JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu langkah yang disiapkan yakni membuka sekolah khusus. Sekolah khusus tersebut akan dibangun di empat kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Supiori.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama mengatakan, hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terabaikan. Karena itu, pihaknya telah menyepakati rencana pembukaan sekolah khusus dalam pertemuan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Rabu (26/8).
“Kita memberikan perhatian. Hak mereka soal pendidikan tidak boleh terabaikan. Itu yang kita mau, buka sekolah kekhususan,” kata Marthen, saat dikonfirmasi, Senin (31/8).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Dinas Pendidikan Papua meminta pemerintah kabupaten menyediakan lahan yang nantinya dihibahkan kepada pemerintah provinsi. Lahan yang dihibahkan tersebut akan menjadi aset pemerintah provinsi sehingga pembangunan sekolah dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Kita minta pemerintah kabupaten di Sarmi, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Supiori agar menyediakan lahan lalu dihibahkan kepada provinsi supaya aset itu menjadi aset provinsi,” ujarnya.
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan berkomitmen memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu langkah yang disiapkan yakni membuka sekolah khusus. Sekolah khusus tersebut akan dibangun di empat kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Supiori.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama mengatakan, hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terabaikan. Karena itu, pihaknya telah menyepakati rencana pembukaan sekolah khusus dalam pertemuan bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Rabu (26/8).
“Kita memberikan perhatian. Hak mereka soal pendidikan tidak boleh terabaikan. Itu yang kita mau, buka sekolah kekhususan,” kata Marthen, saat dikonfirmasi, Senin (31/8).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Dinas Pendidikan Papua meminta pemerintah kabupaten menyediakan lahan yang nantinya dihibahkan kepada pemerintah provinsi. Lahan yang dihibahkan tersebut akan menjadi aset pemerintah provinsi sehingga pembangunan sekolah dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Kita minta pemerintah kabupaten di Sarmi, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Supiori agar menyediakan lahan lalu dihibahkan kepada provinsi supaya aset itu menjadi aset provinsi,” ujarnya.
