Banyak yang Tidak Punya KTP, Anggota TNI/Polri yang Dipecat Belum Ubah Status

Melihat Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024 di TPS Lapas Abepura

Meski berada di balik tembok penjara, namun warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura tetap bisa menggunakan hak  pilihnya pada Pemilu 2024 ini. Dimana ada satu TPS yang dibuat di Kompleks Lapas dan proses pencoblosan di TPS Lapas Abepura berlangsung kondusif.  Banyak penghuni Lapas, tapi tak sampai separo yang bisa ikut memilih.

Laporan: Carolus Daot_Jayapura

Pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan, juga terasa di lingkungan Lapas Abepura. Rutinitas kegiatan mereka kemarin, diwarnai dengan pemungutan suara untuk memilih pasangan presidin dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota Jayapura.

  Rabu (14/2) pagi kemarin petugas lapas sudah siapkan lokasi TPS di dalam komplek Lapas, Sejumlah warga binaan yang ikut pencoblosan, mengantre tertib baik di dalam TPS maupun di luar TPS.

   Kepala Lapas Abepura, Sulistyo Wibowo mengatakan jumlah pemilih DPT di Lapas Abepura 217 orang. Ditambah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) 175 orang. Jumlah tersebut, tidak berbanding lurus dengan jumlan WBP Lapas Abepuera yang jumlahnya 787 orang.

   Minimnya jumlah pemilih di Lapas, kata Sulistyo, disebabkan karena banyak WBP yang tidak memiliki KTP. Tapi juga WBP yang berasal dari Negara PNG.

  “Di Lapas tidak semua WNI, tapi warga negara asing juga banyak, selain itu ada WBP yang tidak mau rekam KTP,” katanya.

  Rendahnya jumlah pemilih di Lapas, juga disebabkan karena adanya tahanan TNI/Polri yang statusnya belum diubah menjadi warga sipil. “Ada 37 anggota TNI/Polri yang dipecat, tapi tidak mau ubah status sebagai warga sipil, ini yang kemudian membuat DPT kita di Lapas sangat rendah,” bebernya.

  Dikatakan Pihak Lapas selama ini berupaya bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP bagi WBP yang belum memiliki e-KTP, namun kadang kala hal itu tidak diindahkan oleh WBP. “Ada yang mau merekam, tapi banyak yang tidak mau repot bikin KTP,” ujarnya. “Sehingga yang terjadi moment Pemilu seperti ini banyak yang tidak terdata,” sambungnya.

Melihat Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024 di TPS Lapas Abepura

Meski berada di balik tembok penjara, namun warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura tetap bisa menggunakan hak  pilihnya pada Pemilu 2024 ini. Dimana ada satu TPS yang dibuat di Kompleks Lapas dan proses pencoblosan di TPS Lapas Abepura berlangsung kondusif.  Banyak penghuni Lapas, tapi tak sampai separo yang bisa ikut memilih.

Laporan: Carolus Daot_Jayapura

Pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan, juga terasa di lingkungan Lapas Abepura. Rutinitas kegiatan mereka kemarin, diwarnai dengan pemungutan suara untuk memilih pasangan presidin dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kota Jayapura.

  Rabu (14/2) pagi kemarin petugas lapas sudah siapkan lokasi TPS di dalam komplek Lapas, Sejumlah warga binaan yang ikut pencoblosan, mengantre tertib baik di dalam TPS maupun di luar TPS.

   Kepala Lapas Abepura, Sulistyo Wibowo mengatakan jumlah pemilih DPT di Lapas Abepura 217 orang. Ditambah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) 175 orang. Jumlah tersebut, tidak berbanding lurus dengan jumlan WBP Lapas Abepuera yang jumlahnya 787 orang.

   Minimnya jumlah pemilih di Lapas, kata Sulistyo, disebabkan karena banyak WBP yang tidak memiliki KTP. Tapi juga WBP yang berasal dari Negara PNG.

  “Di Lapas tidak semua WNI, tapi warga negara asing juga banyak, selain itu ada WBP yang tidak mau rekam KTP,” katanya.

  Rendahnya jumlah pemilih di Lapas, juga disebabkan karena adanya tahanan TNI/Polri yang statusnya belum diubah menjadi warga sipil. “Ada 37 anggota TNI/Polri yang dipecat, tapi tidak mau ubah status sebagai warga sipil, ini yang kemudian membuat DPT kita di Lapas sangat rendah,” bebernya.

  Dikatakan Pihak Lapas selama ini berupaya bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP bagi WBP yang belum memiliki e-KTP, namun kadang kala hal itu tidak diindahkan oleh WBP. “Ada yang mau merekam, tapi banyak yang tidak mau repot bikin KTP,” ujarnya. “Sehingga yang terjadi moment Pemilu seperti ini banyak yang tidak terdata,” sambungnya.