Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tahapan akhir proses penyidikan sebelum memasuki tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dengan dinyatakannya P-21, perkara Natan Matuan kini r
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Arif Zuhri, yang juga alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo, menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan kemudahan (rukhsha
Pria berdarah Sumatera Utara ini lahir di Jakarta, namun menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar hingga menengah pertama di Sulawesi, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Jawa Tengah, tepatnya di SMA Taruna Nusant
Kapolresta Jayapura Kota melalui Kapolsek Heram Iptu F. Andri Rihulay, S.E., M.H mengatakan hingga saat ini laporan terkait dengan penganiayaan terhadap pelaku pencurian itu belum ada kepastian hukum berupa pencabutan. K
Perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Anggota Brimob Bripka MS terhadap Siswa Mts yang berujung tewas terus bergulir. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya akan menangani secara transparan perka
Dalam arahannya, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Thevi A. Zebua menegaskan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta citra TNI di tengah masyarakat.
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh DPR RI pada 2 Januari 2026 memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Bukan sekadar soal hukum, tetapi menyentuh ruang paling personal dalam kehidupan warg
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Dodi Herman Fartodi menilai tindakan aparat tersebut berpotensi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, negara memiliki kewajiban mutlak melindungi hak warga neg
Wilem menjelaskan, salah satu agenda utama Fraksi Poksus saat ini adalah merancang produk hukum daerah yang bertujuan memperkuat peran lembaga adat serta memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OA
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin mengingkatkan, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar. Maka, putusan penga