Yusran mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, ia berharap Pemkot Jayapura harus lebih kreatif dalam menata dan mengelola aset dan potensi yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‘’Tapi, kalaupun ada rencana menggelar syukuran, sebaiknya dilakukan secara sederhana. Karena sudah ada pidato Presiden untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni. Tapi, kalaupun tetap dilaksanakan itu dilakukan sesederhana saja,’’ kata Bernadus Ndiken ditemui seusai memimpin rapat kerja DPRK Merauke terkait dengan refocusing anggaran.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Tujuh OPD itu disebut Fajar adalah, BPKD Kota Jayapura, Dinas PUPR Kota Jayapura, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung, Badan Pertanahan kota Jayapura, Kepala distrik Heram dan beberapa pihaknya lainnya.
Dengan kondisi tersebut, Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan terkait dengan kondisi pasar Pharaa Sentani DPR Kabupaten Jayapura juga telah melihat kondisi pelaku-pelaku usaha yang ada di Pasar Pharaa.
Menyikapi masalah tersebut, Lusyana mengaku telah menerima jawaban dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura terkait dengan kendala-kendala yang dialami mitranya itu dalam penyaluran dana Bosda tahun anggaran 2024. "Tinggal nanti kami sharing lagi dengan orang tua murid yang datang ke kantor dewan," tandasnya.
Diketahui rapat tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit di Kota Jayapura sehingga masyarakat menjadi tenang dan nyaman dengan pelayanan yang ada.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura, akui banyak aspirasi yang telah ditampung dari masyarakat. Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan, hasil reses pertama telah disampaikan pada rapat paripurna. Diharapkan, pihak eksekutif dari Kabupaten Jayapura bisa memperhatikan semua aspirasi yang telah disampaikan oleh rakyat.
"Kita akan buat skala prioritas dari laporan yang dilaporkan, karena anggaran yang ditetapkan terlalu besar, kita harus menyesuaikan dengan anggaran APBD yang ada, jika dilihat dari jumlah yang diajukan, pastinya tidak sesuai dengan anggaran APBD kita, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemuda Papua memiliki peran penting dalam keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar generasi muda menjaga kehidupan mereka dengan baik serta menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri.
Pemerintah dianggap lemah dan tidak mampu menangani persoalan sosial satu ini meski mengklaim sebagai pemilik lahan. Alhasil muncul argumen jika pihak pemalang memiliki backupan yang kuat termasuk diduga ada juga dari institusi kepolisian.
Dalam surat Pj Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Gate Tebay ada sembilan nama anggota DPRK yang dilantik yakni Abrian Katagame, Adolina Magal, Anton Alom, Ester Tsenawatme, Luther Beanal, Yoseph Erakipia, Frederikus Kemaku, Fredewina Matirani, Dominggus Kapiyau.
Dikatakan, dirinya pernah menjabat sebagai Sekwan, kemudian Sekda dan kini diamanahkan sebagai Pj. Bupati Jayawijaya, berbagai dinamika telah dilalui bersama terutama dengan anggota DPRK yang lama, banyak pula kritik dan masukan akan tetapi semua bertujuan baik untuk layanan public yang lebih baik.
Dari pelantikan ini nama Lucky Wuka ditunjuk menjadi Ketua Sementara DPRK Jayawijaya. Pj. Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri mengatakan, setiap anggota DPRD dipilih melalui pemilu yang pencalonannya melalui partai politik dan itu menjadikan anggota DPRK memiliki ikatan kuat kepanjangan tangan dari Parpol.
Ini karena hasil seleksi belum memenuhi kuota. Sekretaris Pansel DPRP Papua Pegunungan Adrianus Huby mengatana 87 nama sudah aman hanya saja ada Lanny Jaya yang belum penuhi kuota persyaratan sesuai amanat PP 106 ayat 1 tengang kewenangan otonomi khusus dan kelembagaan.
Menurutnya, hukuman berat tersebut penting agar bisa memberikan efek jera. Bukan hanya kepada pelaku saja, tetapi juga bagi yang lain, sehingga akan berpikir berkali-kali kalau mau melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Kondisi lampu yang padam dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta tindakan kejahatan lainnya seperti Penjambretan hingga begal. Menurutnya pemerintah harus meresponnya dengan serius.
Kondisi ini lantas dikomentasi Wakil ketua l DPRK Jayapura Max Karubaba. Ia meminta Polresta Jayapura Kota segera mengambil tindakan cepat. Ini karena pemalangan sangat merugikan warga Kota Jayapura.
