Direktur Papua Anticorruption Investigation dan Ketua Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Anthon Raharusun menilai kasus suami dari Sandra Dewi itu berbanding jauh dengan almarhum Lukas Enembe. “Ini menunjukan hakim tidak memberikan keadilan bagi kasus-kasus tertentu,” kata Anthon kepada Cenderawasih Pos, Minggu (5/10).
Sebagaimana Yusrli sendiri berlatarbelakang sebagai advokat, dan juga akademisi di bidang hukum tata negara, termasuk salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Dengan menjabat sebagai Koordinatoe Bidang Hukum di Kabinet Merah Putih, maka persoalan persoalan hukum di Indonesia akan dilakukan secara berbeda.
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan proteksi dan juga memberikan jaminan hukum terhadap hak ulayat milik masyarakat hukum adat. Khusus di Papua implementasi dari peraturan tersebut belum berjalan maksimal.
Selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, ia menyatakan bahwa akan mendorong beberapa pasal dalam Perdasi diantaranya, pasal pendidikan budaya dan pasal yang akan membina dan pengawasan tentang pembentukan komisi masyarakat adat.
Dalam persidangan, sebelumnya hakim ketua mengatakan bahwa pihaknya mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel, di wilayah Palestina. Selain itu, pengadilan tersebut memiliki informasi yang cukup mengenai isu itu.
Menurut Methodius, buku ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Ia mengharapkan edukasi yang telah dilakukan itu bisa berguna, dan bermanfaat serta bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang beresiko dengan hukum khususnya di sekolah. Kegiatan ini sangat penting bagi anak berusia masih produktif, khususnya pelajar SMP.
Buku itu juga, kata dia, bentuk pembelaan yang objektif, tentang penegakan hukum di Indonesia, eksaminasi putusan Perkara Barnabas Suebu ini adalah bahwa Barnabas Suebu divonis bersalah tanpa dibuktikan secara benar unsur kesalahannya.
Kepala Seksi Penanganan Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kota Jayapura, Flavius Josephus, S. Th menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait masa depan dari ABH setelah menyelesaikan hukumannya.
Menurutnya stabilitas politik dan keamanan bisa tercipta apabila berbagai apsek, seperti Pendidikan, Ekonomi, dan kesejahtraan masyarakat terpenuhi. "Karena stabilitas politik itu terjadi karena ada sebab dan akibat," tandas Gani.
