berbuntut dengan tindakan anarkis mulai bermunculan.
Pelaksanakan apel gelar pasukan pengamanan rapat pleno KPU Propinsi Papua Selatan dilaksanakan sebagai wujud pengecekan personil pengamanan dan kesiapan serta peralatan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengamanan.
Kata Kapolres, berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPUD Mimika bahwa hari ini merupakan hari terakhir pleno tingkat kabupaten. Oleh karena itu, semua pleno tingkat distrik diupayakan untuk diselesaikan guna dilanjutkan pleno tingkat provinsi pada Rabu, 6 Maret 2023 besok.
Dalam aksi demo tersebut coordinator lapangan Simson Asso Meminta untuk KPU Kabupaten Jayawijaya, dan Bawaslu memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik tidak sama dengan hasil suara yang di bacakan oleh PPD.