"Yaitu untuk mencalonkan DPRK, harus lembaga atau organisasi adat yang diakui oleh pemerintah, yang artinya lembaga adat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan harus diakui pemerintah pusat maupun daerah," katanya kepada Cenderawasih Pos,
Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.
Terkait ini Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak tegas mengecam dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial berusia 25 tahun terhadap dua anak di bawah umur di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.
Mereka yang terpilih masing-masing 1. Bapak Adolof A. Wersemetawar perwakilan dari Suku Sobey, 2. Bapak Yance Onimeri Perwakilan dari suku Armati. 3. Bapak Julkifli D. Yambai perwakilan dari suku Rumbuai, 4. bapak Onesias F. Tiris perwakilan dari suku Manirem dan 5. Ibu Salomina Cawem perwakilan dari suku Isirawa, sekaligus perwakilan perempuan .
Kritikan tersebut datang dari berbagai pihak mulai dari calon anggota yang mengikuti tahapan seleksi dari awal hingga akhir maupun yang terhenti di tengah-tengah proses yang sedang berlangsung. Mereka mengeluhkan dan mengkritik kinerja panitia seleksi yang dinilai sarat kepentingan dan juga tidak objektif dan tidak profesional.
Sekretaris Pansel Yohanes Ulukyanan ditemui media ini mengungkapkan, dari 58 orang yang telah mendaftarkan diri ke Pansel, setelah dilakukan penelitian administrasi, sebanyak 14 diantaranya dinyatakan gugur atau tidak memenuhi syarat aministrasi. Sedangkan 44 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat.
Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib,SE.,MM mengungkapkan bahwa pendapatan asli pendapatan daerah sebesar Rp 1.690.679.829.587,00-, belanja daerah sebesar Rp. 1.689.679.829.587,00-, pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- pembiayaan daerah ini merupakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua.
Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami sambut dengan baik, ini adalah langkah awal, kita berharap jadwal yang ditetapkan DPR Kabupaten Jayapura, jauh lebih baik, Kata kuncinya, semua orang harus disiplin, harus komit dengan jadwal yang ada agar tidak terjadi pergeseran," katanya kepada Cenderawasih Pos
Dandim menjelaskan, 7 sekolah yang menjadi sasaran pemberian MBG tersebut adalah TK Kartika di Kodim 1707/Merauke sebanyak 131 siswa, SD YPPOK Budi Mulia 523 siswa, SD YPK Ermasu 266 siswa, SD Inpres Seringgu 432 siswa, SMPN Buti 284 siswa, SMKN I Merauke834 siswa dan Pondok Pesantren Al-Muinawaroh Merauke 668 siswa.
Plh Sekda Kota Jayapura yang juga Ketua Pansel DPRK, Evert N Merauje menjelaskan bahwa saat ini ada gugatan yang dilakukan oleh 4 orang di PTUN Jayapura. "Untuk tahapan selanjutnya kita masih menunggu apa hasil Putusan PTUN yang digugat oleh 4 orang ini," ujar Evert N Meraudje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai apel pagi di halaman kantor walikota
Bahkan paling banyak dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ada peserta yang gugur pada seleksi awal, namun tiba-tiba muncul pada hasil hasil seleksi adminitrasi. Atas temuan itu mereka mengajukan laporan di Polda Papua dan Ombudsman. Laporan tersebut terkait dugaan mal administrasi yang dilakukan oleh Timsel DPRK Papua.
"Khusus di Dapil saya di Jayapura Selatan. Dari lima kelurahan besok saya rencana di tiga kelurahan yang sudah kita ditentukan," jelasnya. "Yang jelas di kelurahan Argapura, Hamadi dan Ardipura," tandasnya.
Ketua Pansel DPRK Jayawijaya dari Jalur pengangkatan Lekius Yikwa, S.Pd menyatakan pihaknya telah menerima 158 syarat dan dokumen dari para calon yang mendaftar tingkat kabupaten selanjutnya sesuai dengan juadwal kalender kerja pansel yang dimulai dari sosialisasi 16 Desember lalu, dan untuk penyerahan ini dilakukan 10 Januari kemarin.
Dijelaskan, dari total 76 peserta yang mengikuti tahapan seleksi, kemudian Pansel menetapkan 33 nama. Dari seluruh nama tersebut, 11 calon terpilih terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 36,36 persen melebihi target awal sebesar 30 persen. “Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius kami dan ini adalah pencapaian yang sangat kami syukuri," ucapnya.
