Komnas HAM Sebut  Pasca Terbentuknya DOB, Kekerasan Bersenjata Kerap Terjadi

JAYAPURA-Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebut, kekerasan di tanah Papua bukan hal baru. Bahkan sejak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), kekerasan bersenjata kerap terjadi.

“Siklus kekerasan bersenjata yang terjadi saat ini bawaan sebelum adanya DOB, dan ini masih tumbuh subur,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/9).

Menurut Frits, setelah pemekaran. Siklus kekerasan bisa akan lebih berkembang bahkan lebih sporadis di era pemekaran jika konfliknya tidak dikelola secara baik. Bahkan, sudah menunjukan tanda tanda itu.

“Rantai kekerasan bersenjata di Papua terutama di wilayah gunung, jika pendekatannya  diserahkan kepada TNI/Polri maka hanya mewarisi momentum kekerasan baru dikemudian hari lantaran timbulnya korban baru,” bebernya.

Kata Frits, penyelesaian korban konflik bersenjata menjadi momentum paling tidak mengurangi dendam, selain itu memutus rantai kekerasan dikemudian hari lantaran ada upaya penghormatan terhadap korban yang meninggal dunia.

Selain itu kata Frits, otoritas sipil harus terus melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada kelompok kelompok sipil. Sementara pendekatan keamanan harus menjadi pendekatan yang paling terakhir dalam upaya penyelesaian konflik.

“Jika ada orang yang memegang senjata di tempat tempat tertentu maka yang dikedepankan adalah otoritas sipil,” tegas Frits.

Disampaikan Frits, yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik di tanah Papua adalah membuka ruang dialog. Jika dialog tidak bisa terjadi maka itu hal yang sulit mengakhiri konflik bersenjata.

“Dialog harus dimaknai sebagai proses kesetaraan, proses saling memahami. Kami juga meminta kelompok sipil bersenjata untuk menghormati HAM, sehingga tidak menimbulkan banyak korban lagi,” bebernya.

Dikatakan Frits, dalam kunjungan Wakil Presiden pada September mendatang di Papua. Pihaknya berencana akan menemui Wapres.

“Dalam kunjungan Wapres pada September mendatang di Papua, Komnas HAM rencana akan bertemu Wapres membahas situasi HAM di tanah Papua. Salah satunya adalah soal dialog kemanusiaan,” pungkasnya. (ade/fia/wen)

JAYAPURA-Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey menyebut, kekerasan di tanah Papua bukan hal baru. Bahkan sejak adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), kekerasan bersenjata kerap terjadi.

“Siklus kekerasan bersenjata yang terjadi saat ini bawaan sebelum adanya DOB, dan ini masih tumbuh subur,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/9).

Menurut Frits, setelah pemekaran. Siklus kekerasan bisa akan lebih berkembang bahkan lebih sporadis di era pemekaran jika konfliknya tidak dikelola secara baik. Bahkan, sudah menunjukan tanda tanda itu.

“Rantai kekerasan bersenjata di Papua terutama di wilayah gunung, jika pendekatannya  diserahkan kepada TNI/Polri maka hanya mewarisi momentum kekerasan baru dikemudian hari lantaran timbulnya korban baru,” bebernya.

Kata Frits, penyelesaian korban konflik bersenjata menjadi momentum paling tidak mengurangi dendam, selain itu memutus rantai kekerasan dikemudian hari lantaran ada upaya penghormatan terhadap korban yang meninggal dunia.

Selain itu kata Frits, otoritas sipil harus terus melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada kelompok kelompok sipil. Sementara pendekatan keamanan harus menjadi pendekatan yang paling terakhir dalam upaya penyelesaian konflik.

“Jika ada orang yang memegang senjata di tempat tempat tertentu maka yang dikedepankan adalah otoritas sipil,” tegas Frits.

Disampaikan Frits, yang harus dilakukan untuk mengakhiri konflik di tanah Papua adalah membuka ruang dialog. Jika dialog tidak bisa terjadi maka itu hal yang sulit mengakhiri konflik bersenjata.

“Dialog harus dimaknai sebagai proses kesetaraan, proses saling memahami. Kami juga meminta kelompok sipil bersenjata untuk menghormati HAM, sehingga tidak menimbulkan banyak korban lagi,” bebernya.

Dikatakan Frits, dalam kunjungan Wakil Presiden pada September mendatang di Papua. Pihaknya berencana akan menemui Wapres.

“Dalam kunjungan Wapres pada September mendatang di Papua, Komnas HAM rencana akan bertemu Wapres membahas situasi HAM di tanah Papua. Salah satunya adalah soal dialog kemanusiaan,” pungkasnya. (ade/fia/wen)