Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay dihubungi media ini mengungkapkan bahwa pleno tingkat kabupaten di Mappi tersebut dilaanjutkan setelah ada kesepakatan yang dibuat antara KPU,Bawaslu, Partai Politik dan Kepolisian.
Steve mengklaim, rata-rata pleno di tingkat kabupaten/kota sudah mencapai 95 persen. Tinggal menunggu finishing di satu sampai dua distrik yang dalam tahap perbaikan data dan lain lain. “Diharapkan dalam satu hingga dua hari kedepan semuanya sudah selesai,” pintanya.
Menurut pengakuan saksi PDIP Fransisko Hiti Bahu Besi, jumlah suara yang ada pada Sirekap tidak valid dengan data pada C salinan yang mereka dapat dari C pleno. Karena itu, pihaknya minta KPU melakukan pengecekan. Atas persoalan ini kemudian KPU selaku pimpinan sidang melakukan pengecekan ulang dengan mengacu pada data Bawaslu.
Dikatakan untuk sementara ada 6 perkara tindak pidana yang telah diregistrasi Gakkumdu Kota Jayapura. Masing-masing perkara operasi tangkap tangan terdapat 3 perkara, dan 3 perkara laporan peserta pemilu pasca pemungutan suara.
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Thinus Wuka, ST mengakui jika untuk hari ini KPU Jayawijaya baru menyelesaikan Pleno untuk distrik Welesi, sementara untuk Asotipo diberikan kesempatan untuk melakukan pencocokan data PPD dan KPPSnya, usai Welesi nantinya akan dilanjutkan lagi dengan distrik Papukoba.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowomengatakan kejadian tersebut terjadi Minggu (3/3) sekira pukul 18.16 WIT dimana massa pendukung caleg melakukan aksi protes terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo dan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
‘’Kami masih menunggu informasi dari sana. Sebenarnya, saya juga baru tiba dari Mappi kemarin setelah di sana beberapa hari dan masih berlangsung dengan aman dan lancar. Tapi hari in, kita mendapatkan laporan kalau pleno dihentikan karena terjadi kekisruhan,’’ jelasnya.
Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 hari pertama dan kedua tingkat Kabupaten Merauke berjalan aman dan lancar.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Marman dan Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai dalam rapat koordinasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Papua Selatan yang dihadiri langsung Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Forkopimda Papua Selatan di Swiss Belhotel Merauke, Senin (04/03/2024).
Semeuel Repasi mengatakan, setelah rekapitulasi suara dari Ditrik Muara, kemungkinan akan dilanjutkan dengan rekapitulasi suara Distrik Heram. "Kalau Distrik yang lain, masih dalam proses rekap di tingkat PPD," ujarnya.
Frans Pekey menyatakan Pemerintah Kota Jayapura telah berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, untuk memberikan santunan ahli waris bagi petugas yang menjadi korban Pemilu serentak pada rabu (14/2/2024) lalu.
Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Mohamad Dafi Bastomi berterima kasih kepada para penyelenggara pemilu. Ia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, terutama PPS, PPD, dan penyelenggara tingkat kabupaten, dalam menjaga keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang selama proses pemilu berlangsung.
Tak hanya itu, satu yang juga diantisipasi adalah agenda pleno perolehan suara ditingkat kabupaten yang dalam waktu dekat akan dibawa ke KPU Provinsi. Ini menjadi atensi khusus Polresta Jayapura sebab bagaimanapun juga lokasi kantor KPU masih berada di wilayah Polresta.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Penyelenggaraan Sonimo Lani menegaskan Sesuai dengan PKPU 5/2024 tentang jadwal dan program, sehingga jadwal KPU Jayawijaya sudah edarkan kepada PPS semua kapan plneo di tingkat Kabupaten, artinya jadwal distrik untuk melakukan pleno itu sudah di keluarkan.
Diapun mengatakan untuk pleno rekapitulasi usara tingkat Kota dilakukan seuai ketentuan KPU RI. Guna proses itu berjalan lancar, maka mulai sekarang pikanya mematangkan persiapan dengan semua jajaran.
