Jeri menyebut, untuk kegiatan saat ini paling banyak di tahapan proses pengadaan. Karena itu, pihaknya berharap akan dipacu sampai akhir triwulan 2, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
Diakui, realisasi program kegiatan bagi OPD di lingkungan Pemkab Jayapura harus bisa maksimal. Minimal saat ini sudah terealisasi lebih dari 45 persen. Program fisik juga harus lebih maksimal lagi, karena jika sampai program pekerjaan fisik lambat, maka bisa mempengaruhi transfer dana jika dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana Otsus juga.
Meski dia tidak merincikan hasil temuan di sejumlah OPD di lingkup Pemkot Jayapura itu, namun dia menyebut dari catatan yang ada, ada beberapa OPD yang dinilai telah melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan, sehingga menjadi temuan pada saat pemeriksaan. Baik itu temuan berupa administrasi dan juga keuangan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Yulius Manurung berharap dalam kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyusun peraturan perundangan dan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.
Ia mengambil contoh, Saat ini sudah memasuki bulan mei tetapi serapan anggaran masih rendah. " Hal ini harus kita sikapi bersama sebagai ASN yang mengelolah anggaran. Ingat, kita harus kejar target," katanya.
Hal tersebut, Faturahman sampaikan saat membuka Festival Cenderawasih di hadapan PJ Gubernur Papua serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua. Dengan terbentuknya tiga provinsi baru di Papua tentunya mengpengaruhi perekonomian Papua yang dinamis dan penuh tantangan.
Dalam kunjungan langsung, Pj Gubernur Apolo Safanpo bertemu dan menyapa warga yang ada di Kampung Telaga Sari maupun yang mengungsi di Kampung Salor Indah, kemudian di Kampung Sumber Rejeki dan menyerahkan bantuan berupa bahan makanan di lokasi pengungsian di Kampung Salor Indah mauun Sumber Rejeki.
Tak hanya soal perencanaan, juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang anmggarannya bersumber dari dana Otsus tersebut akan dimonitor langsung oleh pimpinan dan anggopta MRPS.
Dengan begitu, kata Jeri, hasil pemeriksaan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “Untuk pemeriksaan sedang berlangsung, diharapkan akhir bulan ini selesai sesuai target yang ditetapkan,” kata Jeri.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi mengatakan, tujuan dari FGD sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura ini untuk menyatukan persepsi mengenai isu/ topik, dalam masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan saran dan masukan yang solutif, guna mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, dalam mengatasi masalah sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura.
Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sebenarnya Dokumen Pengguna Anggaran sudah diserahkan pada April lalu sehingga saat ini hanya organisasi perangkat daerah tinggal menyusun time Skedull untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dibentuk tim dan tidak sendiri -sendiri dalam menjalankan program tersebut.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
Hal lain yang menjadi penekanannya mengenai penataan barang dan jasa. Menurutnya baik anggaran maupun penataan barang dan jasa jangan sampai realisasinya mengalami keterlambatan apalagi tidak terealisasi sampai akhir tahun.
Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.
Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan hari ini pemerintah Provinsi Papua pegunungan sudah memiliki ASN yang hampir mencapai 1000an namun kemudian juga diberikan kuota khusus dari pemerintah pusat khusus untuk DOB untuk merekut 1000 CASN dan kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan di Papua pegunungan.
Kunjungan Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo bersama, Kapolres Jayapura AKBP. Fredrickus W.A. Macklarimboen ini juga dihadiri anggota MRP Pokja Perempuan, Febiola Iriani Ohei dan Orpa Nari dan beberapa pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura dalam rangka acara tanam padi ladang di lahan Kantor Distrik Ravenirara.
Untuk itu, bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura dari kalangan birokrasi ASN Pemkab Jayapura diminta tetap mengikuti aturan yang ada, sehingga tidak mencampur adukan kepentingan politik dengan aturan dalam birokrasi ASN sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat.
Petrus mengatakan, pemilik wahana pasar malam pernah datang ke kantor Disperindag meminta izin namun tidak diberikan. Ia beralasan, lokasi tersebut bukan lagi lokasi pasar. Lokasi utama yang direkomendasikan adalah Pasar Sentral Timika di Jalan Hasanuddin.
Bagian Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Mimika memastikan bahwa seluruh Organisasi Perangakat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika telah melakukan pengisian data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Walaupun kehadiran PNS itu masih kurang, akan tetapi pelayanan publik di Perkantoran itu berjalan dengan baik dan lancar. Ia berharap pihaknya dan seluruh ASN yang ada di Pemprov dapat kembali beraktivitas dan bekerja untuk melayani masyarakat.