‘’Kami meminta agar pendaftaran ini ditunda atau Pansel memberikan kesempatan kepada seluruh orang adat Papua untuk mendaftar dan berkompetisi dalam proses rekruitmen ini,’’ kata seorang pendaftar dari Kabupaten Boven Digoel kepada Pansel yang dipimpin Ketuanya Drs Agustinus Joko Guritno.
Sekretaris DPRD Kabupaten Jayawijaya Nixon Wetipo, menyatakan pihaknya telah menyurati Pj Bupati Jayawijaya melalui Pj Sekda, selanjutnya dari pemerintah kabupaten Jayawijaya akan menyurat lagi ke KPU Kabupaten Jayawijaya untuk meminta data lengkap lengkap calon anggota DPRD Jayawijaya.
Menurutnya, DPRK Jayapura sebagai lembaga pengawasan diharapkan memberikan masukan-masukan yang baik atas pembangunan berkelanjutan di daerah itu.
“Pemerintah harus berjalan berdampingan dengan DPR sebagai lembaga pengawasan sehingga setiap program yang dikerjakan sesuai dengan arah yang ditujukan,” ujarnya.
Namun, hingga kini belum ada kabar terkait siapa saja representatif Orang Asli Papua (OAP) yang akan menjadi wakil rakyat jalur Otsus tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena semua proses seleksi telah selesai sejak lama.
Ketua Pansel, Albert Yoku mengatakan ada empat indikator penilaian dalam tahapan seleksi ini. Maliputi penilaian rekam jejak, ujian tertulis, penulisan makalah dan wawancara. "Penilaiannya tak gampang, tidak seperti yang kita bayangkan. Sebab, tidak hanya terkait nilai yang dicapai, tapi juga memeriksa rekam jejak para calon," kata Albert dalam keterangan persnya kepada wartawan.
"Yaitu dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, kita berharap dari sisi legislasi banyak hal di Kabupaten Jayapura yang perlu dibuatkan perda, tentunya dengan kerjasama bersama kepala daerah terutama dalam rangka pelestarian lingkungan, " kata Siriwa kepada Cenderawasih Pos
Salah satunya anggota DPR yang satu ini, Max Karubaba. Lahir dan besar di kampung Argapura Vietnam di mana kampung ini disebutnya sebagai salah satu kampung yang identik dengan daerah "merah".
Dia menjelaskan terkait dengan workshop keluar daerah itu sebenarnya agenda rutin yang selalu dilakukan terutama untuk anggota DPR yang baru dilantik. Di mana kegiatan workshop itu akan dilangsungkan di Jakarta dengan pematerinya dari Kementerian Dalam Negeri.
Sidang dipimpin Ketua Sementara DPRK Piter Togodly dan Salomina Mabel dihadiri 20 anggota DPRD. Pembukaan sidang Ranperda tentang APBD Tahun 2025 ditandai penyerahan materi sidang dari Penjabat Bupati Manogar Sirait kepada Ketua DPRK sementara, Piter Togodly.
Bahkan rakyatnya pun mengaku sangat mendukung atas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Karena dengan demikian baik masyarakat maupun pihak-pihak yang merasa belum puas bisa mengetahui secara jelas terkait dengan pengangkatan anggota DPRK kota Jayapura itu.
PJ Sekda kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, calon anggota DPRK jalur pengangkatan yang meninggal dunia itu namanya akan tetap disebut pada saat pelantikan nanti. Setelah itu baru dilakukan pergantian antar waktu atau PAW.
Meskipun di sisi lain pelantikan terhadap anggota DPRK jalur pemilihan umum sudah dilaksanakan bahkan Tiga pimpinan DPRK tersebut juga sudah dilantik per hari Jumat 20 Desember 2024. Lantas Hal apa yang menyebabkan pelantikan terhadap 9 anggota DPRK jalur pengangkatan ini belum juga dilakukan oleh pemerintah.
Ketua DPRK sementara Yuli Rahman yang memimpin sidang pelantikan tersebut bersama Wakil Ketua Pares Lord Wenda mengatakan pelantikan unsur pimpinan defenitif tersebut merupakan agenda terakhir pimpinan sementara.
Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Tapi juga, kata Agustinus, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1.1-359 tahun 2024. "Kami perlu sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa proses pendaftaran para calon anggota DPR Papua Selatan dilakukan melalui masing-masing Lembaga Masyarakat Adat (LMA) daerah pengangkatan,"ujarnya.