Pemeriksaan tersebut lantaran keterlambatan logistik surat suara ke 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 4 distrik, yang mengakibatkan terjadinya pemilu susulan di Kabupaten Mamberamo Raya.
Sebab mengacu pada Peraturan Bawaslu, (Perbawaslu) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
Lolly lebih jauh mengatakan, dari hasil penelitian dan pengawasan Bawaslu, terpenuhi sejumlah keadaan yang menjadi syarat PSU sesuai Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Di antaranya, mengakomodir pemilih yang tidak memiliki e-KTP atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, sehingga dapat memberikan suara di TPS.
etua KPU Kabupaten Tolikara, Netius Wonda, mengatakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tolikara berjalan lancar. Dimana semua proses, baik pemilu dengan sistem Noken, tapi juga pemilu langsung tidak ada kendala yang ditemukan dilapangan.
Komisi pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua, tak lagi menerima rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu. Hal itu disampaikan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (20/2) kemarin.
Hal ini ditetapkan usai dilakukan rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan seluruh Forkopimda Jayawijaya dan juga Provinsi Papua Pegunungan guna menindak lanjuti rekomendasi untuk dilakukan PSU di Distrik Wamena Kota yang tadinya 89 TPS menjadi 90 TPS karena ada tambahan 1 TPS lagi yang direkomendasikan untuk PSU, sementara untuk Distrik Hubikiak tetap 4 TPS.
Pernyataan Ws. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E.,M.M., dalam keterangannya kepada media Sabtu, (17/) lalu tentang KKB melakukan perampasan logistik Pemilu di area lapangan terbang Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (15/2) pekan lalu mendapat sorotan.
Dihubungi, Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa terkait dengan kejadian di Jagebob dimana pleno dihentikan oleh pihak-pihak yang merasa suaranya tidak terpenuhgi khususnya anak-anak Suku Yeinan di Dapil 5.
Adapun 25 TPS di Papua yang akan melaksanakan PSU tersebar di kabupaten Kerom 2 TPS, kota Jayapura 7 TPS, Kabupaten Kepulauan Yapen 4 TPS, Biak 1 TPS, Sarmi 1 TPS dan Mamberamo Raya 10 TPS. Sementara yang akan melaksanakan pemungutan suara lanjutan ada 9 TPS di kota Jayapura.
“KPU akan menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari Bawaslu, kendati rekomendasi itu tidak wajib dilkasanakan. Kecuali keputusan Bawaslu maka wajib hukumnya dilaksanakan, tetapi karena ini rekomendasi sehingga bisa dijalankan bisa juga tidak,” ucap Steve saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (18/2) lalu.
Pihaknya belum mengetahui batas pleno rakapitulasi suara tingkat Distrik. Namun dipastikan selesai sesuai waktu yang ditentukan. “Semua sudah ada tahapannya, dan masing-masing Distrik sedang melakukan rekapitulasi," ujarnya.
‘’Laporan yang masuk ke kami sampai siang ini, 1 anggota KPPS di Kelurahan Mandala Distrik Merauke, 1 anggota KPPS di Tanah Miring dan 1 anggota KPPS juga dari Distrik Semangga,’’ katanya.
Ada juga dugaan petugas yang memiliki komorbid penyakit tertentu, Idham menyebut hal itu baru sebatas isu. Untuk kepastiannya, KPU harus menerima informasi resmi dari otoritas kesehatan. Mengingat yang bisa mendiagnosis adalah dinas kesehatan.
Dalam pertemuan itu, ada dua kabar yang berbeda. Pertama, Jokowi yang mengundang Paloh ke Istana Merdeka. Kedua, Paloh yang meminta pertemuan itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun enggan untuk membeberkan siapa yang pertama kali ingin bertemu. “Tidak perlu siapa yang ngundang. Yang paling penting ada pertemuan dan bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara,” ucapnya.