Menurutnya, untuk data yang ada nanti pemerintah akan melakukan penyempurnaan lagi untuk kepentingan pelayanan dasar masyarakat, ini yang penting dilakukan agar upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di wilayah Jayawijaya ini dapat tercapai sepenuhnya.
"Dari laporan masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka diketahui kehadiran ASN mencapai 87 persen di hari pertama masuk kantor setelah libur lebaran," katanya di Jayapura, Selasa.
Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, sejumlah organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura sudah memiliki kinerja yang cukup baik sejauh ini. Karena itu dia berharap agar kinerja-kinerja baik yang sudah diperoleh sejauh ini, harus tetap dipertahankan.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam rapat itu pihaknya sudah menyepakati untuk mengadakan sembako yang jauh lebih murah dari harga pasaran, yang tentunya disubsidi contoh seperti beras dimana dari Bulog memberikan harga Rp 11.800 per Kg, kemudian pemerintah lakukan subsidi sehingga dijual dengan harga Rp 5000 per Kg.
Perbup ini mengatur tentang ketentuan biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap, dan pihak lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika
Diingaktkan bagi kepala OPD, bahwa hal –hal yang belum dimasukan dalam pelayanan dasar masyarakat untuk bisa disesuaikan, amksudnya sehingga pelayanan dasar yang belum terakomodir ini akan disesuaikan nanti akan dilihat secara prioritas contoh masalah drainase yang tersumbat dalam kota sebab daru hujan sedikit jalan sudah tergenang, ini yang diharapkan ada keberpihakan DPA ini kepada layanan dasar.
Ketua Pansus LHP BPK Johan Paulus ditemui seusai RDP tersebut mengungkapkan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk menindakanjuti LHP BPK dengan pembentukan Pansus DPR.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua Debora Salosa mengatakan pada tahapan pertama pihaknya telah melakukan pengiriman ke perangkat daerah untuk dilakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
‘’Kalau untuk pejabat eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama (JTP), karena melalui proses seleksi terbuka maka evaluasi baru akan dilakukan setelah menjabat 2 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Albeth Alekxander Rapami, M.Si, kepada media ini di Merauke baru-baru ini.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Ini yang menjadi tantangan bersama OPD–OPD terkait untuk mengalokasikan anggaran, begitu juga didorong untuk intervensi penanganan inflasih dengan melakukan pasar murah yang disubsidikan oleh pemerintah daerah.
Dia berharap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kolektor PAD, supaya mempunyai semangat dan motivasi yang sama untuk mengejar target PAD yang sudah diberikan di masing-masing OPD.
Menurut dia, pihaknya memprioritaskan pendistribusian kendaraan dinas itu kepada OPD yang telah membantu pelaksanaan penertiban aset daerah itu. “Jadi masih ada 103 kendaraan hasil penerbitan aset di DPR Papua, di mana kendaraan tersebut belum didistribusikan karena menunggu penyerahan kepada Gubernur Papua,” ujarnya lagi.
Dikatakan, Musrenbang Otsus ini merupakan momentum yang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan dan inplementasi program percepatan pembangunan yang sudah dilaksanakan, melakukan reviuw terhadap program tahun lalu dan merencanakan program yang akan datang yang didanai oleh Otsus pada tahun 2025.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam sambutannya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas kuasa dan kasih-Nya sehingga Pemkab Tolikara bisa melaksanakan penyerahan DPA yang merupakan akhir dari seluruh proses perencanaan APBD TA 2024. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan DPA.
Kepala Bappeda Mimika, Ir. Yohana Paliling mengayakan, penyelarasan program ini tentunya berpedoman pada indikator-indikator yang akan dicapai ditahun 2025 berdasarkan tema pembangunan tahun 2025 "Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika unggul".
Naiknya dana Otsus tersebut dikarenakan Pemkab Jayapura melalui OPD yang mengelola dana Otsus melakukannya dengan baik, sehingga sebagai bentuk apresiasi dan dukung pemerintah pusat ke Pemkab Jayapura tahun ini dana Otsus dinaikkan .
Dikatakan, saat ini gedung kantor KPU Mimika yang telah diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu bersamamaan dengan 10 gedung kantor milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika belum dapat digunakan karena perlu dilengkapi sejumlah sarana prasarana pendukung.