Ketua Timsel DPRK Jayawijaya Lekius Yikwa S.Pd, MSi Pemkab Jayawijaya sudah resmi membentuk timsel untuk melakukan seleksi terhadap Anggota DPRD dari jalur pengangkatan dimana untuk kuotanya yaitu 8 kursi, sehingga dari jumlah itu keterwakilan perempuan dua orang sementara laki -laki enam orang.
Ketua DPRK Merauke Samuel Gumujai mengatakan, RAPBD Kabupaten Merauke tahun 2025 yang diajukan bupati untik dibahas dan ditetapkan di masa sidang ini terkesan terburu-buru dengan menyadari ditengah kesibukan bupati dan jajarannya maish menempatkan waktu untuk menyusun dan RAPBD 2025.
Terkait hal itu Pemkot Jayapura telah melakukan rapat persiapan baik di internal eksekutif dan juga dengan lembaga legislatif. "Kita langsung rapat intern dulu kemarin, kemudian di hari ini bersama dengan pimpinan DPR sementara dan pimpinan DPR terpilih untuk kita persiapkan waktu berkaitan dengan pelantikan," katanya.
Anggota Pansel DPRP Provinsi Papua Kordinator Wilayah Penggangkatan Keerom, Emma I Warpur menyampaikan bahwa dari hasil rapat pleno verifikasi dan validasi berkas peserta, untuk Kabupaten Keerom sebanyak 15 orang yang mendaftar dan 7 yang dinyatakan lolos pada tahap berikutnya.
Namun begitu untuk sektor pendapatan, Badan Anggaran DPRK Merauke meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan serta terkiat dengan keberadaan objek pajak dan retribusi yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan PAD harus segera di inventarisasi dan dikelola dengan baik.
Dirinya berharap wakil rakyat yang baru diambil sumpah/janji dan dilantik ini, bisa membawa semangat baru bersama dengan pemerintah daerah sebagai mitra untuk memajukan Kabupaten Puncak ke arah yang lebih baik lagi.
"Kalau DPRK jalur Otsus belum dilantik tentunya kita belum bisa membayar gajinya, karena itu dana itu baru disimpan untuk tahun depan sekira Rp 2 miliar lebih dan ini saya pikir jadi kendala kami,"ucapnya.
Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, Pansel akhirnya menemukan 5 nama calon tetap dan calon terpilih DRPK Keerom. Untuk pengangkatan Distrik Skanto dan Distrik Arso suku Abrab, anggota tetap Ana Maria Borotian (98), sementara dua anggota terpilih Yosep Wabiager (96) dan Febrianus Tafor (94).
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan pihaknya menunaikan sebuah tanggungjawab yang strategis, sebab sebagai daerah otonomi yang baru harus menyelesaikan 12 agenda roadmap dan salah satunya menyelesaikan satu proses seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan untuk DPRP Papua Pegunungan.
“Jika sudah tidak ada gugatan atau pengaduan, hari ini juga saya bisa teken. Tetapi kita melihat perkembangan dari masyarakat, jika masyarakat sudah menerima semua prosesnya maka kita lakukan pelantikan,” sambungnya.
Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujay menyampaikan terima kasih kepada ketiga Partai Politik tersebut yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada ketiga anak negeri Papua untuk memimpin lembaga rakyat yang terhormat tersebut untuk 5 tahun kedepan.
Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN Manado
Ketua sementara DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan, internal partai politik berlambang partai beringin itu telah mengusulkan tiga nama yakni Yuli Rahman, Ahnad Sujana dan Refalino Ayomi.
Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni dalam pidato penutupan sidang paripurna DPRK Puncak, menyampaikan bahwa RAPBD Tahun 2025 terdiri dari pendapatan yang bersumber PAD, hibah, DBH, DAK dan Otsus.
"Dari keterangannya, mereka datang untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan hasil pengumuman anggota DPRK 2024,"kata Kasatpol PP Kota Jayapura, Dionisius Deda, saat ditemui usai aksi itu berlangsung di kantor walikota Jayapura.