Komisioner KPU Papua Pegunungan Melianus Kambu menegaskan jika Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk distrik Wamena Kota dan Hubikiak tinggal 4 hari lagi dan wajib untuk dilakukan persiapan mulai dari hari ini, karena mulai besok logistic sudah masuk ke Jayawijaya
Ketua Bawaslu Mamberamo Raya, Cornelia Mamoribo, menyampaikan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan badan pengawas pemilihan umum reupublik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang pengawasan dan penghitungan suara dalam pemilihamn umum serta peraturan komisi pemilihan Umum nomro 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
Menurutnya, untuk kabupaten Yahukimo PSS akan dilakukan di Distrik Kurima dan distrik ukha, dan memang ada kendala dalam melakukan pendistribusian dari tingkat Provinsi ke Kabupaten, ke tingkat Distrik dan ke TPS oleh karena itu KPU Yalimo dan KPU Yahukimo segera merespon dan melaksanakan rekomendasi untuk PSS.
Irwan menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mappi dari keluarga korban diperoleh keterangan bahwa korban pada hari Rabu 13 Februari 2024 pagi ikut membagikan undangan atau surat pemberitahuan memilih kepada para pemilih di Kampung Rep. Di Kampung Rep terdapat 3 TPS.
Adapun empat kabupaten yang melakukan pemungutan suara susulan diantaranya Kabupaten Mamberamo Raya dengan empat distrik, Waropen satu distrik, Kabupaten Sarmi satu distrik dan Keerom satu distrik.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, menyebut hingga kini pihaknya belum menerima laporan adanya anggota KPPS yang sakit atau meninggal dunia akibat kelelahan di tempat pemungutan suara (TPS).
“Pendistribusian di Distrik Towe sudah dilakukan sejak Selasa malam, logistik bergerak dari Keerom menuju ke lokasi. Hanya saja di pertengahan jalan, sungai di salah satu kampung di Kabupaten Keerom meluap akibatnya petugas yang membawa logistik tidak bisa menyeberangi sungai tersebut,” kata Steve.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sejak pagi pihaknya sudah keliling dari TPS ke TPS dalam Kota Wamena dan dijumpai untuk pendistribusian logistik terlambat, seperti yang terjadi di wilayah Wamena kota dan memang sampai dengan pukul 01.00 wit belum semuanya di distribusikan.
Pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan, juga terasa di lingkungan Lapas Abepura. Rutinitas kegiatan mereka kemarin, diwarnai dengan pemungutan suara untuk memilih pasangan presidin dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota Jayapura.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan, penyelenggara sudah berpikir tentang pendistribuan logistik ke TPS, namun saat melakukan pemantauan di dalam Kota Wamena menemukan 3 klaster persoalan yang dihadapi, pertama ada TPS yang bisa menyelenggarakan pencoblosan sejak pagi sampai dengan masuk dalam perhitungan.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan, untuk Pemilu Tahun 2024 khususnya untuk Provinsi 8 Kabupaten untuk 6 Kabupaten seperti Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Mambramo Tengah dan Yahukimo ini hampir semua distriknya menggunakan sistem noken sementara yang menggunakan sistem one man one vote hanya di wilayah perkotaan saja.
Dikatakan 259 orang WB Lapas Narkotika Kelas II Jayapura tidak bisa mencoblos di Pemilu 2024. Hal itu disebabkan karena mereka tidak terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena belum tervalidasi data kependudukannya. Sedangkan yang bisa mencoblos karena sudah masuk DPT KPU berjumlah 240 WB.
Saat tiba di TPS, bupati Romanus Mbaraka tampak didampingi Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun dan Forkopimda Kabupaten. Selanjutnya, Bupati Romanus Mbaraka bersama istri masuk ke dalam TPS dan melakukan pencoblosan.
Mantan Rektor Uncen tersebut memberikan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Maro Merauke. Dia mendatangi TPS setelah diatas pukul 12.00 WIT karena masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Kasus lainnya di Tanjung Ria tepatnya TPS 11, peserta Pemilu hanya diberikan satu surat suara Caleg anggota DPR Kota Jayapura, ada juga kasus surat suara yang kehabisan di Distrik Jayapura Utara, Kelurahan Trikora.
"Saya harap masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Jayapura, memberikan hak suaranya dengan baik, demi masa depan Bangsa Indonesia 5 tahun ke depan," ucap BTM usai melakukan pencoblosan.
Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kampung Burunggop, Distrik Manggelum, Boven Digoel, Papua Selatan, meninggal dunia usai melakukan tugas pendistribusian logistik Pemilu 2024 di wilayah tersebut.
Meski begitu diakuinya ada beberapa TPS di kota Jayapura yang sedikit terlambat dalam memulai proses pencoblosan itu. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan distribusi logistik pemilu ke beberapa TPS.
Pasca kejadian tersebut Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur Felani, bersama Pj. Bupati Kabupaten Paniai, Denci Mery Nawipa, Ketua KPU Kabupaten Paniai, Sisilia Nawipa, beserta Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Stepanus Gobai, menggelar rapat koordinasi guna mencari solusi dan menyatukan kesepakatan agar situasi dapat teratasi. Itu dilakukan Selasa (13/2).
"Pelaksanaan Pileg dan Pilpres puji syukur berjalan lancar di Kabupaten Keerom pada 216 TPS dari Skanto sampai Towe. Diikuti oleh 18 partai politik telah berjalan di seluruh Distrik dengan 50.017 DPT," ungkap Bupati Gusbager.
Suparmi salah satu warga Kampung Karya Bumi Besum mengatakan, pelaksanaan pencoblosan di TPS Kampung Karya Bumi Besum berjalan dengan lancer. Disamping ada pengamanan yang ketat, antusias warga untuk datang ke TPS juga bagus. Karena Pemilu serentak 2024 momen untuk menentukan pilihan pemimpin dari pusat hingga daerah, guna pembangunan 5 tahun ke depan.
Jika ada petugas yang merasa sakit atau butuh obat- obatan dan vitamin, akan diperiksa petugas medis, sehingga tim medis diterjunkan dengan melakukan patroli ke TPS-TPS dan jika ada yang membutuhkan akan didatangi.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan hal itu. Rosina Kebubun mengungkapkan, bahwa Soter Cabui merupakan Bacaleng Provinsi Papua Selatan dari Partai Keadilan Sejahtera pada Dapil II nomor urut 2 pada partai tersebut.
Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, menjelaskan deklarasi Pemilu damai ini merupakan sarana komunikasi sosial dengan Muspida, tokoh agama, tokoh adat dan kompnen masyarakat dengan tujuan mengajak seluruh kompenen masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan Pemilu dengan damai.
Hanya untungnya bangunan yang dibakar dipastikan sudah tak digunakan lagi sehingga tidak terlalu berpengaruh pada pelayanan publik. Namun terkait ini ia meminta dilakukan evaluasi terkait wilayah tersebut apakah masih bisa didirikan TPS atau tidak.
Selanjutnya H -1 salah satu 13 Februari, lanjutan distribusi logistik keempat distrik lainnya akan dilakukan. Karena itu pihaknya berharap dengan tepat waktunya proses distribusi logistik ini, akan memperlancar proses pelaksanaan Pemilu di kota Jayapura terutama persiapan-persiapan di TPS. Mulai dari pelaksanaan pemungutan suara perhitungan suara sampai pada tahapan penetapan suara.
Dia mengatakan, keterlibatan masyarakat yang sudah tercatat memiliki hak pilih, akan turut memberikan kontribusi untuk menentukan pemimpin terbaik bangsa ini dan juga calon wakil rakyat untuk 5 tahun kedepan. Karena itu dirinya juga meminta supaya masyarakat tidak boleh golput.
Dirinya juga mengingatkan akan pesan Injil untuk hidup damai, pesan persaudaraan, pesan tanpa adanya kekerasan dan permusuhan. Uskup juga berharap seluruh masyarakat Papua tidak Golput pada Pemilu 14 Februari besok lusa.
Steve mengharapkan pula peran positif dari pers dalam menyebarkan informasi yang kondusif di tanah Papua. Apalagi Pemilu 2024 kali ini adalah yang terbesar dan terkompleks di dunia.
Dalam keterangan persnya Frans Pekey menyebut, saat ini kesiapan logistik pemilu di Kota Jayapura sudah mencapai 95%. "Hari ini tinggal tersisa 5 hari lagi, sehingga semakin dekat hari H, kita ingin memastikan bahwa, kesiapan dari penyelenggara Pemilu terutama KPU," kata Frans Pekey, Jumat (9/2).
