Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk mengecek penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, Agus Logo, S.IP mengakui jika pihaknya telah berkoordinasi langsun
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi membuka Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun 2026, Rabu (29/4). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRK Jayapura ini mengusung agenda tunggal, yakni Penyampai
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Dalam laporan LKPJ, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan kemajuan
Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam pemaparannya menegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan resmi pemeri
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah sekolah yang harus meliburkan kegiatan belajar mengajar (KBM) ketika aksi demonstrasi terjadi. Hal ini disampaikan langsung K
Pemerintah Kabupaten Jayapura resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada DPR Kabupaten Jayapura untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan LKPJ terseb
Ketua DPRK Keerom, Kanisius Kango, menegaskan penyampaian hasil reses ini merupakan kewajiban konstitusional lembaga legislatif. Menurutnya, seluruh aspirasi yang dihimpun melalui kunjungan kerja dan pertemuan langsung dengan masyarakat har
Menurut politisi yang akrab disapa Barto tersebut, saat ini fasilitas BLK di Kota Jayapura masih sangat terbatas. Hanya terdapat satu BLK yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Papua, sehingga belum mampu menjangkau ke
Ada hal berbeda dalam upacara pengibaran bendera kali ini. Semua petugas dilakukan oleh ibu guru yang ada di sekolah ini dengan menggunakan kebaya. Sementara bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua Pokja Perempuan Maj
Kepada wakil gubernur Papua Selatan, para wakil rakyat tersebut mengaku telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pelantikan pejabat administrator dan pengawas yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai. Sebelu