Adapun nama-nama yang diumumkan ini telah dituangkan dalam bentuk SK Pansel. SK tersebut telah diserahkan kepada PJ Gubernur Papua pekan kemarin. "Jumat (15/11) kemarin kami sudah serahkan sembilan nama DPRK Kota Jayapura ke Pj Gubernur," ujarnya saat ditemui Cendrawasih pos
Diakui, jika nama nama yang telah lulus tes wawancara, nanti yang diberikan itu kalau semua memenuhi unsur bisa dilanjutkan, namun jika tidak memenuhi unsur maka akan dipertanyakan, sehingga nama nama yang nanti diserahkan juga tetap dilakukan verifikasi terlebih dahulu supaya untuk memastikan tidak ada masalah untuk kedepannya.
Pembentukan alat kelengkapan ini sesuai dengan tata tertib DPRK Merauke, dimana DPRK Merauke masih berpatokan pada jumlah anggota 30 orang. Dimana untuk membentuk sebuah fraksi, parpol yang lolos ke DPRK Merauke minimal mempunyai 3 kursi.
Mereka datang untuk mengevaluasi persoalan yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan di Kota Jayapura. Di mana sampai saat ini belum dilantik meskipun anggota DPRK jalur pemilihan sudah dilantik beberapa waktu lalu.
"Untuk proses seleksi anggota DPRK Jayapura jalur pegangan Otsus masih berproses dan hampir final, kita harapkan dalam proses selanjutnya ini benar-benar bisa berjalan dengan tertib, lancar dan aman, tidak ada halangan, kendala apapun, semua bisa mendukungnya dengan baik, supaya kalau tidak ada masalah maupun kendala tidak ada yang komplain tentu bisa dilakukan pelantikan,"pintanya
Dia mengatakan yang datang ke Jayapura itu kemungkinan besar Wakil Menteri Dalam Negeri atau Dirjennya langsung. Dia menerangkan keterlibatan Kemendagri dalam menyelesaikan persoalan pengangkatan DPRK di Kota Jayapura itu terkait dengan penafsiran pasal-pasal dalam peraturan Gubernur Papua.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
“Sengaja saya kumpulkan disini (kantor gubernur) yang dipimpin Pdt Alberth Yoku. Saya bilang bekerjalah dengan hati dan hindari conflict of interest,” ujar gubernur Ramses Limbong. Dalam pertemuan itu, Ramses juga mengingatkan agar Pansel DPRP bekerja hanya untuk masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Anggota Pansel DPRK Puncak, Yato Murib menjelaskan pihaknya sejak dilantik Oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, 27 September lalu, mereka sudah tiga kali melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah, terkait persiapan perekruran anggota DPRK Puncak.
Ketua Panitia Seleksi DPRK Jalur Pengangkatan Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah dimintai penjelasan oleh Penjabat Gubernur Papua, terkait dengan teknis aturan dan mekanisme pengangkatan anggota DPRK jalur pengangkatan itu.
DPRK sendiri seharusnya dilantik bersamaan dengan anggota DPRD jalur partai politik. Namun karena dianggap masih perlu koreksi dan masukan akhirnya proses pelantikan tak dilakukan bersama - sama. Dalam pembahasan, Kesbangpol Kota Jayapura, Raimunus Mote menjelaskan proses pengangkatan DPRK Kota Jayapura sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan.
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, SIP, M.Si, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Merauke yang berisiatif memberikan pembekalan dna penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi bagi para anggota DPRK Merauke yang memulai tugasnya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Merauke.
Ke-30 anggota DPR Merauke yang dilantik tersebut Taufik Latarissa, Sarah Ariani Guswara, Hilarius Fransiskus Yoseph Ulukyanan, Domarsan Pasaribu, Aris Tandibua, Gerson Alfian Fangky Silubun, Pujiono dan Saraida. Kemudian, Yasin, Yacky Rewolter Yonatan Noya, Maria Salome Kenden, Berman Dalam Pasaribu dan Ramli.
LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
Dia meminta para Bupati/Walikota agar melakukan Supervisi dan Asistensi dalam setiap tahapan seleksi yang meliputi pengusulan calon anggota DPRK dilakukan oleh pimpinan suku, subsuku, atau kesatuan adat serta budaya kepada Pansel. Hal itupun dilakukan setelah melakukan musyawarah adat dengan melampirkan dokumen persyaratan calon termasuk berita acara kusyawarah adat.
Nenu Tabuni Tabuni juga berharap Pansel DPRK jalur pengangkatan, harus menggelar segala tahapan seleksi di Kabupaten Puncak dan tidak boleh dilakukan di luar Kabupaten Puncak. Karena yang direkrut adalah masyarakat asal Kabupaten Puncak, yang ada di 25 distrik di Kabupaten Puncak.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Papua Elsye Rumbekwan mengatakan kinerja anggota DPRK menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan Kota Jayapura sehingga perlu mendapatkan penguatan dalam wawasan dan pengetahuan mengenai tugas dan fungsi kedewanan.