Jika karyawan tersebut datang dari luar Papua, maupun Papua tapi bukan wilayah Provinsi Papua Selatan maka dia hanya bisa mendapatkan surat suara untuk memilih yakni surat suara presiden. Tapi jika karyawan terawbut adalah penduduk Provinsi Papua Selatan ya g datang dari Kabupaten Merauke, Asmat atau Mappi, maka dia hanya bisa mendapatkan 3 jenis surat suara, yakni surat suara Presiden, DPR RI dan DPD RI.
Apel siaga patroli pengawasan di masa tenang ini diikuti Bawaslu Kabupaten Merauke, Panitia Pengawas Distrik (Pandis) Merauke, Semangga, dan Tanah Miring, serta Pengawas TPS (PTPS) se-Distrik Merauke, Semangga dan Tanah Miring.
Mantan wartawan ini mengatakan pihaknya juga merasa khawatir jika saat pencoblosan pada 14 Februari 2024 terjadi hujan sehingga warga yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menjadi sangat berkurang.
Dia mengatakan, KPU pusat sudah menginstruksikan agar pendistribusian logistik ini dilakukan sesuai dengan pertimbangan jarak antar wilayah atau TPS di lima distrik di Kota Jayapura. Sehingga sebelum pelaksanaan masih bisa melihat hal teknis yang maaih kurang dan segera bisa dilengkapi.
“Iya, speed yang ditumpangi Komisioner KPU beserta rombongan Staf KPU dan 1 orang anggota Polres Mamberamo Raya, mengalami kecelakaan di sekitaran Kampung Rapamerei saat perjalanan dari Kampung Poiwai menuju Kasonaweja,” ucap Dude.
"Pendistribusian logistik Pemilu ke distrik-distrik Se Kabupaten Jayapura dan diterima PPD memang semua sudah ada jadwalnya. Untuk distrik yang aksesnya susah dijangkau dan butuh tenaga ekstra, sedangkan untuk distrik yang aksesnya mudah dijangkau dua hari sebelum pencoblosan semua logistik Pemilu untuk pencoblosan sudah didistribusikan,"ungkapnya, Jumat (2/2) kemarin.
Pemilu tentunya tidak hanya soal kesiapan penyelengara pemilu, tapi juga partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tanpa adanya intervensi pihak manapun. Berkaitan dengan hak politik masyarakat, khususnya di Kota Jayapura, ternyata tidak semua warga yang tinggal Kota Jayapura terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan keputusan untuk melarang sementara peredaran minuman beralkohol berdasarkan hasil rapat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu setempat.
Simulasi Pemilu yang digelar di Lapangan Cigombong kemarin, terlihat banyak dihadiri masyarakat setempat, mulai pemilih pemula hingga lansia. Dalam simulasi tersebut KPU mengundang 15 orang, sebagai percontohan. Dari jumlah yang ada melibatkan pemilih pemula hingga lansia.
Secara simbolis, atribut perlengkapan dinas itu diserahkan oleh Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Rabu (31/1). Robby Kepas Awi mengatakan, atribut perlengkapan akan digunakan oleh seluruh anggota Linmas dipakai pada saat pelaksanaan Pengamanan pemilu mulai dari pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan kepala daerah.
etua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan jika saat ini sudah cukup banyak warga dari Negara tetangga PNG yang mulai berkeliaran di Kampung Moso, Distrik Muara Tami.
Tingginya biaya pendistribusian logistik itu disebabkan berbagai faktor, di antaranya lokasi TPS yang harus menggunakan berbagai sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki, jelas Steve Dumbon kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.
Mathius menjelaskan dari laporan yang diterima, untuk wilayah Papua terdapat lokasi yang sulit dijangkau akibat cuaca tidak bersahabat. Salah satunya ialah di Kabupaten Mamberamo Raya di mana jika air sungai meluap, maka harus berjalan kaki selama dua hingga tiga hari.
