Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Ronius Yigibalom, kegiatan serah terima jabatan tersebut seharusnya dilaksanakan di Lanny Jaya bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lanny Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanny Jaya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lanny Jaya, dan masyarakat Lanny Jaya.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan pemeriksaan tim BPK RI dalam hal memeriksa laporan keuangan dilingkungan kerja Pemda Kabupaten Jayapura, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu masih kurangnya persentase dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
Pasalnya, sudah jauh-jauh hari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk merubah atau mengganti pejabat baru di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Dengan anjloknya okupansi, banyak hotel kesulitan menutupi biaya operasional harian. Untuk bertahan, sejumlah hotel terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, mulai dari pengurangan jam kerja karyawan, pemangkasan biaya operasional, hingga menerapkan kebijakan unpaid leave bagi pegawai. Khusus untuk tenaga kerja harian praktis sudah tidak dipekerjakan untuk saat ini. Jika kondisi ini terus berlangsung sudah diprediksi akan banyak karyawan yang terkena PHK.
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
“Saya pikir inilah yang sudah kita lakukan di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana kami BPKAD, Inspektorat dan OPD terkait, sudah melakukan langkah-langkah secara formal untuk menertibkan semua aset yang dimiliki oleh Pemda,” kata Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/2).
“Selama hampir satu tahun, kita telah menjalani perjalanan bersama, bekerja sama membangun Biak Numfor. Dalam minggu terakhir kepemimpinan saya di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Saya juga memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Petrus mempertanyakan alasan mengapa LAKIP dan LPPD di Disnakertrans Kabupaten Mimika terlambat. Petrus menyebut, hal ini pun sebelumnya menjadi atensi Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilitin.
Menurut Evert, saat ini Walikota terpilih Abisai Rollo dan Wakilnya Rustan Saru sudah berada di Jakarta untuk melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. "Dalam surat edaran pelantikan, kepala daerah harus berada di Jakarta empat hari sebelum pelantikan dilakukan," ungkapnya.
“Saya usulkan tiga nama, jika kemudian disetujui barulah ditentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Artinya, kandidat yang diusulkan sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan tersebut,” ujarnya.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
“Sedang kami ada hitung mudah-mudahan sudah clear, kami sedang hitung rasionalisasi yang sesuai dengan amanat dari pusat, infrastruktur sekian persen pasti hilang, dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik pasti hilang,” terang Petrus.
Pj Bupati juga menekankan bahwa hasil audit ini akan menjadi tolak ukur tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang telah dicapai empat kali berturut-turut, dapat terus dipertahankan sebagai bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
“Ada sebagian besar pekerjaan infrastruktur yang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Debora kepada wartawan. Ia pun berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada dana infrastrukturnya wajib menyiapkan dokumen perencanaan diantaranya menyediakan kerangka acuan kerja, rancangan kontrak dan lainnya.
Pj Bupati Sofia Bonsapia menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD atas kerja sama yang baik serta menegaskan bahwa penyerahan DPA menandai dimulainya pelaksanaan program kegiatan di tahun 2025. Ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencapai berbagai rencana strategis daerah.
Dengan meningkatkan kinerja dapat membantu ASN dalam menyelesaikan tugas dan menyusun rencana kedepannya, bahkan jika belum sesuai dengan aturan, mari lakukan perbaikan-perbaikan, melakukan penyempurnaan- penyempurnaan dalam minggu kerja ini.
Kata Petrus, meski Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sudah dibagi, namun akan ada perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerag (APBD) dengan menyesuaikan pagu anggaran, terutama untuk infrastruktur, dana Otsus, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Wanimbo mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 DPRD Tolikara/II/2025 tentang penetapan dan pengusulan bupati dan wakil bupati terpilih, menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bapak Willem Wandik, S.Sos dan Yotam Wenda sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tolikara periode 2025 – 2030.
Dikatakan, Dinas pendidikan mengelola anggaran yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun. Meski tidak merincikan angka pasti dari total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, namun kata Marthen hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang disebut Mandatoy Spending.
