Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pemetaan Komnas HAM wilayah yang memiliki basis kelompok sipil bersenjata diantaranya Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Dogiyai, Paniai dan Maybrat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Anthonius M Ayorbaba mengungkapkan bahwa pelayanan Paspor Simpatik itu digelar Sabtu (20/1) dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-74 yang diperingati setiap tahunnya pada 26 Januari.
Adapun program strategis tersebut menyangkut situasi HAM menuju pemilu 14 Februari 2024, menjadi perhatian Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan membuka posko pengaduan Pemilu bagi masyarakat.
“Jika ini dibiarkan akan menjadi trigger adanya konflik antara masyarakat sipil, sehingga tugas pemerintah daerah segera mungkin melakukan pertemuan untuk upaya rekonsiliasi,” ucapnya.
Apalagi hingga kini Frits melihat belum ada jaminan kepada kelompok marginal. Selain itu pada setiap Pemilu pihak penyelnggara belum mengungkap formula soal mekanisme dan proses yang bisa digunakan untuk menghindari bentuk pelanggaran HAM tadi.
“Negara melalui aparatnya kerap kali membungkam ruang kebebasan bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga isu kesetaraan dan keadilan pun dirasa belum optimal,” ucap Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada wartawan.
“Rupanya Pemerintah Jakarta sulit dan susah menjawab tuntutan dan pernyataan sikap keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat, 4 April 2003. Sebagaimana diserahkan kepada Tim PPHAM,” kata Theo dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/11)
“Bagi Komnas HAM, Pemilu harus dijadikan sebagai sebuah pesta HAM, karena disitulah individu bisa menyalurkan hak politiknya sebagai hak asasi yang mendasar,” kata Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/11) kemarin.
“Satu bulan lebih kami tidak lagi menjalin komunikasi dengan Mitra maupun kurir tentang keberadaan pilot yang disandera. Namun sebelum hilang komunikasi, kami mendapatkan informasi bahwa Pilot sedang bersama Egianus dan kelompoknya serta diperlakukan secara baik,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Minggu (11/11).
"Pandangan kami sebagai orang awam melihat sakit yang dialami Lukas Enembe yang semakin memburuk, klien kami ini akan menghembuskan nafas terakhirnya, kecuali terjadi mukjizat," kata Koordinator TPHLE, Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH, MH, sebagaimana rilis yang dikirim kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/10).
“Jadi pihak Egianus menghubungi kami dan meminta penjelasan siapa saja pelaku yang sudah ditangkap. Mereka menolak disebut sebagai pelaku sebab memang tidak ada perintah untuk itu,” kata Frits di ruang kerjanya, Kamis (19/10). Apalagi jika melihat aksi – aksi yang dilakukan selama ini, KKB tak pernah menyembunyikan korban – korban yang sudah dieksekusi.
“Komnas HAM sudah memanggil empat orang terkait dengan kematian Michelle berdasarkan pengaduan orang tua dari almarhum, hanya saja mereka tak memenuhi panggilan pertama kami,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
“Saya pikir Wapres melakukan gagasan yang penting dalam rangka memikirkan dua hal penyelesaian kasus HAM dan bagaimana melakukan upaya bersama untuk mengurangi secara bertahap konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo menyatakan dari kunjungan yang dilakukan pihgaknya sudah melihat bahwa lahan yang ingin dijadikan pusat perkantoran Provinsi Papua pegunungan merupakan lahan subur untuk perkebunan masyarakat yanbg selama ini memang digunakan sebagai sumber kehidupn masyarakat welesi dan Wouma.
Terkait dengan situasi di Kabupaten Pegunungan Bintang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta negara segera hadir dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat setempat.
“Daerah tersebut merupakan daerah konflik rawan 1 lantaran ada kelompok sipil bersenjata aktif di sana. Sehingga siklus kekerasan terus terjadi, dengan pendekatannya adalah keamanan versus kelompok sipil bersenjata,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (20/9).
Sebelum dinyatakan hilang, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Anak pertama dari tiga bersaudara itu mengirim teks pesan kepada Ibunya yang bernama Elizabeth Mandosir.
“Komnas HAM yakin, Polisi telah mengantongi bukti petunjuk lebih dari satu atas kasus kematian Michelle. Dengan bukti tersebut, mestinya kasus ini bisa terang benderang,”tegas Frits dalam keterangan persnya kepada wartawan, di Kantor Komnas HAM, Selasa (5/9).
“Aparat Kepolisian harus mengungkap pembunuhan Michelle Kurisi dengan terbuka dan transparan, termasuk siapa-siapa yang terlibat dalam kejadian ini. Sehingga mereka bertanggungjawab dan keadilan bagi keluarga korban dapat terwujud,” kata Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (2/9).
Menurut Frits, setelah pemekaran. Siklus kekerasan bisa akan lebih berkembang bahkan lebih sporadis di era pemekaran jika konfliknya tidak dikelola secara baik. Bahkan, sudah menunjukan tanda tanda itu.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyatakan, sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023 setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Komnas menangani empat kasus besar yang terjadi di Dogiyai.
“Dalam pernyataan Presiden per 3 Juli sebelum dirinya bertolak ke Autralia dan PNG, Jokowi dalam vidionya menyatakan terkait dengan sandera akan kedepankan negosiasi,” kata Kepala Komnas HAM Papua kepada Cenderawasih Pos, Rabu (26/7).
"Paling utama yang kami cek adalah kelayakan bagi para tahanan dan itu menyangkut sarana prasarana yang disediakan oleh Polresta sendiri. Kemudian kami juga mengecek standar operasi prosedur yang dikelola di dalam tahanan seperti apa dan juga orang-orang yaitu para tahanan di dalam bagaimana kondisi mereka saat ini," ucap Jamsly.
Terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis dan perusakan hutan bakau di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa tersebut, Komnas HAM Papua akan melakukan investigasi.
“Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada presiden yang telah menyatakan sikapnya menindaklanjuti permintaan kelompok sipil bersenjata untuk mengedepankan dialog, ini sesuatu yang luar biasa,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
“Terkait pernyataan dua bulan lalu soal dialog atau perundingan, sebenarnya Egianus sedang membuka komunikasi. Namun hingga kini, belum ada tanda tanda progres dialog. Masalah utamanya lantaran para pihak belum menyepakati siapa yang mau menjadi negosiator untuk melakukan proses mediasi,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/6)
‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
Dalam surat rekomendasi Komnas HAM RI atas pemenuhan hak Lukas Enembe sebagai tahanan KPK RI tersebut. Komnas HAM menyebut Lukas dapat melanjutkan program perawatan medis yang dibutuhkan, yang diperoleh sejak sebelum penahanan.
Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan Papua, baik yang terungkap maupuan tidak, Komnas Perempuan saat ini tengah merumuskan masukan-masukan dari berbagai pihak.
