Dalam Sidang Penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, 4 Fraksi yang menlak ini antara lain Fransi Perindo, Fraksi PDIP, Fraksi Garuda dan Fraksi Gabungan Baliem, sementara 3 Fraksi yang menerima antara lain Fraksi De
Ketua II DPRK Kabupaten Yalimo Edy Peyon dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya bersama tim turun dan ikut melihat secara langsung pembersihan puing – puing bangunan kios, ruko, toko dan rumah tempat tinggal
Ketua II DPRK Kabupaten Yalimo Edy Peyon dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pihaknya bersama tim turun dan ikut melihat secara langsung pembersihan puing – puing bangunan kios, ruko, toko dan rumah tempat tinggal
Bupati Yoseph Bladib Gebze menyebut APBD merupakan instrument utama kebijakan fiscal daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam melak
Ia menaku khawatir dengan keputusan terbaru berkaitan dengan harga perporsi MBG tersebut. "Harga yang ditetapkan menjadi Rp 8000 perporsi ini bisa menyulitkan 12 dapur MBG yang ada di Jayapura. Kalau vendor mengurangi po
Menurut Yenike, perubahan anggaran menjadi keniscayaan karena adanya perbedaan antara asumsi KUA awal dengan realisasi di lapangan, baik dari sisi pendapatan yang belum tercapai maupun belanja yang belum terlaksana. Kare
Hal ini disampaikan Wali Kota dalam acara penutupan Sidang Paripurna DPR Kota Jayapura yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. “Segala saran, pendapat, dan koreksi yang telah disampaikan dewan akan menjadi perh
Adapun persoalan yang disampaikan terdiri dari beberapa hal, mulai dari infrastruktur sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan hingga anggaran.
Saat ditemui awak media usai RDP, Ketua Komisi III D
Dari pengantar nota keuangan APBD Perubahan dan Raperda tentang penetapan APBD tahun 2025 yang disampaikan Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo perubahan pada struktur APBD Perubahan Tahun 2025 ini terlihat tidak terlalu sig
Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi sorotan setelah terungkap ke publik dan naik ke ranah hukum, dan sempat dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) bersama Dewan Perwak