DPA diserahkan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait kepada Sekretaris Daerah Mamberamo Tengah, Mesir Jikwa, S.AP., Kepala Dinas Dukcapil, Fedi Djitmau dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Markus Kenelak.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam masalah ini adalah soal data, sebab data masyarakat miskin yang bersumber dari badan pangan nasional ada 38.825 kepala keluarga yang telah dialokasikan untuk diberikan bantuan pangan berupa beras 10 Kg setiap bulan kepada setiap kepala keluarga.
Triwarno menjelaskan, proses lelang di bagian pengadaan barang dan jasa harus dipercepat. Hal itu harus dilakukan guna menghindari keterlambatan hingga gagalnya realisasi pekerjaan pembangunan di akhir tahun seperti yang sudah-sudah.
Pelaksanaan pasar murah ini melibatkan berbagai distributor besar di Mimika dari berbagai komoditas, mulai dari Bulog hingga distributor sembako lainnya yang kemudian dijual dengan harga paling murah di bawah harga pasar.
Menyambut hari jadi Kota Jayapura ini, sejumlah kegiatan digelarMoment ini tentunya ditunggu tunggu berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Jayapura. Adapun berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka memeriahkan moment ulang tahun tersebut.
Hal ini disampaikan Bupati Omaleng mengingat APBD Kabupaten Mimika tahun 2024 mencapai Rp7,5 triliun bukanlah anggaran yang sedikit sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan dalam APBD Tahun 2024 agar segera dilaksanakan.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Bersamaan dengan HUT Kota Jayapura ini, panitia juga menggelar peringatan hari ulang tahun Pekabaran Injil (PI) di Kota Jayapura yang puncak acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024, namun akan dimajukan pada tanggal 9 Maret 2024.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Yohana Paliling di hadapan para pimpinan OPD mengatakan, pertemuan ini merupakan awal bagi Pemda Mimika untuk memulai RKPD tahun 2025 sesuai jadwal.
Para ASN diminta untuk menjunjung tinggi kedisiplinan, baik itu disiplin kehadiran, disiplin waktu maupun dalam tugas dan tanggungjawab. "Para pimpinan OPD diharapkan rutin melakukan pengawasan dan juga harus jadi contoh bagi para pegawai," ujarnya.
Pimpin OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom diminta segera menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2023. Hal ini disampaikan Bupati Keerom, Piter Gusbager yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Keerom, Charles Santoni Sinaga dalam amanat apel pagi, Senin (19/2) di halaman Kantor Bupati Keerom.
Parson mengungkapkan, walaupun demikian untuk pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jayapura tetap menjadi prioritas, seperti program Dinas PUPR Kabupaten Jayapura peningkatan jalan produksi, jalan lingkungan, jalan utama dan sarana air bersih, tetapi diprogramkan dengan baik.
Aacara penyerahan DPA dihadiri oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, Kapolres Kabupaten Yalimo, perwira penghubung Kodim 1702 Jayawijaya , Sekda Yalimo Dr. Isak Yando, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya .
Hal itu disebabkan karena pemetaan wilayah PTFI masuk dalam Zona wilayah Papua Tengah. Sehingga pajak penghasilan dari PTFI diberikan kepada pemerintah daerah Papua Tengah. Karena itu, harus mulai melirik potensi lain yang bisa digali untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Papua.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pada setiap OPD, wajib memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E. Logo, SSTP, MSi menyatakan jika pihaknya sudah terbreakdown di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik. Contoh untuk program kemiskinan ekstrem itu program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
Christian berkeyakinan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan ini, maka masalah tersebut akan selesai. Pasalnya, selama ini masalah tersebut tidak selesai lantaran belum melibatkan berbagai pihak
Pengosongan rekening di setiap bendahara pengeluaran OPD tersebut, jelas Sucahyo, untuk bisa melakukan perhitungan berapa dana sisa atau Silpa di tahun 2023. Karena itu, jika masih ada dana yang tidak terpakai sampai tanggal 30 Desember 2023 maka harus segera disetorkan kembali ke kas daerah kembali.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, mengatakan OPD yang baru terbentuk itu merupakan pemekaran dari instansi sebelumnya sehingga diperlukan staf dan perangkat lainnya.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengakui adanya pemekaran OPD di Pemprov Papua. Hal ini menyusul telah ditetapkan dan diundangkannya Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam rapat koordinasi ini, seluruh pimpinan OPD melanjutkan rapat koordinasi untuk memastikan singkronisasi pengalokasian anggaran itu apakah sudah berpihakan kepada masyarakat atau tidak sehingga program pemerintah pusat seperti pengetasan kemiskinan Ekstrim dan Penanggulangan Stunting bisa berjalan.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
Jeri meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu atau berita yang belum jelas kebenarannya, ia juga meminta agar masyarakat saling menjaga antara satu dan lainnya.