Isu aktual lain, yaitu masalah Ekonomi. Peningkatan usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) di Kota Jayapura cukup menjamur. Akan tetapi pelaku usaha ini masih menganggap bahwa mereka belum dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan.
“Kami harap pemerintah setempat segera selesaikan masalah DPRK, kewajiban Pemprov sebatas mengawasi. Sebab tujuan kita melantik Tim Pansel dengan harapan kerja sesuai ketentuan,” kata Walilo.
Dia mengatakan alasan penundaan pelantikan anggota DPRK itu sebenarnya bukan karena adanya tekanan atau permintaan dari beberapa pihak. Namun hal itu lebih disebabkan karena adanya kekurangan pada administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk di-SK-kan oleh Gubernur Papua.
Valentinus menyebutkan, DPR Kabupaten Mimika nantinya akan bertambah 9 orang untuk melengkapi wakil rakyat yang terpilih secara demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu.
Ramses ingin semua berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan riak - riak. Lalu bagi yang memang tidak lolos diminta legowo dan mencermati apa saja penyebabnya. Ini disampaikan Ramses usai melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi, Kesbangpol dan unsur terkait
"Beberapa hari ini kami turun ke masyarakat untuk menyerap asipirasi soal DPRK, kami menerima sejumlah aspirasi, bahwa seluruh tahapan pengangkatan DPRK tidak sesuai aturan, untuk itu kami minta dibatalkan," tegasnya saat ditemui di Kantor Gubernur usai melakukan pertemuan dengan Forkopimda
Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa juga menambahkan, pihaknya juga sudah panggil Ketua Pansel DPRK Jayapura dalam melakukan seleksi calon anggota DPRK Jayapura jalur pengangkatan Otsus periode 2024-2029 dan menanyakan sejauh mana tahapan seleksi calon anggota DPRK Jayapura jalur Otsus.
Terkait dengan protes dan sorotan yang disampaikan oleh Max Abner yang mengatasnamakan lembaga MRP, sehubungan dengan tahapan seleksi anggota DPRK kota Jayapura, diakuinya terjadi dinamika yang luar biasa belakangan ini.
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Diakui, sesuai SK masa jabatan DPRD Kota Jayapura Periode 2019-2024 mestinya berakhir Senin kemarin, namun karena penundaan pelantikan tersebut, maka masa kerja akan disesuaikan dengan tanggal pelantikan DPRD terpilih.
Pengumuman ini sudah berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Verifikasi dan Validasi berkas administrasi seleksi calon DPRK Jayapura yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan Natalis Netep, SH, yang membuka pembekalan tersebut mengatakan tujuan dari pembekalan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para Pansel untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat PP 106.
Rudy berharap siapapun yang terpilih dalam seleksi ini tidak akan menimbulkan kegaduhan dan keributan,terutama diantara rekan-rekannya yang lain."Kita umat ber Tuhan, orang beragama, siapapun yang terpilih pasti itu Tuhan yang menunjuk," ujarnya.
Dia menjelaskan pelantikan itu dilakukan tidak saja terhadap anggota DPRK jalur pengangkatan tetapi juga persamaan dengan pelantikan anggota DPR jalur pemilihan umum. Di mana untuk anggota DPR jalur pemilihan sebanyak 35 orang, sementara yang melalui jalur pengangkatan ada 9 orang.
Ketua panitia seleksi DPRK Kota Jayapura, Evert Meraudje mengatakan, 9 nama calon anggota DPRK yang menempati urutan tertinggi dari 9 daerah pengangkatan itu sudah diplenokan.
Terkait hal tersebut, Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, sebaiknya bisa dilakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dimana Pansel DPRK Jayapura bisa melakukan komunikasi dengan Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Asisten I Setda Kabupaten atau Sekda Kabupaten Jayapura dan terakhir jika memang kalau tidak bisa dilakukan bisa dilakukan komunikasi dengan dirinya selalu Pj Bupati Jayapura.
Luther yang juga merupakan calon anggota DPRK mengatakan, dalam seleksi DPRK, Kabupaten Mimika mendapat kuota 9 kursi. Oleh karena itu Pansel dapat dengan benar menyeleksi orang Amungme dan Kamoro yang mencalonkan diri.