"Dengan dua agenda penting ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota ini agar tetap bersih dan aman, ditambah lagi kita akan menyambut walikota dan wakilwalikota yang baru," tutupnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
Gubernur Ramses memastikan bahwa anggaran untuk bonus atlet sebesar Rp 25 miliar sudah disiapkan. "Bonus yang bisa kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini adalah Rp 25 miliar," ujarnya.
Menurutnya, swasembada pangan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap daerah memperkuat ketahanan pangan dari skala lokal hingga nasional. Bahkan, Gubernur Ramses mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam gerakan ini.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Menurutnya, berikut beberapa alasan mengapa kehadiran ASN penting diantaranya, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
Beberapa diantaranya adalah melakukan sidak ke sejumlah OPD maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Mimika guna memantau secara langsung pelayanan publik kepada masyarakat.
Senam pagi ini dipandu langsung oleh Pencipta Senam Anak Indonesia Hebat, Abdullah juga dihadiri Pj Walikota, Christian Sohilait, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua, Fathkurohmah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid beserta pimpinan OPD Kota Jayapura, dan juga ratusan siswa-siswi semua jenjang dari berbagai sekolah di Kota Jayapura.
Penandatangan MoU ini dipimpin langsung oleh Pj Walikota, Christian Sohilait bersama Direktur PDAM Jayapura, Entis Sutisna yang disaksikan jajaran pimpinan OPD lingkungan Pemkot Jayapura.
"Realisasi APBD ini menciptakan komitmen Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memastikan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, " katanya.
Menurut Samuel, potensi PAD di Kabupaten Jayapura sebenarnya sangat besar, terutama di sektor pariwisata, perikanan, dan perkebunan terapi belum semua potensi ini dimanfaatkan secara maksimal.
Adapun kebijakan daerah yang dimaksud, masing-masing OPD harus menyerahkan laporan aset dan persediaan, karena dua hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah diawal tahun untuk membuat laporan keuangan. "Jika dua hal ini sudah diserahkan, maka OPD bisa langsung mengambil UP tersebut," ungkapnya.
Gubernur menekankan bahwa Baperida merupakan pusat perencanaan strategis guna menciptakan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan sejahtera. Bahkan menurut Ramses, Baperida adalah dapur strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah ke depannya.
Menurutnya, hukuman berat tersebut penting agar bisa memberikan efek jera. Bukan hanya kepada pelaku saja, tetapi juga bagi yang lain, sehingga akan berpikir berkali-kali kalau mau melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
Menurut Evert, sektor pantai merupakan salah satu sektor yang sangat potensial, namun sayangnya hingga saat ini dinas terkait masih belum bisa akomodir. "Sebenarnya, sektor pantai ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkot, namun saat ini masih dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, tentu ini sebuah PR yang harus diselesaikan, untuk itu Dinas Pariwisata harus segera buat langkah-langkah konkret," pungkasnya.
Pj. Bupati Jayapura Samuel Siriwa menjelaskan, terkait dengan kegiatan-kegiatan di tahun 2024 yang sudah selesai termasuk di dalamnya pekerjaan atau kegiatan yang sudah selesai tetapi belum dibayarkan.
Tujuan pendataan ulang potensi PAD alah ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan pendataan ulang, diharapkan dapat ditemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh lagi membuka posisi dan merekrut tenaga honorer. Hal ini dilakukan sebab dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
RPJMD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD Kota ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah.
Program Dana Desa merupakan salah satu implementasi Nawacita pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa juga kampung. Dalam rangka pengaturan dan pengurusan desa maka pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri di Sentani, Selasa, mengatakan dalam penanganan sampah pihaknya membutuhkan dukungan dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
"Untuk total APBD kita yang direncanakan dan telah ditetapkan tahun ini mencapai Rp 1,4 Triliun lebih, jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 1,7 Triliun lebih, oleh karena itu kami minta OPD bekerja sesuai dengan apa yang telah di programkan,"katanya
Plh Sekda dalam arahanya menyampaikan, kepada seluruh peserta apel diminta untuk terus meningkatkan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam hal memberikan pelayanan secara optimal, profesional dan berkualitas yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat.