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
Dalam rapat tersebut Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, banyak hal yang dibahas mulai dari meningkatkan semangat kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk harus ada inovasi di tahun 2024, terutama terkait percepatan penggunaan dan penyerapan APBD TA 2024, karena semua harus ada tolok ukur. Apa yang dilakukan di tahun 2023 maka di tahun 2024 harus bisa lebih baik lagi.
Pj Bupati Jayapura Triwarno mengungkapkan, tidak ada alasan bagi pegawai Pemkab Jayapura yang menambah libur atau tidak masuk kantor di hari pertama dan pihaknya konsisten mengawasi aktivitas pegawainya, terutama dalam hal pelayanan masyarakat.
Bupati Kabupaten Yalimo Dr Nahor Nekwek,SPD.MM dalam sambutannya mengatakan bahwa , pada 19 Desember 2023 masyarakat di Distrik Abenaho memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Yalimo dan kepada Bank Papua karena memberikan ijin membuka KCP Bank Papua di Distrik Abenaho.
"Hari ini adalah kegiatan tindak lanjut dari evaluasi, audit kasus stunting untuk Kota Jayapura. Mengenai kasus yang kita dapat di Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura dan Argapura, itu tentang capim ibu hamil, ibu menyusui dan balita," ungkap Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kota Jayapura, Aisah Bustaman, Rabu (20/12).
Berdasarkan surat edaran Pemprov Papua, menindaklanjuti keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/41/tahun 2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang hari hari libur resmi dan cuti bersama, tanggal 21 hingga 22 Desember merupakan cuti bersama hari raya Natal.
Ia menyatakan, salah satu hal yang dikhawatirkan adalah kegiatan yang menggunakan dana Otsus tidak bisa tuntas. Ini disebabkan lambatnya proses pengadaan barang dan jasa serta kendala di lapangan.
"Batas waktu untuk verifikasi dan validasi ulang di setiap OPD itu sampai pada tanggal 28 Desember, itu sudah ada edaranya," jelas Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., Senin (18/12).
Acara peletakan batu pembangunan gedung gereja baru di Jemaan Peniel diawali dengan Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yope Nekwek , dengan sorotan thema, Pembangunan bait suci mendatangkan berkat , dan sub thema , melalui hari ini sebelum menaruh batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan.
"Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ," ujarnya.
Dengan ploting Rp 900 M itu nantinya dana difokuskan pada menyelesaikan 60 persen hibah pemerintah kepada KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
"Saya sudah perintahkan semua pimpinan opd untuk duduk bersama di masing-masing OPD supaya menyelesaikan masalah ini. Silakan lakukan verval kembali data-data tenaga kontrak dan honorer sesuai dengan aturan. Tentunya masing-masing OPD memiliki database tenaga kontrak maupun honorer,"kata Frans Pekey, Kamis (14/12).
"Data 1028 itu data siluman, ada yang tidak mengabdi, (tapi) nama ada masuk di 1028. Kalau tunggu bukti berarti saya harus hadirkan saya punya LBH," ujar Ketua Honorer Kota Kayapura, Maria Raiwaki, Kamis (14/12) kemarin.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, laporan dan realisasi penyerapan fisik dan keuangan tersebut memang masih ada yang belum diinput diaplikasi, sehingga presentasi realisasi sebenarnya di atas capaian yang disampaikan saat ini.
Sehubungan dengan evaluasi monitoring meja yang ketiga itu, dia berharap agar realisasi capaian penyerapan anggaran maupun fisik di Pemkot Jayapura sudah harus mencapai 97%. Karena memang batas waktu untuk kegiatan-kegiatan fisik yang menggunakan belanja modal itu berakhir di bulan Desember, sebelum 31 Desember 2023.
Pendeta Lipiyus Biniluk dalam pesan Natalnya mengajak jemaat Tuhan di muka bumi terutama jemaat GIDI harus kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kasih mula-mula itu menerangi muka bumi ini,itulah sebabnya Injil masuk di Tolikara menerangi seluruh pelosok Tolikara.
"Kita dorong untuk bukan hanya cepat tetapi kualitasnya juga harus dipertanggungjawabkan. Karena kita bukan hanya kejar cepat tetapi bagaimana kualitasnya," tegas Robby Awi ditemui media ini di kantor walikota Jayapura, Selasa (12/12).
