Mahfud mengungkapkan bahwa kelemahan Polri sebenarnya telah diakui secara internal.Pria yang juga masuk dalam Komite Percepatan Reformasi Polri itu menyebut sejumlah isu seperti hedonisme, kesewenang-wenangan, dan pemera
Ini untuk menumbuhkan kepercayaan publik bahwa siapapun yang salah akan diproses hukum dan semua informasinya bisa diakses publik. "Ini sebagai tindaklanjut dari pemantauan dua kasus penembahkan yang terjadi pada bulan S
"Masalahnya, akhirnya kemudian ada ego sektoral yang terjadi. Contoh dari Kementerian Kehutanan, tentu fokusnya adalah hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Lalu ATR/BPN fokusnya adalah tanah ulayat dan pros
Kata Rustan Saru, dengan adanya akta ini, para pengurus koperasi memiliki dasar legal untuk menjalankan usaha dan mengembangkannya sebagai modal utama. Saat ini, Pemkot Jayapura memastikan sebanyak 39 KDMP yang terdiri a
Dari semua ternyata ada yang menggunakan kuasa hukum untuk menegur pemilik ternak tersebut. "Pada 9 Juli lalu kami telah menemui pemilik kandang dan mengingatkan untuk menghentikan pembangunan kandang karena lokasinya be
Kasat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febry V. Pardede, mengungkapkan bahwa ganja ini didapatkan saat polisi berhasil menangkap seorang tersangka berinisial YW (21 tahun) di kediamannya di kawasan APOP Bengkel, Di
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan bahwa maksud daripada kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para tokoh adat mengenai keberadaan dan fungsi peradilan adat d
Wakil Ketua Komisi I DPRK Mimika, Daud Bunga mengatakan, hal ini telah dimantapkan dalam rapat koordinasi kedua belah pihak yang digelar di ruang serbaguna Kantor DPRK Mimika, di Jalan Cenderawasih, Mimika, Papua Tengah,
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar menjelaskan bahwa PLN sangat mengapresiasi atas dukungan pendampingan yang telah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi yang berada di
 "Terkait rencana pelantikan calon anggota DPRK yang masih menyisakan persoalan administrasi dan banding di PT TUN, ini mencerminkan posisi yang mendukung keberlanjutan proses pelantikan sesuai mekanisme hukum yang ber