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Plh Sekda Kota, Evert N. Meraudje menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka pelimpahan kewenangan retribusi daerah kepada 13 OPD sketro di Pemkot Jayapura. Hal ini berdasarkan perubahan aturan baru mengenai retribusi dan penanganan pajak.
"Tahun 2025 merupakan lembaran baru, momentum untuk memperbaharui tekad dan semangat. Mari kita tumbuhkan harapan baru dan tingkatkan upaya pengabdian kepada masyarakat. Kita songsong tahun ini dengan optimisme dan semangat baru," ujar Sofia Bonsapia dalam amanatnya.
"Dengan semangat tahun yang baru, kita harus tunjukan performa terbaik. Sehingga itu menjadi ukuran untuk lebih baik dalam menjalankan pekerjaan khususnya mencapai target kita di tahun yang baru ini," kata ujarnya.
Adapun 7 OPD yang menerima penghargaan tersebut diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas Abepura, Dinas Sosial, Disduk Capil, DPM PTSP dan Puskesmas Jayapura Utara.
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyebut penanganan inflasi di daerah diperlukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Mari sekarang kita pergi ke Betlehem , dan sub tema, melalui tema natal tahun 2024 ini jemaat beta ia koya koso diajak untuk giat belajar mendalami firman Tuhan dengan cara setia membaca Alkitab dan beribadah serta menjadi saksi yang benar tentang kelahiran Yesus Kristus di Betlehem.
Selain itu OPD lain juga masih ada di bawah yang diharapkan. Iapun berharap dari sisa waktu yang akan penyerapan anggaran masih bisa dilakukan. “Disisa waktu yang ada, semoga daya serap anggaran itu bisa terlaksana,” ucap gubernur saat safari Natal di beberapa kampung di Kota Jayapura.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Alexander Rapami dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan pemberhentian seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. ‘’Jumlahnya ada sekitar 502 orang,’’ kata Albert Rapami.
Pada sidang penutupan pembahasan dan penetapan APND 2025, Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mugujai meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran agar bekerja secara maksimal dalam rangka merealisasikan program kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBD 2025 sehingga penyelesaian program kegiatan tepat waktu dan tidak menjadi luncuran di tahun berikutnya.
Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
Ini merupakan sebuah pencapaian besar yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura di mana telah menggunakan DPA secara digital. Dirinya berharap, para pimpinan OPD dapat menyesuaikan dengan regulasi yang telah jalankan, sesuai Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang SIPD.
Seperti yang disampaikan Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada Sabtu 14 Desember 2024 lalu bahwa, serapan anggaran yang lelet ini dipengaruhi banyaknya pekerjaan yang belum teradministrasi.
Untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan daerah 2024, tentunya Bapenda juga mengandalkan kontribusi kontribusi pendapatan dari luar atau Mitra Pemkot Jayapura seperti PT. PLN dan juga dari OPD.
Menurut Sohilait, kebanyakan dana itu bersumber dari anggaran DAK penugasan dimana yang paling besar itu ada di bidang SMP. "Yang kedua itu ada di Dinas Kesehatan masih ada di kas sebesar Rp 63 miliar. Saya lihat yang paling besar itu di penguatan sistem kesehatan, nilainya 8 miliar di situ," katanya.
Hal yang dilakukan Bappeda Kabupaten Jayapura dalam penurunan angka stunting antara lain, melalui Program 1000 Hari Pertama Kehidupan, Fokus pada pemberian gizi yang cukup bagi ibu hamil dan anak-anak, Pemberian Makanan Tambahan Bergizi, Menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan Kesehatan Ibu dan Anak, Meningkatkan akses ke layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Pendidikan Gizi, memberikan edukasi gizi kepada masyarakat.
"Lalu sebelum pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu selesai, pastikan semua kegiatannya selesai. Kalau itu di kegiatan fisik maka kegiatannya harus betul-betul selesai, begitu juga kalau berkaitan dengan kegiatan non fisik maka itu juga harus selesai,"ujarnya.