"Sejak awal tahun anggaran sudah saya tekankan, sudah saya ingatkan, bahwa hati-hati dalam pengelolaan dana Otsus, Dana Alokasi Khusus, yang regulasinya sudah jelas. Kalau terlambat salur, terlambat serap ada sanksinya. Ada sanksi administrasi dan pengurangan anggaran. Jadi itu sudah sejak awal tahun terus kita ingatkan, pimpinan OPD sangat tahu dengan baik. Makanya tahun 2023 ini kita ingatkan karena pengalaman tahun yang lalu ada OPD yang tidak tersalur semuanya," jelasnya.
Namun jika pekerjaan fisik progresnya sudah dikerjakan dengan baik di lapangan, maka untuk penyerapan keuangan mudah, karena tinggal penagihan saja, yang penting semua mekanisme dokumen dan lainnya sudah dipersiapkan, sehingga pembayaran atau pencairan bisa cepat dilakukan.
Tidak saja aktif dalam kegiatan seremonial di organisasi tapi harus mampu memberdayakan mulai dari diri sendiri tentunya dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri masing masing.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
"Karena kemarin kita sudah canangkan atau laksanakan gerbang Natal, berarti setelah itu nuansa natal di kota ini harus lakukan dan tampilkan untuk bisa memberikan rasa sukacita dan damai kepada semua orang.”tuturnya.
‘’Seperti nilai bangunan yang terbakar, tentu dari Pemkab Jayapura melalui bagian aset bisa mengkalkulasi nilai bangunan itu sendiri dan jika ada barang yang terbakar ludes dari OPD tersebut tentu bisa melakukan inventarisir dan mengkalkulasi nilai kerugian barangnya yang ludes terbakar,’’ungkap Kapolres.
Hermanus mengungkapkan, realisasi penyerapan APBD 2023 ini sudah mencapai lebih dari 80 persen."Terakhir sudah lebih 80 persen, mungkin bulan November ini bisa capai 90 persen. Kami harap sampai bulan Desember bisa terserap anggaran 100 persen dan tinggal menunggu laporan masing-masing OPD,”ungkapnya, Jumat (17/11).
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MP.A menyatakan tentu dari arahan yang telah diberikan pihaknya akan melanjutkan dan melihat kembali apa yang telah tercapai seperti dari sisi regulasi baik dari PJ Gubernur sebelumnya dan juga dari Mentri dalam negeri agar bisa mengaplikasikan pointnya serta melihat target waktunya.
-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura, Edi Susanto mengatakan, selama ini penarikan jasa retribusi kebersihan rumah tangga oleh DLH dan retribusi parkir tepi jalan umum belum maksimal, karena ada sejumlah kendala yang dihadapi Bapenda dan OPD yang membantu menarik retribusi.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023 mencapai 90 persen. Dengan demikian, diharapkan adanya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Haluk menjelaskan, Tahun 2024 seluruh Indonesia termasuk Provinsi Papua Tengah akan menjalankan beberapa agenda penting terutama penyelenggaraan pemilu dan Pilkada serentak.
Sejumlah perangkat OPD termasuk bupati sendiri telah mendatangi Distrik Amuma untuk memastikan informasi yang menyebut jika terjadi bencana kelaparan hingga menyebabkan kematian. Namun dari pantauan langsung diketahui informasi tersebut tidak terjadi.
Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Plt. Kepala Bapenda Kota Jayapura, masih ada OPD yang pungutan retribusinya di bawah standar. Oleh karena itu, dia berharap harus ada dukungan dari pimpinan OPD kepada bawahanya untuk bekerja di sisa waktu yang ada, sehingga capaian itu juga masih menjadi tanggung jawab masing-masing OPD kolektor.
"Kita sudah dorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayapura untuk menggenjot realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan di masa akhir tahun 2023,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Karena itu penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memastikan anak buahnya yang bekerja di kantor supaya ketika meninggalkan kantor atau ruangan kerja harus dipastikan sudah dalam kondisi aman.
Suliyono mengakui, kantor sementara yang ditempati memang di lokasi tribun SBY ada satu ruangan yang ditempati untuk bekerja, namun memang secara sarana dan prasarana serta fasilitas belum lengkap, sehingga saat ini pihaknya bekerja dengan kemampuan dan kapasitas yang ada.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
"Kita sudah tempati kantor sementara Selasa lalu, sambil kita lakukan pembersihan dan penataan ruangan. Memang secara fasilitas sarana dan prasarana di kantor sementara ini belum lengkap, tapi kita coba lengkapi sedikit demi sedikit supaya kita nyaman dalam bekerja,"ungkapnya, Jumat (3/11) kemarin.