Pasalnya dari 21 nama yang sudah diverifikasi sesuai aturan, ternyata dilakukan pergantian sepihak dan hanya 3 orang yang diakomodir. Ia khawatir dari perubahan ini justru menimbulkan polemik saat pencoblosan nanti.
Wakapolda juga mengatakan terkait dengan Serpras, sudah ada penekanan dari Kapolda Papua agar tidak mengambil resiko dari proses pergeseran pasukan maupun pencoblosan nanti.
Dalam kunker tersebut Kapolres Jayawijaya Heri Wibowo, SIK didampingi Kabag Ops Kompol Komarul Huda, SH, Kasat Reskrim AKP Ibnu Rudihartono, Strk, SIK dan Kasat Intelkam AKP Djibrail Jamitaga, mengunjungi Kantor KPU dan Gudang Logistik KPU Kabupaten Jayawijaya dimana logistik Pemilu disimpan untuk memastikan keamanan dan kesiapan dalam pelaksanaan Pemilu bulan depan.
"Bawaslu Kota Jayapura, berharap agar dalam pendistribusian logistik pemilu mengutamakan daerah yang jauh seperti di Distrik Muara Tami dan distrik yang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) banyak salah satunya Abepura," Kata ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir di Jayapura, Kamis (25/1).
Menanggapi hal itu Ketua KPU Provinsi Papua Steve Dumbon menyampaikan, semua kabupaten kota akan mengcover Jamsos KPPS. Hanya saja beberapa kabupaten masih melakukan negosiasi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.
Diapun mengatakan belum diketahui jumlah keseluruhan surat suara yang rusak, sebab masih dalam proses penyortiran. "Datanya belum dapat dipastikan, karena masih proses penyortiran," ujarnya.
Pasalnya, usai dilaksanakan pencoblosan Pemilu Legislatif 2024 pada tanggal 14 Februari, maka tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak juga akan dilaksanakan, khususnya di Kabupaten Jayapura. Untuk itu tentunya semua tahapan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.
Untuk menjamin kerja Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Kota Jayapura, KPU telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Papua. Menurut Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, kerjasama tersebut dibangun untuk menjamin kerja KPPS di Kota Jayapura.
Pelantikan KPPS itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama, turut dihadiri KPU Provinsi Papua Steve Dumbon, Bawaslu Kota Jayapura serta Forkopimda.
Komisioner KPU Jayawijaya Alpius Asso mengaku pihaknya sudah melantik 7.238 anggota KPPS yang akan bertugas di 1.034 TPS dari 40 distrik yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya. Namun sebelum mereka bertugas di lapangan mereka harus mengikuti bimbingan teknis untuk menjelaskan bagaimana tugas dan tanggungjawab mereka.
Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, dari sisi norma, Presiden memang diperbolehkan melakukan kampanye. Sehingga apa yang disampaikan Presiden Jokowi sesuai dengan norma di UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "UU-nya memang menyatakan begitu," kata Hasyim di Hotel Merlynn Park Hotel, kemarin (25/1).
Untuk pelantikan petugas KPPS di Kabupaten Jayapura dilakukan di Istora Papua Bangkit di Sentani dan yang melantik Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di 139 kampung dan 5 Kelurahan di Kabupaten Jayapura.
Soal larangan membawa HP ke dalam bilik suara tersebut terungkap dalam simulasi pungut hitung yang digelar KPU Merauke di halaman Kantor KPU Kabupaten Merauke, Rabu (24/01/2024).
Namun yang jelas, dari penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU sudah membuat rambu-rambu dan jawal kampanye, agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat. Koordinator Penyelenggara Pemilu KPU Kota Jayapura Semeuel Repasi menyampaikan kampanye pemilu kali ini dilakukan melalui metode rapat umum pemilu 2024. Hal itu berdasarkan keputusan KPU RI No.78 Tahun 2024 dan Keputusa KPU Provinsi Papua No. 20 tahun 2024.
Rosina Kebubun menjelaskan, setelah seluruh surat suara tersebut dilipat, langkah selanjutnya adalah melakukan penyortiran terhadap surat suara yang telah dilipat untuk memastikan kembali ketepatan jumlah setiap ikatan. Termasuk kemungkinan adanya surat suara yang cacat atau rusak.