Rudy Sufahriadi menjelaskan, rancangan APBD Papua Selatan tahun 2025 disusun secara elektronik dan terintegrasi dengan tahapan perencanaan dengan menggunakan sistem aplikasi perencanaan dan keuangan nasional terbaru.
"Setelah berjalan 4 bulan di Papua, saya melihat laporan kerja kita ini banyak yang dikamuflase secara kertas laporannya baik dan benar, tapi outcome untuk masyarakat nihil," tegas Ramses buka -bukaan saat hadiri peluncuran program Genting di Bkkbn Papua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa mengatakan, hingga saat ini serapan pemanfaatan dana otonomi khusus di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Jayapura sudah mencapai 80 % lebih.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pihaknya tidak mungkin langsung coret sendiri, karena 600 nama yang di keluarkan itu sah dimata hukum, oleh karena itu data hasil verifikasi ini akan di kirim ke BKN, BPKP yang akan melakukan pergantian, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya mengusulkan.
Hal ini mengingat sisa waktu tutup tahun anggaran untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang makin dekat, yakni harus selesai pada 15 Desember 2024.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Massa aksi juga meminta kepastian nasib mereka karena sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama hingga belasan tahun, namun tidak keluar dalam verifikasi berkas, sebab nama -nama yang lolos verifikasi administrasi kebanyakan siluman, aktor yang memicu adanya aksi selama 2 minggu terakhir ini adalah kepala OPD dan kepala distrik.
Valentinus mengatakan, terkait dengan pergeseran anggaran khususnya di APBD Perubahan ada anggaran yang mengalami pergeseran. Terkait dengan itu, masih ada sekitar Rp 18 milliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di masing-masing OPD.
Khusus untuk retribusi persampahan itu, sejauh ini masih sangat jauh dari target yang sudah ditetapkan. Misalnya sebelumnya, di APBD induk 2024 ditargetkan Rp 15 Miliar kemudian di APBD Perubahan turun menjadi Rp 6 miliar. Namun hingga menjelang akhir tahun ini capaian retribusi sampah rumah tangga ini baru 2% atau sebesar Rp 43 juta.
Penjabat Bupati Puncak Nenu Tabuni mengatakan dengan penyerahan DPA kepada para pimpinan OPD dan kepala distrik, selaku pemerintah daerah dirinya berharap pimpinan OPD dan kepala distrik, dalam waktu yang singkat pada bulan November dan Desember, semua kegiatan yang sudah ada dalam DPA untuk segera dilaksanakan,karena tinggal satu bulan lagi tutup anggaran tahun 2024.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terutama komitmen pemerintahannya dalam melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, unsur Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan jajaran Anggota DPRD
Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memaksimalkan PAD dari retribusi. Hans mengaku pihaknya sudah rapat dengan bidang retribusi untuk mengelola retribusi yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Adapun beberapa dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Umum, Dispora dan beberapa dinas lainnya.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini telah melakukan seleksi terbuka lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), di sembilan Perangkat Daerah diantaranya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga dan Perikanan Kabupaten Jayapura, BPSDM, Dinas Sosial dan lainnya.
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
Pengrus PGRI Kabupaten Yalimo yang baru dilantik masa bakti XXIII tahun 2024-2029 masing-masing Ketua Penies Nekwek,SPd, Wakil ketua I , Neri Tabuni,S.Th., Wakil ketua II Obet Wandik,SPd., Sekretaris Yanus Mabel,SPd, Bendahara, Makria Rosalina Loho,SPd. Serta dilengkapi beberapa coordinator bidang lainnya
Diakui Semuel, memang ada beberapa kendala dan keluhan masyarakat di Kabupaten Jayapura semenjak ia menjabat, dimana ia telah melakukan kunjungan perjalanan dinas di beberapa Kampung dan distrik di Kabupaten Jayapura, ada banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait permintaan pengaspalan jalan, pemasangan lampu penerangan jalan umum, penyediaan fasilitas sarana air bersih, permintaan bantuan pembangunan rumah layak huni, peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun lainnya.
