Wednesday, August 20, 2025
22.6 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

APBD

DPRP Berharap Tidak Terjadi PSU Kedua

Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru

Mendagri Minta Tiga Provinsi di Papua Percepat Realisasi APBD

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa langkah tersebut dinilai penting guna meningkatkan peredaran uang, sehingga mampu mendongkrak daya beli masyarakat di tiga provinsi pemekaran baru itu.

DPRP Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024

Rapat berlangsung di Gedung DPRP dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRP Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III. Hadir dalam rapat tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni, jajaran Forkopimda

Fraksi-Fraksi DPRP Desak Pemprov Serius Lakukan Pembenahan

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum, kritik, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Terutama terkait efisiensi anggaran, kete

DPRP Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, didampingi Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim dan Wakil Ketua III Supriyadi Laling. Dalam sambutannya, Ketua DPRP Denny H. Bonai menyampaikan, dalam laporan y

DPR Kabupaten Jayapura Gelar Sidang Raperda LPJ APBD dan LDKP 2024

Sesuai dengan Perda Kabupaten Jayapura Nomor 9 tahun 2016 pasal 4 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, telah ditegaskan bahwa pelaksanaan belanja daerah harus, didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efek

Tindaklanjuti Hasil LHP, Inspektorat Kab. Merauke Panggil Sejumlah Pimpinan OPD

Inspektur Daerah Kabupaten Merauke Rudy Edward Risamasu, SH, M.Kn, ditemui media ini mengungkapkan, telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pimpinan OPD terkait dengan hasil LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Repub

Semester Pertama Realisasi PAD 41.53 Persen dan Belanja Daerah 15,39 Persen

"Untuk mendorong belanja daerah kegiatan -kegiatan yang sifatnya kontrak tual terus akan didorong melalui sistem dan mekanisme yang ada untuk dipercepat prosesnya sehingga ini akan membantu kita dalam proses realisasi AP

Papua Selatan Raih Predikat WDP untuk Pengelolaan APBD 2024

‘’Untuk pengelolaan APBD Provinsi Papua Selatan 2024 memperoleh predikat WDP,’’ kata Direktur Jenderal PKN VI BPK RI Laode Nusriadi saat menyerahkan hasil audit BPK RI terhadap pengelolaan APBD 2024 kepada Gubernur Papua

Kejati Papua Tegaskan Tidak Kriminalisasi Para Tersangka

“Berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat 1 terhadap sistem peradailan pidana, ada lima alat bukti. Baik itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, ahli petunjuk dan surat. Jadi, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti bahka

Latest news

- Advertisement -spot_img