Lodik mengaku, pada bulan Desember KPU Kabupaten Jayapura harusnya sudah bisa mencarikan Rp 4 miliar, namun Bank Papua dalam sistim pengimputannya sudah tidak bisa, karena waktu sudah terlambat akhirnya tidak bisa dicairkan yang Rp 4 miliar.
Saat rapat koordinasi (Rakor) yang digelar KPU Provinsi Papua Selatan 2 hari menjelang pelaksanaan kampanye rapat umum tersebut, ada parpol yang secara terang-terangan menyampaikan jika dari Parpol maupun dari Caleg yang diusung Parpol tersebut tidak akan melakukan kampanye umum atau kampanye rapat umum tersebut dengan alasan bahwa metode atau cara kampanye tersebut sudah mulai bergeser.
Di samping itu KPU juga mengistimewakan dua partai, yakni partai PKN dan Partai Buruh, untuk berkampanye setiap hari, karena dua partai tersebut belum berafiliasi dengan pengusungan capres dan cawapres yang akan bertarung di pemilu 2024 ini.
Pantauan Cenderawasih Pos, ada puluhan baliho caleg yang dipasang mulai dari depan PLTD Waena, SMA YPPK Teruna Bakti, yang dibongkar oleh Satpol PP. Termasuk atribut alat peraga kampanye dari sejumlah Caleg yang dipasang pada tiang listrik dan pohon di sekitar jalan protokol di wilayah Heram, tak luput dari pembersihan yang dilakukan Satpol PP.
Rakor ini, selain dihadiri partai politik peserta pemilu, juga para caleg serta juru kampanye dari masing-masing Parpol peserta Pemilu. Hadir pula Bawaslu Kabupaten, Kapores Merauke, Dandim Merauke terkait pengamanan, Kakesbangpol Kabupaten Merauke. KPU juga mengundang Kadis Pemuda Olahraga Kabupaten Merauke terkait dengan lapangan dan stadion maupun Kabag Umum Setda Kabupaten Merauke.
Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura Johny F Saman mengatakan, pihaknya terus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dalam rangka mendukung suksesnya Pemilu di Kabupaten Jayapura.
Dimana di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah disiapkan fasilitas khusus, mulai dari lokasi TPS, tempat duduk, hingga surat suara, tapi juga persiapan lain yang dilakukan secara khusus bagi penyandang disabilitas.
Dengan sudah datangnya perlengkapan logistik Pemilu Kabupaten Jayapura yang ditempatkan di Gedung Puspenka Hawai Sentani, maka KPU Kabupaten Jayapura langsung melakukan pengecekan, kemudian dilakukan pelipatan surat suara dan memilah mana saja yang rusak dan cacat.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa setelah surat suara tersebut dilipat tidak ditemukan adanya suratsuara yang rusak atau cacat. ‘’Tidak ditemukan adanya surat suara yang rusak atau cacat. Semuanya dalam keadaan bagus,’’ kata Rosina Kebubun.
Penyortiran surat suara tersebut dikerjakan oleh masyarakat Kota Jayapura. Masing masing pekerja akan diberikan upah sesuai jumlah surat suara yang dilipat. "Kami mempekerjakan 240 orang untuk melipat surat suara ini, dari jumlah yang ada terbagi ke dalam 24 kelompok," jelasnya.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Papua, Herman Rumbekwan, mengatakan hal ini disebabkan karena, beberapa faktor mulai dari minimnya sosialisasi dan juga dikhawatirkan di setiap TPS nanti tidak memiliki fasilitas khusus penyandang disabilitas.
Kampanye ini dihadiri beberapa Caleg diantaranya Caleg DPR Papua, Jhony Banua Rouw, Toni Tesar dan Olvah Alhamid sebagai Caleg DPR RI, termasuk Caleg Kota, Sigit. Disini Jhony menjelaskan berbagai program yang sudah dilakukan mulai dari program rehab rumah, pemasangan jaringan listrik, jalan lingkungan, lampu jalan, pelatihan keterampilan pemuda, hingga bantuan sosial UKM.