Kepala Inspektorat Kota Jayapura Muchlis Karim mengatakan, tujuan dari kegiatan itu untuk mengintegrasi pengawasan Internal berbasis digital. Dimana melalui Siswaskeudes APIP Kota Jayapura dapat dengan mudah melakukan pengawasan keuangan di Internal Pemkot Jayapura, tapi juga pengelolaan keuangan di masing-masing kampung di Kota Jayapura.
Dia menjelaskan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana Otsus sebesar Rp 181 miliar. Saat ini, penyerapannya sudah masuk tahap kedua di mana untuk penyerapan dana Otsus ini, dibagi dalam tiga tahap mulai dari tahap pertama 30%, tahap kedua 45% dan tahap ketiga 25%.
“Mari kita bersinergi, baik dari tingkat Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,KPU, Bawaslu, Peserta pemilu,para Kepala Suku dan masyarakat. Saat ini kita selalu solid dan kompak, sehingga saya mengajak untuk terus merawatnya. Jangan sampai karena kita berbeda pandangan dan pilihan, terjadi pertengkaran diantara kita,” tegasnya.
"Ini sesuai instruksi Pj Bupati dan Pj Sekda, agar Renja, yang sudah berakhir diharapkan kepada pimpinan OPD agar segera koordinasi ke inspektorat untuk mereview kembali. Bagi OPD yang belum supaya segera melaksanakan," kata Willem.
Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
Akibat kinerja Bappeda Papua yang belum maksimal itu, Walilo mengaku pihaknya belum bisa menyampaikan terkait dengan monitoring capaian realisasi fisik dan penyerapan anggaran.
Nenu Tabuni menegaskan bahwa roling jabatan yang akan dilakukan ini bukan karena dasar suka atau tidak suka, apalagi karena tendensi politik terkait Pilkada, namun ini dilkukan atas dasar ketentuan peraturan atau landasan hukum yang berlaku di negara ini.
“Rencana di tahun 2025 itu kita mempersiapkannya dengan cepat. Jadi kalau bisa kita sepakat untuk ketuk anggaran (pendapatan dan belanja daerah-red) 2025 itu di November sebelum berakhirnya masa jabatan bupati ini,” kata Valentinus kepada wartawan, Sabtu 12 Oktober 2024.
Tidak main-main, Nenu Tabuni bahkan siap mengambil langkah tegas dengan menggantikan pimpinan OPD dan kepala distrik yang tidak disiplin. Termasuk tidak memenuhi syarat dalam kepangkatan.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Bupati Yalilmo ini dibuka secara resmi oleh Pjs Bupati Yalimo Hasuka Hisage ,SPd, MPd dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan diwarnai dengan tanya jawab.
Kadis Pariwisata Biak Numfor, Kata Onny Dangeubun, mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menggali ide-ide kreatif dan merumuskan rekomendasi konkret guna menjadikan Papua, khususnya Biak Numfor, sebagai pintu masuk ekonomi yang kuat dan berdaya saing.
Adapun 18 pos ini terdiri dari eselon II terdapat kepala dinas, kepala biro dan ada kepala badan yang salah satunya adalah Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Dinas Olahraga.
Dalam kunjungannya di masing-masing OPD ini, Pjs Bupati Hasuka Hisage mengapresiasi kekompakan para pegawai dalam bekerja. Ia juga mendorong para pegawai di tiap OPD di Kabupaten Yalimo dapat melaksanakan tugas dengan damai dan penuh suka cita. Hal ini penting untuk semangat membangun di Kabupaten Yalimo.
Asisten I Setda Kabupaten Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono. MA.P menyatakan pelu diinformasikan jika OPD sudah melakukan pemenuhan kaitannya tentang data dan informasi keiatan yang dilakukan di masing -masing OPD yang dilakukan secara bertahap, saat ini kominfo akan memberikan informasi kepada 24 OPD dan 40 Distrik terkait dengan pengumpulan dan publikasi data yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan otsus.
