Pj Gubernur Papua Tengah Buka Musyawarah RPJPD Papua Tengah 2025 – 2045
NABIRE – Pemprov Papua Tengah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (13/5/2024). Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Papua Tengah itu dibuka langsung Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.
Adapun kegiatan ini melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Tengah, serta akademisi dan kepala Bappeda dari 8 Pemkab di Papua Tengah.“Penyusunan draf RPJPD harus lahir dari aspirasi masyarakat,” tegas Ribka.
Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
“Pelaksanaan Musrenbang ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024. Penyusunan RPJPD Papua Tengah harus diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,” tegasnya.
Ribka berharap agar draf dokumen RPJPD memiliki kualitas yang baik serta melibatkan aspirasi dari masyarakat dan melihat program yang telah ditetapkan pemerintah pusat secara nasional.” Kita harus melibatkan masyarakat dalam menyusun RPJPD. Tidak boleh maunya pejabat SKPD, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat.” ujarnya.
Pj Gubernur Papua Tengah Buka Musyawarah RPJPD Papua Tengah 2025 – 2045
NABIRE – Pemprov Papua Tengah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (13/5/2024). Kegiatan yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Papua Tengah itu dibuka langsung Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.
Adapun kegiatan ini melibatkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Tengah, serta akademisi dan kepala Bappeda dari 8 Pemkab di Papua Tengah.“Penyusunan draf RPJPD harus lahir dari aspirasi masyarakat,” tegas Ribka.
Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
“Pelaksanaan Musrenbang ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024. Penyusunan RPJPD Papua Tengah harus diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,” tegasnya.
Ribka berharap agar draf dokumen RPJPD memiliki kualitas yang baik serta melibatkan aspirasi dari masyarakat dan melihat program yang telah ditetapkan pemerintah pusat secara nasional.” Kita harus melibatkan masyarakat dalam menyusun RPJPD. Tidak boleh maunya pejabat SKPD, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat.” ujarnya.
