Kegiatan Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bersama 557 ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya melihat bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan utama dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara optimal oleh Pemerintah Dae
Ketua Komisi IV, Elinus Balinol Mom, menekankan bahwa meskipun pembangunan fisik telah berjalan masif di wilayah pesisir dan pegunungan, aspek pemeliharaan masih menjadi tantangan besar. Ia mendorong adanya transisi mode
Bahkan, DPR Kota Jayapura dari perwakilan adat berencana akan melakukan monitoring di setiap kampung. Tak dijelaskan secara detail, pimpinan DPR dari kursi adat itu akan melakukan pengawasan. Namun yang pasti ini adalah
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura Ferdinand Hanuebi menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat berencana akan melakukan pemantauan secara langsung bukti dari hasil penyaluran dana kampung dari pemerintah di setiap kam
Aksi pengrusakan ruang kantor Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura yang terjadi pada Kamis (2/4) diakui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) .
Sekwan DPRK Jayapura, Parson Horota, mengatakan peristiwa terseb
Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif untuk meredam situasi. "Ya intinya mereka ini menanyakan kepastian, kepastian terkait untuk toko atau pe
Erick Ohee menilai aksi pemalangan tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang menuntut hak mereka agar segera diperhatikan oleh pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam peninjauan tersebut, Sarce melihat secara langsung kondisi sejumlah selang pada mobil pemadam kebakaran yang mengalami kebocoran. Menurutnya, kerusakan tersebut menyebabkan proses pemadaman api tidak berjalan maksi
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan hak-hak pekerja benar-benar terlindungi. Apalagi, ketentuan pembayaran THR sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
